Perlindungan Hukum Terhadap Investor Sebagai Konsumen dalam Investasi Online (original) (raw)
Related papers
Perlindungan Terhadap Konsumen Yang Melakukan Transaksi Secara Online Menurut Hukum
Mizan: Jurnal Ilmu Hukum
The online transaction process has unique and distinctive characteristics because the media used is the internet. However, the implementation of Online Transactions according to Law Number 11 of 2008 concerning Information and Electronic Transactions has not been fully implemented, this is because there are still frequent defaults between business actors and consumers. In online transaction activities where consumers buy goods through internet media. In online transactions, consumer rights are often not fulfilled, resulting in losses and experiencing disputes with business actors. In consumer disputes, it can be done in 2 ways, namely through the courts or through mediation or the Consumer Dispute Resolution Agency.
Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Dalam Kredit Online
2020
Tujuan penelitian ini adalah untuk mengkaji dan menganalisis perlindungan hukum terhadap konsumen dalam kredit online. Jenis Penelitian yang digunakan adalah metode penelitian hukum normatif, dengan menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Berdasarkan hasil penelitian perlindungan hukum yang diberikan kepada konsumen dalam kredit online secara umum diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Namun karena perkembangan bisnis kredit pembiayaan secara online yang sering menimbulkan masalah bagi masyarakat baik dari segi perizinan, pengawasan dan perlindungan terhadap data pribadi nasabah yang sering disalahgunakan oleh perusahaan pemberi kredit. Belum adanya Undang-Undang yang secara khusus mengatur tentang pengawasan oleh OJK terhadap kredit online. Peraturan khusus tentang itu hanya diatur dalam POJK tentang
Perlindungan Hukum Terhadap Investor Dalam Transaksi Jual Beli Efek Melalui Internet
Yuridika, 2011
Pasar modal merupakan salah satu bagian dari pasar keuangan (financial market), di samping pasar uang (money market) yang sangat penting peranannya bagi pembangunan nasional pada umumnya, khususnya bagi pengembangan dunia usaha sebagai salah satu alternatif sumber pembiayaan eksternal oleh perusahaan. Di lain pihak dari sisi pemodal (investor), pasar modal sebagai salah satu sarana investasi dapat bermanfaat untuk menyalurkan dananya ke berbagai sektor produktif dalam rangka meningkatkan nilai tambah terhadap dana yang dimilikinyaKata Kunci : pasar modal, investor, investasi
Jurnal Restorative Justice
Perkembangan ekonomi digital mengubah cara masyarakat dalam berinvestasi dengan menggunakan fasilitas internet. Investasi yang dilakukan secara online saat ini tengah beredar di masyarakat dengan iming-iming keuntungan yang besar tanpa mengetahui akibat yang akan ditimbulkan bagi para investor. Sehingga perlunya perlindungan bagi investor dalam melakukan investasi secara online agar terhindar dari risiko kerugian. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode yuridis normatif yaitu penelitian kepustakaan. Kemudian pengumpulan data melalui perundang-undangan, buku-buku, jurnal-jurnal, putusan pengadilan, dan hasil penelitian di analisis secara kualitatif serta disajikan secara deskriptif. Dari hasil penelitian yang dilakukan kedudukan investor online dalam melakukan kegiatan penanaman modal di Indonesia adalah, kedudukan investor online sama dengan investor lainnya yang disebutkan dalam Pasal 1 angka 4 UU 25/2007. Dengan mengedepankan asas kepastian hukum, ketentuan yang terkait...
Ajudikasi : Jurnal Ilmu Hukum
In general, Indonesians are still fairly unfamiliar with online investment, including online investment platforms and current rapid technological developments. This is the capital for perpetrators of illegal investment fraud online to commit their crimes. Often the illegal investment crime ends up being a case of fraud, even the victim's funds are difficult to return. This research is intended to find out about the statutory policies in handling criminal cases of illegal investment fraud online, and steps in suppressing cases of illegal investment fraud so as to create legal protection for investors. The method used in this study is normative juridical by combining various literature related to illegal online investment in Indonesia. Research shows that the legal protection of investors in illegal online investments has met the formulation contained in Articles 1 and 2 of the ITE Law. However, not all provisions stipulated in the ITE Law are related to online investment fraud. ...
Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Yang Melakukan Pinjaman Uang Secara Online
Pagaruyuang Law Journal, 2021
This study aims to determine the forms of legal protection for online loan consumers. When conducting online loan transactions, many people as consumers do not know which fintech providers have registered and fintech companies that are not registered. People tend to be tempted by offers in the form of cheap terms and fast transactions without first seeing or checking whether the fintech service has been registered or not. It is hoped that with this research, online loan consumers before making loans to always be careful in choosing fintech. In addition, it is also expected that consumers if they do not really know in detail about online loans and companies that serve online loans, it is better not to make these online loan transactions.
Perlindungan Hukum Terhadap Nasabah Bank dalam Transaksi Digital
MORALITY: Jurnal Ilmu Hukum
Tujuan artikel ini merupakan kajian mengenai aturan perbankan mengenai proteksi bagi nasabah bank dan kewajiban bank bagi nasabah yang bermasalah waktu berbelanja online. Hukum Perbankan adalah semua yang berkaitan dengan perbankan, yang mempengaruhi sifat dan keberadaan lembaga keuangan dan semua aspek aturan tertulis dan tidak tertulis yang mengaturnya, yang mengatur kegiatan bisnis mereka, cara mereka menjalankan bisnis, dan mencakup prosesnya. Dasar hukum pengaturan ini adalah Undang-Undang Perbankan No. 10 Tahun 1998. Isi Undang-undang No. 10 Tahun 1998 menyebutkan bahwa asas hukum perbankan adalah bahwa sistem perbankan di Indonesia harus diselenggarakan atas dasar demokrasi ekonomi kehati-hatian. Proses perdagangan online dicirikan oleh kurangnya kontak tatap muka antara bisnis dan konsumen, karena media yang digunakan adalah Internet. Ketentuan ini sangat bermanfaat bagi konsumen karena memudahkan dalam menyelesaikan transaksi tanpa perlu bertatap muka yang membutuhkan perlindungan hukum.
Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Pengguna Pinjaman Online Ilegal
PROSIDING SERINA
People who need money and are in urgency often borrow money online very easily because it doesn't take much time to wait for the process and also doesn't require a lot of documents to be attached. However, because it is very easy to borrow money online, many people are deceived and even borrow money from institutions that do not have a license to operate. Online Loan Companies as organizers are required to apply for registration and licensing to the OJK. After being registered with the OJK, the online loan company is required to apply for a permit within a maximum period of 1 (one) year from the date of registration at the OJK. Legal protection for consumers by implementing a fintech-based company supervision system is closely related to consumer protection legal issues which are generally regulated in Law Number 8 of 1999 concerning Consumer Protection. The step that must be taken by the government is that its implementation must be guided by the Regulation of the Financial...
Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Dalam Transaksi Melalui E-Commerce
PLEDOI (Jurnal Hukum dan Keadilan)
The issue of consumer protection in e-commerce is an important aspect to pay attention to because some cases of e-commerce will place consumers in a weak or disadvantaged position. Therefore, this study aims to find out whether the consumer protection law no.Eight of 1999 can protect consumers in making transactions through e-commerce and how legal protection is for consumers in transactions through e-trade social media tik tok. This research uses normative legal methods and legal approaches and case studies. From the research it can be seen that (1) Based on Law Number 8 of 1999 concerning Consumer Protection it states that business actors are responsible for providing compensation for damage, pollution and/or losses suffered by consumers as a result of consuming traded goods and/or services. It has been clearly explained here that UUPK adheres to the principle of absolute responsibility (strict legal responsibility), in which business actors must be responsible in line with the pr...
2019
The purpose of this study is to explain and understand the regulation of online trading in Indonesia and to juridically analyze how legal protection for consumers in buying and selling online in accordance with Law Number 8 of 1999 concerning Consumer Protection. The method used in this thesis is a type of normative juridical research. The approach to the problem used is the legal approach (sculpture approach) and the conceptual approach (conceptual approach). This thesis uses three types of legal material sources, namely primary legal material, secondary legal material and tertiary legal material. The conclusions of this study are: that online buying and selling transactions have developed rapidly in Indonesian jurisdiction and users of these transactions are large enough to need special rules to protect transaction activities so that consumers protect themselves from all kinds of bad faith and Indonesia itself has a legal basis regarding consumer protection, including Law Number 8...