Formulasi Kebijakan Publik (Studi Kasus Pembentukan BUM Desa Karya Kusuma Mandiri di Desa Wlahar Wetan Kecamatan Kalibagor Kabupaten Banyumas) (original) (raw)
Related papers
Governansi Publik Dalam Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa DI Kabupaten Banyumas
Jurnal Litbang Provinsi Jawa Tengah, 2020
Pengembangan potensi lokal menjadi aspek penting untuk meningkatkan daya saing lokal.Oleh karena itu, pembentukan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) merupakan salah satu modelpemanfaatan kapasitas finansial desa untuk pemanfaatan potensi dan kebutuhan desa. Namun,dalam perjalananya penerapan BUMDes masih menemukan permasalahan dalam mencapai tujuanpemanfaatan potensi dan kebutuhan desa. Tujuan penelitian ini adalah menemukan pendekatanyang tepat dalam mendukung upaya peningkatkan kinerja BUMDes dalam mengelola potensi desa.Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan BUMDes belum didasarkan pada analisiskebutuhan dan pemetaan potensi desa setempat. Pengelolaan BUMDes perlu diarahkan menujuoptimalisasi peran stakeholders melalui pendekatan governance.
Formulasi Kebijakan Pembangunan Di Desa Dermaji Kecamatan Lumbir Kabupaten Banyumas
2021
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui formulasi kebijakan pembangunan di Desa Dermaji Kecamatan Lumbir, Kabupaten Banyumas. Dengan adanya kebijakan otonomi desa memberikan peluang bagi pemerintah desa dalam merencanakan pembangunan sesuai dengan kebutuhan masyarakat yang didasarkan pada pendekatan pertisipatif dan berkelanjutan. Tujuan Penelitian adalah untuk mengetahui (1) Proses penyusunan kebijakan pembangunan di Desa Dermaji. (2) Mengidentifikasi faktor yang menetukan penyusunan kebijakan pembangunan di Desa Dermaji sehingga dapat memperoleh berbagai bentuk penghargaan prestasi pembangunan. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode kualitatif, dengan pendekatan studi kasus. Teknik pemilihan informan menggunakan teknik purposive sampling. Teknik analisis data menggunakan model analisis interaktif. Sedangkan validitas data menggunakan pedekatan triangulasi untuk memperoleh data secara valid. Hasil penelitian menunjukan prose formulasi kebijakan yang meliputi aspek kon...
2017
Tanggung jawab utama dalam program pembangunan adalah masyarakat berdaya atau memiliki daya, kekuatan atau kemampuan. Dengan adanya perhatian pemerintah ditunjukan dengan cara memberikan berbagai kemudahan untuk terlaksananya usaha kecil, dari mulai memberikan keringanan pajak, kemudahan mendapatkan izin usaha, serta memberikan pengarahan dan pembinaan bagi para pelaku usaha kecil.Dengan adanya Dinas Koperasi, UMKM, Perindustrian dan Perdagangan (Koperindag) Kabupaten Pringsewu sebagai motivator dalam pemberdayaan UKM akan dapat meningkatkan taraf hidup masyarakat. Rumusan masalah adalah (1)bagaimanakah peranan pemerintah daerah dalam memberdayakan pengrajin kain perca di desa sukamulya kecamatan banyumas kabupaten pringsewu dan (2) apakah peranan pemerintah daerah terhadap pemberdayan pengrajin kain perca di desa sukamulya kecamatan banyumas kabupaten pringsewu sudah sesuai dengan prinsip-prinsip ekonomi islam. Tujuan dari penelitian ini adalah (1)mengetahui dan menganalisis perana...
Inovasi Pembangunan : Jurnal Kelitbangan
Penelitian ini mendalami proses bisnis BUM Desa yang dipilih, untuk mengetahui praktik bisnis BUM Desa yang dinilai berkinerja baik di Provinsi Lampung, sebagai lembaga ekonomi yang berorientasi keuntungan finansial (profit business) sekaligus berorientasi sosial (social business), dengan metode penelitian kualitatif deskriptif. Profil BUM Desa yang diangkat dalam kajian ini adalah BUM Desa Swadesa Arta Mandiri, Desa Wonomarto, Kabupaten Lampung Utara, yang memiliki beberapa unit usaha, seperti mengelola wahana wisata air, perdagangan, pasar desa, pengelolaan sampah, serta lembaga keuangan. Idealnya dua fungsi BUM Desa sebagai lembaga profit dan lembaga sosial bisa berjalan sinergis. Kemampuan pengelola BUM Desa untuk mengintegrasikan fungsi sosial dan profit secara baik, akan melahirkan kinerja lembaga yang lebih optimal dalam memberikan manfaat ekonomi dan sosial bagi masyarkat desa. Konsep social entrepreneurship baik dikembangkan oleh pengelola BUM Desa. Ukuran keberhasilan BUM ...
Strategi Manajemen Pembentukan Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa)
Jurnal Manajemen Strategi dan Aplikasi Bisnis, 2019
Based on preliminary studies in Air Saga Village, the problems faced by villages to form BUM Desa are lack of ability to map village potentials, it is difficulty to find human resources who will manage BUM Desa, lack of understanding to start establishing BUM Desa, and lack of ability to compile BUM Desa administration. These problems must be addressed immediately by conducting research activities aimed at formulating management strategies for the formation of BUM Desa, especially in Air Saga Village. The research method uses qualitative methods with conducting observations, interviews, and FGD. The collected data were analyzed using qualitative descriptive techniques. The results showed that an aggressive strategy is the right strategy to form a BUM Desa in Air Saga Village, Tanjungpandan District, Belitung Regency. The implementation of the strategy for establishing BUM Desa must involve village facilitators and be evaluated in each of its activities Abstrak Berdasarkan studi pendahuluan di Desa Air Saga, masalah yang dihadapi oleh desa untuk membentuk BUM Desa adalah kurangnya kemampuan untuk memetakan potensi desa, sulit menemukan SDMyangakan mengelola BUM Desa, ketidakpahaman untuk memulai pendirian BUM Desa, dan kurangnya kemampuan untuk menyusun kelengkapan administrasi BUM Desa. Permasalahan tersebut harus segeradiatasi dengan melakukan kegiatan penelitian yang bertujuan untuk merumuskan strategi manajemen pembentukan BUM Desa khususnya di Desa Air Saga. Penelitian menggunakan metode kualitatif dengan melakukan observasi, wawancara kepada kepala desa dan BPD, dan FGD. Data yang terkumpulkan dianalisis dengan teknik deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa strategi agresif adalah strategi yang tepat untuk membentuk BUM Desa di Desa Air Saga Kecamatan Tanjungpandan Kabupaten Belitung. Pelaksanaan strategi pembentukan BUM Desa harus melibatkan pendamping desa dan dievaluasi dalam setiap kegiatannya.
Pemahaman Masyarakat Terhadap Kebijakan Publik DI Desa PH Kecamatan BBL, Bekasi, Jawa Barat
Jurnal Muara Ilmu Sosial, Humaniora, dan Seni, 2020
Village communities have socio-cultural values and close kinship relationships maintains the values. In the national development, village communities also demand public policies that stand on the people's side for prosperity achievement. However, the village community does not fully understand various public service programs of welfare improvement in their village. In this matter, all public policies coming from the regional and central government regarding public welfare must be known in all levels of society. It does not only relate to community groups that are geographically close to the government center. The research purpose is to obtain the holistic picture of the understanding of rural communities towards public policies with the villagers' welfare orientation. This research used a qualitative method with the deliberate decision of the informants to obtain the required data and information. The research results show that the people of PH Village definitely does not kn...
The idea of deliberative democracy promoted by Jugen Habermas is not a new concept in Indonesian society because in essence it has long existed in the culture of Indonesian society, especially in rural communities, this idea and the culture of rural communities have the same line, namely in making joint decisions through deliberation. Village, the involvement of the village community as a form of political participation to oversee and participate in strategic decision making in the village, fulfillment of political, economic and cultural civil rights in the village for the realization of the welfare of the village community, the village of panggungharjo, the district of Sewon, Bantul district, DI Yogyakarta province having its own deliberative democratic model, this can be seen through the formulation of the BUM Desa Panggung Lestari Policy, which functions that BUM Desa Panggung Lestari is able to carry out part of the authority of the Village government by presenting social services that have an impact on economic improvement and development. Village community economic building. The concept and model of deliberative democracy carried out by the village of panggungharjo originated from a social movement initiated by KUPAS (Kelompok Usaha Pengelolaan Sampah) then continued with the election of village heads and other changes that had a positive impact on society and this was a logical consequence of community political participation. Villages that were built through deliberative democracy and proven to be able to produce public policies whose outputs and outputs support the welfare of the people of Stageharjo village.
The enactment of Law Number 6 of 2014 on the Village has provided opportunities for the development of democratic village autonomy. This study focused on two issues, first how is the implementation of village community participation in the implementation of village governance?, second how is the implication of the implementation of Law Number 6 of 2014 on Village on the development of model for community participation in the implementation of village government? This was an empirical legal study which was conducted in three sub-districts namely Sumpiuh, Banyumas and Gumelar sub-districts. The findings showed that first, community participation is manifested in the form of direct interaction through rembug desa at RT (neighborhood) level, or through representation such as BPD, PKK. Second, community participation leads to representation, so that it is necessary to improve the quality of human resources of community institutions in the village.