IMPLEMENTASI KEBIJAKAN REFORMASI PERTANAHAN NASIONAL (original) (raw)

REFORMASI PAJAK DI INDONESIA DALAM TINGKAT NASIONAL

Indonesia telah melakukan tiga kali reformasi perpajakan, yaitu tahun 1983, 1994 dan 2000. Reformasi yang telah dilakukan oleh DJP dengan salah satu tujuannya untuk meningkatkan penerimaan pajak menjadi sangat menarik untuk dianalisis, sehingga dalam penelitian ini akan dibahas apakah reformasi perpajakan tahun 1983, 1994 dan 2000 berpengaruh secara signifikan dan positif terhadap penerimaan pajak nasional? Dan apakah variabel Produk Domestik Bruto (PDB) dan reformasi perpajakan berpengaruh terhadap penerimaan pajak? Data yang digunakan adalah data times series atau runtut waktu. Reformasi perpajakan 1983 data yang digunakan tahun 1978 s.d. 1994, reformasi perpajakan 1994 data yang digunakan tahun 1984 s.d. 2000 dan sedangkan reformasi perpajakan 2000 data yang digunakan tahun 1995 s.d. 2008. Data tersebut meliputi Produk Domestik Bruto (PDB), dan Reformasi Perpajakan sebagai dummy variable dimana nilai 0 sebelum reformasi perpajakan dan nilai 1 setelah reformasi perpajakan. Ada empat alasan mengapa reformasi perpajakan diperlukan. Pertama, jumlah pajak yang sebenarnya diterima oleh negara tergantung pada efektivitas dan efisiensi administrasi perpajakan. Kedua, kualitas administrasi perpajakan berpengaruh terhadap iklim investasi sektor swasta. Ketiga, instansi pajak dan bea cukai sering identik dengan korupsi. Keempat, reformasi perpajakan diperlukan karena dunia usaha dan penghindaran pajak semakin berkembang (Jit B.S. Gill, The Nuts and Bolts of Revenue Administration Reform, 2003). Walaupun kajian Gill sudah 16 tahun berlalu, rasanya alasan itu masih relevan dengan kondisi perpajakan di Indonesia saat ini. Begitulah faktanya sekarang. Reformasi perpajakan sedang berjalan di instansi pajak kita (Direktorat Jenderal Pajak/DJP).

REFORMASI BIROKRASI PADA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA

Reformasi Birokrasi Pada Badan Kepegawaian Negara, 2019

Reformasi Birokrasi merupakan sebuah hal yang diciptakan untuk mmebentuk good governance dan Badan Kepegewaian Negara merupakan salah satu lembaga nasional yang menghasilkan ASN,dan BKN adalah lembaga paling pertama yang harus menuju reformasi birokrasi

IMPLEMENTASI AJARAN FIKIH KEBANGSAAN

Wawasan kebangsaan harus dibangun berdasarkan nilai-nilai universal fikih Islam, sehingga fikih tersebut mampu mendorong lahirnya kehidupan berbangsa dan bernegara yang baik, adil dan makmur.Berdasarkan uraian tersebut, kajian ini merumuskan pokok masalah; bagaimana akar historis wawasan kebangsaan dalam ajaran fikih Islam? Bagaimana wawasan kebangsaan dalam ajaran fikih Islam di Indonesia dan implementasinya? Dari dua masalah tersebut, kajian ini bertujuan untuk memahami dan mendalami wawasan kebangsaan dalam ajaran fikih Islam dan wawasan kebangsaan dalam ajaran fikih Islam di Indonesia dan implementasinya. Adapun metode kajian ini menggunakan dua pendekatan, yaitu pendekatan normatif dan pendekatan pendekatan deskriptif historis. Hasil penelitian menyebutkan bahwa wawasan fikih kebangsaan menjadi landasan yang mampu mewarnai dan mendorong lahirnya semangat nasionalisme atas empat pilar berbangsa dan bernegara, juga telah memberikan landasan dalam membangun tatanan kehidupan berbangsa dan bermasyarakat yang berbasis pada asas-asas atau nilai-nilai kemanusiaan sebagaimana praktik ‘urf pembangunan pasar dan pemindahan pasar serta pembangunan budaya masyarakat Islami ala Joko Widodo di Solo.

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN DESENTRALISASI PEMERINTAHAN DI INDONESIA

Desentralisasi di Indonesia merupakan reformasi yang tidak selesai dan hingga saat ini pelaksanaannya belum maksimal atau belum sukses. Inti dari desentralisasi adalah 'internalising cost and benefit' untuk people serta bagaimana mendekatkan pemerintahan kepada rakyatnya. Itulah esensi yang terpenting dari sebuah jargon 'desentralisasi.' Akan tetapi, pelaksanaan desentralisasi di Indonesia sampai sekarang masih jauh dari harapan tersebut. Hal ini ditunjukkan dari desentralisasi yang hanya menguntungkan elit dan penguasa lokal, desentralisasi merupakan sebuah gurita neoliberal, desentralisasi pelayanan publik yang kurang berkarakter, desentralisasi tanpa efisiensi kelembagaan, desentralisasi menyuburkan korupsi di daerah. dan desentralisasi fiskal yang semu. Tujuan penulisan ini adalah untuk memberikan gambaran perjalanan penerapan kebijakan desentralisasi di Indonesia, mulai tahun 1999 sampai dengan 2015. Metode yang digunakan kajian literature dan regulasi dengan pembahasan bersifat deskriptif kualitatif. Kata Kunci: desentralisasi, pemerintahan daerah, pelayanan publik.