63 Eksistensi Hak Budget DPR Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia The Existence of the Right of Budget of the House of Representaaves in the Constuuonal System in Indonesia (original) (raw)

Abstrak Eksistensi hak budget Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dalam sistem ketatanegaran Indonesia pada saat ini sedaknya menimbulkan dua persoalan. Pertama, mengenai keberadaan hak budget DPR, khususnya setelah dihapuskannya Penjelasan UUD Tahun 1945. Kedua, persoalan mengenai urgensi keterlibatan DPR dalam pembahasan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) yang didalamnya muncul perdebatan mengenai sejauh mana keterlibatan DPR dalam pembahasan RAPBN tersebut. Pada prakknya pun terjadi penyalahgunaan hak budget oleh oknum anggota DPR. Akibatnya muncul keinginan mengevaluasi hak budget DPR tersebut. Melalui Putusan No. 35/PUU-XI/2013, Mahkamah Konstusi telah memangkas keterlibatan DPR dalam pembahasan RAPBN yang mendel dari satuan unit organisasi, fungsi, program, kegiatan, dan jenis belanja menjadi hanya sampai unit organisasi, fungsi, dan program saja. Putusan Mahkamah Konstusi tersebut dianggap telah mereposisi hak budget DPR. Namun, dalam prakknya masih terjadi ko...