Analisis Masalah dan Implementasi Kebijakan Perkoperasian dan Usaha Kecil Menurut Pendekatan Institutional Arrangements (original) (raw)
Related papers
Harmonisasi Dan Sinkronisasi Peraturan Hukum Perkoperasian Dan Lembaga Keuangan Mikro
Yustisia Jurnal Hukum, 2014
The presence of Act No. 1 of 2013 on Micro Finance Institutions, have given rise to legal problems for financial enterprises of Cooperative, because cooperatives engaged in financial services governed by two kinds of regulation, namely cooperative legislation and regulation of microfinance institutions (MFIs). Dualism of laws has given rise to overlapping regulation, supervision and oversight by the relevant agencies, as well as the contradictions settings between one to another. The legal problems required solutions through harmonization and synchronization of laws pertaining to the MFI Cooperative.
MENGATASI PERMASALAHAN PENERAPAN GOOD CORPORATE GOVERNANCE DI INDONESIA DARI PERSPEKTIF SYARIAH
Helinda Dwi Nur Alam, 2022
Praktek GCG yang lemah di Indonesia ini disebabkan karena rendahnya tingkat perlindungan terhadap investor, tingkat penegakan hukum, tingkat transparansi dan tidak efektifnya komite audit dari perusahaan publik. Perspektif Islam Good Corporate governance syariah terletak di bawah Teori Syariah Enterprise memiliki kepedulian yang lebih besar pada pemangku kepentingan yang lebih luas yang mencakup Tuhan, manusia, dan alam. Tujuan yang berbeda antara Tata Kelola Perusahaan konvensional dan GCG Syariah yang cenderung mengadopsi Teori Syariah Interprise (SET). SET menyamakan antara nilai-nilai material dan spiritual. Hal Ini menunjukkan berarti bahwa Syariah GCG tidak hanya untuk mencapai keuntungan material semata, tetapi juga nilai-nilai spiritual. SET juga menyamakan antara nilai-nilai egoistik dan nilai-nilai altruistik, yang dalam syariah Islam diwujudkan dengan bentuk ibadah. Berbeda dengan kepemilikan dalam paham ekonomi kapitalisme yang secara umum menerima kepemilikan sepenuhnya. Mengingat tentang perbedaan ini dapat ditarik garis merah bahwa sebenarnya GCG Syarih Islam dapat diterapkan di perusahaan-perusahaan di Indonesia, menggantikan GCG yang konvensional asalkan ketiga perbedaan di tujuan, tanggung jawab, dan kepemilikan dapat dihilangkan, dengan kata lain bahwa semua ajaran dan aturan Syari'ah harus ditaati dengan baik (Syariah Compliance).
PENERAPAN GOOD CORPORATE GOVERNANCE PADA PERBANKAN DI INDONESIA
Good corporate governance in banking is a bank governance that apply the principles of transparency, accountability, responsibility, independency, and fairness. This article aimed to study The Implementation of Good Corporate Governance in Indonesian Banks. Good corporate governance is important because it can increase corporate profits and shareholders in the long term. But in Indonesian banking, implementation of good corporate governance is weak, because law enforcement is not fully applicable to Indonesian banking. key words: good corporate governance, transparency, accountability, responsibility, independency, and fairness PENDAHULUAN Perkembangan perbankan yang semakin pesat saat ini menimbulkan persaingan bank semakin ketat. Persaingan ini mengakibatkan pasar perbankan semakin dinamis sehingga menuntut bank-bank untuk berusaha lebih efektif dan efisien. Kelangsungan hidup suatu perusahaan atau bank sangat dipengaruhi oleh corporate governance atau tata kelola perusahaan tersebut. Good corporate governance menurut Tim Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) merupakan sistem pengendalian dan pengaturan perusahaan yang dapat dilihat dari mekanisme hubungan antara berbagai pihak yang mengurus perusahaan (hard definition), maupun ditinjau dari nilai-nilai yang terkandung dari mekanisme pengelolaan itu sendiri. Berdasarkan Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/12/PBI/2006 tentang Perubahan atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/4/PBI/2006 tentang Pelaksanaan Good
JIANA ( Jurnal Ilmu Administrasi Negara )
Membangun perekonomian nasional, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) memiliki peran penting dan harus menjadi prioritas utama pemerintah karena UMKM dapat mengurangi masalah kemiskinan, karena saat ini masih banyak pengangguran di Indonesia. Dengan adanya sistem Pentahelix yang akan memudahkan para pelaku ekonomi untuk mengembangkan usahanya, terdapat kalangan akademisi, pelaku usaha, masyarakat dan pemerintah sebagai mediator yang memiliki peran penting dan terpenting dalam mewujudkan pembangunan ekonomi, melalui beberapa negara -perusahaan milik, yaitu BUMN (Badan Usaha Milik). Negara) pemerintah sebagai mediator penting dalam mengembangkan beberapa sektor ekonomi seperti industri manufaktur, perdagangan dan jasa.Pengembangan ekonomi nasional Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) memiliki peran penting dan seharusnya menjadi prioritas utama pemerintah karena UMKM dapat mengurangi permasalahan kemiskinan yang pasalnya saat ini masih terbilang banyak yang masih aktif di negara I...
Strategi Pemberdayaan Usaha Kecil dan Menengah
Jurnal Ekonomi dan Pendidikan, 2012
Economic crisis in Indonesia shows that economic development paradigm with trickle down effect strategy, which give a priority to conglomerate economic role is not suitable strategy, since it can not provide strong economic foundation. During economic crisis, conglomerates economic experienced of bankruptcy and negative economic growth; on the contrary small and medium business (enterprise) survived even it was able to lead economic to recovery process. Small and medium business have important role in reducing unemployment, equalizing income distribution, and reducing urbanization rate. However, small and medium business face many problems, such as: lack of capital, marketing limitation, and low quality of human resources and used technology. Considering how important role of small and medium business and many problem faced by them so that it is need to enhance government support.