Partai Politik dan Problem Keadilan bagi Mazhab Minoritas di Indonesia (Sebuah Kajian Awal) (original) (raw)

Partai politik memiliki beberapa fungsi, dan lazimnya berhubungan erat dengan kegiatan pemilihan umum. Dinamika selanjutnya memperlihatkan bahwa partai politik juga memiliki fungsi yang berkaitan dengan upaya memperjuangkan hak-hak kelompok minoritas. Bahkan, secara teoretis dan praktik, partai politik ini telah menjadi salah satu sarana kelembagaan yang dapat dimanfaatkan atau dibentuk oleh kelompok-kelompok minoritas untuk melindungi hak-hak mereka sebagai warga negara. Bagaimanakah dengan praktik di Indonesia? Permasalahan perlindungan kaum minoritas masih menjadi problem yang belum terselesaikan secara tuntas, misalnya saja untuk kasus diskriminasi yang dialami oleh para penganut mazhab Syiah di Indonesia. Namun demikian, permasalahan ini tampaknya belum menjadi perhatian yang serius dari partai-partai politik peserta pemilihan umum di Indonesia. Padahal, isu diskriminasi terhadap kaum minoritas ialah salah satu problem yang jika tidak bisa diselesaikan, potensial untuk meruntuhkan bangunan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Hal ini mengingat Negara Indonesia dibangun di atas kondisi masyarakat Indonesia yang plural, baik dari sisi suku, agama, bahkan mazhab (aliran dalam agama). Sebenarnya “Para Pendiri Negara (The Founding Fathers and Mothers)” sejak awal telah menaruh perhatian yang serius terhadap kondisi masyarakat Indonesia yang plural tersebut, sehingga merekapun akhirnya juga memilih Pancasila sebagai dasar negara yang mereka anggap mampu untuk “mempersatukan” seluruh masyarakat yang beragam latar belakangnya. Paper ini akan berfokus pada pembahasan mengkaji potensi beberapa partai politik peserta pemilihan umum tahun 2014 dalam menjalankan fungsinya sebagai agen perlindungan kaum minoritas di Indonesia. Hal tersebut tentunya dapat dijadikan pula sebagai semacam “indikator awal” untuk menilai sejauh mana partai politik mengupayakan nilai-nilai keadilan yang terkandung di dalam Pancasila. Kajian akan didasarkan pada data yang bersumber dari dokumen yang diterbitkan oleh beberapa partai politik dan data wawancara yang berasal dari narasumber yang relevan. Political parties have some functions, and often closely related to elections activities. The dynamic subsequents show that, political parties also have related functions to the efforts to fight for the rights of minorities groups. Even, theoretically and practices, these political parties have become one of the institutional means by which can be used or formed by minorities groups to protect their rights as citizens. How does with the practices in Indonesia? Minorities protection problems remain unresolved completely, such as to the case of discrimination that is experienced by the adherents of Shia sect in Indonesia. However, this problem does not seem to be concern seriously by the political parties that participating in the general election in Indonesia. In fact, the issue of discrimination against minorities is one of the problems, which if could not be solved, potential for demolishing the structure of the unitary state of the Republic of Indonesia. Considering Indonesia as a state built over the condition of a plural society of Indonesia, either from tribe, religion, even sect (religious beliefs in the religion). Actually, “The Founding Fathers and Mothers” since early have put a concern that seriously about the plural condition of the Indonesian people, so that they also finally selected Pancasila as the basis of the state of which they considered will be able to “unite” all of the people of diverse backgrounds. This paper will focus on discussion of examining the potential of some political parties as 2014 electoral participants in carrying out its function as an agent for the protection of minorities in Indonesia. It is certainly as a kind of “early indicators” to assess how far the political party efforts to seek for justice values that contained in Pancasila. The study would be based on the data taken from document issued by some political parties and the interview data derived from the relevant resources.