KEHIDUPAN POLITIK PADA MASA ORDE BARU (original) (raw)

KEHIDUPAN POLITIK PADA MASA ORDE BARU 1966-1998

KELOMPOK 1 KELAS XII MIA 5, 2023

Orde Baru lahir dari diterbitkannya Surat Perintah Sebelas Maret (Supersemar) pada tahun 1966, yang kemudian menjadi dasar legalitasnya. Orde Baru bertujuan meletakkan kembali tatanan seluruh kehidupan rakyat, bangsa, dan negara pada kemurnian pelaksanaan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

POLITIK AGRARIA MASA ORDE BARU

Dosen Pengampu: Dr. Hamdan Tri Atmaja, M.Pd. Drs. Ibnu Sodiq, M.hum. Oleh: Bagas Yusuf Kausan NIM 3111414034 JURUSAN SEJARAH FAKULTAS ILMU SOSIAL UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG 2017 A. Pendahuluan Ada sebuah pepatah yang menyatakan semacam ini, "Sak dumuk bathuk, sak nyari bumi" yang jika dikonversi ke dalam bahasa Indonesia, akan berbunyi "Walau demi sejengkal tanah, nyawa bisa menjadi taruhannya". Kiranya, perkataan semacam ini banyak benarnya. Tanah sebagai panggung sejarah-tempat dimana manusia lahir, tumbuh, berkembang, dan mati, tentu merupakan hal yang sangat melekat dengan entitas manusia itu sendiri. Hampir segala tindak-laku dan pemenuhan kebutuhan dasar manusia, berasal-muasal dari tanah. Menjadi wajar ketika dalam banyak contoh kasus dan persoalan, manusia rela mempertaruhkan nyawa untuk sepetak tanah tempat tinggalnya. Hal tersebut belum termasuk dengan pertaruhan nyawa demi akses terhadap air, sumber daya alam, dan apa-apa saja yang tumbuh diatas tanah sebagai pembentuk diskurs tentang 'Agraria' secara keseluruhan. Namun meski tanah secara jelas sangat berkaitan dengan diri manusia disatu sisi, dan agraria sebagai elemen yang dekat dengan hajat hidup orang banyak disisi lainya, persoalan mengenai agraria sangat tergantung dengan cara pikir dan pola kebijakan yang diambil oleh pemerintahan setempat. Dalam satu lintasan sejarah tertentu, bangsa Indonesia secara khusus pernah merasakan sebuah keberpihakan pemerintah terhadap rakyatnya melalui usaha untuk menjadikan 'Agraria' sebagai titik pijak menuju keadilan sosial yang telah dicita-citakan bersama. Akan tetapi dalam lintasan sejarah tertentu pula, bangsa Indonesia pernah mengami suatu fase ketika 'Agraria' menjadi faktor terjadinya konflik dan kemiskinan struktural yang dirasakan masyarakat. Ketika Presiden Soekarno memegang tampuk kekuasaan, bangsa Indonesia pernah merumuskan sebuah produk kebijakan agraria yang berpihak secara jelas terhadap rakyat. Kebijakan tersebut lahir dalam bentuk Undang-Undang Pokok Pembaharuan Agraria (UUPA) tahun 1960. Hanya saja, sebelum produk hukum tersebut dilaksanakan secara optimal, huru-hara politik tahun 1965 telah mengubur dalam-dalam kebijakan agraria tersebut. Manakala tampuk kekuasaan berpindah ke tangan Presiden Soeharto, produk kebijakan agraria tersebut-meski tidak dihapus-seolah masuk peti dan sama sekali tidak menjadi rujukan dalam tiap-tiap pengambilan keputusan politik terkait masalah agraria. Berangkat dari sana, makalah ini mula-mula hendak dibuat. Secara khusus, makalah ini akan mencoba menelisik kebijakan politik agraria pasca rezim pemerintahan Soekarno, atau ketika rezim Orde Baru berkuasa selama lebih dari tiga puluh tahun lamanya. Kemudian akan dicari pula dampak-dampak apa saja yang turut menyertai pilihan politik agraria yang diyakini Pemerintahan Orde Baru.

DINAMIKA POLITIK REZIM ORDE BARU DI INDONESIA

Artikel ini berisi pembahasan mengenai rezim Orde Baru pada tahun 1990-1996 Orde Baru selama 32 tahun disebabkan karena kakuatan politik yang didapatkan dari proses konsolidasi politik mulai rezim ini muncul. Orde Baru memperoleh kejayaannya sejak era 1970-an, ditandai dengan penyelesaian Peristiwa Malari pada tahun 1974 oleh kekuatan militer dan jaringan politik Suharto lainnya. Memasuki era 1990-an, proses konsolidasi yang telah mapan sebelumnya menjadi berantakan dan berujung pada transisi rezim Orde Baru pada tahun 1998. Oleh karena itu, dinamika politik yang terjadi pada era pratransisi menjadi permasalahan utama untuk melakukan kajian ini. Penelitia skripsi ini menggungakan metode sejarah melalui empat tahapan meliputi heuristik, kritik sumber, interpretasi dan historiografi. Kajian skripsi yang berbasis kebijakan politik nasional yang terkandung dalam strategi politik Orde Baru telah banyak diteliti di dalam teks buku, artikel dan surat kabar, oleh karenanya penelitian dalam skripsi ini lebih memakai studi pustaka. Perkembangan politik era pratransisi ditandai dengan gerakan prodemokrasi dan hak asasi manusia yang ternyata menuntut rezim Orde Baru untuk melakukan inovasi dalam strategi politiknya. Sistem otoriter dan tindakan represif rezim Orde Baru, ternyata malah membuat soliditas gerakan oposisi makin mapan. Bahkan, stigma komunis yang menjadi struktur ide Orde Baru paling ampuh, telah terdistorsi melawan arus demokrasi dan hak asasi manusia. Akhirnya, hampir semua strategi politik Orde Baru malah membuat gerakan oposisi makin kuat dengan adanya musuh bersama yang harus ditumbangkan.

KEHIDUPAN EKONOMI PADA MASA ORDE BARU

KELOMPOK 3 KELAS XII IIK, 2023

Pertumbuhan ekonomi suatu bangsa atau negara dapat terlihat dengan pertumbuhan dan pendapatan negara tersebut. Meskipun bukan merupakan satusatunya ukuran unutk menilai pertumbuhan ekonomi Output suatu bangsa. Pendapatan bukan hanya berguna unutk menilai perkembangan ekonomi suatu negara dari waktu ke waktu. Tetapi juga membandingkan dengan negara lain. Disamping itu, dari pendapatan nasional selanjutnya pula diperoleh pertumbuhan ekonomi dan pendapatan negara.

DINAMIKA SISTEM POLITIK OTORITARIANISME ORDE BARU

Jurnal Adhikari, 2022

Beragam studi yang pernah dilakukan mengenai Orde Baru, pada umumnya melahirkan beberapa label tentang politik Indonesia. Beberapa label tersebut mencakup antara lain; "state-qua-state" yang dipopulerkan Benedict Anderson, "bureaucratic poliity" oleh Karl D. Jackson, "bureaucratic pluralism" oleh Donald Emmerson, "bureaucratic authoritarianism" oleh Dwight King, dan "limited pluralism"-nya William Liddle (Maclntyre 1990). Meskipun terdapat perbedaan pendapat antar mereka dalam menggambarkan politik Orde Baru, namun umumnya mereka sependapat bahwa aparat negara mendominasi arena politik dan mengontrol masyarakat. Kajian ini ingin menelaah bagaimana dinamika sistem politik otoritarianisme yang telah dipraktikkan Orde Baru. Selain itu, kajian ini juga ingin menjawab pertanyaan penting mengapa pemerintahan Soeharto memilih jalan otoritarianisme sebagai sistem politiknya?. Kajian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Studi kasus yang diangkat adalah format sistem politik otoritarianisme Orde Baru. Analisis data dilakukan dengan pendekatan analisis deskriptif. Adapun teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi pustaka dan dokumentasi teks-teks yang berkaitan dengan objek penelitian. Dari hasil kajian ditemukan beberapa hal. Pertama, kekuasaan politik Orde Baru yang yang bercorak otoriter setidaknya berakar dari lima sumber utama, yaitu; represi; kekuasaan material yang terkonsentrasi; wacana politik partikularistik; subordinasi bisnis terhadap negara; dan pengendalian birokrasi sipil dan militer. Kedua, dari aspek stabilitas, Indonesia di bawah Orde Baru dapat dikatakan stabil karena gejolak politik, ekonomi, dan sosial tidak terjadi, atau setidaknya jarang terjadi sepanjang pemerintahan Orde Baru. Dengan demikian, stabilitas Indonesia di bawah Soeharto dapat dikategorikan ke dalam Sistem Otoritarianisme Terbuka. Ketiga, jalan otoritarianisme sengaja dipilih Soeharto dengan tujuan untuk mempermudah agenda-agenda pembangunan ekonomi. Dalam konteks ini, diperlukan stabilitas politik yang terkendali melalui format sentralisme politik untuk mempermudah alat kontrol bagi penyelenggaraan kekuasaan.

KOMUNIKASI POLITIK DI ERA MEDIA BARU

Khoirrun Nisa, 2021

Abstrak, media berbasis internet seperti new media serta media sosial yang dilahirkan di era teknologi komunikasi ini, menjadikan media tidak mungkin diabaikan dalam kegiatan dan juga praktik politik. Dalam hal tersebut berlaku juga pada proses komuniasi politik yang tidak dapat dilepaskan oleh media. Media dan kegiatan politik saling terkait juga membutuhkan satu sama lain. Media sosial mampu memengaruhi masyarakat secara khusus, hal tersebut mampu digunakan dalam kegiatan politik salah satunya adalah kampanye. Kampanye secara umum yaitu penyampaian pesan-pesan yang dilakukan pengirim terhadap khalayak. Seiring dengan perkembangan zaman, banyak masyarakat Indonesia yang menggunakan media sosial seperti twitter, instagram, facebook, youtube serta blog. Dengan menggunakan platform-platform tersebut, para pelaku politik dapat menyampaikan pesan dan programnya dalam kegiatan kampanyenya.