ASPEK PERILAKU BERKAITAN DENGAN IMPLEMENTASI GOOD GOVERNANCE (original) (raw)

ETIKA ADMINISTRASI PUBLIK; PERANANNYA DALAM MEWUJUDKAN GOOD GOVERNANCE Oleh

Ethics of Public Administration has two meanings. First,as a set of values is the reference or guide for human action inorganizations. Second, as a field of study that discusses the principles of ethical (moral) that underlie the actions of the bureaucratic apparatus of government, especially in carrying out its tasks and authority. The importance of ethics because of bureaucratic behavior affects not only himself, but also society at large. In realizing good governance, ethics as part of the discipline of public administration has an importantrole, because good governance implies the existence of moral values that must be realized.

PANCASILA SEBAGAI DASAR PEMBENTUK MENUJU GOOD GOVERNANCE

2022

Pancasila adalah dasar negara yang cita-citanya adalah mebentuk negara Indonesia sebagai nagara yang makmur dan penuh keadilan. Hal tersebut juga menjelaskan bahwa sebagai dasar negara, Pancasila adalah sumber dari segala sumber hukum yang ada di Indonesia. Menunjukkan arti, segala peraturan perundang-undangan yang ada di Indonesia harus mengacu pada Pancasila sebagai pedoman utamanya dan tidak boleh menyimpangi daripada nilai-nilai yang terkandung dari butir-butir tiap silanya. Namun, Pancasila bukan hanya sekedar itu. Pancasila adalah sebuah pedoman yang seharusnya mengarahkan kepada masyarakat terlebih kepada pemerintahan yang baik dan disegani rakyatnya. Pemerintah yang bersih, rapi, bertanggungjawab, tidak melanggar kepada yang telah dijanjikannya ketika dilantik dan yang paling penting mengayomi rakyatnya. Dalam istilah lain adalah good governance. Good governance adalah salah satu bentuk tatanan negara atau pemerintahan yang profesional, efektif, efisien, mendahulukan kepentingan masyarakat, dan berkomitmen untuk memberikan pelayanan terbaik serta bersih dari praktik korupsi.

KINERJA BIROKRASI DALAM UPAYA MENCIPTAKAN GOOD GOVERNANCE

Abstraks Konsep good governance merupakan mekanisme pengelolaan sumberdaya ekonomi dan sosial yang substansial dan penerapannyauntuk menujang pembangunan yang stabil melalui syarat efisien dan merata. Namun dalam mewujudkan good governance tidak mudah, banyak rintangan dan tantangan yang dihadapi, salahsatunya adalah kinerja birokrasi itu sendiri. Terlebih lagi SDM merupakan actor utama dalam pelaksanaan keberlangsungan sebuah organisasi. Kata Kunci : Kinerja birokrasi, Good governance.

PELAYANAN PUBLIK SEBAGAI PINTU MASUK DALAM MEWUJUDKAN GOOD GOVERNANCE

The Societies have waited for a long time to get a good governance. They hope the government shows a reality action to develop a good governance. It will be more concrete if the reparation of the public service implementations become the first step of a bureaucracy development reformation.

PENERAPAN PRINSIP-PRINSIP GOOD GOVERNANCE DI KELURAHAN KEDUNG BARUK

2022

Kinerja Pemerintah daerah dalam implementasi kebijakan atau politik desentralisasi, yang dianggap sebagai bentuk pemerintahan yang yang baik (Good Governance) yang memprioritaskan pelayanan publik. Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan penerapan prinsip Good Governance sekaligus mengetahui hambatan-hambatan dalam penerapan prinsip Good Governance di Pemerintahan Kelurahan Kedung Baruk. Obyek penelitian ini adalah di Kelurahan Kedung Baruk. Data dikumpulkan menggunakan data sekunder dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan prinsip Good Governance mencakup asas demokrasi yaitu dengan cara melakukan Musrenbang yang dilakukan oleh Bappeda. Asas transparansi berorientasi pada kemudahan akses, walaupun akses informasi sampai sekarang sulit diakses oleh masyarakat. Pada asas akuntabilitas dapat dilihat di Peraturan Bupati Nomor 69 tahun 2016 tentang Struktur Organisasi BPKAD. Asas budaya hukum yang diterapkan mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 53 tahun 2010 tentang disiplin PNS. a. Faktor-faktor penghambat penerapan prinsip good governance adalah sumber daya manusia, partisipasi masyarakat di wilayah tersebut dan kedisiplinan Aparaturnya. Sedangkan untuk faktor pendukung dalam penerapan prinsip good governance adalah komunikasi dan kerja sama yang dilakukan oleh aparatnya kepada masyarakat di wilayahnya. Kata Kunci: Penerapan Prinsi-Prinsip, Good Governance, Masyarakat, Aparatur.

PRINSIP PANG PADA PAYU SEBAGAI DIMENSI GOOD GOVERNANCE

Riset ini mengeksplorasi prinsip pang pada payu sebagai dimensi pendukung penerapan good governance dalam penyelesaian sengketa kredit macet di Lembaga Perkreditan Desa (LPD) Desa Kerobokan, Kecamatan Sawan Kabupaten Buleleng. Dengan menggunakan pendekatan fenomenologi, hasil riset ini menunjukkan bahwa prinsip pang pada payu efektif dilakukan sebagai pendukung penerapan good governance di LPD terutama dalam hal sengketa kredit macet. Temuan lebih lanjut menunjukkan bahwa, pertama, prinsip pang pada payu merupakan sarana yang paling tepat untuk membangun sinergitas antara LPD dan masyarakat, dan kedua, prinsip ini mampu meningkatkan kredibilitas LPD. Lembaga Perkreditan Desa membutuhkan penerapan good governance yang didukung prinsip pang pada payu untuk memproteksi keberlangsungannya dari "gempuran" lembaga keuangan di era globalisasi sekarang ini.

PENERAPAN GOOD GOVERNANCE DI INDONESIA

Secara umum, Good Governance adalah pemerintahan yang baik. Dalam versi World Bank, Good Governance adalah suatu peyelegaraan manajemen pembangunan yang solid dan bertanggung jawab yang sejalan dengan prinsip demokrasi dan pasar yang efisien, penghindaran salah alokasi dana investasi dan pencegahan korupsi baik secara politik maupun secara administratif menjalankan disiplin anggaran serta penciptaan legal dan politican framework bagi tumbuhnya aktifitas usaha. Hal ini bagi pemerintah maupun swasta di Indonesia ialah merupakan suatu terobosan mutakhir dalam menciptakan kredibilitas publik dan untuk melahirkan bentuk manajerial yang handal.

IMPLEMENTASI GOOD CORPORATE GOVERNANCE PADA PONDOK PESANTREN SEBAGAI UPAYA PENINGKATAN DAYA SAING

This study aims to describe the implementation of the principles of good corporate governance at the Pondok Pesantren Al-Fattah, Sidoarjo. The method used to determine the informant is purposive sampling. In this qualitative research data collection using interviews, documentation and observation. From these results, it can be concluded that the implementation of the principles of good corporate governance in Pondok Pesantren As-Shafi'ites good enough. This is evidenced by the development of cottage pesntren which is constantly increasing. Suggestions for boarding is better optimize the principle of independency for the success of future schools.