Fungsi Pemerintahan Desa Terhadap Pemerataan Pembangunan di Desa Bola Bulu Kecamatan Pitue Riase Kabupaten Sidenreng Rappang (original) (raw)

Partisipasi Masyarakat Dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan DI Desa Betao Riase Kecamatan Pitu Riawa Kabupaten Sidenreng Rappang

2019

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui partisipasi masyarakat dalam musyawarah perencanaan pembangunan di Desa Betao Riase. Untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi partisipasi masyarakat di Desa Betao Riase. Populasi dalam penelitian ini adalah 1302 orang. Teknik pengambilan sampel yang digunakan peneliti adalah sampling insidental. Penelitian ini lebih tepatnya menggunakan sampel secara kebetulan yang dianggap cocok sebagai sumber data. Dengan menggunakan Rumus Yount dengan jumlah sampel yang digunakan sebanyak 65 responden, dengan jenis penelitian deskriptif kuantitatif. Teknik pengumpulan data yang digunakan melalui kuisioner, wawancara, observasi dan studi pustaka. Teknik analisis data yang digunakan adalah deskriptif kuantitatif dengan menggunakan skala likert. Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel partispasi masyarakat dengan persentase 50,33% dikategorikan “cukup terlaksana dengan baik”, faktor yang mempengaruhi partisipasi masyarakat dengan persentase 55,...

Efektivitas Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa Dalam Pelaksanaan Pembangunan Desa Bululawang

Jurnal Civic Hukum, 2019

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui (1) efektivitas lembaga pemberdayaan masyarakat desa dalam pelaksanaan pembangunan desa Bululawang; (2) kendala dari kinerja lembaga pemberdayaan masyarakat desa dalam pelaksanaan pembangunan desa Bululawang; (3) solusi dari permasalahan kinerja lembaga pemberdayaan masyarakat desa dalam pelaksanaan pembangunan desa Bululawang. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif yang dilakukan di Kantor Desa Bululawang pada bulan Mei sampai dengan Juni 2019. Pengumpulan data dilakukan melalui observasi langsung, wawancara dengan informan, serta mendokumentasikan kegiatan. Data dianalisis melalui tahap reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Serta, tahapan terakhir ialah keabsahan data menggunakan triangulasi teknik. Hasil dari penelitian ini menunjukan (1) efektivitas lembaga pemberdayaan masyarakat desa dalam pelaksanaan pembangunan desa Bululawang cukup sesuai dengan Pasal 6 Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 6 t...

Peranan Aparatur Pemerintah Desa dan Partisipasi Masyarakat Dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan Di Desa Tonrongnge Kecamatan Baranti Kabupaten Sidenreng Rappang

Jurnal Ilmiah Clean Government (JCG), 2018

Tujuan penelitian untuk mengetahui peranan aparatur pemerintah desa dan partisipasi masyarakat serta faktor-faktor yang mempengaruhi peranan aparatur pemerintah desa dan partisipasi masyarakat Dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa Tonrongnge Kecamatan Baranti Kabupaten Sidenreng Rappang. Teknik Pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah Observasi, Kuesioner, dan Data Kepustakaan. Data diolah melalui tabel frekuensi dan persentase. Populasi penelitian ini adalah seluruh masyarakat di Desa Tonrongnge Kecamatan Baranti Kabupaten Sidenreng Rappang dan sampel yaitu masyarakat yang dianggap banyak mengetahui terhadap masalah yang dihadapi dan diharapkan agar responden yang dipilih mewakili populasi yaitu 94 orang. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peranan aparatur pemerintah desa dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa Tonrongnge Kecamatan Baranti Kabupaten Sidenreng Rappang berada pada kategori baik dengan persentase 76%, partisipasi masyarakat dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan berada pada kategori sangat baik dengan persentase 81%, dan Faktor-faktor yang mempengaruhi peranan aparatur pemerintah desa dan partisipasi masyarakat dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan berada pada kategori baik dengan persentase 64%, dan persentase secara keseluruhan yaitu 76%.

Pengaruh Manajemen Pengelolan Badan Usaha Milik Desa terhadap Peningkatan Partisipasi Masyarakat di Desa Bila Riase Kecamatan Pitu Riase Kabupaten Sidenreng Rappang

Movere Journal, 2020

Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh manajemen pengelolaan Badan Usaha Milik Desa terhadap peningkatan partisipasi masyarakat di Desa Bila Riase Kecamatan Pitu Riase Kabupaten Sidenreng Rappang. Populasi dalam penelitian ini adalah 83 tokoh masyarakat di Desa Bila Riase yang dimana pengambilan sampel yang digunakan yaitu probability sampling, dengan teknik purposive sampling dengan menggunakan rumus Slovin dengan jumlah Sampel 45 tokoh masyarakat, penelitian ini menggunakan metode deksriptif kuantitatif. Teknik pengumpulan data yang digunakan melalui observasi, kuesioner(angket), wawancara,studi pustaka. Teknik analisis data yang digunakan adalah statistik deksriptif, uji kualitas data, uji asumsi klasik dengan menggunakan SPSS 16.0 dan skala likert. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pengaruh manajemen pengelolaan bumdes dengan nilai 62,12 % dikategorikan "berpengaruh" dengan t hitung ≥ t tabel, atau 9.436 ≥ 1683. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi manajemen pengelolaan BUMDes yaitu partisipasi (67 %)sumber daya manusia(64 %) dengan hasil akumulasi sebesar 65,5 % atau dikategorikan "berpengaruh". Pengaruh manajemen pengelolan badan usaha milik desa terhadap peningkatan partisipasi masyarakat di Desa Bila Riase Kecamatan Pitu Riase Kabupaten Sidenreng Rappang dengan hasil 50,02% dikategorikan kurang berpengaruh

Peranan Desa dalam Meningkatkan Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Melakui Badan Usaha Milik Desa di Desa Pussui Barat Kecamatan Liyo Kabupaten Polewali Mandar

Journal Peqguruang : Conference Series, 2020

This skripsi aims to reveal the role of the village in increasing community economic empowerment through village-owned enterprises in the village of west Pussui, Luyo District, Polewali Mandar District. To find out valid data researchers used qualitative research. Qualitatative research is obtained by interviewing respondents directly not in the form of documents. From the result of this research which are: 1). That the role of the village by empowering through provides capital assistance in the form of savings and loans, and invites the community to dispose of waste in their place, and can help the community in raising and conducting and inhibiting faktors in running BUMDESA, the supporting factors are BUMDESA being village fund assistence, one of which is directly providing loan funds to the community in order to improve and grow the community's business economy so that has been driven by BUMDESA. And the inhibiting factors are due to lack of financial assistace from the government and lack of community participation in managing village potential.

Dampak Kebijakan Alokasi Dana Desa (Add) Terhadap Pembangunan Desa Di Kabupaten Bulungan Tahun 2011 – 2014

Journal of Governance and Public Policy, 2015

Village Fund Allocation given to all villages in the district of Bulungan gives hope that the greater will be the realization of equitable development, equitable and participatory. Village Fund Allocation policy implementation makes a very significant change, the village that was once get a very limited budget that is managed centrally by government agencies above the village are now getting a large enough budget and was given the authority to manage independently. The purpose of this study was to: (1) determine the impact of policies Village Allocation Fund in the Silva Rahayu Village, Tanjung Buka Village, Gunung Seriang Village, dan Bunyu Selatan Village, and (2) determine factors causing variations in the impact of policies Village Allocation Fund in Silva Rahayu Village, Tanjung Buka Village, Gunung Seriang Village, dan Bunyu Selatan Village.The research is a qualitative research. This study was conducted in Bulungan, precisely in the Silva Rahayu Village, Tanjung Buka Village, Gunung Seriang Village, dan Bunyu Selatan Village. Data collected through interviews, observation, and documentation. The data analysis technique used is data analysis with qualitative methods to measure data collection, data reduction, data presentation, and conclusion.The results showed that the village has an impact Village Fund Allocation most suited to the purpose of the Village Fund Allocation is expected Silva Rahayu village and the village of Tanjung Buka. Village at least in accordance with the original purpose of the program is the Village Fund Allocation Bunyu Selatan Village. This is due to Silva Rahayu Village and the Tanjung Buka Village has implemented the Village Fund Allocation program in accordance with the rules and regulations. The village is still having an inhibiting factor is the village of Tanjung Buka. The quantity and quality of human resources in the village Tanjung Buka still fairly minimal and require further training. Silva Rahayu village, Gunung Seriang village, and the Bunyu Selatan Village not having problems associated with factors that can influence policy implementation Village Fund Allocation program. In all three villages of both quality and quantity of human resources are sufficient to implement the Village Fund Allocation program. Human resources and apparatus also has a mental attitude that is ready to implement the program properly.

Peranan Pemerintah Daerah Dalam Pembinaan Kelembagaan Bumdes DI Desa Sungai Buluh Kecamatan Singingi Hilir Kabupaten Kuantan Singingi

2020

ABSTRAK PERANAN PEMERINTAH DAERAH DALAM PEMBINAAN KELEMBAGAAN BUMDES DI DESA SUNGAI BULUH KECAMATAN SINGINGI HILIR KABUPATEN KUANTAN SINGINGI SYUKRAN TAUBY 11575100879 Penelitian ini dilaksanakan di Kantor Dinas Sosial Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Kabupaten Kuantan Singingi. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui peranan pemerintah daerah melalui Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Kabupaten Kuantan Singingi dalam pembinaan kelembagaan BUMDes di Desa Sungai Buluh Kecamatan Singingi Hilir Kabupaten Kuantan Singingi dan untuk mengetahui faktor-faktor pendukung dan penghambat pemerintah daerah dalam melakukan pembinaan kelembagaan BUMDes di Desa Sungai Buluh Kabupaten Kuantan Singingi. Konsep operasional dalam penelitian ini menggunakan buku Sukasmanto Tahun 2014. Adapun indikatornya adalah permodalan, pendampingan, dan pelatihan dan pengembangan. Jenis penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah jenis penelitian deskriptif kualitatif (Sugiyono). Teknik pengumpu...

Pengaruh Akuntabilitas Dan Pengelolaan Alokasi Dana Desa Terhadap Peningkatan Pembangunan Desa Pada Desa Buluh Rampai Kecamatan Seberida Kabupaten Indragiri Hulu

Jurnal Manajemen dan Bisnis

This research was conducted at Buluh Rampai Village, Seberida District, Indragiri Hulu Regency. The research took place for six months. The purpose of this study was to determine the effect of partial accountability on increasing village development in the Village of Buluh Rampai, Seberida District, Indragiri Hulu District. To find out the effect of partial village fund allocation management on increasing village development in Buluh Rampai Village, Seberida District, Indragiri Hulu Regency. And to find out the influence of accountability and management of the allocation of village funds simultaneously to increase village development in the village of Buluh Rampai, Seberida District, Indrgiri Hulu Regency. In this study, a sample of 95 respondents namely the head of the family of Buluh Rampai Village, Seberida District, Indragiri Hulu Regency. Analysis of the data used in this study is a qualitative analysis using the SPSS Version 24.00 application. The results of multiple linear re...

Peran Badan Permusyawaratan Desa Dalam Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Desa (Studi pada Dusun Teluk Panjang, Kecamatan Bathin III, Kabupaten Bungo)

Jurnal Administrasi Sosial dan Humaniora

RKP Desa merupakan hal yang esensial dalam penyelenggaraan pemerintahan desa, dengan penyusunan RKP Desa yang partisipatif maka akan berpengaruh positif terhadap kemajuan pembangunan desa namun sebaliknya penyusunan RKP Desa yang kurang partisipatif akan berpengaruh negatif pula pada kemajuan desa.Pada Dusun Teluk Panjang, Kecamatan Bathin III, Kabupaten Bungo proses penyusunan RKP Desa tidak berjalan sesuai aturan, penyusunan RKP Desa tidak diawali dengan musyawarah desa oleh BPD justru sebaliknya segala inisiatif usulan-usulan RKP Desa berasal dari pemerintah desa, sedangkan BPD bersikap pasif dan hanya menjadi stempel dari pemerintah desa. Ini menunjukan proses demokrasi tidak berjalan karena BPD tidak dapat menjalankan tugas dan fungsinya sebagaimana yang diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan. Padahal BPD merupakan wujud demokrasi di desa yang memperjuangkan kepentingan masyarakat.Jika ini dibiarkan akan terus lahir kebijakan-kebijakan yang tidak partisipatif yang tidak ...