Perlindungan Hukum Terhadap Tenaga Kerja Dalam Penyelesaian Perselisihan Pemutusan Hubungan Kerja Dengan Alasan Penutupan Perusahaan (original) (raw)
Related papers
Perlindungan Hukum Terhadap Buruh yang Mengalami Pemutusan Hubungan Kerja dengan Alasan Berserikat
Jurist-Diction, 2021
AbstractThe writing of this article refers to a normative juridical research method using the Law approach, Conceptual Approach, and Court Decisions which are linked to several National Laws such as Law Number 13 of 2013, Law Number 21 of 2000, and Law Number 2 of 2004. This study aims to determine the legal protections for workers who have been terminated on the basis of association as well as legal remedies that can be taken by workers who have terminated their employment on the grounds of association. Termination of employment on the grounds of association is an industrial relations dispute which cannot be carried out automatically according to Law No. 13 of 2003. This research shows that termination of employment to labor for reasons of association (union busting) is a crime by fulfilling the elements of general criminal regulations and specific crimes related to the qualifications of the criminal act. Based on this research, it can be seen in detail the rules regarding union bu...
Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Akibat Pemutusan Hubungan Kerja Dimasa Pandemi Covid-19
Ajudikasi : Jurnal Ilmu Hukum, 2021
Covid-19 significantly affected nearly all companies in which many were forced to discontinue the working relationship against excuse of force majeure, proper action was required to protect the rights of worker so that a center point could be avoided the decision of termination if the working relation ship. This assessment uses the nomadic yuidis method of judging where it will use law approaches and several sources such as books, journal and others. According to public opinion, government are obligated to reserve human rights against workers in order to keep economy in society.It is vital that prevention against layoffs be made to reduce Indonesia’s unemployment rate, there is also the right of the workers to make the best contributions to boost productivity and turnover to the company. The government is expected to provide better jobs as well as relevant competency programs for reducing Indonesia’s unemployment rates.
Perlindungan Hukum terhadap Pekerja yang Terkena Pemutusan Hubungan Kerja di Masa Pandemi Covid-19
Journal of Law, Administration, and Social Science
Perlindungan hukum untuk pekerja atau buruh sangat diperlukan. Di masa pandemi Covid-19, banyak gejolak yang terjadi di perusahaan yang bisa menyebabkan perusahaan mengalami kerugian dan bisa berdampak pada pekerja dari perusahaan itu sendiri. Para pekerja bisa terkena imbasnya seperti pengurangan upah atau gaji hingga pemutusan hubungan kerja (PHK) sehingga mereka tidak bisa bekerja dan menghidupi keluarganya. Tujuan dari penulisan ini adalah untuk mengetahui bentuk perlindungan hukum terhadap pekerja di masa pandemi Covid-19 jika dilihat dari peraturan perundang-undangan tentang perburuhan. Metode penelitian yang digunakan dalam tulisan ini adalah metode penelitian yuridis normatif yang mengkaji ketentuan-ketentuan hukum positif, asas hukum, maupun doktrin hukum yang menggunakan pendekatan Peraturan Perundang-undangan dan Pendekatan Konsep yang berarti pendekatan yang dilakukan dengan menelaah Undang-undang dan peraturan lain yang berkaitan dengan permasalahan yang sedang dibahas...
Konsep Perlindungan Hukum Terhadap Buruh Yang Mendapatkan Pemutusan Hubungan Kerja Akibat Covid-19
JURNAL ILMIAH MAHASISWA FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS MALIKUSSALEH, 2021
The entry of Corona Virus Disease (Covid-19) in early March 2020 to Indonesia, forced companies / employers to forcibly lay off workers / laborers due to the non-operation of the company and obeying the regulations issued by the government regarding the prohibition of gathering and maintaining distance from each other. The formulation of the problem in this research is the concept of legal protection for workers who have been laid off due to Covid-19 which is reviewed through Law Number 13 of 2003 concerning Manpower and Law Number 11 of 2020 concerning Job Creation. The purpose of this study is to describe and provide an overview of legal protection for workers who have been laid off due to this pandemic. This research method is a qualitative method with a normative form of research that puts laws or rules to answer the problems to be studied. The approach in this research comes from statutory regulations and literature study. Based on the results of this study, the concept of lega...
2017
Perlindungan tenaga kerja Indonesia terhadap pemutusan hubungan kerja sepihak oleh perusahaan menurut UU No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan adalah segala upaya untuk melindungi kepentingan Tenaga Kerja Indonesia (TKI) dalam mewujudkan terjaminnya pemenuhan hak-haknya sesuai dengan peraturan Perundang-undangan, baik sebelum, selama, maupun sesudah bekerja, perlindungan hukum bagi warga negaranya merupakan hak seluruh warga negara yang dijamin oleh Undang-Undang. Metodologi penelitian yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah deskriptif analitis yaitu menggambarkan fakta-fakta berupa data sekunder (data yang sudah ada) yang terdiri dari bahan hukum primer (Perundang-undangan), bahan hukum tersier, kemudian metode pendekatan menggunakan metode yuridis normatif, yaitu metode yang menggunakan sumber-sumber data sekunder, yaitu peraturan Perundang-undangan, teori hukum dan pendapat para ahli hukum. Penelitian dilakukan melalui 2 (dua) tahap yaitu penelitian kepustakaan ber...
Jurnal Ilmiah Raad Kertha, 2020
In a work relationship such as other legal relationships it does not always run smoothly,because the wishes of one party (generally workers) cannot always be fulfilled by otherparties (employers), so that this will cause problems in work relationships such astermination of employment (layoffs) ) the formulation of the problem in this study are: 1.What factors cause the termination of employment (FLE) to permanent employees. 2.What is the legal effect if there is a termination of employment (FLE) against permanentemployees according to Law Number 13 of 2003. This study uses a type of normativeresearch, namely research by examining library material or secondary data. Factors thatcaused employers to lay off workers / laborers according to Law No. 13 of 2003 are: a)violations of work agreements, company regulations, and collective labor agreements. b) Violations or serious mistakes. c) Employees are detained by the authorities. d) Due tochanges in company status. e) because the company ...
Jurnal Syntax Transformation
Upaya perwujudan reformasi birokrasi pemerintahan yang mengedepankan transparansi, akuntabilitas, efisiensi, efektvitas, produktivitas untuk memberantas praktek KKN, Pemerintah berupaya memberantas stigma buruk dari kalangan masyarakat luas terhadap citra Pegawai Negeri. Sebagaimana terdapat dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 (UU ASN), penggolongan Aparatur Sipil Negara (ASN) terdiri dari Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). UU ASN dengan aturan turunannya yaitu Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja belum mampu memberikan kepastian hukum bagi PPPK karena justru menimbulkan celah-celah yang besar seperti halnya kesenjangan hak antara PPPK dan PNS terkhususnya dalam hak pemutusan hubungan kerja. Maka dari itu, dalam penelitian ini akan mengkaji mengenai upaya perlindungan hukum bagi PPPK dalam pemutusan hubungan kerja berdasarkan UU ASN dan mengkaji upaya hukum yang da...
Jurnal Komunitas Yustisia
Penelitian ini dilakukan dengan tujuan (1) untuk mengetahui dan memahami perlindungan hukum terhadap hak-hak tenaga kerja/ buruh yang di-PHK secara sepihak oleh perusahaan akibat pandemi Covid-19 ditinjau berdasarkan Undang-Undang No 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan (2) bentuk pertanggungjawaban perusahaan dalam pemenuhan hak-hak tenaga kerja yang di PHK secara sepihak oleh perusahaan. Dalam penelitian ini menggunakan penelitian hukum yuridis normatif, dengan melakukan pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan perbandingan hukum (Comparative approach). Bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer, sekunder, dan juga tersier sebagai dasar analisis. Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh menunjukkan bahwa (1)Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) memiliki dasar pengaturan terdapat dalam Pasal 151 Undang-Undang Cipta Kerja. Pasal tersebut membahas mengenai cara-cara guna melakukan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK). Pengaturan Mengenai perlindungan hak-hak t...
JUNCTO: Jurnal Ilmiah Hukum, 2019
Work relationships that occur between companies are reciprocal relationships, i.e. relationships that need each other. The company will not be able to carry out its activities without having workers and vice versa. Individuals who work in a company certainly work to get a wage. Based on this relationship, each party, namely the company and workers, is protected by their rights and obligations. This type of normative juridical research is carried out by reviewing various formal legal rules such as laws, regulations and literature containing theoretical concepts which are then linked to the issues to be discussed. Data analysis is done by qualitative analysis, namely by interpreting the symptoms that occur, not in exposure to behavior, but in a tendency. The working relationship between the Plaintiff and the Defendant is in fact not fulfilling the requirements as described, namely a permanent work relationship, because the conditions that are not fulfilled so that the employment relat...
Kajian Hukum terhadap Perselisihan Pemutusan Hubungan Kerja secara Sepihak pada Perusahaan
2011
Invite to invite number Republic of Indonesia: 2 year 2004 about connection disagreement industrial mention, " work connection severance disagreement that disagreement because inexistence same as opinion hits work connection terminating that done by one of the parties" . Confirmed also in section 3 that, " connection disagreement industrial obligatory strived for the completion beforehand pass negotiation bipartite upon mutual consensus to achieve agreement" . Disagreement ends in PHK most often if in character unilateral that is caused by boss and worker, but importantest analysis to PHK caused by boss because bot rarely laid worker position as weak side, in pressure, treated inequitable, also inhuman. This watchfulness lifts troubleshoot about procedure PHK with legal consequences on phk unilateral that caused by boss. This watchfulness uses to approach law and regulation because this watchfulness to focus in applications and analysis towards law and regulation...