Pertanggungjawaban Pelaku Usaha Melalui Kontrak Baku Dan Asas Kepatutan Dalam Perlindungan Konsumen : Studi Hubungan Hukum antara Pelaku Usaha dengan Konsumen Perumahan (original) (raw)
Related papers
Acta Comitas, 2016
The rapid population growth makes the need for homes also increase. There are many emerging developer companies that offer home that could be obtained on credit. Real Estate Developer parties usually make an agreement with consumers in the form of standard contract, so that the consumers here have no bargaining power but to accept what is specified by the developer. This causes consumer to have less legal protection as opposed to what is contained in the provisions of Law No. 8 of 1999 concerning Consumer Protection. The problem faced is how the position of the buyers as consumers in the purchase of standard agreement of housing, as well as how the legal protection that can be provided to the consumer in the standard housing sale and purchase agreement with developers in Bali. This research is empirical legal research whose objects of study are the terms and provisions regarding the enforcement or implementation of normative law (codification, law or contract) is in action / in abst...
Perlindungan Hukum Pemakai Jasa Keuangan Dengan Kontrak Baku
Jurnal Hukum Bisnis Bonum Commune, 2019
Hukum kontrak merupakan hal yang tidak dapat dipisahkan dalam kehidupan sehari hari, dalam melakukan aktifitas sehari-hari selalu melibatkan hukum kontrak khususnya jika sering malakukan aktifitas jual beli atau sewa menyewa. Sering kali yang menerapkan hukum kontrak ini adalah badan hukum perbankan dan badan hukum lain yang menyediakan dana untuk usaha nasabahnya. Dalam kontrak yang disediakan oleh perbankan maupun badan hukum yang menyediakan dana atau simpan pinjam, kontrak tertulisnya sering kali sudah disediakan oleh para pihak bank dan badan hukum tersebut. Bank dan badan hukum penyedia dana simpan pinjam mempunyai kontrak baku untuk disetujui oleh para nasabahnya, dan para nasabah tidak diperkenankan untuk melakukan revisi dalam kontrak baku tersebut, jika nasabah tidak setuju dengan kontrak yang telah disediakan maka nasabah tidak akan mendapatkan pelayanan simpan pinjam maupun transaksi lain yang berhubungan dengan kontrak tersebut. Dengan sedikit paksaan yang diberikan ole...
Journal Presumption of Law, 2020
Rumah merupakan kebutuhan primer bagi sebagian besar keluarga, baik yang tinggal di pedesaan maupun di perkotaan yang merupakan suatu kebutuhan primer. Pemenuhan kebutuhan primer tersebut, tidak dapat dipenuhi oleh semua orang untuk membeli secara tunai. karenanya diperlukan suatu lembaga keuangan untuk memberikan bantuan dana dalam bentuk penyaluran kredit terutama dalam Kredit Pemilikan Rumah (KPR), Permasalahan dalam bisnis perumahan yang sering muncul adalah ketentuan mengenai pernyataan dan persetujuan untuk menerima segala persyaratan yang tercantum dalam surat pemesanan, yang sering disebut perjanjian baku atau klausula baku. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif analisis dan pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif, yaitu dengan mengkaji atau menganalisis data sekunder yang berupa bahan-bahan hukum sekunder dengan memahami hukum sebagai perangkat peraturan atau norma-norma positif di dalam sistem per...
Paulus Law Journal
In this country is on its way to Indonesian Gold 2045 experiencing many developments, especially in terms of buying and selling business. In society, where to live is very important. So many people want to buy a residential unit or housing unit. This study aims to determine the position of the standard clause in the process of buying and selling housing. The main problem in this thesis is the agreement that contains a clause that harms the consumer contained in the sale and purchase transaction which results in material loss by the consumer. This research method is using a normative juridical approach to literature. Normative juridical means research that refers to legal norms contained in laws and regulations and norms that apply in society or also concerning customs that apply in society. The technique of collecting data is by interviewing parties related to the application of standard clauses in the process of buying and selling residential properties, then law and consumer prote...
2018
This study aims to determine the application of the contents of the agreement in which there is an exoneration clause on the Courier Service business in TIKI and the protection of the law against the consumer due to the implementation of the exoneration clause. The research method uses normative juridical approach (doctrinal normative), ie research which refers to existing literature study or secondary data which aims to gain normative knowledge about the relationship between one rule with other regulation and implementation in practice. The type of research is descriptive. Sources of data consists of primary data ie deed of agreement on the delivery of goods by conducting research in Courier Service Company that is TIKI, while secondary data in the form of written documents relating to the object under study is receipt (receipt) payment from courier service company. Methods of data collection through observation, interview and literature study, then the data were analyzed qualitati...
Jotika Research in Business Law
Klausula baku yang disebut eksonerasi adalah klausula yang membebaskan, membatasi, atau mengalihkan tanggung jawab pelaku usaha, yang pada gilirannya akan memberatkan atau merugikan konsumen. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Implikasi Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 01/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan terkait perlindungan konsumen terhadap perjanjian baku dalam transaksi keuangan adalah perjanjian baku masih dipraktikkan di bank dalam bentuk aplikasi formulir pembukaan rekening simpanan yang memuat klausula eksonerasi yang dilarang oleh Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 01/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan. Akibat hukum Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 01/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan terkait perlindungan konsumen terhadap perjanjian baku dalam transaksi keuangan...
2014
Dalam penulis ini karya ilmiah ini membahas mengenai masalah kontrak baku pembukaan rekening dianalisis berdasarkan asas-asas hukum perjanjian dan Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Hal ini dilatar belakangi oleh semakin meningkatnya jumlah masyarakat yang ingin berkecimpung di bidang pasar modal. dan hal menariknya adalah perjanjian pembukaan rekening untuk mulai berinvestasi dibuat dalam bentuk kontrak baku, yang demikian sederhana dan cepat. Tapi apakah yang cepat dan sederhana tersebut dapat melindungi hak-hak semua pihak. Sehingga tujuan dari penulisan adalah untuk mengetahui kesesuaian kontrak baku pembukaan rekening PT Danareksa Sekuritas dengan asasasas hukum perjanjian dan untuk mengetahui kesesuaian kontrak baku pembukaan rekening PT Danareksa Sekuritas dengan Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Metode pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan dan pendekatan an...
Jurnal Hukum Respublica
Housing is a group of houses that function as a residential area equipped with environmental infrastructure, namely the basic physical features of the environment, for example the provision of drinking water, garbage disposal, availability of electricity, telephone, roads, which enable the residential environment to function properly. Home is a place to let go of fatigue, a place to hang out, and foster a sense of kinship among family members, a place for family shelter and to store valuables. A house is a physical structure consisting of a room, yard and surrounding area which is used as a place to live and a means of family formation. According to WHO (World Health Organization), a house is a physical structure or a building for shelter, where the environment is useful for physical and spiritual health and social conditions, both for family and individual health. The main issue is what is the responsibility of the housing developer based on the sale and purchase agreement with con...
Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Dalam Hal Pengembang (Developer) Apartemen Dinyatakan Pailit
Jurnal Hukum Bisnis Bonum Commune
Semakin berkembangnya bisnis di Indonesia, menjadikan suatu permasalah bagi konsumen ketika perusahaan tersebut tidak dapat lagi berjalan sesuai dengan ketentuan. Saat ini, banyak perusahaan yang mengalami kepailitan. Ketika kepailitan menimpa sebuah perusahaan, maka perusahaan tersebut diambil alih oleh kurator sesuai dengan ketentuan yang ada dalam Undang-Undang Kepailitan Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, dan pemiliknya tidak lagi berhak atas hartanya untuk sementara. Keadaan semacam ini membuat bingung para konsumen yang tidak mengetahui mengenai masalah kepailitan, karena memang pada awal perjanjian perusahaan yang diwakili oleh agennya tidak pernah menjelaskan masalah kepailitan. Tanggung jawab pengembang terhadap konsumen apabila pengembang tersebut telah dinyatakan pailit yaitu dengan cara membayarkan ganti rugi sesuai dengan perjanjian tertulis yang telah disepakati dan disetujui oleh kedua belah pihak. Bagi pengembang (debitur...