Shinta Dewi Rismawati | IAIN Pekalongan (original) (raw)

Papers by Shinta Dewi Rismawati

Research paper thumbnail of Tanggung Jawab Negara DI Bidang Ketenalistrikan Pasca Berlakunya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009

Dinamika regulasi perundang-undangan ketenagalistrikan yang berlaku di Indonesia ternyata mengiku... more Dinamika regulasi perundang-undangan ketenagalistrikan yang berlaku di Indonesia ternyata mengikuti perkembangan dinamika serta perubahan masyarakat. Keberadaan regulasi di bidang ketenaga listrikan nasional sesungguhnya tidak telepas dari sejarah bangsa Indonesia. Konstruksi kelembagaan dan pranata hukum diatur dalam UU No. 30 Tahun 2009 tentang ketenagalistrikan.

Research paper thumbnail of Polygamy Marriage: Legal Culture, Optional Political Identity And Marital Status Dilemma (A Case Study in Pekalongan)

Al-Ihkam: Jurnal Hukum & Pranata Sosial

Polygamy Marriage: Legal Culture, Optional Political al-Ihkam: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial, 1... more Polygamy Marriage: Legal Culture, Optional Political al-Ihkam: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial, 14 (2), 2019: 236-266 237 Abstrak:

Research paper thumbnail of GELIAT ECOFEMINISME PEDESAAN DALAM PELESTARIAN LINGKUNGAN (Studi Kasus Di Desa Curug Muncar Pekalongan)

PALASTREN Jurnal Studi Gender

Keberadaan perempuan seringkali diabaikan dalam isu pelestarian lingkungan, padahal mereka memili... more Keberadaan perempuan seringkali diabaikan dalam isu pelestarian lingkungan, padahal mereka memiliki peran strategis di dalamnya. Paper ini bertujuan untuk mengungkapkan alasan-alasan dilaksanakannya pemberdayaan perempuan dalam pelestarian lingkungan berikut model pendekatan yang dilakukannya untuk mendukung pemberdayaan perempuan di Desa Curug Muncar Pekalongan dalam pelestarian lingkungan. Penelitian kualitatif dengan partisipatory action research dipilih sebagai metode pendekatannya. Hasil dan analisisnya: pertama alasan-alasan sebagai dasar pembenaran dilaksanakannya kegiatan pemberdayaan perempuan adalah berpijak pada penjajagan kebutuhan yakni adanya kerentanan perempuan yang bersifat multidimensional (ekologi, psikologis, ekonomi dan sosial). Kedua model pendekatan yang digunakan untuk mendukung keberlanjutan pemberdayaan perempuan adalah dengan menerapkan tiga pilar pembangunan berkelanjutan yang mensinergikan dimensi ekologi, ekonomi dan sosial, ternyata mampu menyadarkan dan mengerakkan ecofeminism kelompok perempuan peduli dalam pelestarian lingkungan (P3L) di wilayah ini untuk peduli dalam pelestarian lingkungan.

Research paper thumbnail of Mengukuhkan Otensitas Tradisi Hukum Campursari dalam Sistem Hukum Nasional

JURNAL HUKUM ISLAM

Tradisi sistem hukum sesungguhnya produk manusia yang berpijak pada tiga ordinat yakni manusia, l... more Tradisi sistem hukum sesungguhnya produk manusia yang berpijak pada tiga ordinat yakni manusia, lingkungan dan hukum, sehingga tradisi hukum yang adadi dunia menjadi beragam. Pembangunan tradisi hukum bercorak Indonesia adalah proyek abadi dan dinamis. Oleh karena itu meskipun dominasi civil law kental dalam tradisi berhukum Indonesia, akan tetapi kreatifitas, inovasi serta metode sintesis mampu menjadikan tradisi sistem hukum Indonesia bernuansa campursari. Karekateristrik campursari (mixed) ini sesungguhnya bermuara dari kreatifitas dan inovasi yang diwariskan oleh the founding father termasuk dalam cara berhukumnya, oleh karenanya tradisi Civil law dan tradisi Common lawmenjadi bagian yang mudah ditemukan dalam praktek berhukum di Indonesia. Tradisi pembangunan sistem hukum yang bercorak campursari perlu dikukuhkan dan dikembangkan untuk mewujudkan sistem hukum yang bercitarasa Indonesia, tetapi juga tidak mengabaikan aspek kekinian. Untuk itu perlu paradigma alternative untuk ...

Research paper thumbnail of Liberalization and Electricity Policy Changes: Problems and Challenges in the Electricity Sector in Indonesia

International Journal of Energy Economics and Policy

This paper analyzes the impact of changes in electricity policy in Indonesia. The purpose of this... more This paper analyzes the impact of changes in electricity policy in Indonesia. The purpose of this paper is to provide an overview of the development of electricity sector regulations in Indonesia and their impact. Based on the study conducted, concluded: That the Indonesian government made a change in electricity policy under the influence of international donor agencies, international monetary fund with a letter of intent namely the liberalization of the electricity sector in Indonesia brought to the free market. In 2014 the Indonesian government plans to build power generation infrastructure reaching 35 thousand MW, and the percentage of infrastructure ownership is private (foreign) is more dominant, this is contrary to article 33 paragraph 2 of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia. The state of Indonesia with these changes is likely to be held captive by the interests of global capitalism by dictating electricity policy.

Research paper thumbnail of The Hegemony of Global Capitalism in the Regulation of Electricity: The Electricity Policies of the Selected Southeast Asian Nations

International Journal of Energy Economics and Policy

This paper examines the effect of global capitalism on electricity policies in Southeast Asian co... more This paper examines the effect of global capitalism on electricity policies in Southeast Asian countries: Singapore, the Philippines, Thailand, Malaysia and Indonesia. The purpose of this study is to get a picture of the electricity policy in a country. This research method compares the electricity regulation between countries in Southeast Asia. The results of this study are: the influence of global capitalism in electricity liberalization resulting in major changes in electricity power regulation in most Southeast Asian countries. Electricity infrastructure is mostly owned by the electricity capitalism of global capitalism. Which then makes the connection of the electrical energy system between countries for the sake of the electricity energy business. The hegemony of global capitalism plays a role through the liberalization and deregulation of electricity in Southeast Asian countries, the regulation of electricity in the Southeast Asia region is under absolute control by the power of capitalism of electricity.

Research paper thumbnail of Melacak Warisan Spritualitas Islam Dalam Tekstualitas Hukum Perlindungan Konsumen Di Indonesia

HERMENEUTIKA : Jurnal Ilmu Hukum

Islam telah menorehkan nilai-nilai spiritualitas tentang keadilan, kesepakatan, kejujuran,keperca... more Islam telah menorehkan nilai-nilai spiritualitas tentang keadilan, kesepakatan, kejujuran,kepercayaan, kesimbangan hak dan kewajiban, kehalalan, pertanggungjawaban dan lainsebagainya di dalam sebuah transaksi bisnis fair dan adil bagi produsen dan konsumen.Warisan nilai spritualitas Islam juga mempengaruhi konsep perlindungan konsumen diIndonesia yang dapat dikategorikan sebagai masyarakat terbuka. Sebagai masyarakatterbuka yang bercorak Theisdemokratis maka pembangunan sistem hukum di Indonesiamemberikan kesempatan yang sama bagi semua system hukum sebagai sumberreferensinya. Islam adalah rahmatan lil alamin, tak terkecuali adalah konsumen sebagaipenguna akhir produk barang dan jasa. paper ini akan melacak serta mengungkapkanwarisan nilai-nilai spritualitas Islam dalam memberikan perlindungan konsumen dalamregulasi UU Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Temuan risetmenunjukkan bahwa nilai-nilai spritualitas perlindungan konsumen Islami ternyatamenjadi pijakan dasar se...

Research paper thumbnail of HAKIM DAN MEDIASI: Pemaknaan Hakim Terhadap Mediasi Perkara Perdata di Pengadilan Negeri Pekalongan

Jurnal Penelitian, May 17, 2013

This sociolegal research was aimed to understrand the judge's comprehension toward mediation in p... more This sociolegal research was aimed to understrand the judge's comprehension toward mediation in private lawsuit procession. This comprehension was so urgent in order to understand how pragmatism practice could infiltrate in law court. To do so, I used symbolic interaction approach and model to analyze the data, that snowball-purposively gathered from the Judges. The locus of this study located in Pekalongan District Court (Pengadilan Negeri). The study showed some divergences opinion among judges in understanding the laws/norms/statutes of mediation both, textually and contextually (as they applied the text of norm in their cases). So, it effected on the implimentation of enforcement and made them tend to pragmatic in doing mediation as formalistic-routine procedure. The roots of this attitude came from internally factors such pragmatism itself and externally ones, pragmatism among the parties of lawsuit and their advocaats.

Research paper thumbnail of SISTEM PENGUPAHAN DAN PEMBAGIAN KERJA PEREMPUAN BURUH BATIK BERBASIS PUTTING OUT SYSTEM DI KOTA PEKALONGAN (Proses dan Implikasi Marginalisasi Terhadap Perempuan Buruh Batik)

Jurnal Penelitian, Mar 26, 2014

This research was motivated by the rampant of batik female workers who worked with the Putting Ou... more This research was motivated by the rampant of batik female workers who worked with the Putting Out System (POS) and were marginalized in Pekalongan City. This study was aimed to answer the research questions: what was the marginalization form of women workers through the wage system and division of labor in the production chain based on POS was; the actors who were involved in the process; what factors caused it; and what was implications for women workers, their family and bosses inside production process as well as outside the production process. In-depth interview and observation were used to investigate data. Triangulation of data source and investigating method were also used to validate the investigated data. In addition, Interactive model was used to analyze. The results were: (1) the actors who played a role in the process of marginalization of women workers in Pekalongan batik is the boss, makloon, religious elite (Kyai / Ustazd -ah), and the state;

Research paper thumbnail of Legal Culture of Religious Capitalism on Batik Business (A Case Study In Pekalongan Indonesia)

Journal of Law Policy and Globalization, 2015

Pekalongan called as world's city of batik and religious city. The business of batik controlled b... more Pekalongan called as world's city of batik and religious city. The business of batik controlled by the muslim entrepreneurs. They are a good Muslim. But not in legal culture of the behaviors are of their business. Especially at the relationship with their workers. It doesn't reflect its identity as a good Muslim. They are ignoring Islamic values and regulation about worker (Act number 13 in 2004. In fact, the legal culture of the behavior of business is based on the values of capitalism. The behavior of them ended with the assumption of a new identity as a religious capitalist. They make accumulation their profit by exploited their labors. Representation of religious identity as a Muslim, there is the level of new religious rituals not only in the identity business behavior

Research paper thumbnail of Aksi-Interaksi Antara Kaum Borjuise Dan Negara Dalam Pembangunan Hukum Modern DI Indonesia

Jurnal Legality, May 19, 2010

Abstract Pembangunan ekonomi tidak dapat dihentikan, atau meminjam istilah Bank Dunia&amp... more Abstract Pembangunan ekonomi tidak dapat dihentikan, atau meminjam istilah Bank Dunia" sudah menjadi keinginan universal". Dengan demikian Fenomena yang berkaitan dengan pola perubahan sosial di bidang ekonomi, umumnya ada dua macam, yaitu yang datang ...

Research paper thumbnail of Model Konstruksi Hukum Hakim Dalam Putusan Kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Jurnal Penelitian, May 21, 2013

Research paper thumbnail of PARTISIPASI PEREMPUAN DALAM PUSARAN PEMBANGUNAN DAERAH (Telaah Kritis atas Kendala dan Solusi)

Jurnal Muwazah, May 17, 2013

Research paper thumbnail of Karakteristik Kejahatan Pembunuhan Dalam Konstalasi Relasi Gender

Jurnal Penelitian, May 21, 2013

Research paper thumbnail of PEDAGANG PASAR TIBAN DAN MODAL SOSIAL Membangun Tatanan Sosial-Ekonomi Lokal

Jurnal Penelitian, Oct 24, 2012

Research paper thumbnail of Membedah Peran Stakeholder Terhadap Penanganan Domestic Violence Dalam Konteks Masyarakat Madani

Jurnal Muwazah, May 20, 2013

Research paper thumbnail of PEMBANGUNAN HUKUM YANG BERKEADILAN GENDER (Pendekatan Studi Hukum Kritis Bagi Perlindungan Hak Asasi Perempuan Di Indonesia Pasca Ratifikasi CEDAW)

Jurnal Muwazah, May 21, 2013

Research paper thumbnail of HAKIM DAN MEDIASI: Pemaknaan Hakim Terhadap Mediasi Perkara Perdata di Pengadilan Negeri Pekalongan

Jurnal Penelitian, May 17, 2013

This sociolegal research was aimed to understrand the judge's comprehension toward mediation in p... more This sociolegal research was aimed to understrand the judge's comprehension toward mediation in private lawsuit procession. This comprehension was so urgent in order to understand how pragmatism practice could infiltrate in law court. To do so, I used symbolic interaction approach and model to analyze the data, that snowball-purposively gathered from the Judges. The locus of this study located in Pekalongan District Court (Pengadilan Negeri). The study showed some divergences opinion among judges in understanding the laws/norms/statutes of mediation both, textually and contextually (as they applied the text of norm in their cases). So, it effected on the implimentation of enforcement and made them tend to pragmatic in doing mediation as formalistic-routine procedure. The roots of this attitude came from internally factors such pragmatism itself and externally ones, pragmatism among the parties of lawsuit and their advocaats.

Research paper thumbnail of Polygamy Marriage: Legal Culture, Optional Political Identity And Marital Status Dilemma (A Case Study in Pekalongan)

Al-Ihkam: Jurnal Hukum & Pranata Sosial

Polygamy Marriage: Legal Culture, Optional Political al-Ihkam: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial, 1... more Polygamy Marriage: Legal Culture, Optional Political al-Ihkam: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial, 14 (2), 2019: 236-266 237 Abstrak:

Research paper thumbnail of GELIAT ECOFEMINISME PEDESAAN DALAM PELESTARIAN LINGKUNGAN (Studi Kasus Di Desa Curug Muncar Pekalongan)

PALASTREN Jurnal Studi Gender

Keberadaan perempuan seringkali diabaikan dalam isu pelestarian lingkungan, padahal mereka memili... more Keberadaan perempuan seringkali diabaikan dalam isu pelestarian lingkungan, padahal mereka memiliki peran strategis di dalamnya. Paper ini bertujuan untuk mengungkapkan alasan-alasan dilaksanakannya pemberdayaan perempuan dalam pelestarian lingkungan berikut model pendekatan yang dilakukannya untuk mendukung pemberdayaan perempuan di Desa Curug Muncar Pekalongan dalam pelestarian lingkungan. Penelitian kualitatif dengan partisipatory action research dipilih sebagai metode pendekatannya. Hasil dan analisisnya: pertama alasan-alasan sebagai dasar pembenaran dilaksanakannya kegiatan pemberdayaan perempuan adalah berpijak pada penjajagan kebutuhan yakni adanya kerentanan perempuan yang bersifat multidimensional (ekologi, psikologis, ekonomi dan sosial). Kedua model pendekatan yang digunakan untuk mendukung keberlanjutan pemberdayaan perempuan adalah dengan menerapkan tiga pilar pembangunan berkelanjutan yang mensinergikan dimensi ekologi, ekonomi dan sosial, ternyata mampu menyadarkan dan mengerakkan ecofeminism kelompok perempuan peduli dalam pelestarian lingkungan (P3L) di wilayah ini untuk peduli dalam pelestarian lingkungan.

Research paper thumbnail of Tanggung Jawab Negara DI Bidang Ketenalistrikan Pasca Berlakunya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009

Dinamika regulasi perundang-undangan ketenagalistrikan yang berlaku di Indonesia ternyata mengiku... more Dinamika regulasi perundang-undangan ketenagalistrikan yang berlaku di Indonesia ternyata mengikuti perkembangan dinamika serta perubahan masyarakat. Keberadaan regulasi di bidang ketenaga listrikan nasional sesungguhnya tidak telepas dari sejarah bangsa Indonesia. Konstruksi kelembagaan dan pranata hukum diatur dalam UU No. 30 Tahun 2009 tentang ketenagalistrikan.

Research paper thumbnail of Polygamy Marriage: Legal Culture, Optional Political Identity And Marital Status Dilemma (A Case Study in Pekalongan)

Al-Ihkam: Jurnal Hukum & Pranata Sosial

Polygamy Marriage: Legal Culture, Optional Political al-Ihkam: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial, 1... more Polygamy Marriage: Legal Culture, Optional Political al-Ihkam: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial, 14 (2), 2019: 236-266 237 Abstrak:

Research paper thumbnail of GELIAT ECOFEMINISME PEDESAAN DALAM PELESTARIAN LINGKUNGAN (Studi Kasus Di Desa Curug Muncar Pekalongan)

PALASTREN Jurnal Studi Gender

Keberadaan perempuan seringkali diabaikan dalam isu pelestarian lingkungan, padahal mereka memili... more Keberadaan perempuan seringkali diabaikan dalam isu pelestarian lingkungan, padahal mereka memiliki peran strategis di dalamnya. Paper ini bertujuan untuk mengungkapkan alasan-alasan dilaksanakannya pemberdayaan perempuan dalam pelestarian lingkungan berikut model pendekatan yang dilakukannya untuk mendukung pemberdayaan perempuan di Desa Curug Muncar Pekalongan dalam pelestarian lingkungan. Penelitian kualitatif dengan partisipatory action research dipilih sebagai metode pendekatannya. Hasil dan analisisnya: pertama alasan-alasan sebagai dasar pembenaran dilaksanakannya kegiatan pemberdayaan perempuan adalah berpijak pada penjajagan kebutuhan yakni adanya kerentanan perempuan yang bersifat multidimensional (ekologi, psikologis, ekonomi dan sosial). Kedua model pendekatan yang digunakan untuk mendukung keberlanjutan pemberdayaan perempuan adalah dengan menerapkan tiga pilar pembangunan berkelanjutan yang mensinergikan dimensi ekologi, ekonomi dan sosial, ternyata mampu menyadarkan dan mengerakkan ecofeminism kelompok perempuan peduli dalam pelestarian lingkungan (P3L) di wilayah ini untuk peduli dalam pelestarian lingkungan.

Research paper thumbnail of Mengukuhkan Otensitas Tradisi Hukum Campursari dalam Sistem Hukum Nasional

JURNAL HUKUM ISLAM

Tradisi sistem hukum sesungguhnya produk manusia yang berpijak pada tiga ordinat yakni manusia, l... more Tradisi sistem hukum sesungguhnya produk manusia yang berpijak pada tiga ordinat yakni manusia, lingkungan dan hukum, sehingga tradisi hukum yang adadi dunia menjadi beragam. Pembangunan tradisi hukum bercorak Indonesia adalah proyek abadi dan dinamis. Oleh karena itu meskipun dominasi civil law kental dalam tradisi berhukum Indonesia, akan tetapi kreatifitas, inovasi serta metode sintesis mampu menjadikan tradisi sistem hukum Indonesia bernuansa campursari. Karekateristrik campursari (mixed) ini sesungguhnya bermuara dari kreatifitas dan inovasi yang diwariskan oleh the founding father termasuk dalam cara berhukumnya, oleh karenanya tradisi Civil law dan tradisi Common lawmenjadi bagian yang mudah ditemukan dalam praktek berhukum di Indonesia. Tradisi pembangunan sistem hukum yang bercorak campursari perlu dikukuhkan dan dikembangkan untuk mewujudkan sistem hukum yang bercitarasa Indonesia, tetapi juga tidak mengabaikan aspek kekinian. Untuk itu perlu paradigma alternative untuk ...

Research paper thumbnail of Liberalization and Electricity Policy Changes: Problems and Challenges in the Electricity Sector in Indonesia

International Journal of Energy Economics and Policy

This paper analyzes the impact of changes in electricity policy in Indonesia. The purpose of this... more This paper analyzes the impact of changes in electricity policy in Indonesia. The purpose of this paper is to provide an overview of the development of electricity sector regulations in Indonesia and their impact. Based on the study conducted, concluded: That the Indonesian government made a change in electricity policy under the influence of international donor agencies, international monetary fund with a letter of intent namely the liberalization of the electricity sector in Indonesia brought to the free market. In 2014 the Indonesian government plans to build power generation infrastructure reaching 35 thousand MW, and the percentage of infrastructure ownership is private (foreign) is more dominant, this is contrary to article 33 paragraph 2 of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia. The state of Indonesia with these changes is likely to be held captive by the interests of global capitalism by dictating electricity policy.

Research paper thumbnail of The Hegemony of Global Capitalism in the Regulation of Electricity: The Electricity Policies of the Selected Southeast Asian Nations

International Journal of Energy Economics and Policy

This paper examines the effect of global capitalism on electricity policies in Southeast Asian co... more This paper examines the effect of global capitalism on electricity policies in Southeast Asian countries: Singapore, the Philippines, Thailand, Malaysia and Indonesia. The purpose of this study is to get a picture of the electricity policy in a country. This research method compares the electricity regulation between countries in Southeast Asia. The results of this study are: the influence of global capitalism in electricity liberalization resulting in major changes in electricity power regulation in most Southeast Asian countries. Electricity infrastructure is mostly owned by the electricity capitalism of global capitalism. Which then makes the connection of the electrical energy system between countries for the sake of the electricity energy business. The hegemony of global capitalism plays a role through the liberalization and deregulation of electricity in Southeast Asian countries, the regulation of electricity in the Southeast Asia region is under absolute control by the power of capitalism of electricity.

Research paper thumbnail of Melacak Warisan Spritualitas Islam Dalam Tekstualitas Hukum Perlindungan Konsumen Di Indonesia

HERMENEUTIKA : Jurnal Ilmu Hukum

Islam telah menorehkan nilai-nilai spiritualitas tentang keadilan, kesepakatan, kejujuran,keperca... more Islam telah menorehkan nilai-nilai spiritualitas tentang keadilan, kesepakatan, kejujuran,kepercayaan, kesimbangan hak dan kewajiban, kehalalan, pertanggungjawaban dan lainsebagainya di dalam sebuah transaksi bisnis fair dan adil bagi produsen dan konsumen.Warisan nilai spritualitas Islam juga mempengaruhi konsep perlindungan konsumen diIndonesia yang dapat dikategorikan sebagai masyarakat terbuka. Sebagai masyarakatterbuka yang bercorak Theisdemokratis maka pembangunan sistem hukum di Indonesiamemberikan kesempatan yang sama bagi semua system hukum sebagai sumberreferensinya. Islam adalah rahmatan lil alamin, tak terkecuali adalah konsumen sebagaipenguna akhir produk barang dan jasa. paper ini akan melacak serta mengungkapkanwarisan nilai-nilai spritualitas Islam dalam memberikan perlindungan konsumen dalamregulasi UU Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Temuan risetmenunjukkan bahwa nilai-nilai spritualitas perlindungan konsumen Islami ternyatamenjadi pijakan dasar se...

Research paper thumbnail of HAKIM DAN MEDIASI: Pemaknaan Hakim Terhadap Mediasi Perkara Perdata di Pengadilan Negeri Pekalongan

Jurnal Penelitian, May 17, 2013

This sociolegal research was aimed to understrand the judge's comprehension toward mediation in p... more This sociolegal research was aimed to understrand the judge's comprehension toward mediation in private lawsuit procession. This comprehension was so urgent in order to understand how pragmatism practice could infiltrate in law court. To do so, I used symbolic interaction approach and model to analyze the data, that snowball-purposively gathered from the Judges. The locus of this study located in Pekalongan District Court (Pengadilan Negeri). The study showed some divergences opinion among judges in understanding the laws/norms/statutes of mediation both, textually and contextually (as they applied the text of norm in their cases). So, it effected on the implimentation of enforcement and made them tend to pragmatic in doing mediation as formalistic-routine procedure. The roots of this attitude came from internally factors such pragmatism itself and externally ones, pragmatism among the parties of lawsuit and their advocaats.

Research paper thumbnail of SISTEM PENGUPAHAN DAN PEMBAGIAN KERJA PEREMPUAN BURUH BATIK BERBASIS PUTTING OUT SYSTEM DI KOTA PEKALONGAN (Proses dan Implikasi Marginalisasi Terhadap Perempuan Buruh Batik)

Jurnal Penelitian, Mar 26, 2014

This research was motivated by the rampant of batik female workers who worked with the Putting Ou... more This research was motivated by the rampant of batik female workers who worked with the Putting Out System (POS) and were marginalized in Pekalongan City. This study was aimed to answer the research questions: what was the marginalization form of women workers through the wage system and division of labor in the production chain based on POS was; the actors who were involved in the process; what factors caused it; and what was implications for women workers, their family and bosses inside production process as well as outside the production process. In-depth interview and observation were used to investigate data. Triangulation of data source and investigating method were also used to validate the investigated data. In addition, Interactive model was used to analyze. The results were: (1) the actors who played a role in the process of marginalization of women workers in Pekalongan batik is the boss, makloon, religious elite (Kyai / Ustazd -ah), and the state;

Research paper thumbnail of Legal Culture of Religious Capitalism on Batik Business (A Case Study In Pekalongan Indonesia)

Journal of Law Policy and Globalization, 2015

Pekalongan called as world's city of batik and religious city. The business of batik controlled b... more Pekalongan called as world's city of batik and religious city. The business of batik controlled by the muslim entrepreneurs. They are a good Muslim. But not in legal culture of the behaviors are of their business. Especially at the relationship with their workers. It doesn't reflect its identity as a good Muslim. They are ignoring Islamic values and regulation about worker (Act number 13 in 2004. In fact, the legal culture of the behavior of business is based on the values of capitalism. The behavior of them ended with the assumption of a new identity as a religious capitalist. They make accumulation their profit by exploited their labors. Representation of religious identity as a Muslim, there is the level of new religious rituals not only in the identity business behavior

Research paper thumbnail of Aksi-Interaksi Antara Kaum Borjuise Dan Negara Dalam Pembangunan Hukum Modern DI Indonesia

Jurnal Legality, May 19, 2010

Abstract Pembangunan ekonomi tidak dapat dihentikan, atau meminjam istilah Bank Dunia&amp... more Abstract Pembangunan ekonomi tidak dapat dihentikan, atau meminjam istilah Bank Dunia" sudah menjadi keinginan universal". Dengan demikian Fenomena yang berkaitan dengan pola perubahan sosial di bidang ekonomi, umumnya ada dua macam, yaitu yang datang ...

Research paper thumbnail of Model Konstruksi Hukum Hakim Dalam Putusan Kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Jurnal Penelitian, May 21, 2013

Research paper thumbnail of PARTISIPASI PEREMPUAN DALAM PUSARAN PEMBANGUNAN DAERAH (Telaah Kritis atas Kendala dan Solusi)

Jurnal Muwazah, May 17, 2013

Research paper thumbnail of Karakteristik Kejahatan Pembunuhan Dalam Konstalasi Relasi Gender

Jurnal Penelitian, May 21, 2013

Research paper thumbnail of PEDAGANG PASAR TIBAN DAN MODAL SOSIAL Membangun Tatanan Sosial-Ekonomi Lokal

Jurnal Penelitian, Oct 24, 2012

Research paper thumbnail of Membedah Peran Stakeholder Terhadap Penanganan Domestic Violence Dalam Konteks Masyarakat Madani

Jurnal Muwazah, May 20, 2013

Research paper thumbnail of PEMBANGUNAN HUKUM YANG BERKEADILAN GENDER (Pendekatan Studi Hukum Kritis Bagi Perlindungan Hak Asasi Perempuan Di Indonesia Pasca Ratifikasi CEDAW)

Jurnal Muwazah, May 21, 2013

Research paper thumbnail of HAKIM DAN MEDIASI: Pemaknaan Hakim Terhadap Mediasi Perkara Perdata di Pengadilan Negeri Pekalongan

Jurnal Penelitian, May 17, 2013

This sociolegal research was aimed to understrand the judge's comprehension toward mediation in p... more This sociolegal research was aimed to understrand the judge's comprehension toward mediation in private lawsuit procession. This comprehension was so urgent in order to understand how pragmatism practice could infiltrate in law court. To do so, I used symbolic interaction approach and model to analyze the data, that snowball-purposively gathered from the Judges. The locus of this study located in Pekalongan District Court (Pengadilan Negeri). The study showed some divergences opinion among judges in understanding the laws/norms/statutes of mediation both, textually and contextually (as they applied the text of norm in their cases). So, it effected on the implimentation of enforcement and made them tend to pragmatic in doing mediation as formalistic-routine procedure. The roots of this attitude came from internally factors such pragmatism itself and externally ones, pragmatism among the parties of lawsuit and their advocaats.

Research paper thumbnail of Polygamy Marriage: Legal Culture, Optional Political Identity And Marital Status Dilemma (A Case Study in Pekalongan)

Al-Ihkam: Jurnal Hukum & Pranata Sosial

Polygamy Marriage: Legal Culture, Optional Political al-Ihkam: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial, 1... more Polygamy Marriage: Legal Culture, Optional Political al-Ihkam: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial, 14 (2), 2019: 236-266 237 Abstrak:

Research paper thumbnail of GELIAT ECOFEMINISME PEDESAAN DALAM PELESTARIAN LINGKUNGAN (Studi Kasus Di Desa Curug Muncar Pekalongan)

PALASTREN Jurnal Studi Gender

Keberadaan perempuan seringkali diabaikan dalam isu pelestarian lingkungan, padahal mereka memili... more Keberadaan perempuan seringkali diabaikan dalam isu pelestarian lingkungan, padahal mereka memiliki peran strategis di dalamnya. Paper ini bertujuan untuk mengungkapkan alasan-alasan dilaksanakannya pemberdayaan perempuan dalam pelestarian lingkungan berikut model pendekatan yang dilakukannya untuk mendukung pemberdayaan perempuan di Desa Curug Muncar Pekalongan dalam pelestarian lingkungan. Penelitian kualitatif dengan partisipatory action research dipilih sebagai metode pendekatannya. Hasil dan analisisnya: pertama alasan-alasan sebagai dasar pembenaran dilaksanakannya kegiatan pemberdayaan perempuan adalah berpijak pada penjajagan kebutuhan yakni adanya kerentanan perempuan yang bersifat multidimensional (ekologi, psikologis, ekonomi dan sosial). Kedua model pendekatan yang digunakan untuk mendukung keberlanjutan pemberdayaan perempuan adalah dengan menerapkan tiga pilar pembangunan berkelanjutan yang mensinergikan dimensi ekologi, ekonomi dan sosial, ternyata mampu menyadarkan dan mengerakkan ecofeminism kelompok perempuan peduli dalam pelestarian lingkungan (P3L) di wilayah ini untuk peduli dalam pelestarian lingkungan.