Peningkatan Kompetensi Perangkat Kelurahan dalam Pengelolaan Anggaran Melalui Sosialisasi Undang-Undang No. 20 tahun 2014 (original) (raw)
Related papers
Penguatan Kelembagaan Kelurahan Pasca Implementasi UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
Masyarakat, Kebudayaan dan Politik, 2017
The reduction of kelurahan (Sub-District Government) authority has decreased its duties and functions after the implementation of the Law No. 23/2014 on Local Governance. This policy stimulates several kelurahan at Wonosobo Region to propose their villages’ status changing from kelurahan into desa (Rural Government). Based on this case, this research aims to analyze the actual performance of kelurahan, and the motives of the village status changing. This research uses descriptive qualitative approach to answer those objectives.Observation, in-depth interview and focus group discussion are used to obtain data from informants who represent kelurahan, local government, non-government organizations and community leaders. Technique ofdata analysis of this research uses interactive data analysis including collecting, condensing, and describing data which is ended by conclusion. Results of study show that although the main function and tasks of kelurahan has decreased significantly, in gen...
Peningkatan Kemampuan Aparatur Desa Dalam Tata Kelola Pelaporan Keuangan Desa
Journal of Community Development
This community service activity (PKM) aims to increase the understanding and ability of the Sandang Pangan Village apparatus, Sampolawa District, South Buton Regency, in village administration governance as regulated by Permendagri No. 14 of 2016 concerning Guidelines for Village Government Administration and Permendagri No. 20 of 2018 concerning financial management. village. To create regularity in village administration, it is necessary to provide assistance in the preparation of administrative reporting, especially good and correct village financial reporting management. The purpose of community service activities is assistance and guidance to government officials, using the Participatory Learning and Action (PLA) approach or Participatory Learning and Practice Process. PLA is a community empowerment method consisting of a learning process (training, brainstorming, and discussion). The results of this service activity are 1) Village officials have known and understood good and c...
Peningkatan Kompetensi Perangkat Desa dalam Penyusunan Rencana Anggaran dan Biaya Desa Sariwangi
E-Dimas: Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat, 2021
Tujuan kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini adalah untuk meningkatkan kompetensi para perangkat desa dalam menyusun Rencana Anggaran Biaya (RAB) Desa, terutama yang berkaitan dengan pembangunan infrastruktur desa. Pemerintah telah mengalolaksikan dana desa yang meningkat setiap tahunnya untuk meningkatkan pembangunan infrastruktur di pedesaan. Meningkatnya alokasi dana desa tentunya harus diimbangi pengelolaan keuangan desa yang akuntabel. Pengabdian kepada masyarakat ini diawali dengan kegiatan Focus Group Discussion (FGD) untuk menggali permasalahan yang dihadapi perangkat desa dalam penyusunan anggaran, kemudian dilanjutkan dengan kegiatan pelatihan penyusunan RAB dan penyusunan laporan pertanggungjawaban kegiatan yang akuntabel. Hasil dari pengabdian kepada masyarakai ini adalah meningkatnya kompetensi perangkat desa dalam menganalisis volume kegiatan sesuai kebutuhan, menentukan satuan harga, menyusunnya kedalam format RAB yang ditetapkan, dan membuat laporan pertanggungja...
Prosiding Seminar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Terbuka
Desa Nitneo, Kecamatan Kupang Barat adalah salah satu dari 160 desa di Kabupaten Kupang yang berbatasan langsung dengan Kota Kupang ibukota Provinsi Nusa Tenggara Timur. Letak desa yang strategis ini, memungkinkan akses pelayanan kepada masyarakat menjadi lebih mudah. Dalam pengelolaan dana desa misalnya,hal ini diharapkan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat di desa tersebut, namun dalam pengelolaannya mereka masih mengalami kendala akibat kurangnya pengetahuan aparatur desa dalam mengelola dana desa. Kegiatan ini dibuat untuk memberikan solusi terhadap masalah tersebut. Sosialisasi, pelatihan, dan pendampingan pengelolaan keuangan desa merupakan solusi yang ditawarkan untuk membantu permasalahan yang ada di desa ini. Targetnya, aparatur desa memiliki pengetahuan dan pemahaman dalam mengelola keuangan desa, perhitungan pajak dan mempertanggungjawabankan dana desa. Hasil dari kegiatan ini adalah peningkatan kualitas pengelolaan dana desa bagi aparatur desa, karena selain mend...
2019
AbstrakPenelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan fungsi pengawasan Dewan Pewakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Salatiga terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) pada tahun anggaran 2018 dalam telaah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Serta faktor pendukung dan penghambat dalam pelaksanaan pelaksanaan fungsi pengawasan DPRD Kota Salatiga terhadap APBD pada tahun anggaran 2018.Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris yang bersifat diskriptif. Jenis data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. Sumber primer yang digunakan adalah wawancara langsung dengan pihak terkait yang diteliti. Sumber data sekunder adalah kepustakaan, peraturan perundang-undangan, jurnal, artikel dan bahan dari internet serta sumber lain yang terkait. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah studi lapangan dengan menuju langsung ke objek penelitian dan studi kepustakaan untuk memperoleh landasan teori yang berkaitan dengan pen...
Kompetensi Perangkat Desa Dalam Tata Kelola Pemerintahan DI Kabupaten Banyumas
2020
Ditetapkannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa menjadi dasar otonomi desa. Otonomi desa dapat menjadi sebuah harapan baru sekaligus tantangan bagi pemerintah desa terutama di Kabupaten Banyumas dalam tata kelola pemerintahannya. Pada kenyataannya semakin kompleksnya kewenangan dan urusan yang harus dikelola desa tidak diimbangi kompetensi aparatur pemerintah desa Kabupaten Banyumas terutama kompetensi para perangkat desa yang ada. Kompetensi Perangkat Desa dalam tata kelola pemerintahan di Kabupaten Banyumas diukur dari tiga dimensi diantaranya adalah kompetensi manajerial, kompetensi sosio kultural dan kompetensi teknis. Tujuan penelitian ini adalah mengetahui dan menganalisis kompetensi Perangkat Desa dalam tata kelola pemerintahan di Kabupaten Banyumas. Penelitian ini menggunakan metode survei dengan pengumpulan data kuisioner, observasi dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kompetensi Perangkat Desa dalam tata kelola pemerintahan di Kabupaten Banyumas ...
Determinan Pencegahan Kecurangan Pengelolaan Dana Desa Dimoderasi Kompetensi Aparatur
Organum: Jurnal Saintifik Manajemen dan Akuntansi
A quality report is a demand that must be carried out by the village head. A village government that is free from fraud is a government that implements accountability and transparency in every activity. The purpose of village government activities is to improve the village economy. The purpose of this study is to determine the determinants of preventing fraud in village funds in moderating the competence of the apparatus. The research site is in Wajak sub-district, Malang district. The research population is all village officials in Wajak sub-district. The sampling technique used a saturated sample. The research sample is 104 village officials. The data analysis technique uses Smart PLS. The results showed that Fraud prevention, Whistleblowing, and morality had an effect on preventing fraud in village funds. A good control system reduces fraud in the management of village funds. Whistleblowing is behavior that reports fraud and has an impact on reducing fraud in managing village fun...
Kutubkhanah, 2012
The research soughtly to test the effect of knowledge of the budget on the budget supervision effectivity. Dependent variables in this research is knowledge of the budget, Independent variable is the budget supervision effectivity. The population of the research was the members of parliament serving for the period of 2009-2014. The data were the collected using a quaestionnaire to 43 members of parliament, however only 34 quaestionnaires were returned. The result revealed that the knowledge of the budget had sufficient effect on the budget supervision effectivity.
Pengaruh Kompetensi Panitia Anggaran DPRD
Abtract: The objective of this research is to investigate the impact of the competence of Budget Committee DPRD, the competence of Budget Team local government on the partisipative budgeting and its implication at local government performance. The methods employed are descriptive and explanatory survey on 8 Local Government in north moluccas. Data collection is conducted using surveying techniques with questionnaire and interview. The research was conducted from March 2007 until August 2007. Analysis method used is Path Analysis. Conclusion drawn are 1) The Competence of the Budget Committee DPRD and The Competence of The Budget Team Local Government simultaneously effect the Partisipative Budgeting. 2) The Competence of the Budget Committee DPRD partially very strong effect Partisipative Budgeting. 3) The Competence of The Budget Team Local Govern partially weak effect Partisipative Budgeting. 4) The Competence of the Budget Committee DPRD, The Competence of The Budget Team Local Government and Partisipative Budgeting simultaneously effect Local Government Performance. The third variable, Partisipative Budgeting variable so very strong effect local government performance with direct effect contribution to 65 percent, and then followed with the Competence of the Budget Committee DPRD variable 2,70 percent and The Competence of The Budget Team Local Government 0,15 percent.