Mohammad Solekhan | Universitas 17 Agustus 1945 Semarang (original) (raw)

Papers by Mohammad Solekhan

Justicia Sains: Jurnal Ilmu Hukum

Masalah pembangunan tidak lepas dari permasalahan lingkungan hidup untuk itu perlu adanya penanga... more Masalah pembangunan tidak lepas dari permasalahan lingkungan hidup untuk itu perlu adanya penanganan yang serius. Masalah lingkungan hidup negara berkembangan berbeda dengan masalah lingkungan hidup yang dialami negara maju. Masalah lingkungan hidup yang dialami negara berkembang adalah keterbelakanang atau kemiskinan, sedangkan lingkungan hidup yang dihadapai oleh negera maju adalah polusi yang bisa merusak lingkungan hidup. Peran serta masyarakat secara horisontal akan melibatkan masyarakat secara kolektif untuk mempengaruhi keputusan-keputusan kebijaksanaan. Sedangkan peran serta masyarakat secara vertikal akan mencakup segala kesempatan ketika anggota masyarakat mengembangkan hubungan tertentu dengan kelompok elit dan pejabat, sedangkan hubugnan tersebut saling bermanfaat bagi kedua belah pihak. Khusus dalam usaha pelestarian lingkungan peran serta masyarakat, baik perorangan maupun kelompok sangat dibutuhkan. Untuk itu pemerintah telah memberi landasan hukum terhadap peran sert...

Advances in social science, education and humanities research, 2023

HUKUM DAN DINAMIKA MASYARAKAT

Pemerintah diberi kewenangan untuk melakukan pengawasan terhadap ketaatan penanggung jawab kegiat... more Pemerintah diberi kewenangan untuk melakukan pengawasan terhadap ketaatan penanggung jawab kegiatan usaha dalam masalah perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Berdasarkan pendegelasian tersebut pemerintah mengangkat pejabat pengawas lingkungan hidup untuk mengawasi kegiatan usaha agar tidak menimbulkan pencemaran dan kerusakan. Permasalahan yang timbul dalam pengawasan tersebut adalah bagaimana tanggungjawab pejabat pengawas lingkungan hidup menjalankan tugasnya? Tanggungjawab pejabat pengawas lingkungan hidup dalam menjalankan tugasnya dengan melakukan pemantauan kegiata usaha yang dilakukan oleh penanggungjawab kegitan usaha baik yang berpotensi menimbulkan terjadinya pencemaran maupun kerusakan lingkungan hidup atau tidak. Pejabat pengawas lingkungan hidup juga melakukan pengawasan baik secara langsung maupun tidak langsung terhadap tingkat ketaatan penanggungjawab kegiatan usaha dalam menjalankan izin yang telah diberikan kepadanya. Hasil pemantauan tersebut akan dibuat ...

Zenodo (CERN European Organization for Nuclear Research), Mar 21, 2023

MAGISTRA Law Review

Museum sebagai sarana untuk melestarikan benda-benda cagar budaya perlu diperkenalkan kepada masy... more Museum sebagai sarana untuk melestarikan benda-benda cagar budaya perlu diperkenalkan kepada masyarakat dan museum juga sebagai sarana untuk mengenalkan peristiwa peradaban budaya suatu bangsa kepada masyarakat. Tujuan pendirian museum menurut Pasal 2 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2015 tentang Museum, adalah: mempunyai tugas pengkajian, pendidikan, dan kesenangan.Metodologi penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dan lokasi penelitian ada di Museum Jawa Tengah Ranggawarsita Kota Semarang. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memperkenalkan kepada masyarakat tentang benda-benda cagar budaya sebagai koleksi yang ditinggalkan oleh orang-orang dulu serta untuk bahan edukasi bagi masyarakat yang berkaitan dengan peninggalan kebudayaan zaman dulu. Hasil penelitian yang diperoleh adalah Museum Jawa Tengah Ranggawarsita sebagai salah satu museum yang dimiliki oleh negara, menyajikan berbagai macam koleksi benda-benda cagar budaya yang ada di Jawa Tengah. dengan jumlah koleksi sebanyak 59.802 buah, yang di bagi menjadi 10 katagori, yaitu: numismatika/heraldika sebanyak 44.966 benda, ethnografika sebanyak 6.810 benda, keramologika sebanyak 1.200 benda, arkelologika sebanyak 5.211 benda, biologika sebanyak 620 benda, seni rupa sebanyak 397 benda, historika sebanyak 318 benda, geologika sebanyak 201, filologika sebanyak 37 benda, dan teknologika sebanyak 42 benda.

Jurnal ilmiah hukum dan dinamika masyarakat, Nov 11, 2016

Pembentukan suatu negara pada um um n ya u nt uk m e l i n du ngi d an mensejahterakan warga nega... more Pembentukan suatu negara pada um um n ya u nt uk m e l i n du ngi d an mensejahterakan warga negaranya. Untuk mewujudkan cita-cita tersebut pemerintah Indonesia melakukan suatu progaram yang terencana dalam pembangunannya. Cita-cita negara Indonesia terdapat dalam Pembukaan UUD Negara RI Tahun 1945, yang menyatakan "Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu pemerintah negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah I nd ones i a da n u nt uk m em a j uka n kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia ....."

State need expense to construction and welfare their people, for that the state revenue are neede... more State need expense to construction and welfare their people, for that the state revenue are needed. In Islamic law there are revenue that can be done through alms and taxes. But in the tax collection implementation, Islamic law had been giving a clear guidance either for Muslims or non Muslims. According to the scholars, the tax collection are allowed of it fulfill three criteria, that is: (1) taxes because to fund expenditure that are really needed to realized Maqasid Syariah; (2) the tax burden should not be to stiff to everyone capable to pay; (3) tax funds that has been collected are spent honestly for a good cause. There is a responsibility for Muslims to pay taxes if the treasury fund need it or empty. Those responsibilities are as a devotion to ulil amri, as stated in An-Nisa letter verse 59, which means: “O believer, obey Allah and obey his Prophets and ulil amri amongst you. Then if you different in opinions about something, then give him him back to Allah (Al quran) and Pr...

Yustisia Jurnal Hukum

community participation in managing environment to be the basic need for all who live physically ... more community participation in managing environment to be the basic need for all who live physically in an environment changing continually, in the meaning it quality decline continually. Therefore, the community participation to be absolutely important in creating the healthy environemnet. There is a mistaken view on the community participation in managing environement, namely an assumption that the community give information (public information) in the form reconnaisance even their function merely as public relation to make this activty run smoothly without barrier. Therefore, the community participation not only as a tool to achieve a goal but also to be the goal itself.

HUKUM & DINAMIKA MASYARAKAT, 2003

A b s t r a k Dalam upaya menjaga pelestarian lingkungan hidup di kawasan perumahan perlu adany... more A b s t r a k
Dalam upaya menjaga pelestarian lingkungan hidup di kawasan perumahan perlu
adanya peran setla masyarakat. Peran serta masyarakat dalam pelestarian lingkungan
hidup di kawasan lingkungan perumahan adalah dengan menjaga lingkungan agar
tetap bersih, rapi dan indah.
Dalam undang-undang No 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup
juga mengatur tentang peran serta masyarakat yang diatur dalam Pasal 5, Pasal
6, dan Pasal 7. Peran serta masvarakat dalam pengelolaan lingkungan hidup di
kawasan perumahan bisa dilakukan dengan cara perorangan maupun ber.sama-sama,
tergantung dari kemampuan masing-masing mas.yarakat.
Untuk memotifasi masyarakat agar ikut berperan serta dalam pelestarian lingkungan
hidup di kawasan perumahan dengan mernberikan penghargaan serta penyuluhan
tentang pentingnya menjaga kelestarian lingkungan hidup di kawasan perumahan.
Upaya lain yang bisa digunakan untuk menjaga kelestarian lingkungan hidup di
kawasan perumahan dengan memberikan sanksi bagi mereka yang di ketahui merusak, mengotori, dan membuat pencemaran dii kawasan perumahan tersebut.
Kata Kunci : Peran Serta Masyarakat, Pengelolaan Lingkungan Hidup

PROCEEDING OF THE INTERNATIONAL SEMINAR FACULTY OF LAW 2015, 2015

ABSTRACT State need expense to construction and welfare their people, for that the state revenue... more ABSTRACT
State need expense to construction and welfare their people, for that the state revenue are need. In Islamic law there are revenue that can be done through alms and taxes. But in the tax collection implementation, Islamic law had been giving a clear guidance either for Muslims or non Muslims. According to the scholars the tax collection are allowed of it fulfill three criteria, that is: (1) taxes because to fund expenditure that are really needed to realized Maqasid Syariah; ( 2) the tax burden should not be to stiff to everyone capable to pay; (3) tax funds that has been collected
are spent honestly for a good cause.
There is a responsibility for Muslims to pay taxes if the treasury fund need it or empty. Those responsibilities are as a devotion to ulil amri, as stated in An-Nisa letter verse 59, which means: "O believer, obey Allah and obey hisProphets and ulil amri amongst you. Then if you different in opinions about something, then give him him back to Allah (Al quran) and Prophet( his Sunnah) if, you truly faithful to Allah and for the next day. That is more important (to you) and better for it cause"
Keyword:: Taxes, Alms, Islamic Law

PRESFEKTIF HUKUM (d/h ALUMNI "17"), 2001

ABSTRAK Hak asasi manusia itu sudoh melekat dalam diri manusia sejak dalam kandungan hingga ia di... more ABSTRAK
Hak asasi manusia itu sudoh melekat dalam diri manusia sejak dalam
kandungan hingga ia dilahirkan sampai meninggal dunia. Dengan dikeluarkannya deklarasi hak asasi manusia oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa, maka setiap negara wajib melindungi hak-hak warganya. Hak asasi manusia akan berjalan jika semua pihak menjalankan hak dan kewajibannya secara seimbang dan bersama-sama, sehingga keadilan akan dirasakan oleh semua orang baik yang menjalankan kewajibannya maupun yong menerima haknya. Keadilan dapat dilihat dari sikap, tingkah laku, dan jiwa seseorang dalam melaksanakan hak asasi manusia. Sikap dan tingkah laku dapat dicerminkan dari melindungi dan menyanyangi semua orang tanpa membedakan golongan, agama, suku, dan ras. Sedangkan jiwa dapat dilihat dari sikap dan tingkah laku dalam kehidupan sehari - hari yang ia jalankan.
Kata Kunci: Hukum - Keadilan - Hak Asasi Manusia

HUKUM & DINAMIKA MASYARAKAT, 2002

ABSTRAK Perubahsn social didalam masyarakat sering terjadi, baik dalam masyarakat primitif maupun... more ABSTRAK
Perubahsn social didalam masyarakat sering terjadi, baik dalam masyarakat primitif maupun maryarakat modern. Dengan perubaann social dalam masyarakat apatah akan mempengaruhi efekfitas huhtm atau tidak. Untuk melihat efektifitas huktm harus diketahui tentang kaidah hukum dan tujuan huktm yang berlaku, yaitu bekerjanya hukum dalam maryarakat dan tingkah laku masyarakat terhadap hukum jika tingkah laku masyarakat sesuai dengan tujuan hukum, maka mempunyai sifat positif. Dengan sifat positif masyarakat tersebut, maka hukum bekerja secara efektif. Selain itu harus dilihat kemampuan hukum tersebut beradaptasi dengan masyurakat. Bila hukum tidak bisa beradaptasi dengan masyarakat, maka huhum akan disi oleh masyarakat dengan cara non formal yaitu diluar perundang-undangan.
Kata kunci: Efektifitas Hukum, Perubahan Sosial

Problem lingkungan sangat komplek terutama masalaha pencemaran untuk itu perlu adanya penanganan ... more Problem lingkungan sangat komplek terutama masalaha pencemaran untuk itu perlu adanya penanganan yang serius dari pemerintah maupun masyarakat (perorangan dan perusahaan). Dengan adanya UU No. 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, bisa memberikan harapan yang baru bagi lingkungan.