KEPEMIMPINAN BUPATI DALAM MENINGKATKAN PEMBANGUNAN (original) (raw)

PERANAN BALITBANG PROPINSI MENDUKUNG PEMBANGUNAN

Pembangunan pertanian memerlukan konsep dan manajemen yang tepat dan efektif mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, penilaian, tindak lanjut, menuju hasil yang positif dalam meningkatkan taraf hidup masyarakat. Pembangunan pertanian dimaksudkan sebagai usaha pembaruan penataan pertanian yang menyumbang pada upaya mengatasi kemiskinan atau meningkatkan kesejahteraan petani. Pembangunan pertanian masa lalu lebih menekankan tercapainya swasembada pangan khususnya beras. Kenyataannya, pendekatan pembangunan tersebut berdampak sangat minimal terhadap kesejahteraan petani. Karena itu, arah kebijakan pertanian diubah sehingga lebih berwawasan agrobisnis lewat kompetisi, desentralisasi, otonomi daerah, berbasis kemanusiaan dan berkelanjutan. Perubahan paradigma pembangunan pertanian tersebut mempunya kendala, diantaranya : sulitnya mengubah pola pikir dari pihak-pihak terkait, terutama perubahan pola pikir birokrasi. Di sisi lain ditemukan ketidakjelasan kaitan pembaruan kebijakan dengan kebijakan sektor lain. Koordinasi lembaga terkait dalam pembangunan pertanian terasa lemah. Misalnya, lembaga yang mengurus pertanian, permukiman dan prasarana wilayah, perindustrian dan perdagangan serta logistik belum mempunyai program terpadu dan terintegrasi dalam memacu peningkatan pembangunan pertanian di daerah, sehingga produktivitas pertanian merosot, yang pada gilirannya petani kecewa dengan harga komoditas pertanian.

KEPEMIMPINAN DAN KEBIJAKAN PENGEMBANGAN PESANTREN

BAB I PENDAHULUAN 1.1. Latar Belakang Pesantren merupakan salah satu lembaga pendidikan islam tertua di Indonesia. Ia memiliki hubungan fungsional simbiotik dengan ajaran islam. yaitu, dari satu sisi keberadaan pesantren diwarnai oleh corak dan dinamika ajaran islam yang dianut oleh para pendiri dan kiai pesantren yang mengasuhnya. Tidak hanya itu pesantren juga memiliki kedekatan hubungna dengan masyarakat disekitarnya. Yakni dari satu sisi, keberadaan pesantren amat bergantung kepada masyarakat yang ikut memberikan support bagi keberadaannya, sedangkan pada sisi lain pesantren juga harus memberikan jawaban atas masalah atau memenuhi kebutuhan intelektual, spiritual, social, cultural, politik, bahkan medis dan lainnya yang dibutuhkan oleh masyarakat. 1 Perkembangan pondok pesantren dewasa ini semakin pesat. Pesantren merupakan penggabungan antara dua sistem pondok dan pesantren yang memberikan pendidikan dan pengajaran agama Islam. Pengertian pesantren sekarang ini tidak lagi bersifat tradisional, namun berkembang secara modern serta menyesuaikan kebutuhan. Bahkan sekarang telah berkembang berbagai macam istilah pesantren yang di dalamnya terdapat berbagai macam pelajaran khusus seperti pesantren perbengkelan, pesantren pertanian, pesantren buruh pabrik bahkan pesantren sapi hingga pesantren bisnis dan perdagangan. 2

DAMPAK PEMBANGUNAN PERUMAHAN BUMI HARAPAN

Pada zaman sekarang proyek pembangunan terjadi dimana-mana, khususnya di lingkungan kota. Seiring dengan perkembangan dan pertumbuhan penduduk kota, dan terjadinya urbanisasi dari desa ke kota, maka semakin besar populasi manusia. Pertambahan jumlah penduduk di perkotaan merupakan faktor utama yang mempengaruhi perkembangan perumahan atau pemukiman. Pembangunan perumahan di kota banyak yang tidak memperhatikan resiko yang akan dihadapi ke depannya, terutama pada masalah lingkungan. Saat menemukan lahan yang kosong baik itu pesawahan, kebun, hutan, maka lahan itu dijadikan sebuah perumahan. Tanpa mempedulikan lingkungan sekitar yang akan dijadikan sebuah proyek pembangunan perumahan, orang langsung saja menebang lahan hijau dan tidak memperhatikan lahan tersebut dekat dengan sungai atau tidaknya, hingga ketika air hujan turun sangat lebat dan volume air sungai menaik maka air tersebut akan masuk ke perumahan tersebut. Pada umumnya pembangunan perumahan itu hanya sebatas membuat perumahan yang laku, model rumah yang unik, dan menyediakan fasilitas cukup lengkap dengan garansi harga relatif diterima di masyarakat. Saat ini hampir di setiap kawasan permukiman padat diperkotaan tidak terdapat lahan terbuka, karena dipenuhi oleh perumahan. Begitu pun pada lokasi pembangunan perumahan Bumi Harapan yang lokasinya di Jl. Bayangkara, Cibiru Hilir, Cileunyi, Bandung.

PENGUATAN DAN PEMBERDAYAAN KELEMBAGAAN PETANI MENDUKUNG PENGEMBANGAN AGRIBISNIS KEDELAI

Volume requirement and trend demand of soybean is increasing following the fast growing of food and livestock feed industries, but domestic soybean production is unable to fulfill such demand. The decreasing trend of domestic soybean production has been anticipated due to the decline of actual price at producer levels. This paper is aiming to describe the perspective of reinforcement and empowerment farmers' institution in the effort to support soybean agribusiness development. The achievement of self-sufficiency in soybean remains open, taking into account the potential opportunity for area extension, along with production efficiency improvement, and product quality enhancement. The impact of institution analysis creates a wide implication in the success of agricultural and rural development, although an understanding of decision makers about the impact is quite limited. Agricultural policies in respect to institutional improvement of human resource quality need to be evaluated because of the significant impact caused by. The proposed policies to be considered are: (1) Relationship analysis of social, economic, and culture, in studying the potential of rural traditional institution; (2) Analysis of alternative policy on rural development considering the indigenous knowledge (local wisdom) and local knowledge; and (3) Empowerment of agricultural and rural institutions in the creation of farmer's independency, improvement of household income, and development of agribusiness. Abstrak Kebutuhan dan trend permintaan kedelai di dalam negeri dan volume ekspor mengalami pertumbuhan cukup tinggi seiring pesatnya perkembangan industri pangan dan pakan olahan berbahan baku kedelai, namun tidak mampu dipenuhi produksi kedelai domestik. Relatif rendahnya produksi kedelai domestik diprediksi akibat merosotnya harga riil kedelai ditingkat produsen. Tulisan ini bertujuan untuk mengemukakan perspektif penguatan dan pemberdayaan kelembagaan yang terkait dengan petani di perdesaan dalam rangka mendukung pengembangan agribisnis kedelai. Pencapaian swasembada dan pengembangan agribisnis kedelai masih terbuka lebar dengan melihat besarnya potensi dan peluang perluasan areal tanam (ekstensifikasi dan intensifikasi), peningkatan efisiensi produksi dan kualitas produk. Pengembangan analisis kelembagaan memiliki implikasi luas terhadap pencapaian keberhasilan pembangunan pertanian dan perdesaan, namun pemahaman perancang, pengambil, dan pelaksana pembangunan terhadapnya masih sangat rendah. Perlunya mengevaluasi kebijakan pembangunan pertanian dari aspek kelembagaan, yang dapat berimplikasi besar bagi peningkatan daya saing SDM perdesaan dan pengembangan agribisnis produk pertanian. Rancangan kebijakan yang diusulkan terutama dengan: 1) melihat relasi sosial, ekonomi, dan budaya, dalam mengkaji potensi kelembagaan tradisional pertanian di perdesaan; 2) mengkaji alternatif kebijakan pembangunan dan perdesaan yang mempertimbangkan indigenous knowledge (kearifan lokal) dan local knowledge (pengetahuan lokal); 3) pemberdayaan kelembagaan pertanian dan perdesaan diperlukan sebagai upaya penciptaan kemandirian petani, peningkatan pendapatan rumah tangga, pengembangan agribisnis pertanian.

PERCEPATAN PEMBANGUNAN PERDESAAN MELALUI PENATAAN KELEMBAGAAN

Institusi atau lembaga merupakan satu elemen penting yang harus ada dalam sebuah negara. Lembaga dalam setiap proses pembangunan memiliki kewenangan dalam pembuat keputusan. Namun, dalam perkembangan teori ekonomi memang peran lembaga atau kelembagaan masih sering dilupakan, karena dianggap tidak berperan penting dalam pertumbuhan ekonomi. Dengan perkembangan teori ekonomi ternyata disadari bahwa kelembagaan berperan sebagai penjaga keterjaminan hak milik dan meminimalisasi biaya transaksi untuk menciptakan lingkungan yang kondusif dalam perkembangan ekonomi. Bagaimana pentingnya kelembagaan dalam mendukung pertumbuhan di negara Dunia Ketiga termasuk Indonesia sangat perlu dikaji. Peran kelembagaan akan sangat penting, terutama peran yang diperlukan dalam penyelenggaraan kontrak dengan investor yang akan menanamkan modalnya di negara-negara tersebut. Lembaga tidak hanya sebagai pelengkap dalam suatu negara tetapi juga mempunyai peranan penting dalam pertumbuhan ekonomi suatu negara. Untuk itu lembaga perlu diberdayakan sebagai salah satu faktor pertumbuhan ekonomi. Dalam usaha pemberdayaan masyarakat pembentukan lembaga informal akan memiliki dampak yang sama pentingnya dengan lembaga formal. Karena pada dasarnya lembaga-lembaga yang terbentuk secara informal lebih memiliki kekuatan mengikat terutama untuk masyarakat di Bali yang masih terkenal dengan budaya yang masih sangat kuat. Dalam kegiatan pengabdian ini telah dibentuk beberapa kelompok tani, ternak dan industri rumah tangga (IRT). Melalui kelompok ini telah terjadi peningkatan kinerja kelompok seperti pemasaran hasil IRT 60 % mengalami peningkatan, anggota kelompok ternak 50% anggotanya telah mengkandangkan ternaknya dan memiliki kandang komunal untuk persiapan teknologi pengolahan kotoran ternak. Kelompok tani manggis dan sawo telah melakukan pemupukan organik bagi 500 tanaman manggis dan sawo untuk peningkatan ketahanan tanaman terhadap hama dan penyakit tanaman yang selama ini masih menjadi momok bagi petani. Kata kunci: kelembagaan, pemberdayaan masyarakat, pembangunan.

UNSUR-UNSUR POKOK DALAM KEBIJAKAN PEMBANGUNAN

Di dalam makalah ini terdapat pandangan pokok analisis mikro dan makro, proses multiplier di negara berkembang, kelemahan analisis makro, kebijaksanaan moneter dan kebijaksanaan fiskal di negara berkembang, dan mekanisme pasar di negara berkembang. Semoga dapat dijadikan referensi. Terimakasih :)

BANTEN DALAM KEMELUT PEMBANGUNAN

Telah berakhir pemilihan Kepala Daerah secara serentak tiga bulan silam, Banten memiliki Gubernur terpilih yang dilakukan secara Demokratis, meskipun menyisakan kekecewaan bagi sebagian masyarakat karena perbedaan suara yang tipis. Namun haruslah kita maklumi, karena itu bagian dari konsekuensi Demokrasi, yang harus dilakukan saat ini adalah mengawal pemerintahan yang baru agar harapan masyarakat secara umum dapat terpenuhi melalui visi dan misi yang sudah dikampanyekan saat pencalonan. Baiknya, sebagai masyarakat Banten, kita tidak boleh tersekat dikarenakan hanya pada pilihan yang berbeda, tapi harus turut serta dalam pembangunan, itulah ciri dari masyarakat Demokratis dan Madani. Dr. Wahidin Halim, M.Si dan Andhika Hazrumy, M.AP. sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur Banten terpilih wajib melakukan depolarisasi dari pergesekan pasca pemilu. Karena ketidakpuasan sebagian kalangan jelas akan menghambat pembangunan yang akan dilakukan, karenanya aktifitas menyatukan berbagai elemen masyarakat dari imbas pemilu jelas akan makin memperbesar sekat apabila tidak dirangkul. Tujuan yang ingin dicapai pun seperti visi dan misi yang sudah dicanangkan tidak akan berwujud apabila tanpa peran serta masyarakat. Sedikit mengingatkan kembali, saat kampanye lalu pasangan terpilih ini mengusung visi banten yang maju, mandiri, berdayasaing, sejahtera dan berakhlakul karimah, serta misi menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik, membangun dan meningkatkan kualitas infrastruktur, meningkatkan akses dan pemerataan pendidikan berkualitas, meningkatkan akses dan pemereataan pelayanan kesehatan berkualitas dan meningkatkan kualitas pertumbuhan dan pemerataan ekonomi. Seperti pada umumnya, setiap politisi yang mencoba peruntungan dalam pertarungan politik, seperti pemilihan kepala daerah beberapa waktu lalu misalnya, selalu mengusung visi dan misi yang begitu muluk, serta program kerja yang begitu brilian, namun tanpa memperhatikan realita sesungguhnya keadaan masyarakat dan ketersediaan anggaran, sehingga sebagian besar angan-angan surganya tidak dapat direalisasikan. Sehingga momentum lima tahunan yang dihelat untuk memilih kepala daerah hanya menjadi rutinitas formalistik belaka, karena belum menyentuh hal-hal substansial, seperti pembangunan ekonomi, kesehatan, dan pendidikan. Jadi jika kita lihat kacamata ilmiah perlu kita pertanyakan Demokrasi yang tersedia di Indonesia, terutama sekali kondisi banten, mengapa konstruksi demokrasi tidak berbanding lurus dengan pemakmuran masyarakatnya? Perlembagaan Demokrasi Formalistik Masih ingat di benak kita tentunya bagi yang pernah merasakan pemerintahan Orde Baru, Otoriterianisme dibangun untuk melanggengkan kekuasaan politik yang dikemas dalam bentuk kekaryaan atau disebut sebuah rezim yang mementingkan kepentingan golongan yang terlibat dalam program kekaryaan Presiden Suharto pada masa itu (kelompok ini disebut Golongan Karya), sehingga 1 Penulis merupakan Peneliti di YS Institute dan Mahasiswa S2 Program Ilmu Politik Sekolah Pascasarjana Universitas Nasional, Jakarta.

DAMPAK OTONOMI DAERAH TERHADAP PEMBANGUNAN DI KABUPATEN BENGKAYANG

Luasnya suatu wilayah dan lajunya pertumbuhan penduduk adalah bagian penting terhadap dimungkinkannya pemekaran suatu daerah menjadi Daerah atau Kabupaten yang baru . Tulisan ini berisikan tentang Dampak Otonomi Daerah terhadap Pembangunan Kabupaten Bengkayang. Setiap Kabupaten ataupun Daerah memiliki strategi tersendiri yang cocok untuk bagi pertumbuhan ekonomi di Daerahnya. Setiap strategi hendaknya selalu mendahulukan sektor yang memiliki potensi untuk berkembangnya suatu Daerah atau Kabupaten sehingga mampu mengembangkan sektor-sektor lainnya. Adanya kebijakan pemerintah melalui otonomi daerah membuat Daerah atau Kabupaten yang baru dimekarkan berusaha menggali dan mengembangkan potensi masing – masing daerahnya. Kabupaten Bengkayang adalah sebuah Kabupaten Baru hasil dari Pemekaran Kabupaten Sambas. Pembangunan yang terencana dan mempunyai strategi yang unggul akan memacu pembangunan suatu Kabupaten atau Daerah. Langkah – langkah strategis dan perencanaan seimbang akan ikut berperan dalam tercapainya tujuan otonomi daerah itu sendiri. Kata kunci : Dampak Otonomi Daerah, Otonomi Daerah, Pembangunan Kabupaten Bengkayang.

PEMBANGUNAN PERTANIAN DENGAN PENDEKATAN KOMUNITAS

Konsep pembangunan yang telah digulirkan di pertengahan abad ke 20 terus mengalami kemajuan dalam segi konsep dan paradigma yang diterapkan. Salah satu konsep baru adalah “pembangunan berbasiskan komunitas”. Konsep ini merupakan kritik terhadap konsep pembangunan pedesaan selama ini yang berlandaskan kepada pendekatan individual dan rumah tangga yang terbukti relatif kurang berhasil. Pembangunan berbasiskan komunitas diterapkan dalam rancangan program Prima Tani. Hal ini setidaknya terlihat dari empat bentuk yaitu: penetapan lokasi program pada desa sebagai unit terkecil, penerapan PRA dalam penyusunan rencana aksi yang dilakukan secara partisipaif, upaya meningkatkan kemandirian, serta penggunaan sumberdaya kelembagaan setempat. Tulisan ini merupakan studi literatur yang didasarkan atas dokumen-dokumen rancangan Program Prima Tani serta keterlibatan penulis dalam melakukan kegiatan lapang Prima Tani di Propinsi Nusa Tenggara Barat. Hasil penelaahan membuktikan perlunya perhatian untuk mengukur derajat komunalitas warga secara baik. Hal ini merupakan titik tolak dalam pengimplementasian program secara keseluruhan. Kata kunci: pembangunan, komunitas, pembangunan pedesaaan, Prima Tani