Peran Media Massa dalam Pembentukan Identitas Nasional di Wilayah Perbatasan Indonesia–Timor Leste (original) (raw)
Peran Media Massa dalam Politik Identitas dan Eskalasi Konflik Etnis
Politik identitas dan konflik etnis adalah fenomena yang meluas di banyak negara, dan media massa memainkan peran penting dalam membentuk persepsi dan respons masyarakat terhadap isu-isu ini. Peran media massa dalam politik identitas dan konflik etnis serta dampaknya pada stabilitas sosial. Politik identitas melibatkan upaya kelompok-kelompok untuk memperkuat dan mempertahankan identitas budaya, agama, ras, atau etnis mereka, sementara konflik etnis mengacu pada pertikaian antara kelompok-kelompok yang didasarkan pada perbedaan etnis. Media massa memiliki kekuatan untuk memengaruhi persepsi dan sikap masyarakat terhadap isu-isu ini. Namun, media massa dapat memperkuat pemisahan sosial dan sentimen rasial atau etnis yang negatif melalui narasi yang bias atau pemilihan berita yang tidak seimbang. Dalam konteks politik identitas dan konflik etnis, media massa perlu menciptakan platform inklusif, mempromosikan kesetaraan, dan mendorong dialog antara kelompok-kelompok yang berbeda. Diperlukan liputan yang berimbang, penekanan pada perspektif manusia, dan penghindaran stereotip yang memperkuat polarisasi. Pendidikan dan kesadaran publik juga perlu ditingkatkan untuk memperkuat pemahaman akan peran media massa dalam politik identitas dan konflik etnis. Dengan mengatasi tantangan yang dihadapi, media massa dapat menjadi agen perubahan yang positif dalam mengurangi konflik etnis, mempromosikan pemahaman lintas etnis, dan membangun masyarakat yang inklusif dan harmonis.
Peran Media Massa dalam Mendukung Upaya Diplomasi Indonesia terhadap Isu Perbatasan dengan Cina
EKSPRESI DAN PERSEPSI : JURNAL ILMU KOMUNIKASI
Kepulauan Natura yang berada di wilayah Kabupaten Natuna, Provinsi Kepulauan Riau masih menjadi menjadi perbincangan dunia dikrenakan Cina mengklaim secara sepihak sebagian wilayah Natuna merupakan kedaulatannya. Penelitian ini bertujuan untuk melihat peran media massa dalam mendukung upaya diplomasi Indonesia terhadap Isu Perbatasan dengan Cina. Wilayah perbatasan Indonesia di Laut Natuna Utara belakangan ini menjadi perbincangan dunia. Peristiwa masuknya kapal-kapal Cina ke Zona Ekonomi Ekslusif (ZEE) di Laut Natuna Utara menjadi peringatan bahwa penguatan kapasitas pemerintah kabupaten Natuna guna menghadapi tantangan di wilayah perbatasan. Media Nasional maupun internasional banyak memberitakan tentang permasalahan ini. Framing yang dilakukan oleh media-media Indonesia secara online dapat menjadi salah satu upaya untuk memperkuat diplomasi perbatasan yang dilakukan oleh pemerintah daerah maupun pemerintah pusat.
Media Identitas Melayu Pascareformasi Di Indonesia
International Journal of Multicultural and Multireligious Understanding, 2019
Identitas Melayu pascareformasi merupakan gambaran usaha masyarakat Melayu setelah sekian lama dalam tekanan pemerintahan Orde Baru. Tekanan cultural dan politik tersebut baru berhenti ketika pemerintahan Orde Baru berganti. Reformasi telah memberikan kesempatan pada masyarakat Riau untuk menampilkan kembali identitas kemelayuan. Kebebasan menampilkan identitas lokal di era reformasi beriringan dengan perubahan kebijakan dari sentralisasi ke otonomi daerah serta dari sistem politik perwakilan ke sistem politik pemilihan langsung. Kedua kebijakan tersebut telah membuat daerah memiliki kewenangan yang besar dalam mengatur rumah tangga daerah dan pemilihan pemimpin. Pada akhirnya sistem politik pemilihan secara langsung dan kebijakan otonomi daerah telah memberi dampak besar pada masyarakat Melayu Riau untuk lebih berperan di wilayahnya sendiri. Keinginan untuk lebih berperan tersebut bersamaan dengan keinginan menampilkan identitas lokal di Riau. Penelitian ini dilakukan di Pekanb...
Komunikasi sosial pemerintah dalam penyebaran informasi perbatasan Negara Indonesia dan Timor Leste
Jurnal Kajian Komunikasi
Tindakan pelanggaran perjanjian bilateral tahun 2005 oleh masyarakat Timor Leste memasuki lahan Naktuka sebagai area netral di antara perbatasan kedua negara, menimbulkan kecemasan dan mendorong masyarakat Netemnanu Utara (Indonesia) untuk mengambil tindakan anarkis. Sebagai antisipasi, diperlukan peran pemerintah Indonesia untuk menjalin komunikasi dengan masyarakat perbatasan melalui lembaga terkait, khususnya Badan Pengelola Perbatasan (BPP) Kabupaten Kupang yang bertanggung jawab mengurus wilayah perbatasan negara di wilayah Kabupaten Kupang. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui komunikasi sosial antara pihak BPP Kabupaten Kupang dengan masyarakat Netemnanu Utara berdasarkan jenis, proses, tahapan penerimaan informasi oleh masyarakat, dan karakteristik masyarakat Netemnanu Utara dalam mengadopsi informasi mengenai persoalan tersebut. Metode penelitian menggunakan kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa komunikasi sosial antara masyarakat...
Peran Media Massa dalam Pembentukan Karakter Bangsa
Dalam beberapa tahun terakhir, kondisi ekonomi Indonesia secara makro telah makin membaik. Hal ini terlihat dari angka pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi, ketika banyak negara lain justru mengalami perlambatan pertumbuhan, bahkan sebagian didera krisis yang akut, seperti sejumlah negara di Uni Eropa. Lembaga pemeringkat internasional juga mengakui hal itu, dengan meningkatkan rating Indonesia, yang berarti Indonesia adalah negara yang layak menjadi tujuan investasi.
Identitas Ganda Masyarakat Perbatasan Indonesia Malaysia
Wilayah perbatasan merupakan wilayah yang rawan terhadap permasalahan penduduk di wilayah tersebut. Salah satu masalah tersebut adalah identitas ganda masyarakat di wilayah perbatasan. Masalah ini tentunya harus mendapat perhatian dan tindakan lebih lanjut karena menyangkut masalah kedaulatan NKRI.
2018
ABSTRAK RIDWAN PURWANTO. NIM: S231508016. 2017. CROSS BORDER MEDIA, AKSESIBILITAS LAYANAN PUBLIK DAN RASA NASIONALISME DI KAWASAN PERBATASAN (Hubungan Exposure Media Asing dan Aksesibilitas Layanan Publik Terhadap Rasa Nasionalisme Masyarakat di Kawasan Perbatasan Mainland dan Hinterland Kota Batam). TESIS. Pembimbing I: Dr. H. Sutopo JK,. M.S, Pembimbing II: Drs. Sudarmo, M.A., Ph.D. Program Studi Ilmu Komunikasi (Minat Utama Manajemen Komunikasi), Program Magister Ilmu Komunikasi, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, Universitas Sebelas Maret, Surakarta, Indonesia. Terpaan Media Asing (exposure media) asing di kawasan perbatasan begitu mendominasi karena faktor kedekatan geografis, keterbatasan teknologi informasi dan komunikasi serta minimnya aksesbilitas layanan publik. Cross border media memiliki dampak membentuk realitas subyektif tentang rasa nasionalisme masyarakat di kawasan perbatasan mainland dan hinterland kota Batam. Hubungan atau korelasi terpaan media asing dan aksesbili...
PERBATASAN NEGARA DALAM PERSPEKTIF SOSIAL: Studi Perbatasan RI - Timor Leste
Jurnal Ledalero, 2016
This article attempts to portray a picture of the cultural dimension in managing the boundaries of Nusa Tenggara Timur Province (NTT). The social dynamics of the culture of people at the boundary can be seen from the history of the formation of the boundaries, the dynamics of relationships between ethnic groups in districts adjacent to boundaries, and from social-cultural relationship problems that occur at boundaries. The conceptual framework used is that of a shift in the meaning of boundary from conventional social perspectives and approaches which emphasise the presence of a people's and a state's identity and control of the population, towards a post-modern approach which explains the appearance of globalizing agents at the boundary. Based on the results of interviews with a number of informants and a study of the literature, this study puts forward the proposition that the representation of the adat (customary law) community in the governing body of the state border is absolutely necessary to protect the basic rights of indigenous peoples who settled in the boundary area. Conventional border management, namely the traditional restriction of crossing boundaries, tend to put the state in violation of customary law that unites the two community cultures in colonial times. Kata-kata Kunci: Pergeseran makna, masyarakat adat, dinamika kebudayaan, pengelolaan perbatasan. 1 Artikel ini merupakan pengembangan dan bentuk revisi dari artikel penulis, "Pengelolaan Perbatasan dalam Perspektif Kebudayaan," dalam monograp hasil penelitian LIPI tahun 2015 berjudul Pengelolaan Perbatasan di Indonesia.
2012
Pembinaan nasionalisme generasi muda di wilayah perbatasan negara Indonesia dengan Timor Leste melalui Pendidikan Kewarganegaraan, (PKn) sangat penting dilakukan terutama dalam menghadapi tantangan yang kompleks sebagai sebuah kenyataan dan trend globalisasi dengan segala aspek keterbukaan dan liberalisasi yang digulirkan melalui perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang cenderung mengabaikan batas-batas tradisional dari nasionalisme bangsa Indonesia. Pendidikan Kewarganegaraan sebagai sarana untuk menumbuhkembangkan pembinaan nasionalisme yang dapat dilakukan dengan senantiasa memupuk rasa persatuan dan kesatuan bangsa dan bernegara dalam kehidupan bermasyarakat. Kehendak bangsa untuk bersatu dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) merupakan syarat utama dalam mewujudkan nasionalisme nasional. Pendidikan Kewarganegaraan digunakan untuk membantu generasi muda memperoleh pemahaman cita-cita nasional atau tujuan negara yang dapat mengambil keputusan-keputusan ...
Satu visi, satu identitas, dan satu komunitas merupakan jargon terkenal dari Association of Southeast Asian Nations (ASEAN). ASEAN merupakan kumpulan negaranegara Asia Tenggara yang terdiri dari Indonesia, Malaysia, Brunei Darussalam, Filipina, Myanmar, Thailand, Kamboja, Vietnam, Laos, dan Singapura. ASEAN berdiri pada tanggal 8 Agustus 1967 di Bangkok, Thailand. Menurut Departemen Perdagangan RI dalam buku Menuju ASEAN Economic Community 2015 1 , pembentukan ASEAN dilatarbelakangi oleh lokasi Asia Tenggara yang strategis secara geopolitik dan geo-ekonomi. ASEAN dibentuk untuk juga mengatasi konflik kepentingan antar negara-negara Asia Tenggara. Beberapa konflik yang telah terjadi antara lain konfrontasi Indonesia dan Malaysia, klain teritorial antara Malaysia dan Filipina, serta berpisahnya Singapura dari Malaysia. Atas hal-hal tersebut, kemudian muncul kesadaran pembentukan kerjasama untuk meredakan rasa saling curiga dan membangun rasa saling percaya diantara negara-negara Asia Tenggara. ASEAN juga dibentuk untuk mendorong kerjasama pembangunan kawasan Asia Tenggara, atau yang disebut dengan confidence building. Saat deklarasi ASEAN di Bangkok, Thailand, atau yang dikenal dengan Deklarasi Bangkok, dicetuskan tujuan dibentuknya ASEAN. Poin-poin tujuan pembentukan tersebut dilansir dalam situs resmi ASEAN 2 . Pertama adalah mempercepat pertumbuhan ekonomi, kemajuan sosial, serta pengembangan kebudayaan di kawasan ini, melalui usaha bersama dalam semangat kesamaan dan persahabatan untuk memperkokoh landasan sebuah masyarakat bangsa-bangsa Asia Tenggara yang sejahtera dan damai. Kedua adalah meningkatkan perdamaian dan stabilitas regional dengan jalan menghormati keadilan dan tertib hukum di dalam hubungan antara negara-negara di kawasan ini, serta mematuhi prinsip-prinsip Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa. Ketiga adalah meningkatkan kerjasama 1 Departemen Perdagangan RI. Menuju ASEAN Economic Community 2015. 2 http://www.asean.org/asean/about-asean/overview, diakses pada 20 Desember 2015. 2 yang aktif dan saling membantu dalam masalah-masalah yang menjadi kepentingan bersama di bidang-bidang ekonomi, sosial, teknik, ilmu pengetahuan dan administrasi. Ke empat adalah saling memberikan bantuan dalam bentuk sarana-sarana pelatihan dan penelitian dalam bidang-bidang pendidikan, profesi, teknik dan administrasi. Ke lima, yaitu bekerjasama secar lebih efektif guna meningkatkan pemanfaatan pertanian dan industri mereka, memperluas perdagangan dan pengkajian masalah-masalah komoditi internasional, memperbaiki sarana-sarana pengangkutan dan komunikasi, serta meningkatkan taraf hidup rakyat mereka. Ke enam adalah mamajukan pengkajian mengenai Asia Tenggara. Terakhir, memelihara kerjasama yang erat dan berguna dengan berbagai organisasi internasional dan regional yang mempunyai tujuan serupa, dan untuk saling bekerjasama secara erat di antara negara-negara ASEAN sendiri. Selain tujuan, terdapat enam prinsip kerjasama yang diterapkan ASEAN. Prinsip kerjasama ini tertera dalam Treaty of Amity and Coorperation in Southeast Asia (TAC) tahun 1967, yang terdiri dari rasa saling menghormati, kedaulatan dan kebebasan domestik tanpa campur tangan dari luar, non-interference, penyelesaian perbedaan atau sengketa secara damai, menghindari ancaman dan penggunaan kekuatan atau senjata, serta kerjasama efektif antar anggota. ASEAN mengadakan ASEAN Summit sebanyak dua kali per tahun. Dalam melakukan pengambilan kebijakan tertinggi, hal tersebut dipersiapkan oleh ASEAN Coordinating Council (ACC). Dalam pengelolaan politik luar negeri yang bebas aktif, pemerintah Repubik Indonesia (RI) menempatkan cetak biru ASEAN sebagai pilar utamanya. Implementasi cetak biru ASEAN ditujukan untuk mengembangkan suatu kawasan yang terintegrasi dengan membentuk suatu komunitas negara-negara Asia Tenggara yang terbuka, damai, stabil, sejahtera, saling peduli, dan diikat bersama dalam kemitraan yang dinamis di tahun 2020 nanti. Realisasi harapan terpenuhinya rencana dalam cetak biru ASEAN, kemudian dituangkan dalam Visi ASEAN 2020 yang dirumuskan di Kuala Lumpur, Malaysia pada tahun 1997. Dikutip dalam buku terbitan Departemen Perdagangan RI yang berjudul Menuju ASEAN Economic Community 2015, Visi ASEAN 2020 menegaskan tiga poin. Pertama adalah menciptakan Kawasan Ekononi ASEAN yang stabil, makmur dan memiliki daya saing tinggi yang ditandari dengan arus lalu lintas barang, jasa-jasa dan investasi yang bebas, arus lalu lintas modal yang lebih bebas, pembangunan ekonomi yang merata serta 3 mengurangi kemiskinan dan kesenjangan sosial-ekonomi. Kedua adalah mempercepat liberalisasi perdagangan di bidang jasa. Ketiga adalah meningkatkan pergerakan tenaga profesional dan jasa lainnya secara bebas di kawasan ASEAN. Kemudian di tahun 2003, hal ini diperkuat dengan mengesahkan Bali Concord II pada Konferensi Tingkay Tinggi (KTT) ke-9 ASEAN. Akhirnya disetujui rencana pembentukan Komunitas ASEAN atau ASEAN Community, yang terdiri dari tiga pilar utama, yaitu Komunitas Keamanan ASEAN, Komunitas Ekonomi ASEAN, dan Komunitas Sosial Budaya ASEAN. Makalah ini secara khusus akan berfokus pada pembahasan mengenai pilar ketiga, yakni Komunitas Sosial Budaya ASEAN atau ASEAN Socio-Cultural Community (ASCC). Cetak biru ASCC dirancang untuk memperkuat integrasi yang berpusat pada masyarakat. Dengan kata lain, rancangan konten cetak biru ASCC bersifat people centered. Cetak biru ASCC juga dirancang untuk memperkokoh kesadaran, solidaritas, kemitraan, kebersamaan atau we feeling, yang dituangkan dalam enam elemen inti dan sebanyak 348 rencana aksi strategis. Dilansir dari dokumen kerjasama fungsional situs resmi Kementerian Luar Negeri RI 3 , kerjasama di bidang sosial dan budaya menjadi fokus utama untuk meningkatkan integrasi ASEAN. Integrasi ini akan berjalan melalui apa yang disebut dalam cetak biru ASCC sebagai a caring and sharing community, yaitu sebuah masyarakat ASEAN yang saling peduli dan berbagi. Kerjasama sosial dan budaya dalam cetak biru ASCC mencakup kerjasama di bidang kepemudaan, perempuan, kepegawaian, penerangan, kebudayaan, pendidikan, ilmu pengetahuan dan teknologi, lingkungan hidup, penanggulangan bencana alam, kesehatan, pembangunan sosial, pengentasan kemiskinan, ketenagakerjaan, serta berdirinya ASEAN Foundation. Dalam cetak biru ASCC 4 , terdapat enam elemen inti dan karakteristik yang menyokong program pilar sosial dan budaya. Elemen-elemen tersebut terdiri dari 1. Pembangunan Manusia (Human Development), terdiri dari 60 rencana aksi strategis. mengirimkan, dan menggunakan informasi untuk mengkoordinasi lingkungannya dan orang lain. Sedangkan menurut Carey dalam Martin dan Nakayama (2004) 6 , komunikasi dapat dimengerti sebagai sebuah proses simbolik, di mana realita diproduksi, dilanggengkan, diperbaiki, dan ditransformasi. Terdapat beberapa komponen dalam proses komunikasi, yaitua source dan receiver, proses pemaknaan (encoding dan decoding), adanya pesan (verbal dan non verbal), adanya noise atau gangguan, dan terdapatnya channels atau medium. Melihat definisi budaya, menurut Macionis (1997) 7 budaya merupakan kumpulan nilai, kepercayaan, perilaku, dan objek materil yang memperlihatkan cara hidup seseorang atau way of life. Martin dan Nakayama (2004) menjelaskan bahwa budaya adalah pola-pola perilaku yang dipelajari dan disebarkan oleh kelompok tertentu. Budaya berbeda dengan kebudayaan yang merupakan keseluruhan sistem gagasan, tindakan, dan hasil karya manusia dalam kehidupan masyarakat yang dijadikan milik diri manusia dengan belajar. Budaya mengacu pada cipta, karsa, dan rasa. Sedangkan kebudayaan adalah hasil dari cipta, karsa, dan rasa itu (Koentjaraningrat, 2009) 8 . Masing-masing negara yang tergabung dalam ASEAN memiliki budaya dan kebiasaannya masing-masing. Indonesia yang memiliki berbagai macam suku, khususnya, dalam mengimplementasikan kebijakan ASEAN diharapkan dapat berubah menjadi sebuah melting pot. Indonesia sebagai melting pot berarti harapan bahwa heterogenitas masyarakat berubah menjadi semakin homogen. Dimana elemen-elemen yang berbeda dalam masyarakat melebur menjadi satu, hingga menciptakan satu kesamaan budaya atau shared identity yang harmonis. Dilansir dari Okezone.com 9 , tanggal 22 November 2015 lalu sepuluh negara anggota ASEAN menandatangani terbentuknya Komunitas ASEAN di Kuala Lumpur, Malaysia, dalam The 2015 Kuala Lumpur Declaration on the Establishment of ASEAN Community dan The Kuala Lumpur Declaration on ASEAN 2025: Forging Ahead Together. Peresmian ini menjadi aksi simbolik bahwa telah menguatnya persatuan diantara negara-negara Asia Tenggara. Pada peresmian tersebut diharapkan bahwa Komunitas ASEAN akan