Pinda Tangkas Simanjuntak - Academia.edu (original) (raw)

Papers by Pinda Tangkas Simanjuntak

Research paper thumbnail of Tulisan Tentang Mentawai Daerah Tertinggal

Oleh: Pinda Simanjuntak (Manajer Program Inklusi Sosial YCM-Mentawai) Desa sejahtera itu seharusn... more Oleh: Pinda Simanjuntak (Manajer Program Inklusi Sosial YCM-Mentawai) Desa sejahtera itu seharusnya desa yang bisa memenuhi akan sarana dan prasarana dasar untuk kesejahteraan masyarakatnya. Misalnya, masyarakat ingin punya jalan dan jembatan yang bagus atau ingin mimiliki saluran irigasi yang bisa mengairi sawah sepanjang tahun, itu semua bisa disediakan dan dikelola desa sendiri. Desa harus dapat menjadi salah satu kunci kekuatan ekonomi dan sumber kesejahteraan bagi warganya. Pokok-pokok pikiran tentang desa sebagai kunci kekuatan ekonomi dan kesejahateraan tertuang dalam NAWACITA Jokowi-JK, khususnya NAWACITA Ketiga yaitu " Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah dan desa ". Salah satu agenda besarnya adalah mengawal implementasi UU No 6/2014 tentang Desa secara sistematis, konsisten dan berkelanjutan dengan fasilitasi, supervisi dan pendampingan untuk mewujudkan desa yang mandiri dan inovatif. Untuk mengawal perubahan sosial dan kemandirian desa dalam mengelola potensi dan sumber daya desa, pemerintah pusat telah menjalankan pelaksanaan UU Desa di tahun 2015 ini. Desa telah diberlakukan berbeda dari sebelumnya. Kedudukan desa tidak lagi bersifat subnasional, melainkan berkedudukan di wilayah kabupaten/kota. Desa juga tidak lagi berada di bawah struktur administratif terbawah apalagi perpanjangan tangan dari pemerintah daerah. Desa juga telah mendapat rekognisi (pengakuan) dan subsidiaritas kewenangan yaitu kewenangan berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala desa (azas, pasal 3).

Research paper thumbnail of Pentingnya Penetapan Perda Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat Mentawai

Refleksi Regulasi Kawasan Hutan Mentawai dan Strategi Mengunci Keserakahan Dengan Penetapan Perda... more Refleksi Regulasi Kawasan Hutan Mentawai dan Strategi Mengunci Keserakahan Dengan Penetapan Perda Pengakuan dan Perlindungan Masyarkat Hukum Adat

Research paper thumbnail of Pentingnya Penetapan Perda Pengakuan Perlindungan Masyarakat hukum Adat Mentawai

Refleksi Reguasi Kawasan Hutan Mentawai

Research paper thumbnail of Perkebunan Sawit PIR-TRANS Tetap Mengancam Status Kepemilikan Tanah di Mentawai

Research paper thumbnail of Perkebunan Sawit PIR-TRANS Tetap Mengancam Status Kepemilikan Tanah di Mentawai

Research paper thumbnail of Potret Kawasan Hutan Mentawai

Sejak Tahun 1970_an, sebelum Kabupaten Kepulauan Mentawai defenitif (masih wilayah administrasi k... more Sejak Tahun 1970_an, sebelum Kabupaten Kepulauan Mentawai defenitif (masih wilayah administrasi kabupaten padang pariaman), regulasi dari kementerian kehutanan tentang penunjukan kawasan hutan sudah berlangsung sejak tahun 1972. Regulasi tersebut berdampak pada struktur dan pola ruang Kepulauan Mentawai saat ini.

Research paper thumbnail of DANA REHAB REKON PASCA GEMPA dan TSUNAMI MENTAWAI DITARIK, PEMBANGUNAN HUNTAP GAGAL LAGI

Kejadian bencana gempa bumi berkekuatan 7,2 SR (atau 7,5 SR menurut USGS) yang terjadi di Kepulau... more Kejadian bencana gempa bumi berkekuatan 7,2 SR (atau 7,5 SR menurut USGS) yang terjadi di Kepulauan Mentawai, 25 Oktober 2010, telah memicu terjadinya gelombang tsunami dan mengakibatkan korban jiwa 509, dan 11.425 orang mengungsi serta kerugian di berbagai sektor

Research paper thumbnail of Perluasan Sawah dan Pergesearan Makanan Pokok Ancam Ketahanan Pangan di Mentawai

Ketahanan pangan adalah kondisi terpenuhinya pangan bagi rumah tangga yang tercermin dari tersedi... more Ketahanan pangan adalah kondisi terpenuhinya pangan bagi rumah tangga yang tercermin dari tersedianya pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, merata dan terjangkau (Pasal 1 ayat (2) PP No. 68 tahun 2002). Konsep ini merupakan konsep yang secara resmi dikeluarkan oleh Pemerintah yang disesuaikan dengan kondisi geografis, demografis, dan sosial budaya daerah setempat.

Research paper thumbnail of Potret Buram Tiga Tahun DPRD Mentawai Menjabat

DPRD Mentawai periode 2009-2014 sebagai wakil rakyat yang dipercaya dan dipilih langsung oleh rak... more DPRD Mentawai periode 2009-2014 sebagai wakil rakyat yang dipercaya dan dipilih langsung oleh rakyat Mentawai idealnya punya kedekatan dengan masyarakat untuk membuat berbagai peraturan sesuai dengan kebutuhan rakyat dan mendorong peningkatan kesejahteraan rakyat melalui program-program yang ditawarkan oleh Pemda melalui rencana strategis (Renstra) dari masing-masing SKPD.

Research paper thumbnail of Proses Pengamblalihan tanah suku mentawai menjadi tanah negara

Research paper thumbnail of Tulisan Tentang Mentawai Daerah Tertinggal

Oleh: Pinda Simanjuntak (Manajer Program Inklusi Sosial YCM-Mentawai) Desa sejahtera itu seharusn... more Oleh: Pinda Simanjuntak (Manajer Program Inklusi Sosial YCM-Mentawai) Desa sejahtera itu seharusnya desa yang bisa memenuhi akan sarana dan prasarana dasar untuk kesejahteraan masyarakatnya. Misalnya, masyarakat ingin punya jalan dan jembatan yang bagus atau ingin mimiliki saluran irigasi yang bisa mengairi sawah sepanjang tahun, itu semua bisa disediakan dan dikelola desa sendiri. Desa harus dapat menjadi salah satu kunci kekuatan ekonomi dan sumber kesejahteraan bagi warganya. Pokok-pokok pikiran tentang desa sebagai kunci kekuatan ekonomi dan kesejahateraan tertuang dalam NAWACITA Jokowi-JK, khususnya NAWACITA Ketiga yaitu " Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah dan desa ". Salah satu agenda besarnya adalah mengawal implementasi UU No 6/2014 tentang Desa secara sistematis, konsisten dan berkelanjutan dengan fasilitasi, supervisi dan pendampingan untuk mewujudkan desa yang mandiri dan inovatif. Untuk mengawal perubahan sosial dan kemandirian desa dalam mengelola potensi dan sumber daya desa, pemerintah pusat telah menjalankan pelaksanaan UU Desa di tahun 2015 ini. Desa telah diberlakukan berbeda dari sebelumnya. Kedudukan desa tidak lagi bersifat subnasional, melainkan berkedudukan di wilayah kabupaten/kota. Desa juga tidak lagi berada di bawah struktur administratif terbawah apalagi perpanjangan tangan dari pemerintah daerah. Desa juga telah mendapat rekognisi (pengakuan) dan subsidiaritas kewenangan yaitu kewenangan berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala desa (azas, pasal 3).

Research paper thumbnail of Pentingnya Penetapan Perda Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat Mentawai

Refleksi Regulasi Kawasan Hutan Mentawai dan Strategi Mengunci Keserakahan Dengan Penetapan Perda... more Refleksi Regulasi Kawasan Hutan Mentawai dan Strategi Mengunci Keserakahan Dengan Penetapan Perda Pengakuan dan Perlindungan Masyarkat Hukum Adat

Research paper thumbnail of Pentingnya Penetapan Perda Pengakuan Perlindungan Masyarakat hukum Adat Mentawai

Refleksi Reguasi Kawasan Hutan Mentawai

Research paper thumbnail of Perkebunan Sawit PIR-TRANS Tetap Mengancam Status Kepemilikan Tanah di Mentawai

Research paper thumbnail of Perkebunan Sawit PIR-TRANS Tetap Mengancam Status Kepemilikan Tanah di Mentawai

Research paper thumbnail of Potret Kawasan Hutan Mentawai

Sejak Tahun 1970_an, sebelum Kabupaten Kepulauan Mentawai defenitif (masih wilayah administrasi k... more Sejak Tahun 1970_an, sebelum Kabupaten Kepulauan Mentawai defenitif (masih wilayah administrasi kabupaten padang pariaman), regulasi dari kementerian kehutanan tentang penunjukan kawasan hutan sudah berlangsung sejak tahun 1972. Regulasi tersebut berdampak pada struktur dan pola ruang Kepulauan Mentawai saat ini.

Research paper thumbnail of DANA REHAB REKON PASCA GEMPA dan TSUNAMI MENTAWAI DITARIK, PEMBANGUNAN HUNTAP GAGAL LAGI

Kejadian bencana gempa bumi berkekuatan 7,2 SR (atau 7,5 SR menurut USGS) yang terjadi di Kepulau... more Kejadian bencana gempa bumi berkekuatan 7,2 SR (atau 7,5 SR menurut USGS) yang terjadi di Kepulauan Mentawai, 25 Oktober 2010, telah memicu terjadinya gelombang tsunami dan mengakibatkan korban jiwa 509, dan 11.425 orang mengungsi serta kerugian di berbagai sektor

Research paper thumbnail of Perluasan Sawah dan Pergesearan Makanan Pokok Ancam Ketahanan Pangan di Mentawai

Ketahanan pangan adalah kondisi terpenuhinya pangan bagi rumah tangga yang tercermin dari tersedi... more Ketahanan pangan adalah kondisi terpenuhinya pangan bagi rumah tangga yang tercermin dari tersedianya pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, merata dan terjangkau (Pasal 1 ayat (2) PP No. 68 tahun 2002). Konsep ini merupakan konsep yang secara resmi dikeluarkan oleh Pemerintah yang disesuaikan dengan kondisi geografis, demografis, dan sosial budaya daerah setempat.

Research paper thumbnail of Potret Buram Tiga Tahun DPRD Mentawai Menjabat

DPRD Mentawai periode 2009-2014 sebagai wakil rakyat yang dipercaya dan dipilih langsung oleh rak... more DPRD Mentawai periode 2009-2014 sebagai wakil rakyat yang dipercaya dan dipilih langsung oleh rakyat Mentawai idealnya punya kedekatan dengan masyarakat untuk membuat berbagai peraturan sesuai dengan kebutuhan rakyat dan mendorong peningkatan kesejahteraan rakyat melalui program-program yang ditawarkan oleh Pemda melalui rencana strategis (Renstra) dari masing-masing SKPD.

Research paper thumbnail of Proses Pengamblalihan tanah suku mentawai menjadi tanah negara