ANALISIS PENGARUH KEBIJAKAN DESENTRALISASI DAN OTONOMI DAERAH, PELAYANAN PUBLIK DAN REFORMASI BIROKRASI TERHADAP PENCIPTAAN IKLIM INVESTASI YANG KONDUSIF DI KABUPATEN BEKASI (original) (raw)
Related papers
PENGARUH SUKU BUNGA INVESTASI TERHADAP PERTUMBUHAN EKONOMI
Latifah Evi Nuraini, 2022
This research studies how interest rates influence investment and economic growth. Investment is important in order to revive the economy in a region or country. Investment will increase public spending which will produce far-reaching effects. The influence of interest rates on investment both uses a simple approach and a more general approach.
Bureaucratic reform is essentially an attempt to reform and fundamental changes to the system of governance in order to reach the goal of bureaucratic reform to accelerate achievement of good governance and efforts to improve support for local government in increasing performance. Bureaucracy reform program runs which is principally consisted of institusional reform, human resources reform and management information technology support in the licensing process. Institutional reform is by estabilishing a new agency that handles the licensing process in the past, licensing process has to go through the different agencies and with the reform of the bureaucracy in the licensing process united in one body that is unified, improve human resources through training and increase the transparency of information through the management information technology support. Bureaucratic reform in investment licensing in the area is already under way in an effort to improve the service to the community, so good governance is not just a dream and soon will become a reality.
REFORMASI BIROKRASI DI ERA OTONOMI DAERAH Oleh : SRI SUTJIATMI
ABSTRAK Otonomi Daerah yang dijalankan pemerintah, mau tidak mau membawa konsekuensi perlunya pembaharuan dalam memberikan pelayanan public dalam wujud reformasi birokrasi. Reformasi kultur dan struktur dalam tubuh birokrasi merupakan strategi mendasar untuk memberikan keyakinan dan kepercayaan public terhadap kredibilitas pemerintah. Reformasi birokrasi mencakup aktivitas perubahan nilai dengan pendekatan yang komprehensif , yakni : Retrospeksi, Reorientasi, Reposisi dan Reorganisasi. Untuk menjalankan reformasi birokrasi tersebut, factor penentu keberhasilannya adalah adanya komitmen bersama, kesepahaman, kemauan diri sendiri dan konsistensi. Otonomi Daerah yang dicanangkan pemerintah, dengan dikeluarkannya UU. No 32 Tahun 2004, membawa konsekuensi adanya perubahan di segala bidang, khususnya dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Otonomi Daerah ini dilaksanakan dengan melihat adanya keragaman yang terjadi di masyarakat dan didorong oleh adanya tuntutan partisipasi dan keterbukaan yang diakibatkan globalisasi dunia. Di era global sebuah organisasi pemerintah dituntut untuk dapat mengakomodir semua kebutuhan dan menyesuaikan dengan kondisi internasional. Birokrasi pemerintah sebagai mesin resmi yang mempunyai fungsi pelayanan, pada saat ini menjadi pusat perhatian semua kalangan, tidak terkecuali di daerah. Sebagaimana kita ketahui bersama, pemerintah daerah merupakan ujung tombak bagi berhasilnya otonomi daerah ini. Kedudukan pemerintah daerah yang sangat strategis ini membutuhkan birokrasi yang berkualitas. Berbagai keluhan yang dilontarkan masyarakat berkaitan dengan pelayanan birokrasi antara lain, berbelit-belit, lamban, mahal, tidak transparan sering kita dengar di masyarakat. Keluhan yang demikian dapat kita maklumi,
Jurnal Akuntansi
This study aims to know the effect of local government’s characteristics, which are the local government’s administrative age, the size of its investments, the number of SKPDs (working units), the educational background of the head of the local government and intergovernmental revenues, on the compliance of local government investment disclosures and compare the compliance of local government investments disclosures between local governments in Java and Sumatera. The sampling method used is purposive sampling. The study sample consists of 102 district/city governments that report the Local Government Financial Statements for Fiscal Year 2013 and have been audited by the Indonesia’s Supreme Audit Board in 2014. This study uses multiple regression analysis and t-test procedure and also does the classical assumptions test including normality, autocorrelation, heteroscedasticity, and multicollinearity test using Statistical Package for the Social Sciences (SPSS). The results show that t...
PENGEMBANGAN KAWASAN INDUSTRI KENDAL (KIK) GUNA MENINGKATKAN INVESTASI DAERAH
Dalam pembangunan kawasan industri Kendal, jaminan atas kejelasan pengembangan kapan akan dilaksanakan menjadi hal yang penting diperhatikan. Rencana peletakan batu pertama yang dilakukan oleh presiden Susilo Bambang Yudhoyono di lokasi kawasan industri Kendal yang ditunda sampai dua kali membuat proyek ini menimbulkan persepsi negatif di kalangan para calon investor. peletakan batu pertama yang sedianya akan dilakasanakan pada Mei 2014 ditunda menjadi Juli 2014, akan tetapi pada bulan Juli dengan adanya pemilu legislatif dan pemilu presiden membuat peletakan batu pertama kembali tertunda dan belum jelas kapan akan di resmikan. Pemerintah Kabupaten Kendal pernah melakukan pembangunan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) yang mulai diperkenalkan pada tahun 2006. Lokasi pembangunan KEK merupakan tempat yang dibangun menjadi kawasan industri Kendal, akan tetapi pada proses pembangunan KEK tidak dilanjutkan kembali karena minimnya anggaran dan Pemerintah Kabupaten Kendal tidak mampu mendatangkan investor dari luar Jawa Tengah, investor tidak bisa hanya ditawari tenaga kerja yang murah dan kemudahan perizinan apabila lokasi KEK tidak dibangun secara serius). Dengan melihat hal demikian, maka perlu adanya pembuatan sebuah strategi khusus oleh pemerintah dalam pengembangan kawasan industri Kendal dengan cara membuat iklim investasi yang menarik sehingga menjadi daya tarik sendiri bagi para investor agar mau berinvestasi di kawasan industri Kendal.