Salim Alatas | ITKP - Academia.edu (original) (raw)

Papers by Salim Alatas

Tulisan ini berawal dari persoalan regulasi yang diterbitkan oleh pemerintah dalam hal ini Kement... more Tulisan ini berawal dari persoalan regulasi yang diterbitkan oleh pemerintah dalam hal ini Kementrian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) berkenaan dengan rencana digitalisasi penyiaran di Indonesia, melalui regulasi ini pemerintah berupaya untuk memulai digitalisasi penyiaran di Indonesia. Indonesia telah mulai menyusun rencana untuk melakukan konversi dari penyiaran analog ke digital. Penyusunan rencana ini dimulai sejak awal tahun 2009 sampai dengan akhir tahun 2018. Sebelumnya pada tahun 2008 pemerintah telah melakukan serangkaian kegiatan uji coba yang merupakan hasil kerjasama antara pemerintah dengan Konsorsium Televisi Digital Indonesia (KTDI) yang anggotanya terdiri dari televise swasta nasional yang ada di Indonesia. Pertanyaan yang diajukan dalam penelitian ini adalah : pertama, bagaimanakah motif dan konteks yang melandasi terbitnya regulasi mengenai televisi Digital di Indonesia?. Kedua, apakah regulasi tersebut lebih mencerminkan kepentingan publik Avant Garde | ...

Jurnal Komunikasi Pembangunan, 2019

In the era of new media, every individual and social, cultural, economic and political groups mus... more In the era of new media, every individual and social, cultural, economic and political groups must require themselves to interact actively with new media. This is done not only to express the identity of individuals or groups, but more importantly how then each group uses new media as a means of communication to empower or liberate themselves. Feminism as a liberation movement for women has included new media and their application as important issues in their movements; cyberfeminism is an important outcome of this application. New media in the view of cyberfeminism has provided a large area, a region with an arena of objectives of cyber space, namely a process of technology that is rendered, by empowering women through techno-culture. Cyberfemists argue that women are naturally suitable for using new media. Cyberfemists also make efforts to work towards empowering women through new media by fighting various male-dominated discourses that surround technology use. This paper generall...

ABSTRAK. Olahrga dan politik adalah dua hal yang tidak bisa dipisahkan. Para politisi dan calon p... more ABSTRAK. Olahrga dan politik adalah dua hal yang tidak bisa dipisahkan. Para politisi dan calon pejabat publik cenderung menggunakan olahraga untuk kepentingan komunikasi politik mereka. Para calon pejabat publik berharap dapat terhubung dan terlibat dengan calon pemilih, salah satunya adalah dengan menunjukkan diri mereka terlibat dan memiliki pengetahuan tentang olahraga. Seperti yang dilakukan Presiden Jokowi dengan memanfaatkan olahraga untuk kepentingan komunikasi politiknya. Penelitian ini ingin melihat secara lebih luas bagaimana penggunaan strategi kampanye presiden Jokowi secara lebih luas. Dengan demikian, masalah dalam penelitian ini Bagaimanakah Jokowi memanfaatkan olahraga sebagai bagian dari strategi komunikasi politik, serta dari strategi tersebut pesan-pesan apakah yang ingin disampikan kepada – khususnya – pencinta olahraga dan kaum muda mengenai image Jokowi. Penelitian ini juga ingin melihat lebih jauh bagaimana citra dan substansi yang ditampilkan dalam komunikas...

Political marketing sebagai strategi dalam kampanye politik muncul sebagai hasil perubahan strukt... more Political marketing sebagai strategi dalam kampanye politik muncul sebagai hasil perubahan struktur politik pasca-ordebaru. Perubabahan struktur itu menuntut adanya strategi kampanye yang inovatif, aspiratif, dan bahkan atraktif dalam mendapatkan dukungan pemilih. Kemunculan partai politik beserta ideology masing-masing, perubahan system pemilu, serta pemilihan pejabat public secara langsung menjadikan posisi pemilih strategis. Kondisi itu mengubah pendekatan kampanye politik dari sales-center approach menjadi market center approach, perubahan dari strategi menjual dan promosi menjadi strategi menyesuaikan dengan kebutuhan pasar.Dalam rangka pencapaian target 20 % suara dalam pemilu 2009 mulai merubah citra sebagai partai terbuka bagi semua kalangan, termasuk menerima pencalonan anggota legislatif dari kalangan non-muslim. Cara lain yang dilakukan PKS untuk merubah citra sebagai muslim eksklusif, dengan melakukan political marketing untuk merekayasa citra sebagai partai terbuka.Pene...

This paper begins with the issue of regulations issued by the government in this case the Ministr... more This paper begins with the issue of regulations issued by the government in this case the Ministry of Communications and Information Technology (Kemenkominfo) with respect to the plan digitization of broadcasting in Indonesia, through government regulation attempting to begin the digitization of broadcasting in Indonesia. Indonesia has begun making plans to do the conversion from analogue to digital broadcasting. This planning started at the beginning of 2009 until the end of 2018. Earlier in 2008 the government has conducted a series of tests which is the result of cooperation between the government and the Indonesian Consortium for Digital Television (KTDI) whose members consist of national private Television in Indonesia. The question posed in this study are: first, what the underlying motives and the context of the publication of the regulations concerning Digital television in Indonesia ?. Second, whether the regulation is more representative of the public interest (public-interest), or on the contrary, the interests of the state and the market take precedence in the regulation ?. By using a qualitative approach, this study wants to provide a description or picture of the phenomenon of the digitization of broadcasting in Indonesia from the perspective of the public interest (public interest). By doing literature searches (library research), this study specifically also want to describe the history and development of the regulations in Indonesia, including interests that underlie the publication of these regulations. This study shows that government tend to favor the interest of capital in determining multiplexing. Then, this regulation still does not reflect the government's efforts to put the public interest above the market. Keywords : regulation of broadcasting, digital television, the public interest ABSTRAK Tulisan ini berawal dari persoalan regulasi yang diterbitkan oleh pemerintah dalam hal ini Kementrian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) berkenaan dengan rencana digitalisasi penyiaran di Indonesia, melalui regulasi ini pemerintah berupaya untuk memulai digitalisasi penyiaran di Indonesia. Indonesia telah mulai menyusun rencana untuk melakukan konversi dari penyiaran analog ke digital. Penyusunan rencana ini dimulai sejak awal tahun 2009 sampai dengan akhir tahun 2018. Sebelumnya pada tahun 2008 pemerintah telah melakukan serangkaian kegiatan uji coba yang merupakan hasil kerjasama antara pemerintah dengan Konsorsium Televisi Digital Indonesia (KTDI) yang anggotanya terdiri dari televise swasta nasional yang ada di Indonesia. Pertanyaan yang diajukan dalam penelitian ini adalah : pertama, bagaimanakah motif dan konteks yang melandasi terbitnya regulasi mengenai televisi Digital di Indonesia?. Kedua, apakah regulasi tersebut lebih mencerminkan kepentingan publik

Perkembangan teknologi media baru menghasilkan perubahan besar dalam pengalaman politik masyaraka... more Perkembangan teknologi media baru menghasilkan perubahan besar dalam pengalaman politik masyarakat. Media baru yang dirancang untuk meningkatkan jangkauan, kecepatan dan efisiensi komunikasi manusia, memiliki potensi untuk memperkuat dan meningkatkan mutu demokrasi. Dalam konteks Indonesia, media baru pernah memiliki peran besar dalam usaha para aktivis pro-demokrasi dan golongan kelas menengah untuk menjatuhkan rezim Soeharto. Kini, seiring dengan kehadiran sosial media, seperti Facebook dan Twitter, partisipasi politik masyarakat khususnya kaum muda melalui internet meningkat pesat. Sebagian ahli sampai pada kesimpulan bahwa media baru membawa dampak yang siginifikan terhadap perkembangan demokrasi di Indonesia. Asumsi nya adalah, para teoretisi demokrasi selama ini percaya bahwa demokrasi dapat terpelihara karena ada partisipasi politik warga negara yang aktif dan peduli terhadap masalah-masalah kewargaan (civic affairs). Para Sarjana yang mempelajari partisipasi politik -bahkan -percaya bahwa partisipasi politik adalah inti demokrasi. Makalah ini mencoba untuk melihat secara kritis fenomena partisipasi politik masyarakat melalui internet serta hubungannya dengan kualitas demokrasi. Apakah tingginya pastisipasi politik melalui internet telah berhasil meningkatkan kualitas demokrasi, atau sebaliknya, meskipun partisipasi politik meningkat namun tidak memiliki dampak terhadap kualitas demokrasi. Makalah ini juga akan melihat hubungan media baru dan demokrasi dari dua perspektif yang berbeda; baik optimis maupun pesimis dalam memandang hubungan keduanya.

Perang di era modern adalah sebuah perang yang lebih mengandalkan kekuatan media ketimbang kekuat... more Perang di era modern adalah sebuah perang yang lebih mengandalkan kekuatan media ketimbang kekuatan fisik. Pemerintahan Amerika Serikat dan Pentagonadalah sebuah contohbagaimana melakukan salah satu kampanye public relation paling sukses dalam sejarah politik modern dalam penggunaan media untuk menggerakan dukungan terhadap perang. Perang AS terhadap Irak, menurut Kellner, adalah sebuah perang yang di hasilkan oleh interaksi antara Pemerintahan Bush, Pentagon dan media yang mempergunakan berbagai citra dan wacana tentang krisis, dan menggerakan persetujuan dan dukungan bagi intervensi militer AS. Samuel Huntington, menjelaskan dalam bukunya yang fenomenal The Clash of Civilization and The Remaking of World Order (2003 : 476) , bahwa opini publik dunia menolak penyerangan AS ke Irak pada perang teluk I. Upaya militer Barat, menurut Huntington, hanya memperoleh sedikit dukungan masyarakat non-Barat. Lebih dari 50 % masyarakat non-Barat menentang dan hanya 25 % menyatakan dukungannya. Dengan demikian, upaya untuk membalikkan opini publik kearah "mendukung perang", dalam pandangan pemerintah AS, adalah strategi mendesak yang harus dilakukan.

Communication is a dynamic field and constantly moves in the direction of human civilization. Com... more Communication is a dynamic field and constantly moves in the direction of human civilization. Communication were initially confined to the study of rhetoric and persuasion, in the modern era has been transformed into an interdisciplinary field, that explicitly challenging all forms of conventional boundaries, both theoretically and methodologically. Today, with the development of digital technology, the media landscape has changed, new media has been dominating all areas of human life, trends in communication studies then shifted towards new media, which more likely to interactive and two-way.This study will conduct an analysis of the historical development of communication studies, as well as a variety of contexts underlying the development of communication studies. By understanding the evolution of communication studies, we can learn how each era in history seeks to systematically solve mysteries in communication. It becomes essential to examine further, considering that the theory and methodology of communication is not something that comes in a vacuum. He emerged from the negotiations in the dialectic of human history. Thus, any historical development will bring new themes in the study of communication, and this study will look at it chronologically.

Pemilihan Umum 2014 sudah didepan mata, dan sebagaimana pemilu-pemilu sebelumnya, kita semua mena... more Pemilihan Umum 2014 sudah didepan mata, dan sebagaimana pemilu-pemilu sebelumnya, kita semua menanti Pemilu ini dengan harap-harap cemas. Sebagian kalangan yang optimis menaruh harapan bahwa Pemilu yang kesebelas kalinya diadakan di Indonesia ini, akan menjadi panacea dari kekacauan politik yang terjadi, setidaknya sejak reformasi. Setelah lebih kurang 16 tahun reformasi, jalan perubahan menuju demokrasi pasca orde baru tidak berjalan sebagaimana mestinya, ini ditengarai dengan makin akutnya praktek korupsi-kolusi-nepotisme dan makin melemahnya supremasi hukum. Jack Snyder dalam bukunya from voting to violence (2000), menggunakan rumus "dua kali pergantian kekuasaan" (two turnover rule) untuk menandai konsolidasi demokrasi. Demokrasi dianggap sudah terkonsolidasi apabila sudah dua kali pindah tangan kepemimpinan melalui pemilihan umum yang demokratis. Itu berarti tidak ada lagi jalan untuk mengkonsolidasikan demokrasi selain melakukan pemilihan umum yang demokratis.

Industrialisasi politik merupakan suatu hal yang baru bagi proses politik dinegeri ini. Khususnya... more Industrialisasi politik merupakan suatu hal yang baru bagi proses politik dinegeri ini. Khususnya ketika menjelang Pemilihan Umum (pemilu) 2004, berbagai partai politik dan aktor-aktornya mulai menggelar berbagai langkah, manuver dan strategi politik dalam rangka meraih kemenangan politik. Hal ini dilakukan untuk mengajak orang lain yang belum sepaham atau belum yakin pada ide-ide yang di tawarkan agar bersedia bergabung dan mendukungnya dalam pemilu. Mereka, para kontestan pemilu, menyadari bahwa personalisasi politik begitu penting untuk menjaring suara dalam pemilu, karena saat ini kita sedang melangkah pada sistem politik yang dianggap lebih modern, berkualitas dan rasional. Indikasi dari industrialisasi politik ini adalah dengan pemanfaatan konsultan kampanye (electioneer) profesional untuk mengemas atau merekayasa citra. Para electioneer ini tidak hanya direkrut dari dalam negeri, banyak partai politik "gemuk" yang menggunakan konsultan dari mancanegara. Kita tidak bisa menafikan bahwa Model kampanye seperti inilah yang kini sedang dikembangkan di Indonesia di masa reformasi. Yaitu sebuah model kampanye yang lebih menekankan pada citra dan simulasi ketimbang realitas, dimana rekayasa citra individu kontestan menjadi lebih penting daripada platform dan isu yang diperjuangkan partai. Menurut Dedy Nur Hidayat, ketua program pascasarjana ilmu komunikasi Universitas Indonesia, dalam Amerikanisasi Industri Kampanye Pemilu (2004), kelompok electioneer profesional

Conference Presentations by Salim Alatas

Dalam era media baru, setiap individu maupun kelompok-kelompok sosial, budaya, ekonomi maupun pol... more Dalam era media baru, setiap individu maupun kelompok-kelompok sosial, budaya, ekonomi maupun politik harus meniscayakan dirinya untuk berinteraksi secara aktif dengan media baru. Hal ini dilakukan bukan sekadar untuk mengekspresikan identitas individu atau kelompok, namun yang lebih penting bagaimana kemudian setiap kelompok menggunakan media baru sebagai wadah komunikasi untuk melakukan pemberdayaan atau pun pembebasan dirinya. Feminisme sebagai sebuah gerakan pembebasan kaum perempuan telah memasukkan media baru serta penerapannya sebagai isu penting dalam gerakan mereka; cyberfeminisme merupakan hasil penting dari penerapan tersebut. Media baru dalam pandangan cyberfeminisme telah memberikan sebuah wilayah yang besar, wilayah dengan arena tujuan dari cyber space, yaitu proses teknologi yang di genderisasi, dengan cara pemberdayaan perempuan melalui techno-budaya. Para cyberfeminis berpendapat bahwa perempuan secara alami cocok untuk menggunakan media baru. Cyberfeminist juga melakukan upaya untuk bekerja menuju pemberdayaan perempuan melalui new media dengan melawan berbagai diskursus yang didominasi laki-laki yang mengelilingi penggunaan teknologi. Tulisan ini secara umum ingin membahas mengenai konsep " cyberfeminisme " dan bagaimana para feminis (cyberfeminist) menggunakan new media sebagai wahana untuk memberdayakan dan membebaskan diri mereka sendiri dari male-dominated discourses.Tulisan ini juga ingin memberikan alternatif-alternatif mengenai bagaimana seharusnya perempuan secara optimal menggunakan new media untuk pemberdayaan. Pendekatan penelitian ini adalah Kualitatif-deskriptif, Dengan melakukan penelusuran kepustakaan (library research), penelitian ini secara spesifik ingin mendeskripsikan bagaimana konsep cyberfeminisme digunakan oleh kelompok perempuan dalam rangka pembebasan dan pemberdayaan. Dalam menyusun penelitian ini, penulis melakukan penelusuran literatur yang berbentuk buku, makalah, maupun artikel-artikel yang terkait dengan tulisan yang dibahas pada penelitian ini.

Jurnal Komunikasi Pembangunan, 2019