Asas Kebersamaan Dan Kekeluargaan Sebagai Dasar Pembangunan Hukum Ekonomi Indonesia (original) (raw)
Related papers
HARTA BERSAMA DALAM PERKAWINAN DI INDONESIA (Menurut Perspektif Hukum Islam)
Syariah Jurnal Hukum dan Pemikiran
Joint property in marriage law in Indonesia comes from Indonesian tradition law which isthen used as the written law namely Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 About Marriage and Compila-tion of Islamic Law with the aim to provide balanced position between husband and wife. The objectiveis in line with maqashid al shariah. But, the joint property that occur automatically in the written lawneeds to be reconstructed based on the ownership of Islamic law that the existence of joint property isin line with Islamic law.
PAMALI: Pattimura Magister Law Review, 2021
Introductioan: Investment is a necessity that cannot be denied in development activities, especially economic development. This can be seen in studies or in the field of development economics, investment is one of the important factors to obtain capital for the economic development of a country. The goal of development in Indonesia is to realize social justice for all Indonesian people. So that the principle of togetherness is the basis and effort to realize the ideals of welfare and social justice for all Indonesian people.Purposes of the Research: The purpose of writing this article is to identify and analyze the principle of togetherness as a legal politics of the Job Creation Act in an interdisciplinary manner.Methods of the Research: The method used in this article uses a normative juridical research method with a multidisciplinary approach.Findings of the Research: One of the regulations in the investment sector is the Job Creation Law, the principle of togetherness in legal p...
Asas Kekeluargaan dalam UU P.T
Jurnal Hukum & Pembangunan
Penetapan berlakunya UU 1/1995 tentang Perseroan Terbatas merupakan suatu tonggak yang penting, karena negara RI kemudian memiliki kaidah-kaidah baru tentang Perseroan Terbalas, sebagai pengganti norma-norma yang terdapat dalm Wetboek van Koophandel/WVK). Karena melihat adanya perbedaan dasar falsafah antara UU Perseroan Terbatas dan Wetboek van Koophandel, penulis kemudian melakukan penelusuran terhadap dokumen-dokumen dalamsidang-sidang Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan (BPUPKI) dan Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) untuk meninjau latar belakang historis asas kekeluargaan dalam UU Perseroan Terbatas.
JURNAL HUKUM PERBANKAN-PERKEMBANGAN PERBANKAN DALAM EKONOMI DI INDONESIA
Tesyalonika MD, 2023
Perkembangan berbagai bank di Indonesia telah memberikan dampak yang signifikan terhadap perekonomian negara. Bank pertama didirikan pada tahun 1746 oleh VOC , diikuti oleh De Bank Courant dan Bank Van Leening pada tahun 1752. Perbankan berfokus pada berbagai aspek perbankan, dan metode operasi. Bank dianggap sebagai lembaga keuangan yang mengelola dan mentransfer uang kepada masyarakat. Mereka harus mempertahankan standar dan praktik hukum untuk memastikan berfungsiya bank dan operasinya dengan baik. Bank juga harus mempertimbangkan risiko yang terkait dengan operasinya dan menyediakan berbagai sumber daya dan alternatif untuk mendorong investasi.
Hukum Keluarga Islam Indonesia Membangun Keluarga Sakinah Pendekatan Integratif dan Interkonektif
2017
Selama ini cakupan bahasan Hukum Perkawinan Islam (Fikih Munakahat) terbatas hanya membahas subjek-subjek perkawinan dan dengan pendekatan normatif (halal dan haram). Padahal keberhasilan perkawinan untuk membangun keluarga sakinah tidak cukup hanya dengan pengetahuan subjek perkawinan dan dengan pendekatan normatif. Untuk mencapai tujuan perkawinan dibutuhkan pengetahuan lain dan diperlukan juga pendekatan di luar pendekatan normatif. Bahkan dengan pendekatan di luar normatif, dimungkinkan dapat mengungkap rahasia di balik nash perkawinan. Tulisan ini mencoba menggambarkan bagaimana Ilmu Etnologi, sebagaimana digambarkan Hazairin, dapat mengungkap rahasia di balik ayat perempuan mahram sebagaimana disebutkan dalam QS. al-Nisa‟ (4): 22, 23, ...
Perspektif Hukum dalam Peningkatan Ekonomi Masyarakat melalui Usaha Perkoperasian di Indonesia
to-ra, 2016
Development of cooperatives of small and medium-sized enterprises, has become an integral part of national economic development. The presence of cooperative small and medium enterprises start since its establishment until now a a pillarnational economy, it is also reinforced in UUD1945, Article 33, however, if observed the presence and contribution can not be equated with other forms of business such as private companies and SOEs and have not been able to compete in the global market. As time goes by and the dynamic changes in all fields, the law must be able to anticipate these changes, in this case the law should not be left behind with the changes, and may be in line withdevelopment it, otherwise the development and role of law in economic development is not running optimally , Therefore, the law and the economy should be run in parallel and the law is also needed as a social control to avoid collisions with one another. Legal perspective of the running of the economy and increas...
Peran Hukum Keluarga Sebagai Penggerak Pembangunan Berkelanjutan DI Indonesia
At-Thullab : Jurnal Mahasiswa Studi Islam
Pembangunan”berkelanjutan SDGs memiliki tiga pilar yakni ekonomi, sosial dan ekologi. Dalam sebuah negara, pembangunan berkelanjutan memiliki tujuan yang bermuara pada kesejahteraan rakyat, termasuk bentuk pembangunan dalam lingkup hukum dan keadilan. Tujuan Hukum keluarga Islam yang mengatur berbagai ihwal di dalamnya selaras dengan maksud mensejahterakan rakyat. Dalam mencapai konsep pembangunan nasional dan pembangunan manusia (sumber daya alam), hukum keluarga islam memiliki peran yang sangat luas dan bersifat menyeluruh selaras dengan norma-norma pembangunan masyarakat yang holistik. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif deskriptif dengan jenis penelitian kepustakaan. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui konsep pembangunan berkelanjutan beserta peran hukum keluarga islam yang ada di dalamnya. Pilar pembangunan berkelanjutan terdapat pada sub ekonomi, sosial dan lingkungan di antara ketiganya harus dikembangkan. Apabila ketiga pilar ini tid...
Legality : Jurnal Ilmiah Hukum, 2019
Article 33 paragraph (4) of the 1945 Indonesian Constitution, "The national economy which is regulated based on economic democracy with the principle of togetherness, efficiency, justice, support, environmental insight, independence, and also with financial assistance in various large business activities, cheap, and small in the business partnership pattern ". The concept of the Indonesian national economy commenting on us together and explicitly in our constitution adhering to the principle of kinship agreed upon can be found in Article 33 paragraph (4) of the 1945 Indonesian Constitution, people's sovereignty also promotes Pancasila. As a developing country Indonesia cannot escape the era of globalization, international free trade. However, what makes the challenge is that Indonesia can still keep up with the flow of globalization but still in the populist economic corridor that has been conceptualized in the state constitution concerning national economic developmen...
Urgensi Sinkronisisasi Hukum Perkawinan DI Indonesia Perspektif Perlindungan Perempuan Dan Anak
JURNAL SIPAKALEBBI, 2019
Disahkannya Undang-undang Republik Indonesia No. 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan merupakan suatu langkah maju dalam perkembangan hukum perkawinan di Indonesia. Namun di lain sisi, perubahan yang hanya diarahkan pada batas usia nikah tampak belum optimal karena masih banyak hal yang harus dibenahi dalam hukum perkawinan di Indonesia. Studi ini dikembangkan melalui penelitian hukum yuridis normatif dengan menggunakan metode sinkronisasi hukum. Studi ini menemukan produk-produk hukum tentang perkawinan di Indonesia khususnya Undang-undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam perlu disinkronkan dengan produk-produk hukum lainnya seperti Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (HAM) serta Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (PKDRT). Studi ini juga mengurai pentingnya asas-asas perlindungan anak dan perempuan,...
Menakar “Gen” Hukum Indonesia Sebagai Dasar Pembangunan Hukum Nasional
Jurnal Hukum & Pembangunan, 2018
This research takes a new term called "legal gene" to explain the historical map hereditary about legal model in Indonesia. The legal gene thinking method then combined with historical-normative method so that the prescriptive element can be obtained as the final result from this research. The final result concluded that the study of legal gene in Indonesia is still far from perfect, especially legal gene study which more systematic and comprehensive since kingdom period, colonial, until Indonesian Republic period. Things get more severe because the Government seems not serious taking this matter, thus the aftermath is the discourse and national legal development efforts always spinning around and not comprehensive. Furthermore, Common Law as the wealth of the nation often ignored even though Common Law is a good legal gene as a foundation to developing National Law. As an advice, Government needs to do more serious, systematic, and comprehensive efforts to conduct research and studies about legal gene in Indonesia thus becoming the main ingredient for national legal development. This is more urgent when Indonesia also entered the fourth industrial revolution / Industry 4.0.