Peran Satuan Polisi Pamong Praja Kota Palembang Dalam Pengawasan, Pengendalian Dan Pencegahan Penyebaran Virus COVID-19 Selama Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) (original) (raw)
Related papers
Peran Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Penegakan Protokol Kesehatan COVID-19
2021
Berkaitan dengan eksistensi Satuan Polisi Pamong Praja dalam penegakan hukum sebagai perangkat pemerintah daerah, kontribusi satuan Polisi Pamong Praja sangat diperlukan guna mendukung suksesnya pelaksanaan Otonomi Daerah dalam penegakan peraturan daerah menciptakan pemerintahan yang baik.Yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini 1. Bagaimanakah batas kewenangan penegakan hukum Perda oleh Polisi Pamong Praja?, 2. Hambatan-hambatan apa yang dihadapi oleh Polisi Pamong Praja dalam Penegakan Protokol Kesehatan <em>Covid-19</em> ? Metodologi pengumpulan data-data melalui penelitian kepustakaan. Hasil penelitian menunjukan bahwa Batas kewenangan penegakan hukum Perda oleh Polisi Pamong Prajadalam menangani Pandemi <em>Covid-19</em>adalah dilakukan dengan cara memberikan berbagai macam layanan kesehatan yang lebih baik, selalu menjaga jarak saat berpergian dan juga selalu menggunakan masker. Hambatan-hambatan apa yang dihadapi oleh Polisi Pamong Praja dalam Pe...
Jurnal Tatapamong
Pandemi covid-19 menyebabkan tata kehidupan masyarakat indonesia berubah ke adaptasi yang baru. Sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 6 Tahun 2020 tentang Adaptasi Kebiasaan baru dalam pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019 mengatur tentang bagaimana kehidupan yang harus dijalani di masa pandemi covid-19 serta mengatur seluruh sanksi yang diberikan kepada pelanggar yang tidak mematuhi aturan mengenai adaptasi kebiasaan baru. Tujuan penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan dan menganalisis peran satuan polisi pamong praja dalam menegakkan adaptasi kebiasaan baru pada masa covid-19 di Kota Payakumbuh dan untuk mendeskripsikan dan menganalisis faktor pendukung dan penghambat peran satuan polisi pamong praja Kota Payakumbuh dalam menegakkan adaptasi kebiasaan baru. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dan menggunakan teknik pengumpulan data terdiri dari observasi, wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bah...
2017
This study aims to describe how the role of civil service police unit in maintaining order and peace and public service in Makassar City in accordance with the main tasks and functions and the factors that influence the role of government in maintaining order and peace in Makassar. The type of research used in this study is descriptive with the basic case study research. Technique of collecting data using observation and interview. The result of the research shows that the coordination role of Satuan Pamong Praja Police Unit in community service is not separated from how the form of its supervision to the Local Regulation which is run in accordance with the Main Task and its Function as the enforcer of the local regulation. The factors that become consideration in the service to the community and ketentraman and keteriban in Makassar in this case the enforcement of Regional Regulation No. 9 of 2002 is the level of education, facilities and equipment associated with the tool that wil...
2021
ANALISIS FUNGSI BALAI PENGELOLA TRANSPORTASI DARAT WILAYAH IV RIAU-KEPRI DI WILAYAH PEKANBARU DALAM PERMBERLAKUAN PEMBATASAN SOSIAL B ERSKALA BESAR (PSBB) DI MASA PANDEMI COVID-19 OLEH : KARINA KADIR 11770523409 Abstrak Penelitian ini dilatar belakangi oleh Corona Virus Diseases 2019 atau disebut dengan nama lain Covid-19 menjadi permasalahan yang banyak menyoroti perhatian masyarakat di berbagai belahan dunia. Sejak pertama sekali diketahui dari pasien yang terinfeksi Covid-19 di Wuhan, Provinsi Hubei, Cina pada 8 Desember 2019, kini virus ini telah menyebar ke 216 negara, permasalahan yang ingin peneliti angkat dalam pelaksanaan penelitian ini adalah Bagaimana pelaksanaan fungsi tambahan Balai Pengelola Transportasi Darat Wilayah IV Riau Kepri Tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di Masa Pandemi Covid-19, Apa saja hambatan dalam pelaksanaan fungsi Balai Pengelola Transportasi Darat Wilayah IV Riau Kepri Tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di Masa Pandemi Cov...
Kertha Widya, 2015
Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah memberikan kewenangan kepada Daerah untuk mengatur sendiri urusan yang menjadi bidang tugasnya salah satunya penyelenggaraan trantibum. Untuk mewujudkan hal tersebut di bentuklah Satpol PP melalui Perda Nomor 4 Tahun 2008 tentang susunan organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Buleleng. Peran Satpol PP Kabupaten Buleleng dalam penegakan hukum terhadap pelanggaran perda dan kendala serta upaya yang dihadapi Satpol PP khususnya sebagai Penyidik Pegawai Negeri Sipil dalam penegakan hukum terhadap pelanggaran Peraturan Daerah di Kabupaten Buleleng merupakan masalah yang di teliti. Penelitian Ini merupakan penelitian hukum empiris bersifat deskriptif (menggambarkan) yang bertujuan untuk menggambarkan/ melukiskan secara tepat sifat-sifat suatu individu, keadaan, gejala, atau kelompok tertentu, atau untuk menentukan penyebaran suatu gejala, atau untuk menentukan ada tidaknya hubungan antara suatu gejala dengan gejala lainya dalam masyarakat. Penelitian tentang Satpol PP khususnya sebagai PPNS terhadap penegakan Perda Nomor 6 tahun 2009 dalam hal ketentraman dan ketertiban umum sejak tahun 2009 penegakanya belum optimal. Hambatan dalam Penegakan Perda yakni minimnya jumlah personil Satpol PP dan PPNS dalam melakukan penegakan hukum terhadap pelanggaran Perda dan wilayah Kabupaten Buleleng yang sangat luas.Upaya-upaya untuk mengatasinya dengan melakukan peningkatan sumber daya dan propesionalisme Satpol PP khususnya sebagai PPNS agar mampu bekerja secara optimal.
Peranan Satuan Polisi Pamong Praja Menegakkan Peraturan Walikota Jambi Nomor 21 Tahun 2020
Limbago: Journal of Constitutional Law
The purpose of this research was to: 1) knowed the role of the Jambi City civil service police unit to enforcing mayor’s regulation number 21 of 2020 dan 2) knowed the obstacles faced by of the Jambi City civil service police unit to enforcingmayor’s regulation number 21 of 2020. This research was juridical empirical with descriptive data analysis. The result of this study was: 1) the role of the Jambi City civil service police unit to enforcingmayor’s regulation number 21 of 2020 consists of three forms, namely supervision is carried out by conducting raids and patrils in coordination with the Satgas Covid-19, TNI/Polri and ormas, the role of coaching is carried out by providing direct appeals and through posters, brochures and billboards, as well as the role of controlling by applying strict sanctions for business locations that violate. 2) The obstacles faced by of the Jambi City civil service police unit to enforcingmayor’s regulation number 21 of 2020 was lack of public awarene...
Decision: Jurnal Administrasi Publik, 2020
Artikel ini membahas upaya pemerintah untuk mengatasi COVID-19 yang telah menyebar ke semua provinsi. Pemerintah pusat telah menetapkan COVID-19 sebagai bencana non-alami sehingga upaya penanggulangannya dikoordinasikan langsung oleh pemerintah pusat. PSBB dipilih oleh pemerintah sebagai upaya untuk mengatasi COVID-19 dan dilaksanakan di beberapa daerah yang memiliki kasus infeksi COVID-19 yang tinggi. Berdasarkan uraian di atas, tujuan artikel ini adalah untuk mengetahui bagaimana kebijakan PSBB diimplementasikan sebagai upaya untuk mengatasi COVID-19. Pendekatan kualitatif dengan metode analisis deskriptif digunakan sebagai metode penelitian. Hasil analisis menggunakan tiga indikator yaitu substansi kebijakan, para pelaksana dan kelompok sasaran menunjukan bahwa PSBB memiliki substansi kebijakan yang jelas dan telah dilaksanakan oleh para pelaksana dengan baik, tetapi masalahnya yaitu masyarakat sebagai kelompok sasaran tidak sepenuhnya mematuhi kebijakan PSBB yang disebabkan oleh...
Jurnal Akrab Juara, 2021
This study aims to determine the economic impact of the Large-Scale Social Restriction (PSBB) policy and the Enforcement of Community Activity Restrictions (PPKM) in the midst of efforts to reduce the rate of the Covid-19 pandemic spreading in the community. The Policy for the Implementation of Restrictions on Community Activities (PPKM) is expected to be able to suppress the spread of the COVID-19 virus which is increasingly concerning. For this reason, it is hoped that all parties and elements of society can work well together so that this policy can run optimally so that the recovery of various aspects, including the economic aspect, will soon be realized. This PPKM certainly has advantages and disadvantages which will be discussed in a SWOT analysis to provide an overview of the success of the policies taken by the government.
KEPEMIMPINAN MANAJEMEN SEKTOR PUBLIK WALI KOTA PALANGKA RAYA DALAM MENGHADAPI COVID-19 Tahun 2020
Universitas Nasional, 2022
Masuknya virus Covid-19 di Indonesia membawa dampak besar terhadap kehidupan masyarakat, mulai dari kehidupan kesehatan, ekonomi, sosial, keagamaan maupun dunia pendidikan. Tentunya upaya penanganan pandemi Covid-19 di indonesia tidak terlepas dari peran pemerintah daerah yang berada di Kabupaten dan Kota. Bupati dan Walikota sebagai kepala daerah bertanggung jawab penuh terhadap upaya untuk menekan penyebaran virus dan angka kematian. Kota Palangka Raya sebagai salah satu satu daerah tingkat II di Provinsi Kalimantan Tengah mempunyai permasalahan dan tantangan yang cukup pelik, dalam menekan angka penyebaran virus dan angka kematian. Meskipun dianggap sebagai salah satu wilayah saat ini yang berhasil dalam menekan angka penyebaran virus COVID-19 melalui Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB). Akan tetapi, Kota Palangka Raya dan wilayah lain seperti Kabupaten Kotawaringin Barat dan Kabupaten Kapuas. Masih dianggap belum mampu menekan angka penyebaran virus COVID-19.
Criksetra: Jurnal Pendidikan Sejarah, 2022
Eksistensi Polisi Pamong Praja (Pol-PP) dalam lintasan sejarah bangsa Indonesia telah menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari penyelenggaraan pemerintahan, baik sejak masa kolonial Belanda sampai Indonesia merdeka. Peran Pol-PP mewujudkan ketentraman dan ketentraman di Lombok Timur menjadi bagian dari agenda rutin pemerintah daerah. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui sejarah berdirinya Pol-PP di Indonesia dan Lombok Timur, dan mengetahui peran Pol-PP dalam menjaga dan mengatasi ketentraman dan ketertiban umum di Lombok Timur. Metode penelitian sejarah digunakan untuk mengungkap tentang eksistensi dan peran Pol-PP dalam menjaga keamanaN, dan ketetiban dalam roda pemerintahan di Lombok Timur. Tahapan metode sejarah dilakukan melalui heuristik, kritik, interpretasi, dan historiografi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pol-PP di Lombok Timur telah memberikan sumbangan yang berarti terhadap keberhasilan pemerintah daerah Lombok Timur dalam menjaga ketentraman dan ketertiban masyarakat khususnya. Hal ini terwujud dari periode tahun 2000-20020 dimana peran dan fungsi Pol-PP berjalan dengan baik.