ANALISIS PENGELOLAAN ZAKAT GAJI PEGAWAI NEGERI SIPIL DI BAITUL MAL KOTA LHOKSEUMAWE MENURUT FIQH ISLAM (original) (raw)
Related papers
SUMPAH PEGAWAI NEGERI SIPIL DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM
Abstract: Civil Servants Oath in the Perspective of Islamic Law. In Indonesia, all employees working for the government or other formal organizations are required to take an oath of office prior to undertaking duties. The implementation of the oath are arranged in a number of regulations, ranging from Government Regulations, Presidential Regulations, to Ministerial Regulations. The oath-taking was also conducted before a person occupies a particular position. In the perspective of Islamic law, the oath-taking is also known particularly in court. God condemns the perpetrators of perjury or who do not implement the contents of the oath as it is stated in several verses of the Koran, such as Ali Imran [3]: 77. Ironically, the rule does not have significant effects on the reduction of abuse of power in this country. This research is motivated by such a phenomenon. Keywords: oath of office, Civil Servants Abstrak: Sumpah Pegawai Negeri Sipil dalam Perspektif Hukum Islam. Di Indonesia, semua karyawan yang akan bekerja untuk pemerintah diharuskan untuk melakukan sumpah jabatan sebelum mereka melaksanakan tugas. Pelaksanaan sumpah tersebut diatur dalam sejumlah peraturan, mulai dari Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, dan Peraturan Menteri. Pengambilan sumpah juga dilaksanakan sebelum seseorang menduduki posisi/jabatan tertentu. Dalam perspektif hukum Islam, pengambilan sumpah juga dikenal khususnya untuk perkara di pengadilan. Allah mengutuk pelaku sumpah palsu atau yang tidak melaksanakan isi sumpahnya seperti dinyatakan dalam beberapa ayat Alquran antara lain Ali Imrân [3]: 77. Ironisnya, aturan tersebut tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap pengurangan potensi penyalahgunaan kekuasaan di negeri ini. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh fenomena tersebut. Kata Kunci: sumpah jabatan, Pegawai Negeri Sipil
The number of minor disciplinary offenses committed by civil servants in the local government environment. Siak, requires local governments in enforcing discipline in anticipation of such breach. The problem in this study is how the effectiveness of the enforcement of discipline in the civil service environment Siak Regional Employment Board and the factors that affect the enforcement of discipline. As for the purpose of this research was to determine the effectiveness of the enforcement of discipline in the civil service environment Siak Regional Employment Board and to determine the factors that influence the effectiveness of the enforcement of discipline. The concept of the theory is that researchers use effectiveness, organization and discipline. This study used qualitative research methods to the assessment of descriptive data. In collecting the data, the researcher used interview techniques, observation and study of literature. By using key informants as a source of information. The results of this study show that the effectiveness of the discipline of civil servants in the Regional Employment Board Siak quite effective. Factors that influence the effectiveness of this discipline is Chairman, remuneration, supervision attached, legal sanctions, mindset and justice. PENDAHULUAN Suatu lembaga atau organisasi pemerintah menempatkan Sumber Daya Manusia sebagai salah satu faktor terpenting dalam usaha mencapai keberhasilan pembangunan. Dalam hal ini Pegawai Negeri Sipil sebagai Sumber Daya Manusia dituntut untuk memainkan peranan penting dalam kedudukannya sebagai pemikir, perencana dan pelaksana pembangunan nasional. Pegawai Negeri Sipil merupakan salah satu alat perlengkapan tata usaha negara yang diangkat dan digaji oleh pemerintah untuk melaksanakan tugas-tugas tertentu tersebut harus berdasarkan pada segala peraturan yang mengaturnya yang telah dibuat dan ditetapkan oleh Negara. Pegawai Negeri Sipil sebagai aparatur pemerintah sudah seharusnya mempunyai tanggung jawab dan kedisiplinan yang tinggi untuk melaksanakan tugas dan kewajiban sesuai
ABSTRACK This study was conducted to determine the effect of work discipline,motivation and compensation in the Tourism Office of Gunungkidul Regency. Improving the performance of civil servants in the tourism office of Gunungkidul Regency needs some variabel such as work discipline, motivation and compensation to be improved. The discipline of employees who are still not orderly in terms of filling attendance attendance in performing tasks need to be upgraded in accordance with the existing regulations in the service although in this case many work task are done outside the office. Motivation inherent in the employee as one of the fulfillment of physiological needs and security needs become one of the strong base but also need motivation given by the leadership to the employees. Compensation in this case is still the basic received by employees as the service contribution of the service as executor of human resources management functions and has been adjusted with existing provisions, but there is no additional compensation that can improve employee performance. From the problems of these three variables will eventually affect the performance of employees to be better. This research use descriptive research type and quantitative approach and use primary data to get the data that is with questionnaire technique as for population as much 55 people. To praise it using multiple regression analysis tools with the help of SPSS Ver 23 and tested the instrument,statistical test, classical assumption test and hypothesis test. The result of the study said that simultaneously between work discipline, motivation and compensation variabels affect employee performance for work discipline and compensation variable is already attached to the obligations and responsibilities of employees so that it does not affect its performance. Therefore, these results are expected to be encouragement and input and can take policy in the Departement of Tourism to improve the discipline of the work, motivation and compensation for employee performance to be better.
Mazura, NIM. 09.05.294. The influences of incentive toward work performance of civil servant (case study on offcial department of Bengkalis city). Study program of business Administration Departmen of Bengkalis Polytechnic stat bebgkalis.Under Mujiono,SPd., MM and Rosmida, SE. The purposes from the research are to know the influence of incentive toward woek perpormance oc civil servant and how much the influence. The reseach is Associatif Methodology. These results indicate that incentive and work perpormance have a positeve and significant influence .
07011181722103 Konsentrasi Manajemen Sektor Publik PROGRAM STUDI ILMU ADMINISTRASI PUBLIK FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK UNIVERSITAS SRIWIJAYA INDRALAYA 2019 i KATA PENGANTAR Assalamualaikum. Wr. Wb. Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wata'ala atas berkat dan rahmat-Nya, penulis dapat menyelesaikan tulisan ini yang berjudul "Kinerja Pegawai Negeri Sipil Terhadap Pelayanan di Dinas Sosial Kabupaten Ogan Ilir" Meskipun banyak rintangan dan hambatan yang penulis alami dalam penyusunan tulisan ini, tetapi penulis berhasil menyelesaikannya tepat pada waktunya. Tulisan ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah "Metode Penelitian Administrasi". Dalam tulisan ini, dijelaskan mengenai Manajemen Sektor Publik, Kinerja Pegawai, Kualitas Pelayanan, dan bagaimana hasil akhir dari penelitian. Semoga tulisan ini dapat menjadi tulisan yang bermanfaat bagi penulis sebagai bahan pengembangan ilmu pengetahuan, serta bagi pembaca sebagai bahan kajian selanjutnya dan informasi. Penulis juga berterima kasih kepada semua pihak yang terlibat dalam penulisan ini, khususnya kepada orang tua yang telah memberikan semangat hidup dan belajar bagi penulis, dosen mata kuliah Metode Penelitian Administrasi, Bapak Drs, Adriyan Saptawan M.Si yang tak henti-hentinya memberikan arahan dan pengetahuan baru bagi penulis, teman-teman yang selalu mendukung kegiatan penulis, serta sahabat-sahabat setia yang selalu memberi motivasi dan canda tawa. Jika pembaca menemukan kekeliruan dalam penulisan maupun isi penulis siap menerima kritik dan saran yang membangun. Wassalamualaikum. Wr. Wb. Indralaya, 10 September 2019 Penulis, ii ABSTRAK Kinerja adalah hasil kerja secara kualitas dan kuantitas yang dicapai oleh seseorang pegawai dalam melaksanakan tugasnya. Kinerja pegawai merupakan suatu kegiatan yang sangat penting karena dapat digunakan sebagai ukuran keberhasilan organisasi dalam mencapai visi dan misi organisasi. Organisasi atau instansi perlu mengetahui berbagai kelemahan dan kelebihan pegawai sebagai landasan untuk memperbaiki kelemahan dan menguatkan kelebihan dalam rangka meningkatkan produktifitas dan pengembangan pegawai sehingga kinerja pegawai pada setiap instansi harus dioptimalkan demi tercapainya tujuan instansi tersebut. Untuk itu perlu dilakukan penilaian kinerja secara periodik. Penilaian disini dimaksudkan untuk mengetahui apakah unjuk kerja dari pegawai sudah memenuhi standar kerja yang diharapkan atau belum.
PROFESIONALITAS KERJA PEGAWAI NEGERI SIPIL TERHADAP PUNGUTAN LIAR DALAM LINGKUNGAN KERJA Oleh
2019
ABSTRAK Pungutan liar adalah perbuatan yang dilakukan oleh seseorang atau pegawai Negeri atau pejabat Negara dengan cara meminta pembayaran sejumlah uang yang tidak sesuai atau tidak berdasarkan peraturan yang berkaitan dengan pembayaran tersebut. Sesungguhnya, pungli adalah sebutan semua bentuk pungutan yang tidak resmi, yang tidak mempunyai landasan hukum, maka tindakan pungutan tersebut dinamakan sebagai pungutan liar (pungli). Pungutan liar di sebagian besar kasus yang terjadi terdapat unsur penyalahgunaan wewenang. Apakah terdapat unsur kesalahan dan pertanggung jawaban pidana dari perbuatan pungutan liar. Penyalahgunaan wewenang pejabat dalam jabatannya melakukan perbuatan pungutan liar sebagian dari inti delik. Pembenahan aparat penegak hukum perlu dilakukan untuk meningkatkan profesionalitas, melalui pendekatan aspek substansi, yakni pendekatan hukum, Unsur melawan hukum sangat di perlukan untuk menentukan seseorang telah melakukan tindak pidana. Apakah unsur melawan hukum dalam pungutan liar sejalan dengan prinsip asas legalitas atau tidak. Penulis menyadari keterbatasan kemampuan penulis dalam menyelesaikan penulisan ini. Namun, penulis berharap dengan apa yang penulis berikan dalam penulisan hukum ini dapat bermanfaat bagi diri pribadi penulis dan seluruh pembaca.