Tata Kelola Pemerintahan Berkelanjutan Untuk Meningkatkan Kinerja Pemerintah Daerah (original) (raw)
Related papers
Meningkatkan Kinerja Pemerintah Daerah
Artikel ini membahas berbagai inititatives yang telah diperkenalkan untuk mengukur dan meningkatkan kinerja pemerintah daerah di Inggris lebih dari satu dekade. Ini menjelaskan mengapa program perbaikan pemerintah lokal (LGIP) adalah paling selaras dengan agenda perbaikan modernisasi dan kinerja. Penulis menggunakan model berbasis hasil pengukuran baru untuk menilai bagaimana pemerintah lokal enam yang dilakukan dengan LGIP menanggapi 'bidang keprihatinan' diidentifikasi oleh tim review. Analisis menunjukkan bahwa ada sejumlah faktor-faktor penentu organisasi yang mendukung peningkatan kinerja yang sukses dan yang bisa memiliki mata uang yang lebih luas untuk sektor pemerintah Inggris dan Eropa.
Tata Kelola Publik Dan Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Di Indonesia
Jurnal Ekonomi dan Bisnis, 2016
The aims of this study is to examine the effect of public governance implementation on financial performance of Indonesian local governments. Public governance implementation was measured by local government's transparency, accountability, legal culture, and community participation. Fifty local governments surveyed by Tansparency International Indonesia in 2010 used as a sample. Results from multiple regression analysis show that legal culture which is proxied by corruption perception index, and community participation proxied by number of election voters had positive significant influence in Indonesian local governments financial performance. The result imply that law enforcement and fair election foster public trust to pay taxes that increasing genuine income.
Tata Kelola Berkelanjutan Bagi Bumn Bidang Keuangan Non Publik
2019
Tujuan penelitian ini adalah untuk mempelajari pengaruh kebijakan mengenai remunerasi dewan komisaris, remunerasi dewan direksi, dan implementasi corporate governance terhadap kinerja Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Bidang Keuangan yang tidak terdaftar pada Bursa Efek Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kuantitatif. Sampel berjumlah 7 (tujuh) BUMN Bidang Keuangan yang tidak terdaftar di Bursa Efek Indonesia yaitu PT Pegadaian, Perum Peruri, PT Tugu Pratama, PT Asabri, PT Jamkrindo, PT PNM, dan PT Pengelolaan Aset. Hasil penelitian menunjukan bahwa remunerasi komisaris tidak berpengaruh signifikan pada kinerja perusahaan, remunerasi direksi tidak berpengaruh signifikan pada kinerja perusahaan, dan tata kelola perusahaan berpengaruh signifikan pada kinerja perusahaan. Peneliti selanjutnya agar menggunakan sampel yang lebih besar pada BUMN non publik sehingga dapat diketahui dampak dari penerapan kebijakan kementerian BUMN pada Badan Usaha Milik Negara Non Publik da...
Peningkatan Efektivitas Organisasi Pemerintah di Riau
Organisasi berasal dari kata organon dalam bahasa Yunani yang berarti alat. Secara garis besar Organisasi adalah sebagai suatu kelompok terdiri atas dua atau lebih orang yang saling bekerja sama untuk mencapai tujuan tertentu secara bersama. Organisasi merupakan wadah atau tempatnya berkumpulnya orang dengan sistematis, terpimpin, terkendali, terencana, rasional dalam memanfaatkan segala sumber daya baik metode, material, lingkungan, dan uang serta sarana dan prasarana dan lain sebagainya di mana digunakan secara efisien dan efektif untuk bisa mencapai tujuan organisasi. Efektivitas Organisasi adalah tingkat ketetapan atau keberhasilan organisasi dalam mencapai tujuan yang sama antara pimpinan dan karyawan guna memenuhi kebutuhan bersama. Salah satu jenis efektivitas organisasi yaitu Efektivitas Sumber Daya Manusia merujuk pada kemampuan organisasi untuk mengelola sumber daya manusia dengan baik, termasuk perekrutan, pengembangan, motivasi, dan retensi karyawan. Robbins (2003) mengklasifikasikan empat pendekatan dalam mempelajari efektifitas organisasi, yaitu: Gibson (Tika, 2010) mengemukakan kriteria efektivitas terdiri dari empat unsur, yaitu produksi, kepuasan, keadaptasian, dan kelangsungan hidup:
Kybernology : Journal of Government Studies
To overcome the conceptual ambiguity of Good Governance, based on the reinterpretation of the discourse 'from government to governance', this study uses analysis from Lange et al. (2013) on sustainable governance that focuses on political processes, institutional structures, and policies in the government of South Sulawesi as an industrial area of Eastern Indonesia. This study uses a qualitative-exploratory research method with a case study approach, using interactive analysis techniques through data collection, data reduction, data verification, data presentation, and conclusions to obtain the best findings. The results of this study find that sustainable governance in the South Sulawesi Regional Government applies a multi-dimensional approach that considers the political (political) process, government structure and policies that adequately capture the complexity of the phenomenon of governance (local governance) in Eastern Indonesia). With a good explanation of the concep...
Kemitraan Pemerintah Daerah Dan Efektivitas Pelayanan Publik
Local government partnership is one of the strategic issues that recently adopted vastly by developed countries as well as developing countries. The trend of outsourcing or contracting out several public services to private sector or third sector increases in recent decade. As a part of the New Public Management doctrine, local government partnership is another form of market oriented in providing public service in order to make better service, efficiency and effectiveness (value for money). There are many schemes for local government partnership that each of them contain potential benefits and risks or losses, so special assessment, well designed and planning is needed by government official before making decision.
Tata Kelolah Otonomi Berujung Good Government
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 28 TAHUN 2014 TENTANG HAK CIPTA PASAL 113 KETENTUAN PIDANA ii (1) Setiap orang yang dengan tanpa hak melakukan pelanggaran hak ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf i untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah). (2) Setiap orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c, huruf d, huruf f, dan/atau huruf g untuk Penggunaan Secara Komerial dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah). (3) Setiap orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf e, dan/atau huruf g untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah). (4) Setiap orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang dilakukan dalam bentuk pembajakan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp. 4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah)
Strategi Benchmarking Dalam Rangka Meningkatkan Kinerja Organisasi Pemerintah Daerah
2018
1.1 Latar Belakang Peningkatan kualitas pelayanan organisasi publik menjadi isue yang selalu hangat diperbincangkan dalam kaitannya dengan reformasi organisasi pemerintah, baik pusat maupun daerah. Implementasi konsep good governance, dengan salah satu prinsip utamanya adalah akuntabilitas kepada masyarakat, mendorong hampir seluruh organisasi pemerintah mengadopsi berbagai strategi dan pendekatan yang telah lebih dahulu dipraktekkan pada sektor privat, untuk diadopsi sebagai praktek dalam organisasi publik. Salah satu strategi yang telah terbukti sukses dipraktekan dalam organisasi privat untuk meningkatkan kualitas pelayanan organisasinya adalah strategi benchmarking, untuk menemukan dan mencontoh praktek terbaik atau best practice suatu organisasi, untuk di contoh dan diadopsi penerapannya pada organisasii sendiri. Benchmarking telah dipraktekkan oleh perusahaan-perusahaan besar dunia seperti Xerox, AT&T dan lainnya, dan telah berhasil mendongkrak dengan cepat kualitas pelayanan ...