Kemiskinan di Daerah Kaya Sumber Daya Alam (Studi Kasus Kecamatan Samboja Kabupaten Kutai Kartanegara) (original) (raw)
Related papers
Nurani: Jurnal Kajian Syari'ah dan Masyarakat, 2018
This paper would like to explain the implementation of poverty reduction program in Latambaga Kolaka District. A qualitative approach is used to look at social phenomena related to human behavior and work processes. Observational case study, directed to specific groups and networks of actors involved in poverty reduction policy formulation In accordance with the theme of policy studies. The information data obtained in analyzed by using interactive model. These poverty alleviation programs do not seem to have changed lives for the target community. Kolaka Regency Government encountered obstacles with limited limitations both organizational, management and finance. Even the main obstacle is the behavior of the beneficiary community. A finding in the field, another factor that has not been effective in poverty reduction programs is the unavailability of valid poverty data.
Analisis Faktor-Faktor Kemiskinan di Kabupaten/Kota Daerah Istimewa Yogyakarta
2021
Permasalahan kemiskinan di 5 Kabupaten/Kota Daerah Istimewa Yogyakarta jika diukur dengan persentase penduduk miskin (Head Count Index) sudah mengalami penurunan namun cenderung lambat dalam tahun 2014-2019 dan permasalahan ini menjadi tantangan pemerintah karena masih tingginya tingkat kemiskinan pada peringkat pertama di Pulau Jawa dan di atas angka kemiskinan nasional. Hal ini terjadi karena jumlah penduduk yang mengalami peningkatan tiap tahunnya akan berdampak pada pengurangan jumlah tabungan rumah tangga, peningkatan IPM yang cenderung sangat lambat dan masih terdapat daerah yang tertinggal di bawah rata-rata nasional, upah minimum yang relatif rendah sehingga masyarakat kesulitan untuk memenuhi kebutuhan hidup layaknya dan jumlah penyerapan tenaga kerja di DIY bergerak sangat lambat karena masih terbatasnya jumlah lapangan kerja di DIY. Penelitian ini menggunakan teknik analisis regresi data panel dengan data yang digunakan adalah data sekunder yang diperoleh dari Badan...
Berkala perikanan terubuk, 2016
This research was conducted in January 2016 on the Raja Bejamu Village Sinaboi District, Rokan Hilir Regency, Riau Province. The purpose of this research are: 1) To determine the looked of fishing communities in the Raja Bejamu Village the working spirit/ work 2) Fisherman community perspective of poverty in the Raja Bejamu Village against poverty 3) To know the state of poverty of fishing communities in the Raja Bejamu Village. The method used in this research is qualitative and quantitative methods are supported, with 10 informants composed of village officials, ninik mamak and youth. Results from this research that the working spirit is important for people fishing Raja Bejamu Village for work as praying and poverty is a gift from God that must still be lived as it does not disturbing with other people's lives as well as their cultural factors that cause poverty in the Raja Bejamu Village namely by relax in the coffee shop while gambling.
Penelitian ini menggali pelaksanaan otonomi daerah di tingkat bawah dan mengungkap perannya dalam pengentasan kemiskinan dan pelestarian lingkungan melalui kasus penambangan pasir di kawasan Gunung Merapi. Dengan pendekatan induktif, teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu: (i) mengkaji dokumen terkait; (ii) mewawancarai berbagai pihak; dan (iii) mengobservasi kegiatan penambangan, kehidupan para penambang, dan kondisi lingkungan. Hasil kajian eksploratori ini menunjukkan pelaksanaan otonomi daerah tingkat desa sangat bergantung pada pemerintah kabupaten. Dominasi tingkat atas dan ketergantungan desa masih sangat kentara. Di samping itu, otonomi daerah tidak banyak menghasilkan kebijakan-kebijakan yang dapat berperan mengentaskan kemiskinan dan menjaga kelestarian lingkungan bagi aktivitas penambangan pasir Merapi. Kebijakan yang ada cenderung berorientasi pendapatan daerah tanpa mempertimbangkan kelestarian lingkungan. Kebijakan tersebut lebih memihak pada kaum pemodal (para pengusaha) dan memarginalkan penambang manual. Sistem penambangan rakyat lebih tepat untuk mengentaskan kemiskinan dan dengan pengawasan ketat demi menghindari kerusakan lingkungan. Kata kunci: Otonomi daerah, kemiskinan, dan lingkungan A. PENDAHULUAN Banyak kalangan menilai kebijakan otonomi daerah (Otda) adalah semacam kompensasi ketakpuasan orang-orang daerah akibat sistem pemerintahan sentralistik (Huda, 2004). Krisis ekonomi tahun 1997 memicu berbagai tuntutan daerah untuk mendapatkan kekuasaan atau kewenangan lebih besar mengurus dan menyelesaikan masalah-masalah mereka sendiri dan pembagian keuntungan hasil eksploitasi sumber daya alam (Ismawan, 2002; McCharty, 2004). Atas dasar itu, diterbitkanlah Undang-undang No. 22 tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah dan UU No. 25/1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah. Kedua UU ini menjadi pijakan pelaksanaan kebijakan desentralisasi.
Agrilan : Jurnal Agribisnis Kepulauan, 2018
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perbandingan data yang terkait dengan karakteristik rumah tangga petani, pendapatan, pengeluaran dan tingkat kemiskinan antara data kajian terdahulu yakni tahun 2009 (Girsang, 2011) dengan kondisi terkini. Penelitian dilakukan di Desa Wamsisi, Waeteba dan Simi Kecamatan Waesama Kabupaten Buru Selatan. Lokasi penelitian dipilih dari penelitian sebelumnya. Pengambilan sampel dilakukan secara sengaja (Purposive Sampling) dikarenakan sampel yang diambil ditentukan sendiri oleh peneliti sesuai dengan penelitian yang dilakukan. Data yang dikumpulkan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Data dianalisis secara kuantitatif dan kualitatif (deskriptif). Hasil penelitian menunjukkan bahwa struktur pendapatan rumah tangga dan kontribusi tanaman perkebunan terhadap total pendapatan rumah tangga di Kecamatan Waesama Kabupaten Buru Selatan untuk sektor pertanian menyumbangkan sebesar 73 persen per tahun dan untuk sektor non pertanian sebesar 27 persen per tahun. Distribusi pengeluaran pangan sebesar 75 persen per tahun dan distribusi pengeluaran non pangan sebesar 25 persen per tahun. Tingkat kemiskinan rumah tangga petani untuk kriteria tidak miskin sebesar 20 persen, miskin 40 persen, dan paling miskin 40 persen, sedangkan untuk nilai koefisien gini sebesar 0,14 maka tingkat ketimpangan pengeluaran rumah tangga berada pada kategori rendah.
Analisis Strategi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (Studi Kasus DI Kabupaten Batang Hari)
Jurnal Paradigma Ekonomika
Penghapusan kemiskinan merupakan tantangan global terbesar yang dihadapi dunia dewasa ini, dan karenanya menjadi syarat mutlak bagi pembangunan berkelanjutan.Pemerintah telah berupaya keras untuk menanggulangi kemiskinan ini. Hal tersebut diwujudkan melalui pelaksanaan program-program penanggulangan kemiskinan khususnya program berbasis pemberdayaan masyarakat dan program peningkatan kemandirian masyarakat. Pemerintah Kabupaten Batang Hari pada saat ini tengah berupaya menurunkan jumlah penduduk miskin dari berbagai dimensi dengan menyusun dokumen perencanaan yang memuat strategi penanggulangan kemiskinan untuk daerah ini. Populasi adalah seluruh rumah tangga sangat miskin (RTSM) yang berada di Kabupaten Batang Hari. Dengan menggunakan presisi tertentu, jumlah sampel (sampling fraction) ditetapkan sebanyak 308 RTSM. Pelaksanaan semua kegiatan dalam strategiPenanggulangan kemiskinan ini, bukan berarti akan menyelesaikan semua permasalahan kemiskinan yang ada di Kabupaten Batang Hari....
Determinan Kemiskinan (Studi Kasus 29 Kota/Kabupaten DI Provinsi Papua)
Jurnal REP (Riset Ekonomi Pembangunan), 2019
___________________________________________________________________ Provinsi Papua merupakan Povinsi dengan tingkat kemiskinan tertinggi di Indonesia, dengan rata-rata penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan lebih besar dari rata-rata penduduk miskin secara Nasional. Tujuan dari penelitian ini untuk menganalisis faktor-faktor yang berpengaruh terhadap tingkat kemiskinan pada 29 Kota/Kabupaten di Provinsi Papua sejak tahun 2010-2016. Metode analisis yang digunakan yaitu metode regresi data panel dengan pendekatan Error Components Model (ECM). Penggunaan metode Feasible Generalizes Least Square (FGLS) dilakukan untuk mengurangi efek heterokedaktidsitas pada observasi, dan penggunaan diferensiasi tingkat pertama untuk menghindari dampak autokorelasi pada residual. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa tenaga kerja tidak berpengaruh terhadap tingkat kemiskinan. Hal tersebut disebabkan oleh pergeseran usia kerja dan faktor subsisten, dimana sekitar 63,83 persen penduduk Papua bekerja pada sektor pertanian. Kondisi tersebut tidak pernah bergeser selama beberapa tahun terakhir dan menyebabkan masyarakat Papua terperangkap dalam kemiskinanan. Sedangkan tingkat pendidikan dan PDRB berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kemiskinan di Provinsi Papua, namun pengaruh PDRB memiliki elastisitas yang rendah
Journal Peqguruang: Conference Series
AbstrakPenelitian ini dilaksanakan di Desa Katumbangan Lemo, Kecamatan Campalagian, Kabupaten Polewali Mandar. Lokasi tersebut di jadikan objek penelitian karena Desa Katumbangan Lemo merupakan salah satu daerah tertinggal di Kecamatan Campalagian. Pelaksanaan penelitian Berlangsung selama dua bulan yakni bulan Mei sampai dengan Juni 2019. Tujuan penelitian ini yakni untuk mengetahui pengaruh faktor sosial ( umur, pendidikan, luas lahan, dan Tanggungan keluarga ) dan ekonmi (produksi usaha tani dan pendapatan rumah tangga) yang mempengaruhi tingkat kemiskinan di desa katumbangan lemo, Kecamatan Campalagian, Kabupaten Polewali Mandar. Survei awal di lakukan pada masyarakat tani yang ada di Desa Katumbangan lemo, Kecamatan Campalagian, Kabupaten Polewali Mandar. Penentuan sampel penelitian menggunkan simpel random sampling method. Objek penelitian di bagi ke dalam beberapa tingkatan kemiskinan menurut bank dunia ( World Bank ) yaitu paling miskin, miskin sekali, miskin dan tidak miski...