Penerapan Prosedur Tetap Nomor 1 Tahun 2010 Tentang Penangulangan Anarkis (original) (raw)
Related papers
Tujuan : 1. Menjelaskan proses pengulangan menggunakan pernyataan for 2. Menjelaskan proses pengulangan menggunakan pernyataan while 3. Menjelaskan proses pengulangan menggunakan pernyataan do-while 4. Menjelaskan penggunaan pernyataan break 5. Menjelaskan penggunaan pernyataan continue 6. Menjelaskan penggunaan pernyataan goto 7. Menjelaskan loop di dalam loop (nested loop) dan contoh kasusnya 8. Menjelaskan penggunaan exit() untuk menghentikan eksekusi program dan contoh kasusnya 4.1 Pernyataan for Mengulang suatu proses merupakan tindakan yang banyak dijumpai dalam pemrograman. Pada semua bahasa pemrograman, pengulangan proses ditangani dengan suatu mekanisme yang disebut loop. Dengan menggunakan loop, suatu proses yang berulang misalnya menampilkan tulisan yang sama seratus kali pada layar dapat diimpelementasikan dengan kode program yang pendek. Pernyataan pertama yang digunakan untuk keperluan pengulangan proses adalah pernyataan for. Bentuk pernyataan ini : Kegunaan dari masing-masing ungkapan pada pernyataan for. • Ungkapan1 : digunakan untuk memberikan inisialisasi terhadap variabel pengendali loop.
Abstrak: The purpose of this research is to analyze the effect of insider ownership, institutional ownership, dividend policy, asset structure, profitability, firm growth and business risk on debt policy. This research used for 45 non-financial companies firms which listed in Indonesia Stock Exchange during 2005 until 2007. The result of research shows that institutional ownership, asset structure, profitability and firm growth have influence to debt policy. While insider ownership, dividend policy and business risk have not influence to debt policy.
Jurnal Pro Hukum : Jurnal Penelitian Bidang Hukum Universitas Gresik, 2018
Penelitian ini dilatar belakangi oleh fenomena peredaran dan penyalahgunaan narkotika yang semakin hari kian meningkat dan berdampak bagi kehidupan soial, budaya, ekonomi dan politik. Layaknya sebagai budaya bangsa, bahkan putusan hakim pun tak memberikan efek jera terhadap pelaku penyalahgunaan narkotika. Penegakan hukum yang diberikan pada hukum positif adalah dengan jalan memberikan hukuman yang berat yang bersifat in abstracto bukan in concreto berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum yang dibuat oleh Hakim. Lain halnya hukuman tersebut yang memiliki tata aturan dan dasar pertimbangan sendiri dalam menjatuhkan hukuman terhadap tindak pidana penyalahgunaan narkotika. Fokus penelitian dalam skripsi ini adalah (1) Bagaimana penerapan hukum pidana materiil terhadap tindak pidana penyalahgunaan narkotika golongan 1 berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ? (2) Bagaimana pemidanaan terhadap penyalagunaan Narkotika golongan ...
2021
This article aims to find out and analyze the basis for legal considerations of the Judge Decision Number 52 / Pid.Sus / 2019 / Pn. The research method used is a normative juridical. The results of the research show that the basis for the judge's consideration in imposing a sentence, the defendant was proven guilty. There are three basic considerations, namely consideration of juridical facts that the defendant is found guilty of committing a criminal act of not reporting the existence of a narcotics crime. The defendant was not the perpetrator who simply did not report a crime, but the perpetrator who kept methamphetamine and also acted as an intermediary for delivering methamphetamine as well. Whereas there were things that incriminated and lightened the defendant. The things that incriminated the defendant were that the defendant did not support the government program and what relieved the defendant, namely that the defendant was not convoluted in giving testimony, the defend...
Pembubaran Ormas Anarkis: Sebuah Tinjauan Hukum Hak Asasi Manusia
Salah satu di antara berbagai persoalan kehidupan berbangsa dan bernegara di tahun 2012 adalah kian maraknya tindak kekerasan yang dilakukan oleh organisasi kemasyarakatan (ormas). Beraroma intoleransi beragama dan berkeyakinan, tindak kekerasan elemen masyarakat sipil yang terorganisir dalam wadah organisasi ini bukanlah hal baru, melainkan repetisi fenomena serupa pada tahun-tahun sebelumnya. Setara Institute mencatat bahwa sepanjang 2009 hingga 2010 telah terjadi 286 tindak kekerasan yang mengatasnamakan agama dimana 183 diantaranya adalah kasus dilakukan oleh aktor non-negara termasuk ormas. Lebih jauh, merujuk Kadiv Humas Mabes Polri Saud Usman Nasution sebagaimana dikutip Tempo (17/2/2012), pada tahun 2010 tercatat terjadi 50 kasus kekerasan ormas dengan Front Pembela Islam (FPI) sebagai ormas yang paling banyak melakukan kekerasan (29 kasus). Adapun VOA Indonesia dalam pemberitaannya (8/2/2012) mengutip kepolisian bahwa ormas yang paling banyak melakukan kekerasan adalah FPI, Forum Betawi Rempug, dan Barisan Muda Betawi.
ANALISIS PENERAPAN PSAK NO.30 (REVISI 2007) TENTANG SEWA GUNA USAHA PADA PT “X”1
Jurnal Akuntansi, 2011
This research is intended to observe whether a company has properly complied with PSAK No. 30 (Revised 2007) in conducting with leasing transaction. “X” Company is one of many companies that conduct leasing transaction in order to improve its effectiveness and efficiency in operating its business. Examples of leasing transactions which are conducted by “X” Company includes operational asset such as property and vehicles. The outcome of the observation reveals that there are differences in leasing accounting between “X” Company accounting and PSAK No.30 (Revised 2007). This differences in leasing accounting could impact “X” Company’s liquidity, profitability and solvability. Keywords: financial lease, operating lease, PSAK No.30 (Revised 2007).
Prosiding Ilmu Hukum, 2020
The development of cigarettes is now more modern along with the times when cigarettes are now in the form of machines using batteries and liquids called liquid in their use, in Indonesia these products are still imported from abroad, currently the regulations underlying the e-cigarettes and new liquid liquids are new. in Minister of Trade Regulation Number 86 Year 2017 Regarding Provisions on the Import of Electric Cigarettes.Based on the facts obtained that the e-cigarette circulating must obtain a distribution permit in advance from the authorized institution, currently the circulation of e-cigarettes turns out to be invalid because it does not yet have a distribution permit, because the uncontrolled circulation is found to contain a liquid containing drugs, for the benefit of consumers for security, safety and comfort in their use, it is necessary to issue a marketing authorization from the authorized institution.This study intends to find out how the regulations regarding the distribution of e-cigarettes and liquid liquids e-cigarettes in Indonesian positive law and how consumers' rights to the circulation of e-cigarettes and liquid liquids in positive law in Indonesia.The method used in this study is normative juridical, i.e. research is conducted by examining the law through the study of literature in the form of primary, secondary and tertiary law, the research specifications used are descriptive analysis, which provides a description as thorough as humans, circumstances, and other symptoms, and using the method of legal discovery analogies where the search for the more general essence of a legal event or legal action that has not been regulated in the law.The results of the study show that the regulations on e-cigarettes and liquid liquids are only limited to the provisions of imports and the imposition of excise duty, related to the circulation of which has not been clearly regulated, the government is expected to immediately make rules regarding these matters so that the control of product circulation can be monitored, consumer protection in the right to security, comfort , and safety is not guaranteed because until now the product is still circulating freely without any supervision.
Abstrak: The study examined the influence of corporate governance implementations (consist of the amount of commissioner board, existence of audit committee, board of independent commissioner, managerial ownership and institutional ownership) towards earnings management to evaluate company operations among listed of banking industries in Indonesia Stock Exchange which published their annual reports from 2005 until 2007. The analysis method of this research used multiple regressions. The results of this study showed that (1) corporate governance implementations (consist of the amount of commissioner board, existence of audit committee, board of independent commissioner, managerial ownership and institutional ownership) toward earnings management of banking industries in Indonesia had significant influence for managerial ownership proxy; (2) Earnings management act had not significant influence toward financial performance of banking industries in Indonesia; (3) Relationship between corporate governance implementtations (consist of the amount of commissioner board, existence of audit committee, board of independent commissioner, managerial ownership and institutional ownership) toward financial performance was mediated by earnings management of banking industries in Indonesia had not significant.
UINAM LAPORAN KERJA PRAKTEK PELAKSANAAN ARSITEKTUR BAB 1
Sebagai sumber daya manusia kita dituntut untuk mempunyai keahlian, pengalaman dan kepekaan dalam mengatasi dan menghadapi berbagai permasalahan dan tantangan yang terjadi di dunia kerja. Berdasarkan hal tersebut maka kerja praktek sangat membantu kami dalam mengenal dan sebagai gambaran supaya kami tidak asing lagi ketika memasuki dunia kerja. Selain itu dalam kerja praktek ini kami diberi kesempatan untuk mengimplementasikan disiplin ilmu yang telah pelajari di bangku kuliah dan juga memperoleh pengetahuan baru yang sangat berguna bagi kami. Sebagai mahasiswa yang nantinya akan terjun di dunia kerja yang sebenarnya, mahasiswa dituntut untuk meningkatkan kemampuan dan wawasan yang Iebih tinggi setelah melewati masa perkuliahan, karena pada dasarnya pengetahuan yang didapat di bangku kuliah belum cukup memadai untuk terjun ke dunia kerja sebenarnya. Untuk itu diperlukan pembekalan dengan praktek-praktek langsung di lapangan, untuk mengetahui bagaimana arsitek berproses merancang sebuah desain yang valid dan siap diterapkan. Disamping itu KP ini, mahasiswa juga dapat mulai mengenal banyak pihak yang terkait dengan dunia proyek arsitektur yang nantinya dapat memperbanyak referensi dan koneksi sehingga memudahkan ketika sudah tejun ke dunia kerja atau proyek. Kerja Praktek Propesi merupakan salah satu mata kuliah pada semester VII dalam silabus Jurusan Teknik Arstektur Fakultas Sains Dan Teknologi di kampus Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar. Dalam pelaksanaan Kerja Praktek ini, mahasiswa dibimbing oleh pembimbing yang berasal dari tempat pelaksanaan KP dan dosen Jurusan Teknik Arsitektur. Administrasi dan standar baku proses pelaksanaan KP dituangkan dalam bentuk laporan yang kami buat. Dalam KP ini peran utama seorang arsitek dalam suatu proyek adalah pada tahap perencanaan dan perancangan disamping pelaksanaan dan pengawasan. Lebih dari itu, praktikan tertarik dengan profesi konsultan arsitektur sehingga diharapkan KERJA PRAKTEK ARSITEKTUR | KONTRAKTOR PELAKSANA PROYEK PEMBANGUNAN LANJUTAN GEDUNG KULIAH FEBI UIN ALAUDDIN MAKASSAR PT. CUCU WALI PERKASA