Kewajiban Negara dalam Proses Ratifikasi Perjanjian Internasional: Memastikan Keselarasan dengan Konstitusi dan Mentransformasikan ke Hukum Nasional (original) (raw)
Related papers
Pengakuan Dalam Pembentukan Negara Ditinjau Dari Segi Hukum Internasional
Journal of Judicial Review, 2020
Negara menjadi subjek terpenting dan utama dalam hukum internasional di antara banyaknya subjek hukum internasional yang lainnya. Negara merupakan badan organisasi yang terdiri dari sekelompok individu dan terdapat peraturan-peraturan hukum yang berlaku serta bersifat mengikat bagi setiap individu yang tinggal di dalam wilayah tersebut. Suatu negara dapat dikatakan sebagai negara apabila telah memenuhi syarat pembentukan negara yang salah satunya yaitu pengakuan. Pengakuan merupakan salah satu tindakan yang dilakukan oleh negara lain terhadap suatu negara yang baru lahir atau baru terbentuk berupa pernyataan, persetujuan dan penerimaan yang mana negara baru tersebut sebelumnya telah memenuhi tiga unsur berdirinya negara yaitu adanya penduduk, wilayah dan pemerintah yang berdaulat. Dengan adanya pengakuan dari negara lain menandakan bahwa negara yang telah diakui tersebut memiliki kedaulatan dan telah merdeka. Pengakuan dari negara lain membuat keberadaan suatu negara terlihat dan me...
Eksistensi Hukum Internasional terhadap Hukum Nasional dalam Pembuatan Perjanjian Internasional
Amsir Law Journal
The existence of international law has been accepted, recognized and respected as a legal norm that governs the international community. The rules of international law can be accepted and adapted in the national law of countries. The mechanisms and procedures used by each country to apply international law at the national level are not uniform. One of the main reasons is because they consider this a part of state sovereignty. As a system of norms, international law is based on the highest norms that function as an assessor of the validity of international agreements made between countries. The highest norms in international law are called peremptory norms (jus cogens). Therefore, an international agreement cannot be valid when an international agreement conflicts with the highest norms in international law
Tanggung jawab Negara Terhadap Hukum Internasional
Buku Hukum Internasional bunga rampai ditulis oleh Prof.Dr. Yudha Bhakti Ardhiwisastra yang merupakan dosen Fakultas Hukum Universitas Padjajaran. Ia menggunakan pendekatan yang tidak semata-mata melihat hukum sebagai suatu perangkat kaidah dan asas saja melainkan dipertautkan juga dengan lembaga-lembaga (institusi) dan proses-proses yang mewujudkan kaidah-kaidah tersebut dalam kenyataan. Dalam buku ini ada 7 bab dengan berbagai judul yang terkait dengan hukum internasional. Walaupun bukan buku baru, tetapi buku ini memiliki unsur kebaharuan apabila dihubungkan dengan praktik hubungan internasional dimasa sekarang. Maka dari itu buku ini masih dipakai dan digunakan serta menjadi reverensi dosen-dosen dalam mengajarkan materi tentang hukum internasional kepada mahasiwa karena memang buku ini mudah dipahami isinya. Buku ini juga banyak sekali mengadaptasi dari buku pengantar hukum internasional mochtar kusumatmaja yang memang masih banyak digunakan sampai sekarang dan menjadi pedoman banyak orang dalam memahami hukum internasional. Buku ini menjelaskan bahwa triparte kehidupan dikemukaan oleh R fairt melalui bukunya, human Types bahwa individu , masyarakat dan hukum harus terima sebagai suatu kenyataan yang ada dalam pergaulan manusia, baik secaa nasional maupun internasional. Selain itu penulis juga mengungkapkan bahawa kenyataan sosial telah melahirkan bahwa doktrin bahwa kehidupan masyarakat internasional merupakan kenyataan (sebagaimana juga dalam suatu masyarakat nasional negara) yang tidak dapat dibantah sebagai hubungan kehidupan antar manusia. Maka dari itu dalam buku ini dijelaskan ada dua cara yang dapat ditempuh untuk memahami hukum internasional. Yang pertama adalah secara statis dan yang kedua adalah teoritis. Teoritis doktriner melalui berbagai pemahaman filsafat mempelajari dasar hakikat mengikat hukum (baik hukum nasional maupun hukum internasional). Buku ini juga menyebutkan bahwa ada keterkaitan antara hukum internasional dan hukum alam. Karena hukum alam inilah yang mengharuskan bangsa-bangsa di dunia ini hidup berdampingan secara damai dapat
Perubahan Konstitusi Melalui Perjanjian Internasional Dan Dampaknya Terhadap Kedaulatan Negara
STAATSRECHT: Indonesian Constitutional Law Journal
The development of the association of modern states increasingly influences how the constitutional norms of the country are guarded and maintained. Inter-state relations in the economic, social, political, and security sectors established through various treaties have influenced the existence of the constitution because of the impact on multiple changes. Furthermore, it also affects the integrity of the country's sovereignty, especially when there is a conflict between the international legal system and the constitution. In this connection, the problem discussed is how constitutional changes occur through international treaties and how the impact of constitutional changes through international conventions on the existence of state sovereignty placed in the hands of the people. This study concludes, Firstly, the 1945 Constitution as a constitution has not only changed through formal changes in accordance with Article 37 of the 1945 Constitution but has also been changed in an inf...
Rekonstuksi Peran Negara Dalam Penyelenggaraan Negara Secara Konstitusional
2011
Actually in the system of state structure, there are some theoretical thoughs concerning with the need for a country to play a role as the regulator for the citizens' protection. There is a thought starting from the historical course of a country to become a social system that should protect its citizens and give an assurance for its prosperity. When the existence of a country is from an interactional process producing a commitment to build an order and peace, therefore there is an idea to create an organisation that may accommodate all intentions and interests of the citizens. Kata kunci : Peran Negara, Fungsi Negara, Lembaga Negara.
Tinjauan Yuridis Peraturan Perundang-Undangan sebagai Ratifikasi Perjanjian Internasional
Perspektif Hukum, 2016
This study aims to resolve problems that arise in connection with reconsideration of regulations ratification of the treaty. Can legislation on treaty ratification An overview held back, and how the legal consequences if there is a decision on the revocation of laws on ratification of the treaty in Indonesia. In order to solve these problems need to be supported by the research in the form of legal material. Research obtained through library research (library research) in libraries. From this legal research to achieve results that provide answers to existing problems, namely that the Constitutional Court only had authority to examine the material legislation and ratification of international agreements is not authorized to cancel the treaty. And the cancellation of a law the ratification of international treaties have no direct correlation to the bond Indonesia against international agreements canceled. Thus the State can withdraw from its attachment to an international agreement if...
KUALIFIKASI DALAM HUKUM PERDATA INTERNASIONAL
BANDUNG 2018 A. Pengertian Kualifikasi dalam HPI Di dalam hukum internasional, kualifikasi merupakan sebuah proses berfikir yang logis guna menempatkan konsepsi asas-asas dan kaidah-kaidah hukum ke dalam sistem hukum yang berlaku. Di dalam Hukum Perdata Internasional (HPI), kualifikasi lebih penting lagi, karena untuk menyelesaikan suatu kasus, diharuskan memilih salah satu sistem hukum tertentu. 1 Istilah kualifikasi yaitu qualification, classification, qualificatie, dll. Kualifikasi ialah kegiatan melakukan penyalinan atau menggolongkan fakta-fakta atau peristiwa atau hubungan hukum ke dalam kotak-kotak hukum atau bagian-bagian hukum yang sudah tersedia. 2 B. Pentingnya Kualifikasi dalam HPI Di dalam HPI, masalah kualifikasi merupakan salah satu masalah yang sangat penting, karena dalam suatu perkara HPI selalu terjadi kemungkinan pemberlakuan lebih dari satu sistem hukum untuk mengatur sekumpulan fakta tertentu. 3 Kenyataan ini menimbulkan masalah utama, yaitu dalam suatu perkara HPI, tindakan kualifikasi harus dilakukan berdasarkan sistem hukum mana dan apa di antara berbagai sistem hukum yang relevan. 4 Masalah kualifikasi dalam HPI menjadi lebih rumit dibandingkan dengan proses kualifikasi dalam persoalan-persoalan hukum intern nasional lainnya, karena: 5 a. Berbagai sistem hukum seringkali menggunakan terminologi serupa, tetapi untuk menyatakan hal yang berbeda. Misalnya, istilah domisili dalam hukum Indonesia berarti tempat kediaman tetap (habita residence), sedangkan dalam hukum Inggris, domisili dapat berati domisili of origin atau domicile of choice. b. Berbagai sistem hukum mengenal konsep atau lembaga hukum tertentu, yang ternyata tidak dikenal dalam sistem hukum lain. Misalnya lembaga trust yang khas dalam hukum Inggris, atau lembaga pengangkatan anak yang dikenal dalam hukum adat. c. Berbagai sistem hukum menyelesaikan perkara-perkara hukum secara faktual pada dasarya sama, tetapi dengan menggunakan kategori hukum berbeda. Misalnya: seorang 1
Veritas et Justitia
The intrusive character inherent in international trade agreements makes the particular form of the treaty unique compared to other treaties. The trade agreements' intrusiveness means the treaty impacts individual rights relatively more than other treaties on its implementation. Confirming such a particular character, the Indonesian Constitutional Court, via its Decision No. 13/PUU-XVI/2018, provides additional criteria for the treaty ratified through an act, in addition to the general forms of treaties. This study comprehensively discusses the consistency of the instrument form and the clarity of the reference regulations related to the procedure for ratifying the international trade agreement in Indonesia after the ruling of the 2018 Constitutional Court Decision. This study uses a normative juridical approach by making a library of data covering principles, laws, and regulations or legal theories relevant to research as the main material. The study shows that Constitutional C...