Hukum Pajak dan Perpajakan: Dengan Pendekatan Mind Map (original) (raw)

Analisis Hukum Perpajakan di Indonesia

Kesejahteraan merupakan tanggung jawab dari pemerintah untuk mewujudkannya. Karena sejatinya kesejahteraan adalah salah satu tujuan pemerintah. Oleh karena itu pemerintah harus mampu untuk memberikan serta menghadirkan kesejahteraan bagi rakyatnya. Sumber penerimaan negara berasal dari berbagai sektor, baik sektor internal maupun eksternal. Salah satu sumber penerimaan negara dari sektor internal adalah pajak, sedangkan sumber penerimaan eksternal misalnya pinjaman luar negeri. Dalam upaya untuk mengurangi ketergantungan sumber penerimaan eksternal, pemerintah terus berusaha untuk memaksimalkan penerimaan internal. Dewasa ini, pajak menjadi sumber penerimaan internal yang terbesar dalam APBN. Salah satu cara untuk mewujudkan hal tersebut ialah dengan menarapkan pajak. Mengingat di bidang perekenomian inilah yang merupakan hal penting dalam usaha mensejahterakan rakyat serta di dalam perekonomian ini pula pajak dapat dipungut. Melalui pungutan pajak ini lah pemerintah bisa melakukan pembangunan baik secara infrastruktur maupun infrastruktur secara merata. Pajak merupakan sarana reformasi negara dalam meningkatkan kemandirian keuangan negara, meningkatkan tingkat keadilan, serta progresivitas dari pungutan pajak itu sendiri. Dengan adanya pajak, masyarakat pun akan merasakan hasilnya mulai dari bisa menikmati dan memanfaatkan sarana dan prasarana umum yang tersedia seperti sarana transportasi, pendidikan, kesehatan, keomunikasi, keamanan, hukum, dan sarana kegiatan lainnya yang mendukung kegiatan sehari – hari. Mengingat pajak merupakan pendapatan terbesar negara, tentu saja pemerintah berupaya untuk meningkatkan jumlah pendapatan dari sektor yang sangat potensial ini. Disamping itu pemerintah juga harus mengupayakan dengan sedemikian rupa sehingga dalam melaksanakan pemungutan pajak serta mengelola hasil pajak yang dihimpun dari masyarakat bertanggung jawab dengan baik atas tugas yang diembannya, serta menyelenggarakan pemerintahan dengan akuntabilitas yang baik dan transparan, sehingga

Pengaruh Sosialisasi Perpajakan Tax Mindedness Dan Pemahaman Prosedur Perpajakan Mengenai PBB Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

SAKUNTALA: Prosiding Sarjana Akuntansi Tugas Akhir Secara Berkala, 2021

This study aims to determine the application of socialization, tax awareness, and understanding of tax procedures on taxpayer compliance. The type used is quantitative, the population in this study is the entire financial division of PT Lion SuperIndo. The sampling technique used is using the Slovin formula, and obtained a sample of 60 respondents, the source of data obtained from primary data by distributing questionnaires, the data analysis technique used is multiple linear analysis using SPSS V25 software. The results of the study stated that taxation socialization had an effect on taxpayer compliance, tax awareness on taxpayer compliance, understanding of PBB taxation procedures affected taxpayer compliance, tax awareness, understanding of taxpayers' tax procedures on taxpayer compliance.

Perpajakan Optimal dalam Perspektif Hukum Pajak Berfalsafah Pancasila

Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal)

Pancasila as philosofiche grondslag guides positioning tax law in Indonesia. While taxation as a science has developed from the ability to pay's principle towards the optimal taxation concept. There are two main objectives in this research such as identifying the characteristics of tax law based on the Pancasila philosophy and describing tax law based on the Pancasila philosophy in the context of optimal taxation. To answer both questions, normative research method was utilized by identifying the Pancasila philosophy of tax law and the concepts and principles of tax law and optimal taxation. This research reveals two things: firstly, the characteristics of tax law based on the Pancasila Philosophy include tax compliance, welfare, and burden prevention. Secondly, optimal taxation is compatible with the last two aspects of tax law based on Pancasila Philosophy. Yet, we found conflicting concept between tax compliance based on Pancasila philosophy and horizontal equity as part of o...

Hukum Pajak, Teori & Azas Pemungutan Pajak

Makalah Hukum Pajak, Teori & Azas Pemungutan Pajak, 2023

Disusun untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah Perpajakan I Nama : Reni Novita Sari NIM : C1C022101 Program Studi : Akuntansi Kelas : R-014 Dosen Pengampu : Dr. Wirmie Eka Putra, S.E., M.Si., CIQnR., CSRS.

Pengetahuan Pajak, Sanksi Pajak, Modernisasi Sistem, Kondisi Keuangan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Umkm Selama Pandemi COVID-19

Fair Value: Jurnal Ilmiah Akuntansi dan Keuangan

This study aims to examine the effect of tax knowledge, tax sanctions, systemmodernization, financial conditions on UMKME taxpayers during the Covid-19pandemic. Data were obtained by distributing questionnaires to UMKM actorsin Jambangan sub-district, Surabaya, East Java, as many as 80 which could beprocessed. The analysis technique is carried out by using validity tests,reliability tests, classical assumption tests and multiple regression tests. Theresults show that tax knowledge does not affect taxpayer compliance, insteadtax sanctions, system modernization, financial conditions that affect UMKMtaxpayer compliance during the Covid 19 pandemic