BPN Minta Perlindungan Saksi, Yusril: Ini Teror Psikologi (original) (raw)

Jakarta, Beritasatu.com - Tim Kuasa Hukum Paslon Jokowi-KH Ma'ruf Amin menilai tim kubu Paslon Prabowo-Sandiaga sedang berusaha melakukan teror psikologi kepada masyarakat dengan seakan-akan meminta perlindungan saksi kepada Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK).

Diduga, langkah itu adalah alasan yang dibuat-buat oleh tim 02 karena tak mampu menghadirkan saksi fakta ke pengadilan di Mahkamah Konstitusi (MK).

"Kami menganggap justru laporan ke LPSK ini sebagai teror psikologi kepada masyarakat seolah-olah para saksi yang akan diajukan ke MK diteror dan ditakut-takuti sehingga ujung-ujungnya tidak datang ke MK," ujar Tim Kuasa Hukum Yusril Ihza Mahendra, Senin (17/6/2019).

"Bagi kami justru yang terjadi bisa sebaliknya. Apakah mereka ini tidak mampu menghadirkan saksi yang betul-betul dapat memberikan kesaksian di dalam persidangan, yang tentu harus disumpah lebih dulu dan harus mengatakan apa yang mereka lihat, dengar, dan mereka tahu tentang satu fakta atau peristiwa yang terjadi. Nah karena tidak mampu menghadirkan (saksi seperti itu), lalu lantas (mengklaim) kami ditakuti, diteror dan sebagainya," beber Yusril.

Menurut dia, masyarakat perlu mengetahui ini sehingga memahami permasalahan dan memastikan persidangan berlangsung jujur serta adil.

Sejauh ini, Yusril menilai para hakim MK 'sudah sangat baik sekali', dalam artian membolehkan kubu penggugat mengeluarkan semua unek-unek maupun keinginannya. Entah itu masuk akal atau tidak.

"Tapi ujung-ujungnya ya, Anda boleh bicara apa saja, boleh ngomong, tapi apakah Anda bisa membuktikan? Jadi itu persoalannya di MK ini," ungkap Yusril.

Mantan Menteri Kehakiman dan Menteri Sekretaris Negara itupun mendorong agar sekalian, kalau memang saksi kubu 02 itu ada, untuk meminta perlindungan ke Kepolisian. Sebab LPSK sebenarnya memiliki kewenangan terbatas melindungi saksi dan korban dalam perkara pidana.

Dilanjutkannya, sudah terlalu banyak hipotesis dan sangkaan yang tersebar di masyarakat. Saatnya mendapatkan kepastian soal semua sangkaan itu lewat dihadirkannya saksi di proses MK.

"Sudah terlalu banyak asumsi, hipotesis, indikasi patut diduga, yang diungkapan di persidangan. Kami penasaran sebenarnya siapa sih yang ada, punya bukti? Silahkan diungkapkan di sini," katanya.

"adi jangan sampai nanti gagal membuktikan terus mencari-cari alasan mereka di teror dan sebagainya ya. Saya kira itu sangat tidak sehat dalam penegakan hukum yang jujur adil dan terbuka."

Badan Pemenangan NasionalBPNMahkamah KonstitusiMKPerselisihan Hasil Pemilihan UmumPHPUyusril ihza mahendraJokowi-Ma'rufPrabowo-SandiLPSKPerlindungan Saksi