Pembaruan Hukum Kewarisan Islamdi Turki dan Somalia (original) (raw)
Related papers
Penerapan Dan Pembaharuan Hukum Islam Dalam Tata Hukum Turki
ADLIYA: Jurnal Hukum dan Kemanusiaan
AbstrakTurki adalah sebuah negara modern yang bertransformasi Daulah Utsmaniyah. Sebagai sebuah negara modern, Turki dalam penerapan hukum tidak bisa lepas dari sistem Islam, akan tetapi juga telah banyak berubah sejak mulai diterapkannya sistem sekular. Sistem sekular diterapkan di Turki seiring dengan dihapuskannya sistem khilafah tahun 1924. Sejak itu Turki berubah menjadi negara modern dengan tampilan sekular. Akan tetapi hukum Islam di Turki tidak dapat dilepaskan seiring dengan perjalanan panjang Daulah Utsamniyah yang di antaranya adalah lahirnya majalah ahkam adliyah sebagai salah satu produk hukum Turki Utsmani.
Dinamika Sekularisasi Dan Pembaharuan Hukum Waris Islam DI Turki
2019
Abstrak Sebagai negara yang sangat gencar melaksanakan ide-ide sekularisasi, Turki secara radikal mengadakan pembaharuan di bidang hukum keluarga termasuk di dalamnya persoalan waris. Ketentuan pembagian harta waris berdasarkan madzhab Hanafi yang berlaku dalam undang-undang sebelumnya praktis tergantikan setelah Turki memberlakukan sebuah undang-undang sipil dan hukum pidana baru pada tahun 1926. Jurnal ini membahas sekularisasi dan pembaharuan hukum waris Islam di Turki dengan pendekatan kualitatif deskriptif. Hasil yang diperoleh menunjukkan bahwa salah satu pembaharuan radikal yang diperkenalkan di Turki ini adalah sebuah sistem pembagian waris yang sama sekali baru berupa “copy paste” dari undang-undang sipil Swiss 1912. Pembaharuan ini bisa dilihat dalam ketentuan besarnya bagian harta warisan yang diterima anak laki-laki dan perempuan yang memberlakukan perolehan bagian yang sama. Hal ini tentu saja merupakan sebuah “kemajuan” karena sebagaimana diatur dalam ketentuan Al-Qur’...
Produk-Produk Pembaharuan Hukum Keluarga Islam DI Turki
Familia: Jurnal Hukum Keluarga
This article discusses the products of Islamic family law in Turkey with the main focus of this article review is how the history and development of family law in Turkey and what are the products of family law reform in Turkey using literature studies. This paper finds that the development of family law reform in Turkey starting from al-Majallâh (1876), The Ottoman Law of Family Right (1917), Turkish Civil Code (The Turkish Civil Code of 1926) is a response to the influence and changes in social conditions. , politics, and an unstable economy, especially at that time the Turkish people were still experiencing an identity crisis. Then the product of family law reform in Turkey is divided into two scopes, namely munakahat and Mawaris, where part of the munakahat itself includes, khitbah, minimum age limit for marriage, prohibitions in marriage, polygamy, walimah, marriage annulment, marriage that is not legalized, divorce. , compensation in divorce, while in Mawaris includes, wills an...
Hukum Keluarga DI Turki Sebagai Upaya Perdana Pembaharuan Hukum Islam
HUMANIKA
Upaya pembaruan Hukum Keluarga di belahan dunia Islam mulai terealisasi pada penghujung abad 19M. Kesadaran masyarakat muslim akan tertinggalnya konsep-konsep fikh yang selama ini dijadikan rujukan, menumbuhkan semangat pembaruan dari rumusan Undang-undang lama yang telah terformat menuju Undang-undang yang lebih mampu mengakomodasi tuntutan perkembangan zaman dan kemajuan Islam itu sendiri. Turki, merupakan negara pertama yang melakukan reformasi Hukum Keluarga Muslim, dan gagasan itu muncul pada tahun 1915. Pengaruh pergesekan dengan pemikiran Barat Modern dan menilik pada perkembangan peradaban barat yang lebih maju, mendorong semangat nasionalisme masyarakat Turki untuk me’modern’kan negaranya. Undang-undang Hukum Keluarga yang merujuk pada hukum Syari’ah justru ditinggalkan. Dengan diproklamirkannya Negara Republik Turki (Turki Modern), diupayakan pula pembentukan UU Sipil Turki yang mengadopsi dari UU Sipil negara Swiss. Meskipun demikian, mayoritas bangsa Turki tetap yakin ...
2018
Hukum kewarisan Islam di Indonesia, sudah diterapkan oleh masyarakat !ndonesia, sejak abad ke-7, yaitu sejak masuknya agama Islam ke Nusantara, khususnya pada era kerajaan-kerajaan Islam di Nusantara. Hukum kewarisan Islam tetap diberlakukan oleh pemerintah kolonial Belanda. Setelah lndonesia merdeka, hukum kewarisan Islam tetap diberlakukan bagi umat Islam oleh pemerintahan Indonesia sebagai living law (hukum yang hidup) di tengah masyarakat muslim. Bahkan perkara waris Islam merupakan kompetensi absolut Peradilan Agama. Setelah diundangkannya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 9 Tahun I989 Tentang Peradian Agama, yang semula berlaku asas chioce of law, yaitu seseorang yang beragama Islam dapat memilih hukum yang digunakan dalam perkara waris, kini asas tersebut sudah dihapus, artinya perkara waris orang Islam wajib di selesaikan di Pengadilan Agama. Mata kuliah hukum kewarisan Islam merupakan mata kuliah wajib bagi mahasiswa Fakultas Syariah dan Fakultas Hukum di Indonesia. Mata kuhah ini harus dikuasai oleh mahasiswa untuk dapat beracara di Pengadilan Agama, baik sebagai Hakim, maupun Advokat.
Pembaharuan Hukum Keluarga Islam DI Tunisia
JURNAL LENTERA : Kajian Keagamaan, Keilmuan dan Teknologi, 2017
The central theme of the reform of Islamic law by Abdullah Ahmad an-Na'im is based more on the need to balance the rights of Muslims and non-Muslims and uphold the principle of equality, without gender discrimination, as well as in accordance with the concept of universalism contained in Islamic teachings that basically showing a great concern to the major elements of humanity (al-Insaniyyah). In addition to the reality of the Nation State in interconnected world, So, he focused his thinking on the implications of modern Syari'ah application to constitutionalism, justice in criminal justice, international law and human rights. Tunisia with the Family Law (Code of Personal Status/Majallat al-Ahwal al-Syakhshiyyah), explicitly prohibits polygamy, and punishes people who violate the polygamy rule with one-year imprisonment or pay a fine. Besides polygamy, the Law of Tunisian Islamic Family also stipulate that divorce could only be falling and be legitimate if done in court. Abdullah Ahmad an-Na'im is one of many prominent figures and Islamic intellectuals who had come up with various new ideas and thinking related to the re-actualization of Islamic law. The concept of modern syari'ah said that when the historical syari'ah is confronted with modern public law, it will be found that modern public law is more humanist and universal as well as closely related to human rights enforcement efforts.
Genealogi dan Produk Pembaharuan Hukum Waris Turki
BIlancia: Jurnal Studi Ilmu Syariah dan Hukum, 2022
This article discusses genealogy and products of inheritance law renewal in Turkiye. The focus of this research is genealogically how inheritance law was born in Turkiye and what are the products of inheritance law reform in Turkiye. In this study, researchers used literature studies whose data sources came from related books and journals. This study concludes that the geneology of inheritance law renewal in Turkiye broadly began when the Turkiye state was founded and led by Mustofa Kemal as the first leader, where Ankara was the capital. This had an impact on the Turkiye country which carried out many major reforms influenced by the West, such as the prohibition of polygamy, giving freedom to women and upholding equality for them, including in the field of inheritance, where men and women get one to one. Then the inheritance law products imposed by the Turkiye state were included in the Turkish Civil Code. The amendment was approved by the Turkiye National Assembly on November 27, 2001 and socialized through the Turkiye Daily Newspaper on December 8, 2001. The amendment contains 1030 articles, one of which relates to inheritance law in Turkiye, where inheritance distribution is enforced in the Turkiye inheritance law regulations only applies to nuclear families who can receive inheritance. Meanwhile, relatives outside the nuclear family cannot become heirs unless the nuclear relatives also take care of the heirs, so that they receive a share of the inheritance. Then in inheritance law there is no difference between the rights, position and degrees of men and women because both are considered the same, so there is no difference in obtaining a share of the inheritance.
Oleh : ROBYANSYAH A01112094 FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS TANJUNGPURA PONTIANAK 2014 i KATA PENGANTAR Puji Syukur saya panjatkan kepada Allah SWT Tuhan yang Maha Esa, karena atas berkah dan rahmat-Nya, saya bisa menyelaikan karya ilmiah ini. Penulisan karya ilmiah ini bertujuan untuh memenuhi salah satu tugas kuliah, yaitu mata kuliah Hukum Kewarisan Islam. Karya ilmiah ini saya sadari sangat jauh dari sempurna. Tanpa bantuan dari banyak pihak, tentunya penulisan karya ilmiah ini yang menyita banyak energi biaya dan waktu akan sulit terselesaikan. Oleh karena itu saya ingin mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang namanya tidak bisa saya sebutkan satu per satu atas bantuannya dalam mengerjakan karya ilmiah ini.
Pembaharuan Hukum Islam DI Mesir Dan Sudan: Studi Komparasi
JISRAH: Jurnal Integrasi Ilmu Syariah, 2021
This paper discusses how the renewal of Islamic law occurred in Egypt and Sudan. This study uses a qualitative research method with a normative approach. The data source used in this study is a secondary data source, because it only examines the literature or literature. From the results of this study, it can be understood that the role of the countries of Egypt and Sudan in fighting for qanunization (taqnin) and the formalization of Islamic law is very large. Even though they have to go through the challenges of Western imperialism and secularism, so that Islamic societies and countries have variations in responding to Western civilization today. The renewal of Islamic law in Egypt and Sudan occurred because of the struggle of Muslims in Egypt and Sudan with the rulers of the Islamic world, between secularism and Islamic law.