Model Komunikasi Organisasi Perangkat Daerah Provinsi Sulawesi Barat Dalam Perencanaan Program Penanggulangan Kemiskinan Marasa (original) (raw)
Related papers
Jurnal Kajian Komunikasi
Wacana desentralisasi pembangunan berkembang seiring dengan hadirnya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Otonomi Daerah. Fenomena desentralisasi pembangunan yang diwujudkan dengan kebijakan pemekaran wilayah, saat ini masih menyisahkan berbagai macam persoalan. Kemiskinan menjadi persoalan fundamental yang banyak dihadapi oleh beberapa Daerah Otonomi Baru. Sebagai upaya untuk menanggulangi persoalan kemiskinan, Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Barat merencanakan program strategis yang diberi nama Program Marasa. Perencanaan Program Marasa melibatkan koordinasi lintas sektor, sehingga berdampak pada adanya persoalan ego sektoral antarinstansi dalam upaya komunikasi yang terjadi di antara unsur Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Tujuan penelitian ini adalah untuk menggambarkan sosiogram atau struktur jaringan komunikasi OPD Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat dalam merencanakan Program Marasa. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kuantitatif dengan pend...
Pola Komunikasi Organisasi Program Kawasan Mandiri Pangan di Kabupaten Bangka Tengah
Jurnal Penyuluhan
Program Kawasan Mandiri Pangan (KMP) merupakan program bantuan pemerintah dibidang pangan/pertanian berupa pemberian modal usaha produktif (on-farm, off-farm dan non-farm). Penelitian bertujuan mendeskripsikan pola komunikasi program Kawasan Mandiri Pangan.Penelitian menggunakan paradigma konstruktivis dengan pendekatan kualitatif dan rancangan penelitian studi kasus dengan jumlah informan 23 orang. Analisis data menggunakan aplikasi Nvivo 12 dan dibantu secara manual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pola komunikasi organisasi program Kawasan Mandiri Pangan di Kabupaten Bangka Tengah ada 2 jenis pola komunikasi. Pola komunikasi chain pattern terjadi pada tahap persiapan, penumbuhan, pengembangan dan kemandirian program KMP. Arah komunikasi organisasi dari atas ke bawah. Pesan yang disampaikan mengenai teknis-teknis pelaksanaan dan aturan program KMP. Frekuensi komunikasi 4 kali dalam 1 bulan. Pola komunikasi star pattern terjadi pada tahap exit strategi keberlanjutan program KMP....
Dampak Kebijakan Program Gerbangsadu Mandara Provinsi Bali Terhadap Penanggulangan Kemiskinan
2018
Poverty is conditions of deprivation to fulfillment basic human needs i.e. needs of clothing, foods, and shelter, needs of healthy life and needs of education for children. To fulfill their needs, poor people is helpless not just because they didn’t have an asset as a source of income, but also situation of socio-economics, cultural, and politics that can’t give them a chance to escape from an endless poverty condition. As an effort to save and recover the condition of the poor, Provincial Government of Bali has formulated a strategy to countermeasures the poverty and that strategy called Gerbang Sadu Mandara (GSM) Program. The aim of this research is to know the impact of this Gerbang Sadu Mandara program to poverty with qualitative methods. Populations of this research is the village who recipient of this program in Gianyar District and the distribution of GSM spanned from 2012 to 2015 numbered 14 village by using a sampling technique of purposive quota sampling. The basis of this...
Sprektrum Perencanaan Pembangunan dalam Pengentasan Kemiskinan oleh Pemerintah Desa
Jurnal Sosiologi Andalas
This research aims to find out the poverty alleviation conducted by the village government through the implementation of development planning in Ngroto Village. The village government has an obligation to carry out its duties in carrying out village development which is then listed in the Village Medium Term Development Planning (RPJM Desa). Ngroto Village, Pujon Subdistrict, Malang Regency is one of the villages that has problems at a high poverty level, namely in 2011 reached 477 Family Cards (KK) based on BPS Malang Regency. However, currently poverty has been successfully eradicated by the village government as evidenced by the number of poor people who are only 27 families. This research was compiled using qualitative research method with intrinsic case study approach. The results of this study show that the efforts of the Ngroto Village Government in improving the accessibility and capabilities of the community are the main factors so that poverty alleviation can be successful...
Telaah Pola Perilaku Komunikasi Organisasi Pedesaan
Wade Publisher, 2019
Dilarang memperbanyak atau memindahkan sebagian atau seluruh isi buku ini dalam bentuk apapun, baik secara elektronis maupun mekanis, termasuk memfotocopy, merekam atau dengan sistem penyimpanan lainnya, tanpa seizin tertulis dari Penerbit.
Jurnal Komunikasi Pembangunan
Kemiskinan adalah masalah bagi sebagian orang di Provinsi Nusa Tenggara Timur, terutama di Kabupaten Timor Tengah Utara (TTU). Untuk mengatasi masalah ini, masyarakat pedesaan di Kabupaten TTU memiliki tradisi yang sejalan dengan konsep energi sosial-budaya kreatif yaitu tradisi "tok tabua" (duduk bersama) dan "meup tabua" (bekerja bersama), yang memprioritaskan tindakan partisipatif dalam aktivitas atau kegiatan apa pun. Penelitian ini menjelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi energi sosial-budaya kreatif masyarakat pedesaan di Kabupaten TTU dalam mengatasi kemiskinan. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif. Sebanyak 90 responden dipilih secara cluster sampling dari Desa Tamkesi, Desa Ainiut dan Desa Noeltoko. Data yang dikumpulkan meliputi data primer dan sekunder. Data dianalisis menggunakan uji Partial Least Square (PLS). Hasil penelitian menunjukkan bahwa energi sosial budaya kreatif dikondisikan oleh karakteristik masyarakat, peran tokoh masyarakat...
Jurnal KMP (Jurnal Komunikasi Pembangunan), 2011
Rural Agribusiness Development Program (PUAP) is a program that focuses in reducing poverty and also creating a huge work field in rural area by providing venture capital to support on farm and off farm activities. Farmers' association group (gapoktan) as an implementer of PUAP has a pivotal function to distribute incentives, venture capital, and also as the managers of all the programs given. From that perspective gapoktan holds an important role for the success of this program. Communication process among group members in gapoktan and interpersonal communication between agents of change and the gapoktan needed to be inquired because it was estimated as one of the important factor that influencing PUAP program. The objectives of this research were: (1) to describe the characteristic and the communication process (2) to see the communication among agents of change (3) to see the role and the ability of gapoktan (4) to analysis the correlation between all of the variables. This research resulted several outputs, namely: The characteristics were categorized good, role and the ability were not enough, communication of gapoktan was good and the communication agents of change were not enough until less than not enough. There were a significant correlation between the characteristics with the communication of gapoktan, between the communication of agents of change with the role of gapoktan and between role with ability of farmers' group association.
Komunikasi Organisasi Dinas Kesehatan dalam Program Eliminasi Malaria
JURNAL SOSIAL POLITIK
AbstrakLatar belakang penelitian ini adalah kesuksesan Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur dalam program eliminasi malaria sehingga pada tahun 2015 Provinsi Jawa Timur mendapatkan sertifikasi eliminasi malaria (kecuali tiga Kabupaten namun sudah diusulkan). Program eliminasi malaria adalah program untuk menghentikan penularan penyakit malaria setempat agar tidak menimbulkan semakin banyak korban, program ini dicanangkan oleh Kementrian Kesehatan Republik Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan dan menganalisa kewenangan, spesialisasi/pengkhususan dan peraturan komunikasi organisasi antara Dinas Kesehatan Provinsi dan Kabupaten/Kota di Jawa Timur, juga untuk menggambarkan dan menganalisa pembuatan, pemilihan, dan penyimpanan informasi dalam komunikasi organisasi pada program eliminasi malaria antara Dinas Kesehatan Provinsi dan Kabupaten/Kota di Jawa Timur. Adapun metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu deskriptif kualitatif dengan format studi kasus dengan t...
Kemitraan Pada Program Penanggulangan Kemiskinan Perkotaan
2010
The development approach through the development actors\' initiative and support at lecal level has been a participative-based development model.The initiative and support are encouraged through the establishment of the partnership between people and development actor, including local government and it aims at developing an interaction process in the effort to create a joint movement in alleviating poverty. in the context of people empowerment partnership,those who establish the partnership do not make any differentiation in terms of magnitude or volume, status/legality, or their power. the partnership is linearly established, which means that there is not subordination among them. the study aims at investigating and describing the partnership among actors in the implementation of the P2KP program in Gorontalo city. it is of the kind of qualitave one with descriptive method the data is collected using intrview, obseiatio and secondary data use. The interview is conducted using i...
Komunikasi pemerintahan dalam implementasi kebijakan Bantuan Sosial Tunai di kabupaten Bandung
Jurnal Manajemen Komunikasi
Salah satu kebijakan yang diberlakukan oleh Pemerintah untuk dapat mengatasi dampak ekonomi pandemi Covid-19 tahun 2020 adalah dengan Kebijakan Bantuan Sosial Tunai oleh Kementerian Sosial Republik Indonesia bagi masyarakat miskin dan masyarakat yang berdampak sosial ekonomi dari pandemi Covid-19. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis aspek komunikasi pemerintahan dalam Implementasi Kebijakan Bantuan Sosial Tunai Kementerian Sosial dengan lokasi penelitian di Kabupaten Bandung pada masa pandemi Covid 19 sepanjang tahun 2020. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, paradigma eksploratif, dalam perspektif studi kasus. Proses pengumpulan data yang dilakukan pada kondisi alamiah berupa observasi, wawancara mendalam dan studi dokumentasi. Penelitian ini menyimpulkan bahwa pendekatan komunikasi pemerintahan dalam implementasi Bantuan Sosial Tunai Kementerian Sosial belum berjalan dengan efisien sebagaimana yang diharapkan. Pendekatan komunikasi yang dilakukan masih menggunakan komunikasi krisis yang bertujuan mengelola citra dan reputasi. Proses komunikasi yang terjadi dalam implementasi kebijakan Bantuan Sosial Tunai (BST) lebih berfungsi sebagai jaring pengaman sosial masyarakat yang tidak pernah menyelesaikan permasalahan secara tuntas, sehingga dampak positif dari kebijakan tersebut hanya dapat dirasakan dalam jangka pendek. Pemerintah daerah pun gagal membangun saluran komunikasi pemerintahan yang efektif melalui implementasi kebijakan Bantuan Sosial Tunai Kementerian Sosial, khususnya di Kabupaten Bandung. Kata-kata Kunci: Bantuan Sosial Tunai; implementasi kebijakan; komunikasi krisis; komunikasi pemerintahan; pandemi Covid-19