sentralisasi dan desentralisasi manajemen (original) (raw)
Related papers
Asas Sentralisasi dan Desentralisasi Perkantoran
pada suatu bagian atau unit tertentu (kelompok tunggal dan manajemennya diserahkan kepada satu orang yang khusus bertanggung jawab dalam bidang aktivitas perkantoran. Jadi semua kerja perkantoran dalam organisasi yang bersangkutan dibebankan dan dilaksanakan oleh sebuah organisasi yang berdiri sendiri, sedangkan kelompok lain (dalam hal ini kelompok operatif) tidak boleh mengerjakan tugas-tugas pekerjaan kantor. Semua kegiatan dalam bidang tatausaha dilaksanakan oleh satuan pelayanan, misalnya bagian sekretaris atau bagian TU. Asas sentralisasi ini mempunyai kelebihan sebagai berikut : a. Kegiatan kantor dipimpin oleh seorang yang ahli dalam bidang perkantoran. b. Mesin-mesin kantor dapat didayagunakan sepenuhnya. c. Keseragaman dapat dicapai (metode-metode pekerjaan dapat diterapkan secara cepat dan seragam). d. Latihan-latihan karyawan kantor dapat ditingkatakan e. Biaya pelaksanaan pekerjaan kantor dapat dihemat f. Adanya fleksibilitas dalam organisasi g. Dapat Mencegah duplikasi fungsi h. Dapat dipekerjakan tenaga spesialisasi yang cakap Sedangkan Kekurangan asas sentralisasi, antara lain sebagai berikut : a. Kegiatan yang disentralisasikan belum tentu dapat menjamin dan melayani kebutuhan khusus dari tiap-tiap unit atau tiaptiap bagian. b. Lambat dalam pelaksanaan tugas (kurang hemat dalam waktu). c. Prosedur pelaksanaan kerja dapat berbelit-belit. d. Kurang efektif dalam pengawasan karena jarak yang jauh. e. Adanya pengawasan yang ketat dapat menimbulkan frustasi. f. Dapat menambah pekerjaan tatausaha dan surat menyurat.
Sistem Sentralisasi dan Desentralisasi
SERI 999 E-ARTIKEL SISTEM DAN TEKNOLOGI INFORMASI PROF. RICHARDUS EKO INDRAJIT HALAMAN 1 DARI 6 (C) COPYRIGHT BY RICHARDUS EKO INDRAJIT, 2013 Sistem Sentralisasi dan Desentralisasi oleh Prof. Richardus Eko Indrajit -indrajit@post.harvard.edu EKOJI999 Nomor 259, 25 Mei 2013 Artikel ini merupakan satu dari 999 bunga rampai pemikiran Prof. Richardus Eko Indrajit di bidang sistem dan teknologi informasi. Untuk berlangganan, silahkan kirimkan permohonan anda melalui alamat email indrajit@rad.net.id. SERI 999 E-ARTIKEL SISTEM DAN TEKNOLOGI INFORMASI PROF. RICHARDUS EKO INDRAJIT HALAMAN 3 DARI 6 (C) COPYRIGHT BY RICHARDUS EKO INDRAJIT, 2013
Sentralisasi dan Desentralisasi.doc
materi 1, 2019
Sentralisasi adalah memusatkan seluruh wewenang kepada sejumlah kecil manajer atau yang berada di posisi puncak pada suatu struktur organisasi. Sentralisasi banyak digunakan pada pemerintahan lama di Indonesia sebelum adanya otonomi daerah. Bahkan pada zaman kerajaan, pemerintahan kolonial, maupun di zaman kemerdekaan.Istilah sentralisasi sendiri sering digunakan dalam kaitannya dengan kontrol terhadap kekuasaan dan lokasi yang berpusat pada satu titik.
Pendahuluan Otonomi Daerah dan Desentralisasi yang ditandai dengan lahirnya UU No. 22 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah memberikan implikasi pada sistem kepegawaian di Indonesia berupa penyerahan sebagian wewenang kepegawaian kepada daerah. Adanya desentralisasi urusan kepegawaian sebagai wujud pelaksanaan desentralisasi juga diamanatkan oleh Undang-undang No. 43 Tahun 1999 tentang Pokok-pokok Kepegawaian. Desentralisasi kepegawaian yang diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 dalam perkembangannya telah dilaksanakan dengan semangat yang berbeda dan telah menyimpang dari semangat yang mendasari desentralisasi kepegawaian.
Makalah Sentralisasi Dan Desentralisasi
Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT, atas rahmat-Nya dan karunia-Nya kami dapat menyelesaikan makalah singkat tepat pada waktunya. Penulisan dan pembuatan uji makalah ini bertujuan untuk memenuhi tugas mata kuliah Pengantar Manajemen, adapun judul dari makalah singkat ini adalah "Sentralisasi Dan Desentralisasi". Pada kesempatan kali ini, kami mengucapkan banyak terima kasih kepada dosen mata kuliah Pengantar Manajemen yang telah membimbing kami untuk menyelesaikan makalah singkat ini. Dalam penulisan makalah ini kami menemui berbagai hambatan yang dikarenakan terbatasnya Ilmu Pengetahuan kami mengenai hal yang berkenan dengan penulisan makalah ini dan kami sudah berusaha semaksimal mungkin. Kami menyadari bahwa dalam menulis makalah singkat ini masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, kritik dan saran yang membangun diharapkan dapat membuat makalah singkat ini menjadi lebih baik serta bermanfaat bagi kami dan pembaca.
Setiap negara, apapun bentuk Negara tersebut, memiliki fungsi-fungsi tertentu sebagai upaya untuk mencapai tujuan negara. Menurut Pratikno (2006), terdapat 3 fungsi yang di miliki oleh negara yaitu; fungsi pelayanan publik (public services), fungsi pembangunan/kesejahteraan (welfare), dan fungsi pengaturan/ketertiban (governability). Untuk melaksanakan ketiga fungsi ini agar lebih efektif dan efisien, maka Pemerintah Pusat perlu melakukan transfer atau memberikan kewenangan dan tanggungjawab kepada tingkat pemerintahan yang lebih rendah (daerah). Transfer/memberikan kewenangan dan tanggungjawab dari Pemerintah Pusat kepada pemerintah tingkat yang lebih rendah di namakan dengan”desentralisasi”. Sejak berlakunya Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah yang kemudian direvisi menjadi UU Nomor 32 Tahun 2004, telah terjadi mekanisme bahwa kewenangan itu didesentralisasikan ke daerah. Untuk memahami desentralisasi, konep dan prakteknya serta kendala dan manfaatnya bagi peningkatakan kualitasa hubungan negara dan masyarakatnya akan dibahas dalam tulisan ini.
Desentralisasi, Sistem Pengendalian Akuntansi Dan Kinerja Organisasi
2016
This study examines the relationship between the use accounting controls system and decentralization with manager’s performance on public sector organizations. Decentralization refers to the level autonomy delegated to the manager’s public sector organizations. Responses of 45 managers public sector organizations in Yogyakarta were analyzed by using a path analytic technique. The relationships between variables were specified by a series of path coefficient, which are equivalent to standardized beta coefficient. The result studies indicate a positive and significant relationship between decentralization and use of accounting controls system, thereby supporting H 1 . Other result reveal a positive and significant relationship between the use of accounting controls system and decentralization with performance, thus H 2 , H 3 could be supported. The results of study indicate that the use of accounting controls system acts as mediator in the relationship between decentralization of ...