Implementasi Bantuan Pangan Non Tunai Kota Semarang Tahun 2019 (original) (raw)
Related papers
Efektivitas Program Bantuan Pangan Nontunai di Kota Yogyakarta
Jurnal Ekonomi dan Kebijakan Publik
Non-Cash Food Assistance (BPNT) aims to help the poor in accessing some of their food. Unfortunately, various obstacles and challenges are still found in the implementation that can potentially reduce the full benefits of BPNT. This research aims to analyze the effectiveness of BPNT implementation in Yogyakarta City as a pilot area. A qualitative approach is used to answer it, supplemented by a variety of primary and secondary data. The primary data comes from a questionnaire based on an e-warong perspective and indepth interviews with relevant stakeholders, namely Ministry of Social Affairs, academics, social service, and other. Secondary data comes from the publication of the Coordinating Ministry for Human Development and Cultural Affairs, Non-Governmental Institutions observing public policy, Statistics Indonesia, the Ministry of Social Affairs, the National Logistics Agency, and other. The Importance Performance Analysis (IPA) approach is specifically applied to measure the effectiveness characteristics of the BPNT implementation. The results showed that the implementation of BPNT in Yogyakarta City was generally effective but with a note when viewed from 6 accuracy indicators. The administrative dimension has not performed better than the others. Moreover, according to the interviews, the established dimensions still have a chance to decrease its performance due to various factors. Based on that finding, the government needs to improve food supply, infrastructure, and data collection mechanism. In addition, other suggestions are to improve BPNT based on beneficiary and region, and to increase the National Logistics Agency's involvement and performance to support BPNT and national food affairs.
Implementasi Program Bantuan Pangan Non Tunai (Studi Kasus DI Kota Cimahi)
Share : Social Work Journal
Bantuan Pangan Non Tunai adalah bantuan sosial pangan yang disalurkan dalam bentuk non tunai dari pemerintah kepada KPM (keluarga penerima manfaat) setiap bulannya melalui mekanisme uang elektronik yang digunakan hanya untuk membeli bahan pangan di pedagang bahan pangan atau disebut E-warong yang bekerjasama dengan Bank Penyalur. Kekuatan bantuan sosial pangan non tunai ini adalah penerima manfaat secara efisien dan efektif mampu mengoptimalkan bantuan yang diberikan berdasarkan tingkat kebutuhannya sehingga secara tidak langsung dapat menggairahkan kehidupan ekonomi yang bersangkutan, terjadinya proses internalisasi keuangan inklusif kepada fakir miskin melalui revitalisasi peran lembaga perbangkan, terhindarnya sejumlah kasus inefisien dan inektivitas sebagaimana penyaluran bantuan sosial pangan sebelumnya dan memerlukan manajemen yang baru. Pelaksanaan program BPNT (mencakup : registrasi, penggantian data, kontak informasi dan pengaduan) yang terdiri dari Kordinator Tenaga Keseja...
Implementasi Kebijakan Bantuan Pangan Non Tunai DI Kecamatan Danurejan Kota Yogyakarta
Majalah Ilmiah Dinamika Administrasi
AbstrakPenelitian ini bertujuan untuk menjelaskan bagaimana implementasi e-money untuk penanggulangan kemiskinan oleh pemerintah. Namun sistem e-money cenderung digunakan oleh kelas ekonomi menengah ke atas. Menariknya, sejak 2017 pemerintah Indonesia juga telah melaksanakan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) untuk program pengentasan kemiskinan menggunakan e-money. Untuk mendukung terlaksananya program tersebut, Presiden Republik Indonesia telah menyetujui Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 63 Tahun 2017 tentang Penyaluran Bantuan Sosial Non Tunai. Salah satu obyek atau kota percontohan untuk pelaksanaannya adalah Yogyakarta. Salah satu kecamatan di Yogyakarta adalah Danurejan. Danurejan memiliki target 590 keluarga. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif, dengan pendekatan wawancara dan analisis dokumen. Studi ini menemukan bahwa pelaksanaan implementasi Bantuan Pangan Non-Tunai telah secara keseluruhan berjalan dengan baik. Apalagi jika dibandingkan de...
Impelementasi Bantuan Pangan Non Tunai Melalui Elektronik Gotong Royong DI Kota Tanjungpinang
Spirit Publik: Jurnal Administrasi Publik, 2019
Program Bantuan Pangan Non Tunai adalah bantuan pangan dari pemerintah yang diberikan kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM) setiap bulannya sebesar Rp. 110.000 melalui Mekanisme akun Elektronik yang digunakan hanya untuk membeli pangan di warung yang bekerja sama dengan Bank Himbara. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui Implementasi Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) melalui Elektronik Warung Gotong Royong (E-Warong) Kota Tanjungpinang serta mengetahui faktor yang mempengaruhi implementasi E-Warong dalam mendistribusikan BPNT di Kota Tanjungpinang. Informan yang digunakan dalam penelitian ini Dinas Sosial Kota Tanjungpinang, pengelola E-Warong Kota Tanjungpinang serta KPM. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Teknik dan pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Penelitian ini menggunakan model Implementasi Van Meter dan Van Horn dengan menggunakan enam indikator. Hasil penelitian dilihat dari indikator yang dipakai yaitu ...
Implementasi Program Mandiri Pangan Dalam Penanggulangan Kemiskinan DI Kota Semarang
2015
One of poverty reduction program in Semarang is independent food program. This program is implemented in village where most society are poor. It began in 2010, and the village that implemented this program are Wates Village in Ngaliyan sub district and Wonolopo Village in Mijen sub district. This research used descriptive qualitative methods. Selection of informants used purposive sampling. Implementation of the program is observed through the implementation model of George C. Edward and Van Meter and Van Horn. The factors that affect the implementation of independent food program are communication, resources, dispotition, standards, and objectives. Based on the result of research, the implementation of the independent food program to reduction poverty in Semarang not going well, because there is deficiency. First, the lack of understanding Mekar 3 goats group cause the goats die. Second, the lack of human resources from Ketahanan Pangan office to control independent food program in...
2021
Sebagaimana Peraturan Menteri Sosial Nomor 20 Tahun 2019 tentang Penyaluran Bantuan Sosial Non Tunai yang dikembangkan pemerintah untuk mengentas kemiskinan. Progam Bantuan Pangan Non Tunai merupakan pengganti dari program Raskin/Rastra yan bertujuan untuk meningkatkan ketahanan pangan dan memberikan nutrisi yang seimbang kepada Keluarga Penerima Manfaat atau yang disingkat dengan KPM, meningkatkan ketepatan sasaran dan waktu penerimaan bantuan pangan bagi KPM. Desa Maron Wetan Kecamatan Maron Kabupaten Probolinggo merupakan salah satu Desa yang sudah mengimplementasikan program pemerintah yang baru yaitu BPNT (Bantuan Pangan Non Tunai). Jumlah penerima BPNT murni di Desa Maron Wetan sebanyak 433 KPM yang tela diverifikasi dan layak menerima Bantuan Pangan Non Tunai. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana implementasi dan mendeskripsikan bagaimana implementasi program penyaluran Bantuan Pangan Non Tunai di Desa Maron Wetan Kecamatan Maron Kabupaten Probolingg...
Implementasi Program Bantuan Pangan Non Tunai DI Kelurahan Kampung Bali Kota Bengkulu
Jurnal Governance dan Administrasi Publik
This study aim to find out and to get an overview of the implementation of the program there are some obstacles. The method used in this research was descriptive qualitative in order to provide an overview of the research problem. This research aspect adopts Riant Nugroho’s theory regarding the stages of policy implementation, namely socialization, implementation, monitoring and evaluation. The results of the research in the socialization aspect showed that many KPMs did not receive socialization from the relevant agencies and the socialization carried out by the facilitators was only a brief explanation of the program. In the aspect of implementation, the parties who must be involved are not involved, the process of replacing KPM and complaints has several obstacles, the program mechanism is in accordance with the general program guidelines. In the aspect of supervision has several obstacles because the complaint process has several obstacles and in the evaluation aspect it only fo...
JIA: Jurnal Ilmiah Administrasi, 2021
This study aims to determine the effectiveness of the non-cash food assistance program on the welfare of the community in Maddenra Village, Kulo District, Sidenreng Rappang Regency. The population of this study is 111 people (beneficiary families) while the sample size is 55 people (beneficiary families). Data collection techniques used in this study were observation, interviews, questionnaires and literature study. The data analysis technique used was validity test and data reliability test, and simple linear regression and hypothesis testing with the help of SPSS version 21 application. The results showed that the effectiveness of the Non-Cash Food Assistance Program in Maddenra Village with a percentage of 56% was in the poor category. Community welfare in Maddenra Village with a percentage of 58% is in the poor category. Based on the value of tcount > ttable or 3,305 > 2,008, then H0 is rejected and Ha is accepted, meaning that it has a significant effect of 17,6%, the mag...
Jurnal Media Komunikasi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, 2020
Negara Indonesia merupakan salah satu dari sekian banyak negara berkembang di dunia. Indonesia juga merupakan negara yang menjunjung tinggi prinsip welfare state, dimana negara memiliki prinsip sebagai negara kesejahteraan. Dengan predikat negara kesejahteraan tersebut maka pemerintah Indonesia mengupayakan berbagai program yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya. Sehingga pemerintah mengambil kebijakan mengeluarkan program bantuan sosial yang berupa beras kepada masyarakat dengan kategori fakir miskin. Program tersebut terus diperbaiki dari semula bernama beras miskin (RASKIN) menjadi beras sejahtera (RASTRA) dan yang terbaru saat ini adalah Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT). Program tersebut diatur dalam Permensos No 20 Tahun 2019 tentang Penyaluran Bantuan Pangan Non Tunai. Untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan program tersebut, penulis menggunakan metode pendekatan secara Yuridis Normatif, dengan spesifikasi penelitian clinical legal research. Metode penyaji...
Mewujudkan Kebijakan Pembangunan Ketahanan Pangan DI Kota Semarang
Public Service and Governance Journal
Abstrak Kota Semarang dengan jumlah penduduk yang besar yaitu 1,6 juta jiwa memerlukan bahan pangan beragam untuk memenuhi kebutuhan yang tetap dan supply bahan pangan dari kabupaten sekitar terbatas. Kota Semarang bukan penghasil bahan pangan dengan rata-rata produksi hanya memenuhi 12-15% kebutuhan terutama beras, telur, ikan dan sayur mayur serta umbi-umbian. Tujuan penelitian ini adalah melakukan analisis kebijakan peningkatan ketahanan pangan dan mengatasi kerentanan pangan bagi kelompok miskin dan rentan serta pemenuhan gizi bagi Balita dan penduduk lanjut usia. Kebijakan peningkatan ketahanan pangan menjadi langkah strategis bagi pembangunan pangan di Kota Semarang. Kebijakan ini memerlukan dukungan dan langkah bergerak bersama pemangku kepentingan pembangunan sebagaimana dinyatakan dalam kebijakan konsumsi pangan secara efisien (pangan cerdas) dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kota Semarang yang baru. Kata kunci : ketahanan pangan, pangan beragam, kelomp...