Emmanuel Adi - Academia.edu (original) (raw)
Papers by Emmanuel Adi
PLEDOI (Jurnal Hukum dan Keadilan)
Indonesia is a democratic country that implemented regional autonomy. The era of regional autonom... more Indonesia is a democratic country that implemented regional autonomy. The era of regional autonomy has been implemented since the Indonesian government issued Law no. 22 of 1999 concerning Regional Government and has continued to this day. Many dynamics have occurred as well as challenges and achievements for this autonomy, such as local governments being able to advance programs according to their regional characteristics, even increasing cases of corruption by regional heads, and many more. Article 201 Paragraph (9) of Law Number 10 of 2016 concerning the Second Amendment to Law Number 1 of 2015 concerning the Stipulation of Government Regulations in Law Number 1 of 2014 Concerning the Election of Governors, Regents, and Mayors which has become Law Number 6 2020 concerning the Election of Governors, Regents and Mayors, mentioning that in commemoration of the deaths of the Governor and Deputy Governor, Regent, and Deputy Regent, as well as Mayor and Deputy Mayor whose term of offi...
Jurnal Riset Manajemen Komunikasi
Abstrak. Indonesia termasuk negara yang sering mengalami bencana alam seperti letusan gunung bera... more Abstrak. Indonesia termasuk negara yang sering mengalami bencana alam seperti letusan gunung berapi, gempa bumi, tsunami, banjir dan tanah longsor. Pemerintah telah menyusun penyelenggaraan penanggulangan bencana yang meliputi kesiapsiagaan, peringatan dini dan mitigasi bencana. Melihat peristiwa bencana alam yang telah terjadi,statistik jumlah korban belum menurun secara stabil, hal tersebut menunjukkan kesiapsiagaan akan mitigasi bencana oleh negara belum maksimal. Maka dari itu upaya pencegahan melalui edukasi mitigasi bencana alam merupakan hal penting untuk segera dioptimalkan. Pemerintah memiliki kewenangan untuk mengoptimalkan mitigasi bencana alam dengan menggunakan iklan layanan masyarakat dimana produk dan jasa berupa pelayanan atas informasi kebencanaan dan kebijakan mitigasi bencana alam. Saat ini mayoritas masyarakat sudah terakses oleh internet dan masing-masing memiliki media sosial yang digunakan secara mudah sehari-hari sehingga iklan layanan masyarakat dari pemer...
JISIP (Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan)
Jakarta has been the country's capital city since prior to the independence of Indonesia. The... more Jakarta has been the country's capital city since prior to the independence of Indonesia. The enactment of Law Number 29 of 2007 concerning the Provincial Government of the Special Capital Region of Jakarta confirmed Jakarta to be the capital city of Indonesia. Many dynamics over the years, such as the issue of the capital city will sink, have caused Jakarta to be deemed no longer capable of becoming the nation's capital. The discourse of relocating the capital city since President Soekarno's administration until the Jokowi administration reaffirmed on August 26, 2019, that the Government would move the State Capital from DKI Jakarta province to East Kalimantan Province. The aim is evidenced by the issuance of Law Number 3 2022 for the State Capital, ratified by the House of Representatives on January 18, 2022, and signed by President Joko Widodo on February 15, 2022. The policy to move the capital city was motivated by developing new economic areas, reducing inter-regio...
JISIP (Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan)
Indonesia is one of the countries that has the largest nickel reserves in the world. In addition ... more Indonesia is one of the countries that has the largest nickel reserves in the world. In addition to being used for export, currently the government has required domestic downstream nickel. In addition, the potential for nickel in Indonesia also plays a role in increasing investment for state revenues through investment consolidation. Through the policy of banning nickel ore exports, the long-term sustainability of raw nickel supply for domestic smelter needs is maintained. However, there are issues in the community due to the export ban affecting the selling price of nickel, in particular having an impact on business activities. This paper discusses the extent of nickel investment policies, nickel ore exports, downstreaming, and the obstacles faced. The author found that nickel downstreaming actually pushed nickel prices in a positive direction, thus encouraging investors to come to Indonesia
Dalam kata pengantar Emerging Adulthood: The Winding Road from the Late Teens through the Twentie... more Dalam kata pengantar Emerging Adulthood: The Winding Road from the Late Teens through the Twenties, Selama tahun 90-an, Arnett mewawancarai lebih dari 200 orang berusia 18-29 tahun di kawasan Columbia, Missouri dan di San Fransisco ditambah lagi hampir 100 orang yang diwawancarai oleh asistennya. Dari wawancara ini, Arnett menemukan bahwa istilah "remaja akhir" tidak cocok dengan umur group tersebut karena kelompok ini jauh lebih dewasa, pengertian (insightful) dan tidak terlalu bergantung pada orangtua daripada remaja. Namun istilah "dewasa awal" pun juga tidak cocok, karena sebutan tersebut mengimplikasikan masa hidup yang lebih stabil daripada yang sedang dialami oleh kelompok umur tersebut. Arnett merasa bahwa "dewasa awal" tidak berentang dari umur 18 sampai umur 40 tahun, karena itu Arnett menyimpulkan bahwa orang berumur 18-25 tahun, bukanlah remaja maupun dewasa awal, namun sesuatu di tengah-tengah, Arnett mengusulkan untuk mengistilahkan masa ini, sebagai emerging adulthood. Emerging adult adalah seseorang yang berumur 18-25 tahun dan dianggap sudah melewati masa remaja, namun belum diwajibkan untuk melakukan tanggung jawab orang dewasa sepenuhnya. Pada umur ini, individu sudah dianggap dewasa secara hukum dan lepas dari masa remaja namun belum diwajibkan untuk menanggung tanggung jawab dari masa dewasa. Dewasa ini, game semakin maju dan tidak terbatas pada satu ruangan saja. Para pemain dapat terkoneksi dengan menggunakan internet antar pemain lain, tanpa batasan wilayah. Baik bersama teman atau sendirian untuk brought to you by CORE View metadata, citation and similar papers at core.ac.uk
Khatulistiwa Law Review
Abstrak Kemajuan suatu negara ditentukan salah satunya oleh kualitas sumber daya manusia, maka pe... more Abstrak Kemajuan suatu negara ditentukan salah satunya oleh kualitas sumber daya manusia, maka peran pendidikan sangat penting. Menurut catatan capaian pendidikan nasional, Papua menjadi salah satu daerah dengan capaian pendidikan yang rendah. Dalam konstitusi, telah jelas bahwa negara menjamin hak untuk memperoleh pendidikan bagi setiap warga negaranya secara adil dan merata. Tetapi, pada praktiknya, masih adanya hambatan, khususnya dalam kerangka Otonomi Khusus yang diatur dalam UU No. 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas UU No. 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua. Pemberian status Otonomi Khusus tersebut juga mempengaruhi alokasi anggaran yang diberikan, juga secara khusus untuk sektor pendidikan yang menjadi salah satu sektor prioritas Otonomi Khusus. Penulisan ini menemukan sejumlah fakta melalui data yang ada, bahwa jumlah anggaran yang diberikan Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah Papua tidak berbanding lurus dengan peningkatan mutu pendidikan ...
2021 International Conference on Management, Economics, Business and Information Technology, 2021
As individuals lead their lives, they purchase different items and services to fill various needs... more As individuals lead their lives, they purchase different items and services to fill various needs. customer psychology has made efforts to investigate why individuals buy things using cognitive ideas to comprehend the elements that impact their practices. Understanding their psychology will explain the elements that influence shoppers’ conduct concerning inspiration and emotional cycle while giving organizations the knowledge of why individuals choose to purchase such particular product. Moreover, comprehending consumers’ reasons and impulses to consume certain products helps producers make more efficient marketing strategy to attract their target consumers more easily. This research indicates how understanding consumer psychology helps more efficient and attractive marketing strategy in some ways and how such marketing psychology amplifies its attractiveness and influence through social media in recent days.
Countries that are members of the GATT General Agreement on Tariffs and Trade (GATT), including I... more Countries that are members of the GATT General Agreement on Tariffs and Trade (GATT), including Indonesia, have agreed to apply the principle of non-discrimination in the activities of buying and selling goods between countries. Today's modern products are owned by everyone, namely mobile phones or computers. The product is an attraction to improve the economy of a country. Indonesia, which has ratified the GATT agreement contained in Law Number 7 of 1994 concerning Ratification of the Agreement Establishing the World Trade Organization also has regulations in Law Number 25 of 2017 concerning Investment which regulates the level of domestic content for business actors from abroad who will invest in the sector of selling mobile phone and computer products so that it contradicts the agreed principle of non-discrimination. This paper uses a normative approach with analytical techniques using hermeneutic analysis and interpretation methods. The author finds that there are no laws an...
ABSTRAK Pembangunan berkelanjutan yaitu pembangunan yang mensinergikan aspek ekonomi, ekologi dan... more ABSTRAK Pembangunan berkelanjutan yaitu pembangunan yang mensinergikan aspek ekonomi, ekologi dan sosial budaya. Kekayaan alam Indonesia letaknya pada umumnya berada di desa. Sumber penghidupan orang desa adalah kekayaan alam di bidang pertanian, kehutanan, perkebunan, perikanan dan sumberdaya mineral. Orang desa pun memiliki kearifan bagaimana menjaga keseimbangan alam, karena alam yang memberi mereka hidup, sehingga mereka menjaganya. Dalam UU No.6 Tahun 2014 tentang Desa memberikan kewenangan kepada desa untuk mampu mandiri. Semestinya kekayaan alam Indonesia yang melimpah dan berada di desa, dinikmati oleh orang desa. Fakta warga desa sampai saat ini hanya menjadi ‘penonton’ dan perangkat desa tak berdaya dengan investor yang gencar masuk wilayahnya. Melalui kajian hukum peraturan perundang-undangan terkait, disimpulkan bahwa untuk mencapai desa yang mandiri sejahtera dan berwawasan lingkungan maka kewenangan yang diberikan kepada desa seharusnya bersinergi dengan persetujuan li...
JISIP (Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan)
Peningkatan bonus demografi di Indonesia menyebabkan jumlah permukaan lahan untuk dimanfaatkan ru... more Peningkatan bonus demografi di Indonesia menyebabkan jumlah permukaan lahan untuk dimanfaatkan ruangnya dalam menggerakan roda ekonomi semakin sempit. Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta yang menjadi pusat bisnis dalam menghadapi masalah keterbatasan lahan perlu memanfaatkan ruang bawah tanah yang ada. Keberadaan ruang bawah tanah pada praktiknya dimanfaatkan untuk sarana jaringan utilitas terpadu agar pemanfaatan lahan menjadi lebih optimal. Sebelum adanya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 pemanfaatan ruang bawah tanah tidak diatur secara komprehensif. Kemudian barulah Peraturan Pemerintah No. 18 tahun 2021 menegaskan secara yuridis bahwa terdapat pemisahan secara horizontal antara kepemilikan hak atas tanah di atas permukaan dengan di bawah tanah. Namun dalam penerapan peraturan-peraturan dimaksud masih perlu adanya sosialisasi terus menerus agar tercipta keteraturan pemahaman hukum. Lebih lanjut, dengan adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020 yang menyatakan...
The law recognizes both litigation and non-litigation settlement mechanisms, but it is almost not... more The law recognizes both litigation and non-litigation settlement mechanisms, but it is almost not explicitly regulated for non-litigation settlement in criminal cases. Non-litigation in criminal recognizes the concept of restorative justice for the public interest, which is different from the private realm in civil. The concept of restorative justice exists to rehabilitate the state of criminals so that they are accepted back into the community. The concept of restorative justice is manifested in the mediation mechanism in criminal law in the form of penal mediation, but penal mediation does not yet have a legal umbrella. The non-progressive normative application of the law results in the overcapacity of prisons/remand centres. Currently, the Draft Criminal Procedure Code (hereinafter as RKUHAP) is being drafted, which does not yet regulate the application of non-litigation solutions. Later, it can be applied by law enforcement agencies so that problems such as overcapacity prisons ...
Refleksi Hukum: Jurnal Ilmu Hukum
Perjanjian berisi tentang hak dan kewajiban para pihak dalam melakukan prestasinya masing-masing.... more Perjanjian berisi tentang hak dan kewajiban para pihak dalam melakukan prestasinya masing-masing. Jika salah satu pihak tidak melakukan prestasi maka dianggap melakukan wanprestasi. Namun, ada excuse sebagaimana diatur dalam Pasal 1245 KUHPerdata. Wabah Covid-19 ditetapkan sebagai bencana nasional non-alam sebagaimana ditetapkan dalam Keppres No. 12 Tahun 2020, sangat berdampak luas termasuk lingkup perusahaan pembiayaan, yang mengakibatkan banyak debitur mengalami gagal bayar. Subtansi pengaturan dalam Keppres No.12 Tahun 2020 relevan dengan Pasal 1244 dan Pasal 1245 KUHPerdata. Sehingga diketahui bahwa debitur yang mengalami gagal bayar karena kondisi yang disebabkan oleh Covid-19 bukan merupakan wanprestasi. Namun demikian, itikad baik (Pasal 1338 ayat 3) dan prinsip kepatutan (Pasal 1339) KUHPerdata, harus mendasari penerapan Pasal 1245. Implikasi ditetapkannya Keppres No. 12 Tahun 2020 sudah selayaknya para debitur yang gagal bayar mendapatkan relaksasi, keringanan pembayaran...
PLEDOI (Jurnal Hukum dan Keadilan)
Indonesia is a democratic country that implemented regional autonomy. The era of regional autonom... more Indonesia is a democratic country that implemented regional autonomy. The era of regional autonomy has been implemented since the Indonesian government issued Law no. 22 of 1999 concerning Regional Government and has continued to this day. Many dynamics have occurred as well as challenges and achievements for this autonomy, such as local governments being able to advance programs according to their regional characteristics, even increasing cases of corruption by regional heads, and many more. Article 201 Paragraph (9) of Law Number 10 of 2016 concerning the Second Amendment to Law Number 1 of 2015 concerning the Stipulation of Government Regulations in Law Number 1 of 2014 Concerning the Election of Governors, Regents, and Mayors which has become Law Number 6 2020 concerning the Election of Governors, Regents and Mayors, mentioning that in commemoration of the deaths of the Governor and Deputy Governor, Regent, and Deputy Regent, as well as Mayor and Deputy Mayor whose term of offi...
Jurnal Riset Manajemen Komunikasi
Abstrak. Indonesia termasuk negara yang sering mengalami bencana alam seperti letusan gunung bera... more Abstrak. Indonesia termasuk negara yang sering mengalami bencana alam seperti letusan gunung berapi, gempa bumi, tsunami, banjir dan tanah longsor. Pemerintah telah menyusun penyelenggaraan penanggulangan bencana yang meliputi kesiapsiagaan, peringatan dini dan mitigasi bencana. Melihat peristiwa bencana alam yang telah terjadi,statistik jumlah korban belum menurun secara stabil, hal tersebut menunjukkan kesiapsiagaan akan mitigasi bencana oleh negara belum maksimal. Maka dari itu upaya pencegahan melalui edukasi mitigasi bencana alam merupakan hal penting untuk segera dioptimalkan. Pemerintah memiliki kewenangan untuk mengoptimalkan mitigasi bencana alam dengan menggunakan iklan layanan masyarakat dimana produk dan jasa berupa pelayanan atas informasi kebencanaan dan kebijakan mitigasi bencana alam. Saat ini mayoritas masyarakat sudah terakses oleh internet dan masing-masing memiliki media sosial yang digunakan secara mudah sehari-hari sehingga iklan layanan masyarakat dari pemer...
JISIP (Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan)
Jakarta has been the country's capital city since prior to the independence of Indonesia. The... more Jakarta has been the country's capital city since prior to the independence of Indonesia. The enactment of Law Number 29 of 2007 concerning the Provincial Government of the Special Capital Region of Jakarta confirmed Jakarta to be the capital city of Indonesia. Many dynamics over the years, such as the issue of the capital city will sink, have caused Jakarta to be deemed no longer capable of becoming the nation's capital. The discourse of relocating the capital city since President Soekarno's administration until the Jokowi administration reaffirmed on August 26, 2019, that the Government would move the State Capital from DKI Jakarta province to East Kalimantan Province. The aim is evidenced by the issuance of Law Number 3 2022 for the State Capital, ratified by the House of Representatives on January 18, 2022, and signed by President Joko Widodo on February 15, 2022. The policy to move the capital city was motivated by developing new economic areas, reducing inter-regio...
JISIP (Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan)
Indonesia is one of the countries that has the largest nickel reserves in the world. In addition ... more Indonesia is one of the countries that has the largest nickel reserves in the world. In addition to being used for export, currently the government has required domestic downstream nickel. In addition, the potential for nickel in Indonesia also plays a role in increasing investment for state revenues through investment consolidation. Through the policy of banning nickel ore exports, the long-term sustainability of raw nickel supply for domestic smelter needs is maintained. However, there are issues in the community due to the export ban affecting the selling price of nickel, in particular having an impact on business activities. This paper discusses the extent of nickel investment policies, nickel ore exports, downstreaming, and the obstacles faced. The author found that nickel downstreaming actually pushed nickel prices in a positive direction, thus encouraging investors to come to Indonesia
Dalam kata pengantar Emerging Adulthood: The Winding Road from the Late Teens through the Twentie... more Dalam kata pengantar Emerging Adulthood: The Winding Road from the Late Teens through the Twenties, Selama tahun 90-an, Arnett mewawancarai lebih dari 200 orang berusia 18-29 tahun di kawasan Columbia, Missouri dan di San Fransisco ditambah lagi hampir 100 orang yang diwawancarai oleh asistennya. Dari wawancara ini, Arnett menemukan bahwa istilah "remaja akhir" tidak cocok dengan umur group tersebut karena kelompok ini jauh lebih dewasa, pengertian (insightful) dan tidak terlalu bergantung pada orangtua daripada remaja. Namun istilah "dewasa awal" pun juga tidak cocok, karena sebutan tersebut mengimplikasikan masa hidup yang lebih stabil daripada yang sedang dialami oleh kelompok umur tersebut. Arnett merasa bahwa "dewasa awal" tidak berentang dari umur 18 sampai umur 40 tahun, karena itu Arnett menyimpulkan bahwa orang berumur 18-25 tahun, bukanlah remaja maupun dewasa awal, namun sesuatu di tengah-tengah, Arnett mengusulkan untuk mengistilahkan masa ini, sebagai emerging adulthood. Emerging adult adalah seseorang yang berumur 18-25 tahun dan dianggap sudah melewati masa remaja, namun belum diwajibkan untuk melakukan tanggung jawab orang dewasa sepenuhnya. Pada umur ini, individu sudah dianggap dewasa secara hukum dan lepas dari masa remaja namun belum diwajibkan untuk menanggung tanggung jawab dari masa dewasa. Dewasa ini, game semakin maju dan tidak terbatas pada satu ruangan saja. Para pemain dapat terkoneksi dengan menggunakan internet antar pemain lain, tanpa batasan wilayah. Baik bersama teman atau sendirian untuk brought to you by CORE View metadata, citation and similar papers at core.ac.uk
Khatulistiwa Law Review
Abstrak Kemajuan suatu negara ditentukan salah satunya oleh kualitas sumber daya manusia, maka pe... more Abstrak Kemajuan suatu negara ditentukan salah satunya oleh kualitas sumber daya manusia, maka peran pendidikan sangat penting. Menurut catatan capaian pendidikan nasional, Papua menjadi salah satu daerah dengan capaian pendidikan yang rendah. Dalam konstitusi, telah jelas bahwa negara menjamin hak untuk memperoleh pendidikan bagi setiap warga negaranya secara adil dan merata. Tetapi, pada praktiknya, masih adanya hambatan, khususnya dalam kerangka Otonomi Khusus yang diatur dalam UU No. 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas UU No. 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua. Pemberian status Otonomi Khusus tersebut juga mempengaruhi alokasi anggaran yang diberikan, juga secara khusus untuk sektor pendidikan yang menjadi salah satu sektor prioritas Otonomi Khusus. Penulisan ini menemukan sejumlah fakta melalui data yang ada, bahwa jumlah anggaran yang diberikan Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah Papua tidak berbanding lurus dengan peningkatan mutu pendidikan ...
2021 International Conference on Management, Economics, Business and Information Technology, 2021
As individuals lead their lives, they purchase different items and services to fill various needs... more As individuals lead their lives, they purchase different items and services to fill various needs. customer psychology has made efforts to investigate why individuals buy things using cognitive ideas to comprehend the elements that impact their practices. Understanding their psychology will explain the elements that influence shoppers’ conduct concerning inspiration and emotional cycle while giving organizations the knowledge of why individuals choose to purchase such particular product. Moreover, comprehending consumers’ reasons and impulses to consume certain products helps producers make more efficient marketing strategy to attract their target consumers more easily. This research indicates how understanding consumer psychology helps more efficient and attractive marketing strategy in some ways and how such marketing psychology amplifies its attractiveness and influence through social media in recent days.
Countries that are members of the GATT General Agreement on Tariffs and Trade (GATT), including I... more Countries that are members of the GATT General Agreement on Tariffs and Trade (GATT), including Indonesia, have agreed to apply the principle of non-discrimination in the activities of buying and selling goods between countries. Today's modern products are owned by everyone, namely mobile phones or computers. The product is an attraction to improve the economy of a country. Indonesia, which has ratified the GATT agreement contained in Law Number 7 of 1994 concerning Ratification of the Agreement Establishing the World Trade Organization also has regulations in Law Number 25 of 2017 concerning Investment which regulates the level of domestic content for business actors from abroad who will invest in the sector of selling mobile phone and computer products so that it contradicts the agreed principle of non-discrimination. This paper uses a normative approach with analytical techniques using hermeneutic analysis and interpretation methods. The author finds that there are no laws an...
ABSTRAK Pembangunan berkelanjutan yaitu pembangunan yang mensinergikan aspek ekonomi, ekologi dan... more ABSTRAK Pembangunan berkelanjutan yaitu pembangunan yang mensinergikan aspek ekonomi, ekologi dan sosial budaya. Kekayaan alam Indonesia letaknya pada umumnya berada di desa. Sumber penghidupan orang desa adalah kekayaan alam di bidang pertanian, kehutanan, perkebunan, perikanan dan sumberdaya mineral. Orang desa pun memiliki kearifan bagaimana menjaga keseimbangan alam, karena alam yang memberi mereka hidup, sehingga mereka menjaganya. Dalam UU No.6 Tahun 2014 tentang Desa memberikan kewenangan kepada desa untuk mampu mandiri. Semestinya kekayaan alam Indonesia yang melimpah dan berada di desa, dinikmati oleh orang desa. Fakta warga desa sampai saat ini hanya menjadi ‘penonton’ dan perangkat desa tak berdaya dengan investor yang gencar masuk wilayahnya. Melalui kajian hukum peraturan perundang-undangan terkait, disimpulkan bahwa untuk mencapai desa yang mandiri sejahtera dan berwawasan lingkungan maka kewenangan yang diberikan kepada desa seharusnya bersinergi dengan persetujuan li...
JISIP (Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan)
Peningkatan bonus demografi di Indonesia menyebabkan jumlah permukaan lahan untuk dimanfaatkan ru... more Peningkatan bonus demografi di Indonesia menyebabkan jumlah permukaan lahan untuk dimanfaatkan ruangnya dalam menggerakan roda ekonomi semakin sempit. Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta yang menjadi pusat bisnis dalam menghadapi masalah keterbatasan lahan perlu memanfaatkan ruang bawah tanah yang ada. Keberadaan ruang bawah tanah pada praktiknya dimanfaatkan untuk sarana jaringan utilitas terpadu agar pemanfaatan lahan menjadi lebih optimal. Sebelum adanya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 pemanfaatan ruang bawah tanah tidak diatur secara komprehensif. Kemudian barulah Peraturan Pemerintah No. 18 tahun 2021 menegaskan secara yuridis bahwa terdapat pemisahan secara horizontal antara kepemilikan hak atas tanah di atas permukaan dengan di bawah tanah. Namun dalam penerapan peraturan-peraturan dimaksud masih perlu adanya sosialisasi terus menerus agar tercipta keteraturan pemahaman hukum. Lebih lanjut, dengan adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020 yang menyatakan...
The law recognizes both litigation and non-litigation settlement mechanisms, but it is almost not... more The law recognizes both litigation and non-litigation settlement mechanisms, but it is almost not explicitly regulated for non-litigation settlement in criminal cases. Non-litigation in criminal recognizes the concept of restorative justice for the public interest, which is different from the private realm in civil. The concept of restorative justice exists to rehabilitate the state of criminals so that they are accepted back into the community. The concept of restorative justice is manifested in the mediation mechanism in criminal law in the form of penal mediation, but penal mediation does not yet have a legal umbrella. The non-progressive normative application of the law results in the overcapacity of prisons/remand centres. Currently, the Draft Criminal Procedure Code (hereinafter as RKUHAP) is being drafted, which does not yet regulate the application of non-litigation solutions. Later, it can be applied by law enforcement agencies so that problems such as overcapacity prisons ...
Refleksi Hukum: Jurnal Ilmu Hukum
Perjanjian berisi tentang hak dan kewajiban para pihak dalam melakukan prestasinya masing-masing.... more Perjanjian berisi tentang hak dan kewajiban para pihak dalam melakukan prestasinya masing-masing. Jika salah satu pihak tidak melakukan prestasi maka dianggap melakukan wanprestasi. Namun, ada excuse sebagaimana diatur dalam Pasal 1245 KUHPerdata. Wabah Covid-19 ditetapkan sebagai bencana nasional non-alam sebagaimana ditetapkan dalam Keppres No. 12 Tahun 2020, sangat berdampak luas termasuk lingkup perusahaan pembiayaan, yang mengakibatkan banyak debitur mengalami gagal bayar. Subtansi pengaturan dalam Keppres No.12 Tahun 2020 relevan dengan Pasal 1244 dan Pasal 1245 KUHPerdata. Sehingga diketahui bahwa debitur yang mengalami gagal bayar karena kondisi yang disebabkan oleh Covid-19 bukan merupakan wanprestasi. Namun demikian, itikad baik (Pasal 1338 ayat 3) dan prinsip kepatutan (Pasal 1339) KUHPerdata, harus mendasari penerapan Pasal 1245. Implikasi ditetapkannya Keppres No. 12 Tahun 2020 sudah selayaknya para debitur yang gagal bayar mendapatkan relaksasi, keringanan pembayaran...