PENGARUH PENAGIHAN PAJAK DENGAN SURAT PAKSA TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK DI KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA JAKARTA MAMPANG PRAPATAN (original) (raw)
Related papers
This research executed to committee tax obligation that reported income tax in Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Banjarmasin. The purpose of this research was to test the influence of tax accounting understanding empirically towards the discipline of committee tax obligation in completing income tax obligation in Kantor Pelayanan Pajak Pratama Banjarmasin. From the result of research to committee tax obligation that reported income tax in Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Banjarmasin we can take the summary that tax accounting understanding will give significant effect for the discipline of committee tax obligation. Within this summary so we hope fiskus can socialize how important to understand the tax accounting more, so we can obey to do the discipline to pay the income tax honestly, also give the clear information about the rules. 74
Habibullah, 2019
Abstrak : Penerimaan dari sektor pajak merupakan sumber penerimaan negara terbesar. Banyak cara yang dilakukan Direktorat Jenderal Pajak untuk meningkatkan penerimaan negara dari sektor pajak. Salah satunya dengan melakukan tindakan penagihan pajak dengan surat teguran dan surat paksa. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tingkat efektivitas dan kontribusi penagihan pajak dengan surat teguran dan surat paksa terhadap penerimaan pajak. Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini analisis deskriptif untuk memberikan gambaran apakah penagihan pajak dengan surat teguran dan surat paksa efektif atau tidak, dan berapa besar kontribusi yang diberikan terhadap total penerimaan pajak. Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis deksriptif rasio. Hasil pengujian menunjukan penagihan pajak dengan surat teguran dan surat paksa pada tahun 2012 sampai 2015 tergolong cukup efektif dan memberikan kontribusi terhadap penerimaan pajak. Untuk lebih efektifnya lagi sebaiknya pihak KPP Balikpapan perlu mengadakan penyuluhan tentang perpajakan kepada masyarakat umumnya dan wajib pajak khususnya agar mereka mengerti, menyadari dan mau melaksanakan kewajiban perpajakannya dengan baik. Dengan tingginya kesadaran wajib pajak untuk melaksanakan kewajibannya, maka jumlah pajak yang belum dilunasi akan menjadi berkurang.
PENGARUH SANKSI PAJAK TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK
hukum pajak, 2019
Abstrak Pajak sebagai bagian dari sumber penerimaan negara yang signifikan harus digunakan dengan semestinya untuk kemakmuran rakyat. Direktorat Jenderal Pajak harus mampu menjaga kepercayaan masyarakat dengan mempertahankan dan meningkatkan kinerjanya dalam melayani seluruh masyarakat Indonesia. Seiring dengan perkembangan usaha dan perekonomian Indonesia, peraturan perpajakan yang ada dipacu untuk ikut ambil bagian dalam perkembangan usaha dan perekonomian Indonesia tersebut.Peranan pajak sebagai alat untuk pemerataan kesejahteraan masyarakat sangatdiharapkan bisa segera diwujudkan. Dalam kurang lebih 20 tahun era reformasi ekonomi dan modernisasi perpajakan sejak tahun 2000, banyak hal telah dicapai dalam perekonomiaIndonesia, termasuk di dalamnya reformasi perpajakan Indonesia untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat. 2 Penerimaan pajak merupakan sumber pembiayaan Negara yang dominan baik untuk belanja rutin maupun pembangunan (Suryadi:2006).Dalam meningkatkan penerimaan pajak wajib pajak merupakan salah satu aspek penting dan merupakan tulang punggung 1 Ananda Darmawan merupakan mahasiswa aktif FH unsri semester 5 dan sedang menempuh mata kuliah hokum pajak. 2 https://repository.maranatha.edu/271/1/0957001\_Abstract\_TOC.pdf,dikutip pada tanggal 29 oktober 2019
Tax revenue has been the most substantial source of government income recently. In 2009, about 73 percent of government revenue came from taxes. This forces taxation office to perform some efforts to maximize tax revenue. One of them is to employ self assessment system. In this system, taxpayer's awareness and compliance is important. Factors influencing taxpayer's compliance include taxpayer's perception of tax penalty and taxpayer's awareness. This research aims to examine the effect of perception of tax penalty and tax awareness on taxpayer's compliance in taxation office Pratama Denpasar Timur. Sample is drawn using simple random sampling method, and consists of 100 effective taxpayers as respondents. Data then are analyzed using multiple linear regression technique. The result shows that perception of tax penalty and taxpayer's awareness simultaneously affects taxpayer's compliance with adjusted R-square of 0.498. Partially, the two variables provide significant positive effect on taxpayer's compliance.
ABSTRAK Taxation system in Indonesia that is system a self-assessment where taxpayers is given authority to calculate your own, self-report and pay of tax due that should be paid but with such a system allows the offenses committed by the taxpayer. One occurrence of infringement committed by the taxpayer that is existence tax arrears from taxpayers have no awareness in paying taxes so the result doesn't pay off tax debt. Efforts to deal with tax arrears be required activity that is tax collection by the competent authorities The research is to tax determination quality of the recovery and active tax collection of the recovery of tax arrears. Research type is causative research with quantitative approach. The population in this study is taxpayers registered in the tax office Pratama Wonocolo Surabaya. Type of data used secondary data from documentation collecting techniques. Data analysis method used is classical assumption test dan double regression analysis. The result of the study indicate that tax determination quality have a significant of the recovery of the tax arrears. Active tax collection have a significant of the recovery of tax arrears. Keywords : tax determination quality, active tax collection, and tax arrears. PENDAHULUAN Setiap tahun pemerintah menyiapkan anggaran keuangan yang disebut Anggaran Pendapatan dan Negara (APBN). Menurut Undang-Undang No. 16 Tahun 2003 pasal 3, APBN mempunyai fungsi alokasi yang mengandung arti bahwa anggaran negara harus diarahkan untuk mengurangi pengangguran dan pemborosan sumber daya, serta meningkatkan efisiensi dan efektivitas perekonomian. Dalam unsur pendapatan yang paling utama dan penting adalah pendapatan yang berasal dari sektor perpajakan. Penerimaan pajak menyumbang sekitar 70% dari seluruh penerimaan negara. Pajak memiliki peran yang sangat utama dalam sebuah negara, tanpa pajak kehidupan negara tidak akan bisa berjalan dengan baik (Iqbal, 2015). Sistem pemungutan pajak di Indonesia diubah dari official assesment menjadi self assesment. Sistem self assessment memberikan kewenangan untuk menghitung sendiri, melaporkan sendiri dan membayar sendiri pajak yang terhutang yang seharusnya dibayar. Sistem self assessment tersebut tidak menutup kemungkinan terjadinya pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh Wajib Pajak. Salah satu terjadinya pelanggaran yang dilakukan Wajib Pajak yaitu adanya tunggakan pajak dari Wajib Pajak.
PROSEDUR TINDAKAN PENAGIHAN PAJAK PADA KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA CIAWI
Penagihan pajak merupakan tindakan yang dilakukan oleh Direktur Jendral Pajak, karena wajib pajak tidak mematuhi ketentuan undang-undang khususnya mengenai pembayaran pajak. Tujuan penulisan ini adalah untuk mengetahui bagaimana prosedur penagihan pajak di kantor pelayanan pajak pratama ciawi, dengan surat teguran, surat paksa dan bagaimana kendala yang dihadapinya. Prosedur penagihan pajak dengan surat paksa dapat dilakukan apabila terhadap penanggung pajak telah dilaksanakan penagihan seketika dan sekaligus, atau penanggung pajak tidak memenuhi ketentuan sebagaimana tercantum dalam keputusan persetujuan angsuran atau penundaan pembayaran pajak. UU Penagihan Pajak dengan Surat Paksa bahwa surat paksa tidak dapat ditentang, apabila terdapat pihak-pihak yang beranggapan dirugikan karena tidak sesuai dengan ketentuan –ketentuan Hukum yang berlaku dapat dilakukan perlawanan dengan mengajukan gugatan yang ditunjukkan kepada Pengadilan pajak. Hasil evaluasi dalam penulisan ini menunjukan bahwa prosedur penagihan pajak di kantor pelayanan pajak pratama ciawi masih terjadi hambatan meskipun prosedurnya sudah sesuai dengan Peraturan. Hambatan yang masih sering terjadi yaitu adanya wajib pajak yang pindah alamat, wajib pajak yang tidak bayar pajak atau wajib pajak yang mengajukan keberatan/peninjauan. Selain itu masih ada saja wajib pajak yang tidak membayar pajak terutangnya setelah diterbitkan surat teguran yang akhirnya diterbitkan surat paksa. Hambatan-hambatan tersebut dapat menyulitkan petugas dalam melaksanakan tugasnya. Sebaiknya Direktorat Jendral Pajak mendata ulang kembali data wajib pajak dan mensosialisasikan lebih lanjut akan pentingnya pajak, mengingat kurangnya kesadaran wajib pajak atas pembayaran hutang pajaknya. Keyword : Prosedur Penagihan Pajak, Wajib Pajak
PELAKSANAAN PENAGIHAN PAJAK DENGAN SURAT PAKSA
Penagihan pajak dilakukan oleh Kantor Pelayanan Pajak karena masih terdapat wajib pajak yang tidak melaksanakan kewajiban perpajakannya. Tetapi didalam pelaksanaan penagihan pajak masih terdapat kendalakendala sehingga jumlah tunggakan tidak dapat terlunasi sepenuhnya. Oleh karena itu peneliti melakukan penelitian mengenai pelaksanaan penagihan pajak khususnya dengan menggunakan Surat Paksa.
Tax revenues are an important financing source that underlies the government to continue tax broadening base policy as set out in the Draft State Budget 2014. One of the policy is GR Number 46 Year 2013 which is set to improve voluntary compliance of small taxpayers who have gross income not more than Rp 4,8 billion/year. This research aims to determine wheter the perception of GR Number 46 Year 2013 affect voluntary compliance of small taxpayers in Surabaya Rungkut Small Tax Office. The approach used is quantitative by using one independent variable, perception of GR Number 46 Year 2013, and one dependent variable, voluntary compliance. The primary data used in this research and was obtained from questionnaires to taxpayers of GR Number 46 Year 2013 in Surabaya Rungkut Small Tax Office. The method used to test the hypothesis is a simple linier regression analysis. The result showed that the perception of GR Number 46 Year 2013 have positive effect on voluntary compliance of taxpayers who have certain gross income in Surabaya Rungkut Small Tax Office.