Wisata Research Papers - Academia.edu (original) (raw)
Secara subtantif, tata kelola pemerintahan mempunyai tiga unsur penting. Ketiga unsur tersebut menjadi acuan dalam menjalankan roda pemerintahan. Begitu juga dalam pengelolaan pariwisata yang membutuhkan 3 pihak yang harus berkolaborasi,... more
Secara subtantif, tata kelola pemerintahan mempunyai tiga unsur penting. Ketiga unsur tersebut menjadi acuan dalam menjalankan roda pemerintahan. Begitu juga dalam pengelolaan pariwisata yang membutuhkan 3 pihak yang harus berkolaborasi, yakni : Pemerintah Daerah, Swasta, dan Masyarakat sekitar lokasi pariwisata. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Tata Kelola Manajemen Pariwisata di Kawasan Ekonomi Khusus Tanjung Lesung. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan data adalah wawancara, dokumentasi, dan observasi. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa pengelolaan pariwisata di Kabupaten Pandeglang, khususnya di Kawasan Ekonomi Khusus Tanjung Lesung berjalan sesuai dengan harapan baik, namun dalam pelaksanaannya tidak dapat dipungkiri bahwa sering terjadi konflik. Selanjutnya dalam hal Public Private Partnership tercipta kontrak yang baik antara pihak swasta dan pemerintah, namun dari pengelolaan diserahkan kepada pihak swasta, dan pemerintah hanya membuat kebijakan-kebijakan yang berkaitan dengan pengelolaan wisata di daerah tersebut. Kata Kunci: Tata Kelola, Manajemen, Public Private Partnership Abstract Substantially, governance has three essential elements. These three elements become a reference in running the government, likewise, in tourism management, which requires three parties that must collaborate: Local Government, private sector, and communities around the tourism location. This study aims to determine the Governance of Tourism Management in the Tanjung Lesung Special Economic Zone. The method used in this research is descriptive qualitative research with data collection techniques are interviews, documentation, and observation. Based on the results of the study, it can be concluded that the management of tourism in the Pandeglang Regency, especially in the Tanjung Lesung Special Economic Zone, is running according to good expectations. Still, in its implementation, it cannot be denied that conflicts often occur. Furthermore, in the case of the Public-Private Partnership, a good contract is created between the private sector and the government, but the management is left to the private sector, and the government only makes policies related to tourism management in the area.