Tinjauan Yuridis Mengenai Tindak Pidana Yang Dituntut Dengan Pasal 351 (3) Kuhp Studi Kasus Putusan Ma No. 1043 K/PID/2016 (original) (raw)
Related papers
Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh, 2023
Perjudian semakin marak terjadi di lingkungan masyarakat bahkan ini sudah menjadi hal yang biasa dilakukan. Mereka tidak menyadari perjudian dapat merusak norma agama, kesusilaan, moral dan hukum. Perjudian merupakan salah satu penyakit masyarakat yang menyatu dengan kejahatan yang sangat sulit dari generasi ke generasi sehingga tidak mudah diberantas. Adapun kasus perjudian yang dilakukan oleh Sudarso Alias Ganang di Kota Kisaran yang telah terbukti secara sah bersalah melakukan tindak pidana "dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi". sebagaimana dimaksud dalam Pasal 303 Ayat (1) ke-1 KUHPidana dalam surat dakwaan pertama. kemudian hakim menjatuhkan hukuman terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dikurangkan seluruhnya dengan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan. Pada kasus ini hakim menjatuhkan hukuman hanya 6 bulan saja dikurangkan selama terdakwa berada dalam tahanan menjadi 5 bulan. Sedangkan dalam Pasal 303 Ayat (1) angka (1) KUHP yaitu "orang yang tidak berhak menuntut pencaharian dengan jalan sengaja mengadakan atau memberi kesempatan main judi atau sengaja turut campur dalam perusahaan main judi hukuman diancam dengan hukuman sepuluh tahun. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaturan hukum positif dalam perkara tindak pidana perjudian dan menganalisis pertimbangan hakim terhadap Terhadap Tindak Pidana Perjudian (Studi Putusan Pengadilan Negeri Kisaran Nomor 947/Pid.B/2021/Pn.Kis).
Prosiding Ilmu Hukum, 2019
Research on decisions in cases of Abortion Crimes committed by those who have not been bound by marital relations, in the decision the Judge sentenced the Crime to be lighter than the demands of the Public Prosecutor in Split. This study aims to determine and analyze Judge Decisions in the Tenggarong District Court namely Decision Number 569 / Pid.Sus / 2017 / PN.Trg. The problem in this thesis is whether the reason for the prosecutor to separate the case files (splitsing) and whether the judge's judgment is right by applying Article 77A of the Child Protection Act which imposes lighter sentences than the demands of the Public Prosecutor. The research method used in this study is the Normative Method, the results of the research and discussion that resulted in the conclusion, the reason the Public Prosecutor separated the case files (splitsing) because in this case the crimes that occurred were deelnemings carried out by several suspects with different roles and lack of testimony. Judge's consideration by applying Article 77A of the Child Protection Law which imposes criminal penalties lighter than the demands of the Public Prosecutor is not appropriate, because it is clearly stipulated in Article 77A of the Child Protection Act for people who violate the article will be sentenced to a maximum of 10 years in prison and a fine of 1 billion.
2016
Setiap orang yang melanggar peraturan hukum yang bersifat hukum pidana haruslah diberikan sanksi atau penjatuhan hukuman, pemberian sanksi atau penjatuhan hukuman tersebut harus melalui jalur litigasi (penyelesaian melalui persidangan Pengadilan), yang mana di depan persidangan tersebut harus disertai surat dakwaan oleh Jaksa Penuntut Umum, yang mana nantinya hakim harus memberikan putusan tersebut berdasarkan isi surat dakwaan, akan tetapi putusan pada putusan hakim Pengadilan Negeri Serang Nomor 308/Pid.B/2014/PN.Srg terhadap tindak pidana penculikan dan pengeroyokan didapati tidak sesuai dengan isi surat dakwaan. Tujuan penelitian ini pertama, untuk mengetahui apa yang menjadi dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan “yang tidak sesuai dengan dakwaan” dalam perkara tindak pidana penculikan dan pengeroyokan. Kedua, untuk mengetahui apa upaya hukum yang dapat ditempuh terhadap putusan hakim “yang tidak sesuai dengan dakwaan” dan dapat mengetahui bagaimana akibat hukumnya....
Lex LATA
Penelitian ini membahas mengenai penerapan Pasal 335 KUHP sebelum dan sesudah adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 1/PUU-XI/2013 serta kendala hukum dan upaya mengatasi dalam penerapan Pasal 335 KUHP Pasca Putusan MK Nomor 1/PUU-XI/2013. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini ialah penelitian hukum normatif. Kesimpulan yang diperoleh ialah Pasal 335 KUHP sebelum adanya Putusan MK Nomor 1/PUU-XI/2013 banyak menimbulkan ketidak adilan karena memberikan peluang terjadinya kesewenang-wenangan penegak hukum dalam penerapan terhadap pihak yang dilaporkan, sehingga bertentangan dengan prinsip konstitusi yang menjamin perlindungan atas hak untuk mendapatkan kepastian hukum yang adil dalam proses penegakan hukum. Penerapan Pasal 335 setelah Putusan MK Nomor 1/PUU-XI/2013 masih tidak memberikan rasa keadilan bagi tersangka apabila tersangka yang dilakukan dengan memakai ancaman kekerasan itu sama saja dengan percobaan tindak pidana di dalam pasal 351 ayat 5 tidak dipidana. ...
2016
The purpose of this study to know the implementation of elements of Section 363 subsection (1) 4th Criminal Code on criminal offenses of theft with the circumstances aggravating done by children and to know the basic legal considerations the judge in deciding the criminal case of theft with the circumstances aggravating done by children, The method used is descriptive-analytic, with normative juridical approach. The data source consists of primary data and secondary data including primary legal materials, secondary, tertiary. Data were collected by literature study, then analyzed by qualitative analysis. The results of this study indicate that the application of material criminal law against theft by state burdensome, namely Article 363 paragraph (1) 4th Criminal Code in accordance with the facts of the law, both the statements of witnesses, expert testimonies and information from the defendant, only in the application of sanctions the principle of restorative justice here is not us...
Reformasi Hukum Trisakti, 2019
Tindak Pidana Perjudian Online yang dilakukan oleh para terdakwa berdasarkan hasil studi kasus putusan nomor 783/Pid.B/2018/PN Btm dijatuhkan hukuman berupa pidana penjara selama 8 bulan. Kesimpulan hasil penelitian mengemukakan bahwa : 1) Bahwa putusan majelis hakim telah sesuai dengan pasal 303 ayat (1) ke-1, karena tidak adanya ketentuan yang mengatur secara jelas bagaimana penerapan tentang asas lex specialis derogat legi generali. 2) Pertimbangan majelis hakim sudahlah tepat, dikarenakan sanksi pidana pada ketentuan Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP lebih berat dibandingkan dengan ketentuan khusus yaitu sanksi yang diatur dalam pasal 45 ayat (2) UU ITE. Kata Kunci : Hukum Pidana, Kejahatan Siber, Tindak Pidana Perjudian Online
al-Mawarid Jurnal Syariah dan Hukum (JSYH), 2022
Perkara yang diputus No.: 306/Pdt.G/2019/PA/Yk, adalah salah satu perkara pembatalan perkawinan yang berada di wilayah Yurisdiksi pengadilan agama Yogyakarta. pembatalan perkawinan ini didasari bahwa Pemohon (isteri) itu mendalilkan bahwa suaminya (termohon) memiliki penyakit ejakulasi dini, dan Pemohon merasa ditipu oleh keadaan suaminya, yang menganggap suaminya adalah laki-laki pada umumnya, sehingga penulis mencoba mencari pertimbangan hakim atas putusan tersebut, dan bagaimana sebaiknya perkara tersebut diajukan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif dengan pendekatan normatif yurisdis. Hasil penelitian ini ditemukan bahwa pertimbangann hakim adalah terdapat aib pada diri suami sehingga diqiyaskan dengan analogi khiyar jual beli, sehingga bisa dimaklumi alasan pembatalan perkawinan tersebut didasarkan pada pasal 72 ayat (2) dan (3) kompilasi hukum islam, dan menurut penulis perkara tersebut juga bisa diajukan dalam gugatan perceraian dan sesuai dengan pasal 39 ayat (2) huruf e UU Republik Indonesia No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan Jo. Pasal 19 huruf (e) peraturan pemerintah No. 9 tahun 1975 jo. pasal 116 huruf (e) Kompilasi hukum Islam. Oleh karena itu, sebenarnya konsep pembatalan perkawinan mengenai terjadinya salah sangka itu perlu penjelasan dan penafsiran, supaya tidak terjadi kesalahpahaman baik bagi hakim, ataupun masyarakat pada umumnya. Kata Kunci : pembatalan pernikahan, ejakulasi dini, perkawinan.
Analisis Yuridis Percobaan Tindak Pidanaperkosaan (Studi Kasus Putusan Nomor 87/PID.B/2021/PN. MRH)
Reformasi Hukum Trisakti
Terdakwa pada Pukul 02.00 WITA di Desa Muara Pulau, Barito Kuala, memiliki niat untuk memperkosa korban dengan membuka celana korban yang sedang tertidur pulas dan memegang alat kelaminnya. Namun pada saat terdakwa baru mengawali permulaan pelaksanaan kejahatannya, korban terbangun dari tidurnya dan langsung mendorong terdakwa dan berteriak sehingga terdakwa melarikan diri. Pokok Permasalahan yang diangkat oleh penulis adalah 1.) Apakah perbuatan terdakwa sudah sesuai dengan atau tidak dengan Pasal 289 KUHP (Putusan No. 87/Pid.B/2021/PN. Mrh)? 2.) Bagaimana pemidanaan terhadap percobaan tindak pidana perkosaan dalam Putusan Nomor 87/Pid.B/2021/PN. Mrh? Penelitian ini merupakan tipe penelitian hukum normatif dan bersifat deskriptif analitis, pengumpulan data menggunakan data sekunder yang didapat melalui studi kepustakaan serta data diolah secara kualitatif dengan menggunakan penarikan kesimpulan deduktif. Kesimpulan dari penelitian ini adalah 1.) Dalam Putusan Hakim Nomor 87/Pid.B/2...