Analisis Dampak Sosial-Ekonomi Akibat Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) Dalam Menghadapi Pandemi COVID-19 DI Provinsi Dki Jakarta (original) (raw)
Related papers
Jurnal Akrab Juara, 2021
This study aims to determine the economic impact of the Large-Scale Social Restriction (PSBB) policy and the Enforcement of Community Activity Restrictions (PPKM) in the midst of efforts to reduce the rate of the Covid-19 pandemic spreading in the community. The Policy for the Implementation of Restrictions on Community Activities (PPKM) is expected to be able to suppress the spread of the COVID-19 virus which is increasingly concerning. For this reason, it is hoped that all parties and elements of society can work well together so that this policy can run optimally so that the recovery of various aspects, including the economic aspect, will soon be realized. This PPKM certainly has advantages and disadvantages which will be discussed in a SWOT analysis to provide an overview of the success of the policies taken by the government.
Jurnal Mediasosian : Jurnal Ilmu Sosial dan Administrasi Negara
Covid-19 pertama kali di Indonesia muncul pada awal tahun 2020, virus tersebut menyebar dengan sangat cepat sehingga banyak membawa dampak bagi perekonomian termasuk sendi keuangan negara dalam hal ini pendapatan pengusaha restoran di Kota Padang. Hal ini memaksa pemerintah melakukan pengeluaran akan kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) yang mengakibatkan pengusaha restoran mengalami penurunan pendapatan karena menurunnya jumlah pengunjung hingga terdapat restoran yang gulung tikar. Penelitian ini dilaksanakan dengan tujuan untuk mengetahui dampak dari kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) selama pandemi covid-19 terhadap penerimaan pajak daerah. Metode pada penelitian ini dilakukan dengan pendekatan kuasi kualitatif melalui penggunaan metode deskriptif. Berdasarkan hasil penelitian didapatkan hasil bahwa masih banyaknya wajib pajak yang menghindar dan menunda dalam membayar pajak restoran akibat adanya pandemi covid-19 dan juga banyaknya restoran yang belum...
Jurnal Pemerintahan Dan Keamanan Publik (JP dan KP)
This research aims to explain the large scale social restriction (PSBB) on informal workers in DKI Jakarta province, and to formulate what efforts should be made to mitigate the negative impact of the PSBB. The collection of data in this study uses literary study methods whereby data retrieval is taken from existing media, such as online media and social media. Some of the things that have become the impact of the implementation of social restriction on large scale (PSBB) for informal workers in DKI Jakarta province is the number of workers who are in the paint to reduce the company spending, the buying power in the community is reduced so that the economic Theravada, and for workers who get money from working daily. From the conclusion of the results of this analysis is the government of DKI Jakarta play an important role in the service to the community in fulfilling the life of the community. Key words: Impact evaluation, large-scale social restrictions, Informal sector
Jurnal Kajian Ilmiah
To overcome the COVID-19 outbreak, the government did not carry out the lockdown policy (regional quarantine policy) but implemented the Large-Scale Social Restrictions (PSBB) policy. Starting from the capital city of Jakarta, this policy was followed by other regions. Bekasi City as a buffer zone of Jakarta immediately implemented the PSBB policy since this area is close to Jakarta and is feared to be affected by the Jakarta region which is a red zone with almost half of Indonesian COVID-19 cases are in the Jakarta area. Many people do not agree with the PSBB, but in order to keep the economic growth as well as to overcome the outbreak, the government does not adopt a regional quarantine policy. To determine the effectiveness of PSBB in the city of Bekasi, this study tried to use the Susceptible-Infected-Recovered (SIR) model to measure the spread rate of COVID-19. The results showed a decrease in the number of infected cases with beta and gamma were 0.071 and 0.05, respectively,...
2021
Pemerintah memberlakukan kebijakkan PSBB (Pembatasan Sosial Berskala Besar) sebagai salah satu upaya mengatasi pandemi COVID-19 akibat penyebaran virus Sars-Cov-2 yang berasal dari Wuhan, China Desember tahun 2019 sesuai dengan peraturan WHO. Hal ini dikarenakan hingga saat ini belum ditemukan vaksin untuk mencegah penularannya. Akibat dari kebijakkan tersebut, media komunikasi darling menjadi sangat penting untuk bersosialisasi dengan kerabat maupun teman, menyebabkan penurunan aktifitas fisik. Berdasarkan data darling survei yang dilakukan pada 40 orang mahasiswa Jurusan Fisioterapi, Fakultas Ilmu Kesehatan, UPN Veteran Jakarta, 40 % responden menyatakan waktu berkomunikasi bertambah dari sebelum masa pandemi, 35 % responden menyatakan tidak berubah dan sisanya 25% menyatakan kurang. Sedangkan durasi komunikasi yang paling banyak dihabiskan oleh responden untuk bersosialisasi dengan media komunikasi darling dengan menggunakan aplikasi ZOOM dan Video Call adalah selama 1-30 menit...
Analisa SWOT PSBB Transisi Jakarta, 2020
Penanganan wabah COVID-19 di Provinsi DKI Jakarta memasuki fase baru. Seiring didengungkannya New Normal oleh pemerintah pusat, daerah-daerah mulai bersiap memasuki masa-masa transisi. Jakarta memulai terlebih dahulu dengan mendengungkan fase lanjutan bernama Pembatasan Sosial Berskala Besar Trasnsisi atau PSBB Transisi. Fase ini dimulai pada awal-awal bulan Juni 2020 bersamaan dengan dikeluarkannya kebijakan kelonggaran yang diberikan oleh pemerintah pusat. Kesiapan Jakarta dalam memasuki fase baru ini sesungguhnya dapat dilihat secara sekilas dalam progress penanganannya selama ini yang selalu satu langkah lebih maju dibanding pemerintah pusat. Baik dari dukungan peraturan sebagai payung hukum maupun penyediaan sarana dan prasana pencegahan serta pelayanan, Jakarta dinilai lebih siap dibanding dengan daerah lain. Posisinya sebagai daerah Ibu Kota menjadi barometer dalam penerapan masa transisi ini. Meski sempat menjadi pusat endemi, nyatanya Pemrpov telah berhasil melakukan minimalisasi sebaran kasus baru. Maka dari itu perlu kajian lebih lanjut dalam penerapan masa PSBB Transisi ini. Tulisan ini akan menganalisa potensi serta prediksi kebijakan yang berlangsung berkenaan dengan penerapan PSBB masa transisi, dengan menggunakan Metode SWOT sebagai instument analisa. Harapannya tulisan ini dapat memberikan gambaran tentang potensi apa saja yang akan terjadi selama masa peralihan ini serta dapat menjadi pertimbangan untuk studi kajian dimasa yang akan datang.
Decision: Jurnal Administrasi Publik, 2020
Artikel ini membahas upaya pemerintah untuk mengatasi COVID-19 yang telah menyebar ke semua provinsi. Pemerintah pusat telah menetapkan COVID-19 sebagai bencana non-alami sehingga upaya penanggulangannya dikoordinasikan langsung oleh pemerintah pusat. PSBB dipilih oleh pemerintah sebagai upaya untuk mengatasi COVID-19 dan dilaksanakan di beberapa daerah yang memiliki kasus infeksi COVID-19 yang tinggi. Berdasarkan uraian di atas, tujuan artikel ini adalah untuk mengetahui bagaimana kebijakan PSBB diimplementasikan sebagai upaya untuk mengatasi COVID-19. Pendekatan kualitatif dengan metode analisis deskriptif digunakan sebagai metode penelitian. Hasil analisis menggunakan tiga indikator yaitu substansi kebijakan, para pelaksana dan kelompok sasaran menunjukan bahwa PSBB memiliki substansi kebijakan yang jelas dan telah dilaksanakan oleh para pelaksana dengan baik, tetapi masalahnya yaitu masyarakat sebagai kelompok sasaran tidak sepenuhnya mematuhi kebijakan PSBB yang disebabkan oleh...
Efektivitas Pada Kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar PSBB sesuai dengan UUD RI 1945
Efektivitas Pada Kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) sesuai dengan Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945, 2022
Kasus Covid-19 yang menjadi pandemi global, jelas menimbulkan kekhawatiran dari berbagai kalangan terutama masyarakat. Oleh karena itu, pemerintah meneluarkan berbagai kebijakan sebagai upaya pemberantasan kasus Covid-19. Pembatasan Sosial Berskala Besar atau yang sering disebut dengan PSBB merupakan kebijakan yang diturunkan oleh pemerintah khususnya Kementerian Kesehatan Republik Indonesia (Kemenkes RI) dalam rangka melakukan percepatan penanganan kasus pandemic Covid-19 yang sedang marak-maraknya di Indonesia. Namun, dalam pengimplementasiannya kebijakan PSBB ini dinilai kurang efektif sehingga tidak dapat menurunkan angka penyebaran kasus Covid-19 secara signifikan. Kebijakan ini juga dinilai menyinggung UUD RI Tahun 1945 karena dinilai tidak dapat memenuhi hak seluruh elemen masyarakatnya terutama justru menghancurkan ekonomi masyarakat menengah kebawah. Untuk mencegah semakin buruknya keadaan di Indonesia yang disebabkan oleh pandemic Covid-19, upaya yang dapat dilakukan agar kebijakan PSBB yang diberikan selama masa pandemic dapat berjalan dengan efektif sesuai dengan UUD RI Tahun 1945 ialah adanya keterbukaan informasi public secara nyata terkait peta persebaran pasien Covid-19. Keterbukaan informasi mengenai Covid-19 adalah sebuah keharusan dan mengacu pada UU Nomor 14 Tahun 2008 terkait penanganan virus corona. Selain itu, sudah menjadi kewajiban Negara untuk menjamin hak atas hidup masyarakatnya dan tidak terkurangi suatu apapun harkat martabat masyarakatnya. Tidak hanya pemerintah, namun diperlukan juga peran public dalam hal saling menjaga, mengingatkan dan membatu satu sama lain dalam rangka pencegahan Covid-19.
2021
Jakarta as one of the provinces in Indonesia which is considered to have a case of Covid 19 is high. The high number of new cases that occurred in Jakarta leads to Jakarta as the area is top (epicenter) in the spread of Covid 19 in Indonesia. Through the Regulation of the Governor of DKI Jakarat No 33 2020 as the basis for the first time Jakarta impose Restrictions on Large-Scale Social (PSBB), which started on April 10, 2020. The application of the PSBB get a response from all parties, both from the public and other stakeholders. The purpose of this research is to analyze the stakeholders and classify stakeholders based on power and interest to the policy PSBB. The research method used is descriptive research kualitatiif with a source of secondary data refers to information that is gathered from sources that already exist. Based on the results of research that the collaboration of stakeholders (stakeholders) such as the local government of DKI Jakarta, academics, employers, the pub...