Penguatan Kelembagaan Dan Tata Kelola Pengurus Desa Wisata Teritip (original) (raw)
Related papers
Menimbang Pentingnya Penguatan Kelembagaan Pemerintahan Desa
Journal of Governance, 2018
The village is an autonomous region and existed before the state was formed. This is because the village has a self-governing community, where the right to manage and take care of himself. That is, the village has become a socio-political entity of its own. However, rural government institutions that have formed marginalized. The consequence is the loss of the village administration space to organize themselves. By using the character of qualitative research, this study tries to make sense of the importance of strengthening rural government institutions after the statute of the village. The results showed the openness of space owned by the village government prioritize economic development, while strengthening rural government institutions are still marginalized.
Penguatan Kelembagaan Dan Destinasi Desa Wisata Tapak Tilas Sultan Agung, Mangunan, Bantul
J-Dinamika : Jurnal Pengabdian Masyarakat
Program pengabdian dengan skema Program Pengembangan Desa Mitra (PPDM) ini dilakukan untuk memperkuat kelembagaan pengelola desa wisata dan destinasi di Desa Wisata Tapak Tilas Sultan Agung, Mangunan. Tujuan program ini adalah menjadikan mitra sebagai model pusat pertumbuhan ekonomi kerakyatan dan kesejahteraan masyarakat berkelanjutan melalui pengembangan potensi desa wisata yang dipadukan dengan budaya dengan pendekatan community based tourism. Metode pelaksanaan dilakukan dengan: survei dan wawancara, focus group discussion, pelatihan, pendampingan, dan fasilitasi.Hasil Pengabdian berupa penguatan kelembagaan dan destinasi Desa Wisata Tapak Tilas Sultan Agung Mangunan dilakukan dengan melakukan pemetaan potensi unggulan daya tarik wisata melalui survei dan wawancara. Setelah dipetakan secara baik, tentu dilakukan penguatan berkaitan dengan kelembagaan dan sumber daya manusia pengelola desa wisata melalui berbagai pelatihan yang diselenggarakan, yaitu: pelatihan manajemen kelembag...
Kapasitas Kelembagaan Dalam Pengembangan Desa Wisata (Studi Kasus: Desa Wisata Ketenger, Banyumas)
Jurnal Pengembangan Kota, 2016
Pemerintah Indonesia telah berupaya mengembangan pariwisata berbasis pada potensi dan kemampuan masyarakat dalam mengelola kegiatan pariwisata. Hal ini agar dapat memberikan manfaat kegiatan pariwisata yang sebesar-besarnya bagi masyarakat. Strategi ini diwujudkan melalui pengembangan desa wisata, salah satunya adalah Desa Wisata Ketenger yang berada di Kabupaten Banyumas. Desa Ketenger merupakan salah satu dari desa wisata andalan di Kabupaten Banyumas. Hal ini dipengaruhi oleh kekayaan potensi alam dan budaya, dan juga didukung oleh kemampuan atau kapasitas kelembagaan desa wisata dalam mengelola potensi-potensi tersebut. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kapasitas kelembagaan dalam pengembangan Desa Wisata Ketenger. Kapasitas yang akan diteliti meliputi kapasitas organisasi dan kapasitas individu dalam pengembangan Desa Wisata Ketenger. Penelitian dilakukan dengan metode deskriptif kualitatif. Data diperoleh melalui wawancara dan observasi lapangan. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa pada tingkat organisasi, organisasi telah menunjukkan kapasitas yang baik dalam aspek kemitraan eksternal, aspek pengembangan potensi wisata, serta aspek promosi desa wisata. Sedangkan pada aspek kepemimpinan dan koordinasi, POKDARWIS "Ketenger Adventure" menunjukkan kapasitas yang kurang baik. Sedangkan pada tingkat individu, individu memiliki kapasitas yang baik dalam merintis pengembangan potensi wisata. Individu memiliki kapasitas yang cukup baik dalam pengelolaan atraksi wisata, pengelolaan cinderamata, serta pelayanan terhadap wisatawan. Namun individu memiliki kapasitas yang kurang baik dalam pemahaman dan pengaplikasian konsep desa wisata. Penelitian ini juga menemukan bahwa masyarakat Desa Ketenger telah mendapatkan programprogram peningkatan kapasitas yang didakan baik dari Dinas Pariwisata maupun organisasi lainnya. Namun berdasarkan temuan studi tentang kapasitas insitutional masyarakat ini, penelitian ini merekomendasikan perlunya program-program lanjutan untuk peningkatan kapasitas masyarakat.
Pengembangan Manajemen Desa Wisata
Hak cipta dilindungi oleh undang-undang. Dilarang mengutip atau memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku ini dengan cara apapun, tanpa izin tertulis dari penerbit.
IJCOSIN: Indonesian Journal of Community Service and Innovation
Desa wisata merupakan inovasi dalam pengembangan pariwisata di Indonesia, salah satunya desa wisata Kampung Tudung di Desa Grujugan Kecamatan Petanahan Kabupaten Kebumen Provinsi Jawa Tengah. Desa wisata Kampung Tudung diharapkan mampu meningkatkan perekonomian Desa Grujugan. Kampung Tudung dikelola oleh kelompok sadar wisata (Pokdarwis) Pringgondani. Saat ini desa wisata Kampung Tudung belum mempunyai tata kelola yang baik. Permasalahan penting yang dihadapi yaitu pemenuhan dokumen dan syarat-syarat pengajuan surat keputusan resmi sebagai desa wisata. Surat tersebut bisa didapat dengan mengajukan reviu ke pemerintah daerah Kabupaten Kebumen. Pengabdian masyarakat ini bertujuan meningkatkan kapasitas Pokdarwis Pringgondani dalam tata kelola desa wisata Kampung Tudung. Metode pengabdian berupa pelatihan dan pendampingan. Tahapan pelaksanaan meliputi observasi, persiapan, implementasi dan evaluasi. Kegiatan pengabdian ini dapat meningkatkan kapasitas Pokdarwis dibuktikan dengan dihasi...
Concept Note Penguatan Kapasitas Kelembagaan Pemerintahan Desa
Otonomi desa secara normatif dipahami sebagai "otonomi asli", yaitu kemampuan masyarakat dalam mengatur diri sendiri dengan kekuasaan yang tidak diciptakan negara tetapi merupakan the right of the people sebagai hak-hak yang melekat pada diri masyarakat itu sendiri dan bersifat given. Sehingga, desa berwenang dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan hak asal usul dan nilai-nilai sosial yang ada. Namun dalam masyarakat hukum, otonomi desa perlu diselenggarakan dalam perspektif administrasi pemerintahan. Sehingga, otonomi diberikan negara sebagai bentuk power sharing kepada unit-unit pemerintahan di bawahnya sampai ke tingkat desa, walau seyogyanya desa telah memiliki "otonomi asli". Di Indonesia, pengakuan otonomi desa secara administrasi semakin tegas dengan dikeluarkannya UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa serta PP No. 8 Tahun 2016 (Perubahan Kedua PP No. 6 Tahun 2014) tentang Dana Desa. Di mata hukum, desa memiliki kewenanganan otonomi (local-self government) karena merupakan "kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia". Dengan adanya kerangka payung regulasi di tingkat nasional, desa memiliki hak-hak istimewa, diantaranya adalah pengelolaan keuangan dan alokasi dana desa, pembentukan badan legislatif dan eksekutif, serta pemilihan kepala desa. Sedangkan kewenangan desa meliputi penyelenggaraan pemerintahan desa, pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan adat istiadat desa (Pasal 18 UU Desa). Kewenangan desa tersebut (Pasal 19) meliputi:
Gaya Kepemimpinan Ketua Kelompok Sadar Wisata Dan Keberhasilan Desa Wisata
Jurnal Sains Komunikasi dan Pengembangan Masyarakat [JSKPM], 2021
Keberhasilan dan kegagalan desa wisata dapat ditentukan oleh kepemimpinan Ketua Pokdarwis. Gaya kepemimpinan digunakan sebagai upaya untuk menggerakkan organisasi dalam mewujudkan keberhasilan Desa Wisata secara efektif dan efisien Persoalannya, gaya kepemimpinan yang bagaimana yang cocok untuk menghasilkan keberhasilan desa wisata. Tujuan dari penelitian ini adalah menganalisis hubungan gaya kepemimpinan ketua pokdarwis dan keberhasilan desa wisata di Kampung Wisata Batik Giriloyo melalui variabel antara yakni pemberdayaan masyarakat. Data dianalisis dengan menggunakan tabel frekuensi dan uji korelasi rank spearman untuk mengetahui hubungan antara kedua variabel. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat hubungan nyata antara gaya kepemimpinan ketua pokdarwis (gaya kepemimpinan otoriter, gaya kepemimpinan demokratis dan gaya kepemimpinan laissez-faire) dengan keberhasilan Kampung Wisata Batik Giriloyo. Selain itu terdapat hubungan sangat nyata antara gaya kepemimpinan demokratis...
2018
This community service took partners program of Timpag Village, Kerambitan District, Tabanan Regency. Until now in the countryside, the problem that often arises is the high number of poor people. Their life depends on the mercy of nature with subsistence income. Moreover, in conditions such as the current purchasing power of the people declining. The number of poor and underemployed people is increasing. Recognized or not, rural poverty is not entirely due to laziness. However, it is more because the villagers lack access to access to knowledge, skills, capital and experience to explore the sources of livelihood that can free them from the shackles of poverty. Therefore, efforts to empower the economy of rural communities must be done immediately, such as through the development of investment into the village. Technology transfer and management need to be the main goal that is managed professionally and commercially. It also can not be separated from the issue of human resource dev...
Diklus: Jurnal Pendidikan Luar Sekolah
AbstrakPenelitian ini bertujuan mengembangkan kapasitas (capacity building) pada pengurus dan anggota karangtaruna dengan memanfaatkan modal sosial yang dimiliki dalam rangka mengembangkan desa wisata. Penelitian ini merupakan penelitian tindakan dengan tahapan pengkajian isu, perencanaan, pengimplementasian tindakan, dan refleksi. Tindakan berupa pembelajaran wawasan dengan modal sosial melalui model permainan dan outbond training kepada pengurus dan anggota karangtaruna di desa Bejiharjo, karangmojo, gunungkidul. Data dikumpulkan dengan wawancara dan observasi dan dianalisis secara kualitatif yaitu direduksi, disajikan dan ditarik kesimpulan. Teknik keabsahan data dilakukan dengan pengamatan perpanjangan dan triangulasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tindakan yang diberikan kepada kelompok sasaran memberikan perubahan positif berupa mereka dapat memiliki kesadaran untuk lebih inovatif dan memiliki pengetahuan dan keterampilan dalam mengembangkan gagasan yang inovatif yang dap...
COMSERVA : Indonesian Jurnal of Community Services and Development, 2021
Kelembagaan sebuah instansi sangat mempengaruhi keberlangsungan instansi tersebut, di mana pun instansinya dan besar ataupun kecilnya instansi tersebut. Hal ini tidak terkecuali dengan instansi yang berada di desa. Instansi yang bergerak dalam bidang pendidikan maupun instansi lainnya seperti instansi pertanian, baik formal maupun yang dikelola oleh masyarakat desa. Aparatur desa diharapkan dapat membantu meningkatkan pengelolaan lembaga pendidikan dan pertanian yang sudah berada di tengah-tengah masyarakat Cirebon Girang seperti PAUD dan GAPOKTAN (Gabungan Kelompok Tani). Salah satu bentuk partisipasi aparat desa dalam hal ini adalah membantu pembentukan yayasan yang dapat memayungi kedua lembaga tersebut baik dalam satu yayasan yang sama atau yayasan yang berbeda. Tujuan dari kegiatan PKM ini adalah ; 1). Meningkatkan kapasitas pengetahuan Aparatur Desa dalam pengelolaan kelembagaan masyarakat, khususnya kelompok lembaga pendidikan dan pertanian, 2). Memberikan pencerahan mengenai...