Leolita Masnun - Academia.edu (original) (raw)
Uploads
Papers by Leolita Masnun
Pluralisme hukum sebagai salah satu produk dari modernisasi telah membuka wawasan masyarakat bahw... more Pluralisme hukum sebagai salah satu produk dari modernisasi telah membuka wawasan masyarakat bahwa ada sistem hukum lain di luar tertib sosial yang telah berlaku di masyarakat. Sistem hukum yang plural akan mengkondisikan norma, nilai, dan aturan dari masing-masing sistem hukum tersebut untuk saling berinteraksi. Dengan kondisi tersebut masyarakat “dipaksa” untuk “memikir ulang” konsep-konsep validitas dan justifikasi atas nilai-nilai dan norma-norma yang ada sebelumnya dengan nilai dan norma yang berasal dari luar. Dengan berbekal lifeworld/dunia kehidupan (interaksi antara budaya dan ajaran suatu agama) ketika berhadapan dengan sistem (sistem hukum nasional), bagaimanakah masyarakat melihat dan menempatkan diri mereka dalam upaya mencari penyelesaian konflik yang valid sekaligus menjustifikasinya dengan sistem hukum yang plural? Melalui paradigma teori tindakan komunikatif (communicative action) yang diancang oleh Jűrgen Habermas, makalah ini mengkaji hal-hal sebagai berikut: apak...
Salah satu penyebab utama dari konflik kekerasan komunal yang terjadi di Maluku sebagaimana ditem... more Salah satu penyebab utama dari konflik kekerasan komunal yang terjadi di Maluku sebagaimana ditemukan dari hasil penelitian LIPI sejak tahun 2003 adalah tidak tertanganinya dengan baik persoalan-persoalan sosial yang ada di dalam masyarakat, seperti ketimpangan ekonomi dan persoalan kekuasaan antar elit politik yang didasarkan pada pengelompokan etnis dan agama, dan/atau mobilisasi isu etnis dan agama yang tidak sehat. Hal ini terutama dikaitkan dengan segredasi sosial yang sudah terjadi sejak zaman kolonial Belanda. Benturan antara kepemimpinan lokal versi tradisional adalah salah satu penyebab tidak tertanganinya permasalahan-permasalahan sosial yang ada di masyarakat. Oleh karena itu, capacity building kelembagaan kepemimpinan lokal diperkirakan bisa menjadi solusi dari penyelesaian konflik di Maluku secara mendasar. Lembaga antara yang di-design dalam penelitian ini adalah lembaga yang mampu menjembatani kelembagaan formal dan kelembagaan non-formal. Strukturnya yang bersifat ad...
Jurnal Masyarakat dan Budaya, 2010
Indonesian Migrant Worker (Tenaga Kerja Indonesia/TKI) still encouter many problems throughout th... more Indonesian Migrant Worker (Tenaga Kerja Indonesia/TKI) still encouter many problems throughout their migration phases, from departure, placement, to returning phase. Although the government of Indonesia has issued several regulations in order to protect TKI, yet, the cases of violation are still increasing. Some people argue that the legal instruments to protect the TKIare inadequate because the government of Indonesiahas still not ratified the International Convention on the Protection of the Rights of All Migrant Workers and Members of Their Families. This article discusses the importance of the Convention to protect Indonesian Migrant Worker. Keyword: ratification, International Convention on the Protection of the Right of All Migrant Workers & Members of Their Families, Indonesian Migrant Worker (TKI)
Artikel ini mengkaji praktek penyelesaian konflik personal pada masyarakat yang hidup di dalam si... more Artikel ini mengkaji praktek penyelesaian konflik personal pada masyarakat yang hidup di dalam sistem hukum yang majemuk. Diskusi difokuskan pada dua masyarakat Muslim yang berasal dari wilayah Negara, wilayah geografis dan budaya yang berbeda, yaitu masyarakat Gayo (Indonesia) dan masyarakat Tausug (Philipina). Tujuan dari tulisan ini adalah untuk mengkaji bagaimana aturan-aturan hukum keagamaan, kondisi sosial-politik, dan tradisi budaya saling jalin berkelindan di dalam membentuk konsep masyarakat tentang hukum, dan bagaimana manifestasi konsep tersebut pada penyelesaian konflik. Melalui pendekatan praksis (diskursus) dapat dilihat bahwa agama sebagai realitas sosial bukanlah sebuah entitas yang tunggal, seragam, apalagi monolitik. Analisis memperlihatkan bahwa amalgamasi antara ketiga sistem nilai yang berbeda akan menghasilkan variasi pada artikulasi hukum dan juga praktik penyelesaian konflik di antara masyarakat Muslim. Data diperoleh dari penelusuran literature dan dianalisa...
Thesis Chapters by Leolita Masnun
Jurnal Masyarakat Indonesia, 2023
The central question of this dissertation is How has contentious politics developed in Maluku Bar... more The central question of this dissertation is How has contentious politics developed in Maluku Barat Daya
as a remote area in Indonesia since Reformasi? This study has resulted in a portrait of the political processes
driving the successive splitting of local governments in the southernmost region of the Moluccan Archipelago. It
leads to the conclusion that, although Reformasi and Otonomi Daerah might have been the direct cause of the
current dynamic, continuous contentious politics in Kabupaten Maluku Barat Daya/MBD (Southwest Maluku
Regency) and the southernmost region of the Maluku offer a better explanation of the dynamic political process.
I have developed an anthropological understanding of the capacities and practices summoned up by local people
in their responses to the external opportunities offered by the national institutional setting and of their capacity to
create the opportunity to make socio-political changes themselves. The research methods and tools that I used to
collect data are participant observation, interviews and secondary data collection in literature searches, archives,
news in newspapers and information spread on social media. I did fieldwork in Indonesia for twelve months in
total from the end of February 2018 to February 2019. In this dissertation, I have presented my research findings
in a chronological order of the occurrences of contentious politics in the southernmost region of Maluku for over
seventy years. I have adopted the term pemekaran to delineate each political process of the eruptions of contentious
politics which occurred between 1950 to 1999, 1999 to 2008, and 2008 to 2018.
Pluralisme hukum sebagai salah satu produk dari modernisasi telah membuka wawasan masyarakat bahw... more Pluralisme hukum sebagai salah satu produk dari modernisasi telah membuka wawasan masyarakat bahwa ada sistem hukum lain di luar tertib sosial yang telah berlaku di masyarakat. Sistem hukum yang plural akan mengkondisikan norma, nilai, dan aturan dari masing-masing sistem hukum tersebut untuk saling berinteraksi. Dengan kondisi tersebut masyarakat “dipaksa” untuk “memikir ulang” konsep-konsep validitas dan justifikasi atas nilai-nilai dan norma-norma yang ada sebelumnya dengan nilai dan norma yang berasal dari luar. Dengan berbekal lifeworld/dunia kehidupan (interaksi antara budaya dan ajaran suatu agama) ketika berhadapan dengan sistem (sistem hukum nasional), bagaimanakah masyarakat melihat dan menempatkan diri mereka dalam upaya mencari penyelesaian konflik yang valid sekaligus menjustifikasinya dengan sistem hukum yang plural? Melalui paradigma teori tindakan komunikatif (communicative action) yang diancang oleh Jűrgen Habermas, makalah ini mengkaji hal-hal sebagai berikut: apak...
Salah satu penyebab utama dari konflik kekerasan komunal yang terjadi di Maluku sebagaimana ditem... more Salah satu penyebab utama dari konflik kekerasan komunal yang terjadi di Maluku sebagaimana ditemukan dari hasil penelitian LIPI sejak tahun 2003 adalah tidak tertanganinya dengan baik persoalan-persoalan sosial yang ada di dalam masyarakat, seperti ketimpangan ekonomi dan persoalan kekuasaan antar elit politik yang didasarkan pada pengelompokan etnis dan agama, dan/atau mobilisasi isu etnis dan agama yang tidak sehat. Hal ini terutama dikaitkan dengan segredasi sosial yang sudah terjadi sejak zaman kolonial Belanda. Benturan antara kepemimpinan lokal versi tradisional adalah salah satu penyebab tidak tertanganinya permasalahan-permasalahan sosial yang ada di masyarakat. Oleh karena itu, capacity building kelembagaan kepemimpinan lokal diperkirakan bisa menjadi solusi dari penyelesaian konflik di Maluku secara mendasar. Lembaga antara yang di-design dalam penelitian ini adalah lembaga yang mampu menjembatani kelembagaan formal dan kelembagaan non-formal. Strukturnya yang bersifat ad...
Jurnal Masyarakat dan Budaya, 2010
Indonesian Migrant Worker (Tenaga Kerja Indonesia/TKI) still encouter many problems throughout th... more Indonesian Migrant Worker (Tenaga Kerja Indonesia/TKI) still encouter many problems throughout their migration phases, from departure, placement, to returning phase. Although the government of Indonesia has issued several regulations in order to protect TKI, yet, the cases of violation are still increasing. Some people argue that the legal instruments to protect the TKIare inadequate because the government of Indonesiahas still not ratified the International Convention on the Protection of the Rights of All Migrant Workers and Members of Their Families. This article discusses the importance of the Convention to protect Indonesian Migrant Worker. Keyword: ratification, International Convention on the Protection of the Right of All Migrant Workers & Members of Their Families, Indonesian Migrant Worker (TKI)
Artikel ini mengkaji praktek penyelesaian konflik personal pada masyarakat yang hidup di dalam si... more Artikel ini mengkaji praktek penyelesaian konflik personal pada masyarakat yang hidup di dalam sistem hukum yang majemuk. Diskusi difokuskan pada dua masyarakat Muslim yang berasal dari wilayah Negara, wilayah geografis dan budaya yang berbeda, yaitu masyarakat Gayo (Indonesia) dan masyarakat Tausug (Philipina). Tujuan dari tulisan ini adalah untuk mengkaji bagaimana aturan-aturan hukum keagamaan, kondisi sosial-politik, dan tradisi budaya saling jalin berkelindan di dalam membentuk konsep masyarakat tentang hukum, dan bagaimana manifestasi konsep tersebut pada penyelesaian konflik. Melalui pendekatan praksis (diskursus) dapat dilihat bahwa agama sebagai realitas sosial bukanlah sebuah entitas yang tunggal, seragam, apalagi monolitik. Analisis memperlihatkan bahwa amalgamasi antara ketiga sistem nilai yang berbeda akan menghasilkan variasi pada artikulasi hukum dan juga praktik penyelesaian konflik di antara masyarakat Muslim. Data diperoleh dari penelusuran literature dan dianalisa...
Jurnal Masyarakat Indonesia, 2023
The central question of this dissertation is How has contentious politics developed in Maluku Bar... more The central question of this dissertation is How has contentious politics developed in Maluku Barat Daya
as a remote area in Indonesia since Reformasi? This study has resulted in a portrait of the political processes
driving the successive splitting of local governments in the southernmost region of the Moluccan Archipelago. It
leads to the conclusion that, although Reformasi and Otonomi Daerah might have been the direct cause of the
current dynamic, continuous contentious politics in Kabupaten Maluku Barat Daya/MBD (Southwest Maluku
Regency) and the southernmost region of the Maluku offer a better explanation of the dynamic political process.
I have developed an anthropological understanding of the capacities and practices summoned up by local people
in their responses to the external opportunities offered by the national institutional setting and of their capacity to
create the opportunity to make socio-political changes themselves. The research methods and tools that I used to
collect data are participant observation, interviews and secondary data collection in literature searches, archives,
news in newspapers and information spread on social media. I did fieldwork in Indonesia for twelve months in
total from the end of February 2018 to February 2019. In this dissertation, I have presented my research findings
in a chronological order of the occurrences of contentious politics in the southernmost region of Maluku for over
seventy years. I have adopted the term pemekaran to delineate each political process of the eruptions of contentious
politics which occurred between 1950 to 1999, 1999 to 2008, and 2008 to 2018.