Tri Widodo Utomo | National Institute of Public Administration (Indonesia) (original) (raw)

Papers by Tri Widodo Utomo

Jurnal Ilmu Administrasi: Media Pengembangan Ilmu dan Praktek Administrasi, 2004

Decentralization is widely believed to be an effective tool for promoting democratic local govern... more Decentralization is widely believed to be an effective tool for promoting democratic local governance as well as a cure for bureaucratic pathology. Based on literature studies and crosscountry evidence, policy on regional autonomy promises many significant improvements in varying sectors of development. In the case of Law 22/1999, however, it does not produce expected results yet, both at local and national levels. This paper examines the correlation between decentralization framework and socioeconomic development in Bandung, with special reference to the six development fields, i.e. budget management, investment, physical infrastructure, education and human development, environmental protection, and people participation and community development. The general conclusion is that there are many significant changes but only little progress. This might be caused either by incorrect implementation or insufficient time to implement the law. Whatever the causes are, this paper supports the idea of revising some parts of the law in order to create a better atmosphere of local politics.

Jurnal Borneo Administrator: Media Pengembangan Paradigma dan Gaya Baru Manajemen Pemerintahan Daerah, 2014

Although decentralization has been the major theme in the field of public administration within t... more Although decentralization has been the major theme in the field of public administration within the last five decades, there is still diverse understanding of it. One of the confusions is that decentralization is frequently perceived contrary to the deconcentration. Such confusion leads to the imbalance in theoretical sources and policy framework on deconcentration compared to decentralization.To provide a deeper picture on deconcentration and decentralization, this paper tries to elaborate the fundamental idea of the deconcentration and decentralization, its impact and relationship, its historical development, as well as its difference in the notion of power sharing among levels of government. Keyword: deconcentration, decentralization. Meskipun desentralisasi telah menjadi tema utama di bidang administrasi publik selama lima dekade, namun masih sering ditemui adanya perbedaan pemahaman mengenai hal ini. Salah satu yang menimbulkan kebingungan adalah bahwa desentralisasi sering dia...

Dibandingkan sampai 3 dekade, Jakarta lebih berubah secara signifikan. Disamping perubahan positi... more Dibandingkan sampai 3 dekade, Jakarta lebih berubah secara signifikan. Disamping perubahan positif, harus diakui bahwa saat ini muncul banyak sekali kompleksitas permasalahan yang tidak terjadi pada masa-masa sebelumnya. Diantara berbagai persoalan tadi, kondisi lalu lintas yang makin smerawut dan arus urbanisasi yang tidak terkendali, bisa ditunjuk sebagai masalah kronis yang dihadapi Jakarta. Itulah sebabnya tulisan iini memfokuskan pada kedua permasalahan tadi, kemudian mengajukan satu solusi dengan cara memindahkan ibukota ke wilayah lain. Perpindahan ibukota ini secara teoritis akan memnguragi beban Jakarta sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi dan perkembangan fisik ibukota yang baru, asal dilakukan dengan cermat dan bertahap.

Following the commencement of democratic and decentralized era in Indonesia, both political and s... more Following the commencement of democratic and decentralized era in Indonesia, both political and socioeconomic climate has tented to be more dynamic in the grassroots level. 'Change' is the most prominent term found in local politics, covering three fundamental aspects, i.e. political, public administration, and constitutional law. Such changes bring about the conscience to recognize their implication and the needs to readjust the current system in line with the spirit of reform. This paper analyses five essential issues faced by local government and local people, i.e. direct election of Local Government Head, institutional arrangement, development planning system and documents, evaluation of inappropriate regional regulations, and perplexing issue on legal hierarchy. It also provides some recommendations could be taken in dealing with those issues.

Masalah kemiskinan di Negara Berkembang agaknya akan menjadi masalah yang abadi. Meskipun bank du... more Masalah kemiskinan di Negara Berkembang agaknya akan menjadi masalah yang abadi. Meskipun bank dunia telah mencangkan program pengurangan separo jumlah penduduk miskin di dunia hingga 2015. Namun berbagai kesulitan di lapangan membuat pesimis akan keberhasilan program tersebut. Salah asatu masalah utama yang dibahs dalam tulisan ini adalah fakta terjadinya kesenjangan atau ketidakmerataan, terutama antar negara dan antar daerah. Untuk itu disarnkan agar kebijakan pengentasan kemiskinan lebih difokuskan ke desa dengan membangun pertanian yang lebih maju. Di samping itu, program pengembangan SDM dan atau pemberdayaan masyarakat hendaknya juga mendapat prioritas.

There is no general agreement among scholars on the degree of decentralization in a certain count... more There is no general agreement among scholars on the degree of decentralization in a certain country. There is also disagreement whether unitary states tend to be more centralized while federal states are likely more decentralized. Yet, comparing unitary and federal states in implementing decentralization and its variants is always interesting. This paper elaborates the nature of unitary and federal states, then explores some practical aspects on the implementation of decentralization in each type of state.

Isu hak asasi manusia bagi para pekerja TKI dewasa ini sangat mengemuka. Berbagai kasus nunukan p... more Isu hak asasi manusia bagi para pekerja TKI dewasa ini sangat mengemuka. Berbagai kasus nunukan penganiyaan dan pemerkosan serta pemulangan TKI menunjukan bahwa perlindungan terhadap nasib dan hak-hak dasar mereka kurang mendapay perhatian secara instrumen hukum perlindungan pekerja asing dan berbagai kesulitan dalam tataran implementasiny. Kegagalan kebijakan perlindungan HAM bagi pekerja ini bersumber dari aspek institusional, sosial serta dimensi ekonomi. Atas dasar berbagai kegagalan tadi. Tulisan ini menawarkan beberapa langkah konkrit yang diharapkan dapat memperbaiki nasib dan kondisi para pekerja (TKI).

Pengalihan sumber daya kepada daerah yang secara normatif merupakan faktorkunci keberhasilan oton... more Pengalihan sumber daya kepada daerah yang secara normatif merupakan faktorkunci keberhasilan otonomi daerah, ternayata menyimpan sisi-sisi tersenbunyi yang justru dapat menghambat proses pemandirian dan demokratisasi di daerah. Itulah sebabnya, agar kebijakan pengalihan sumber daya dapat mencapai hasil sesuai yang diinginkan, daerah propinsi maupun kabupateb.kota perlu melakukan upaya-upaya persiapan secara matang. Adapun persiapn yang selayaknya ditempuh adalah melakukan evaluasi terhadap potensi keuangan dan aset daerah, yang meliputi sumber-sumber dan besarnya pendapatan daerah saat padaini maupun aset Pusat serta sumber-sumber dan besarnya pendapatan daerah yang akan diserahkan kepada daerah.

Secara substansioanal UU Nomor 22 tahun 1999, tentang pemerintahan daerah memilki semangat baru y... more Secara substansioanal UU Nomor 22 tahun 1999, tentang pemerintahan daerah memilki semangat baru yang berorientasi kepada pemberdayaan daerah dalam rangak peningkatan mutu pelayanan umum di daerah yang bersangkutan. Dengan berlakunya UU yang baru tersebut, harus dipahami akan menimbulkan impliksi-implikasi tertentu, baik secara politis, administratif, maupun yuridis. Dari ketiga implikasi dari berlakunya UU Nomor 22 tahun 1999 tersebut, terhadap aspek politis maupun administratif telah dilakukan banyak pengkajian maupun pembahasan, sedang aspek hukumnya relatif belum dikaji secara lengkap. Oleh karena itu, aspek hukum inilah yang akan diuraikan dalam kajian ini, dalm kaitannnya dengan upaya menciptakan tertib administrasi pemerintahan di daerah dan efisiensi penyelenggaraan otonomi.

Semenjak bergulirnya kebijakan desentralisasi yang baru, sosok birokrasi menunjukan dinamika yang... more Semenjak bergulirnya kebijakan desentralisasi yang baru, sosok birokrasi menunjukan dinamika yang cukup kontras. Di satu sisi terdapat kemajuan yang signifikan, namun di sisi lain masih menyisakan persoalan yang dapat menghambat pencapaian kinerja secara optimal. Tulisan ini memfokuskan kepada dua danjalan pokok yang menyangkut kebiasaan birokrasi untuk meniru segala sesuatu (budaya imitasi) dan kepribadian birokrat yang cenderung bingung dan frustasi. Kedua hak ini memiliki kemiripan, dimana maslah pertama akan berdampak pada kegagalan implementasi otonomi, sedangkan masalah kedua mencerminkan kegagalan kebijakan yang lampau dan ketidakyakinan efektivitas kebijakan baru dirumuskan.

Lahirnya UU Nomor 22 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah pada hakekatnya telah memberi kelelua... more Lahirnya UU Nomor 22 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah pada hakekatnya telah memberi keleluasaan kepada daerah untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan secara otonom. Bahkan, desa yang menurut UU Nomor 5 Tahun 1974 lebih merupakan wilayah administrasi akan dikembalikan kepada otonom aslinya. Demikian pula dengan keberadaan suatu daerah istimewa (cq. Yogyakarta). Dengan adanya perubahan kebijakan ini, tentu akan membawa implikasi-implikasi tertentu baik pada desa maupun pada daerah istimewa. Secara prediktif dapat disimpulkan bahwa prosfek pengembangan daerah istimewa dan desa menurut UU Nomor 22 tahun 1999 sangat baik, karena secara historis memiliki hak asal-usul yang melekat padanya sejak sebelum terbentuknya Negara Indonesia. Dan kenyataan inilah yang sedang berkembang dalam wacana publik saat ini.

Walaupun pelaksanaan UU Nomor 22 tahun 1999 telah berjalan efektif lebih dari satu tahun, namun t... more Walaupun pelaksanaan UU Nomor 22 tahun 1999 telah berjalan efektif lebih dari satu tahun, namun tujuan fundamental yang diinginkan yakni kemandirian daerah dan penigkatan pelayanan masyarakat belum terlihat jelas. Justru pemerintah daerah leboh disibukkan oleh urusan-urusan kedalam (internal affairs), misalnya pembentukan SOTK yang baru. Meskipun strategi ini diyakini selaras dengan semangat desentralisasi, namun masih sangat diragukan efetivitasnya untuk membangun kemampuan Pemda dalam menjalankan fungsi-fungsi atau kewenangan otonom yang sangat besar. Oleh karena ketidakmampuan Pemda merupakan kegagalan kebijakan desentralisasi, maka program capacity building merupakan strategi yang tidak dapat ditunda lagi oleh seluruh pemerintah di Indonesia.

Cancer Epidemiology, Biomarkers & Prevention, 2009

Posisi pengusaha kecil menengah dan koperasi dalam kehidupan ekonomi nasional menempati peran yan... more Posisi pengusaha kecil menengah dan koperasi dalam kehidupan ekonomi nasional menempati peran yang sangat strategis, sehingga perlu dibina secara baik dan berkesinambungan. Pembinaan harus dilakukan pada setiap tingkatan, baik pada tingkat kebijakan (policy level), tingkat organisasi (organizational level) maupun tingkat operasional (operational level), dengan sasaran pembinaan meliputi aspek produksi, pemasaran, sumber daya manusia, dan teknologi. Dalam kenyataannya, meskipun upaya pembinaan masih menghadapi banyak kendala, namun hal ini dapat diantisipasi dengan membentuk pola interaksi pembinaan yang harmonis untuk menciptakan sinergi. Pola interaksi pembinaan disini melibatkan pemerintah, kalangan perbankan, usaha menengah dan kuat, serta masyarakat luas.

Village government knows much about grass root problems because it’s the lowest level government ... more Village government knows much about grass root problems because it’s the lowest level government and the most familiar government to the village people. The existence of village had been known even far before Indonesia was built. But in fact, village development runs slowly and far away behind the city, even more for the villages which located in the remote area. The Village government isn’t sub-ordinate of district government so it needs an authority given by the district government. So far, the village government only do administrative activities i.e. serve recommendation letter to people. By giving more authorities to the village government, it will bring advantages for the grass root people and improve villager’s live. As the function of government is to serve people, village government needs an instrument to make it more effective. Implementing the Standard of Minimum Service (Standar Pelayanan Minimal/SPM) at the village government is an alternative way to fulfill people const...

Previously, government’s programs on people empowerment were considered to be failed in achieving... more Previously, government’s programs on people empowerment were considered to be failed in achieving their targets. One of the reasons is that the programs were improperly designed. At that time, policy on people empowerment was constantly associated to micro credit programs which in reality, unable to strengthen social and economic independency of the citizens. In such a case, this paper offers 5 categories of empowerment program that should be linked to 4 sectors of development, namely economic, social and cultural, political and administrative, and infrastructure dimension. Another important thing is that acceleration oof empowerment programs require political will of the government (booth in central and local level) to burst through and innovate every single public policy .

Secara normatif, pemberlakuan UU No 20 tahun 1999 dimaksudkan untuk meningkatkan pelayanan dan ke... more Secara normatif, pemberlakuan UU No 20 tahun 1999 dimaksudkan untuk meningkatkan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat lokal. Namun dalam prakteknya, asumsi tadi diragukan dapat berjlan sesuai harapan. Keraguan ini terutama disebabkan oleh disoreintasi pemerintah daerah dalam mengalokasikan anggaran. Desentarlisasi fiskal yang tercermin pada UU Nomor 34 tahun 2000, serta PP Nomor 16, 104, 105, dan 107 tahun 2000, ternyata lebih diarahkan untuk membiayai kebutuhan rutin daripada pembanguan. Implikasinya, kepentingan masyarakat menjadi terabaikan , dan ini berarti menyimpang dari filosofi dasarnya. Tulisan ini memberi gambaran tentang cita-cita yang ingin dicapai, instrumen yang disediakan untuk mencapai cita-cita (yaitu melaui desentarlisai fiskal), serta fakta empirik yang menghambat pencapaian cita-cita).

Salah satu bentuk kewenangan pemerintahan menurut UU No.22 1999 adalah kewenangan lintas daerah s... more Salah satu bentuk kewenangan pemerintahan menurut UU No.22 1999 adalah kewenangan lintas daerah seperti sungai, perikanan, jalan, tambang, hutan, dsb. Kewenangan jenis ini sangat potensial memunculkan konflik antar daerah. Pada masa ordr baru, konflik antar daerah ini tidak menonjol karena peran pemerintah pusat yang sangat dominan sebagai penentu kebijakan dan sekaligus sebagai mediator konflik. Namun dengan berlakunya UU Pemda yang baru, maka Pusat tidak dapat lagi memainkan peran lamanya, sehingga daerah dituntut untuk membangun konsensus dengan daerah lain dalam penyelenggaraan kewenagan lintas daerah. Sayangnya, hingga saat ini tidak ada aturan tentang lembaga dan mekanisme penyelesaian konflik. Tulisan ini mencoba mengkaji kemungkinan penerapan lembaga arbitrasi untuk penyelesaian konflik yang terjadi di sektor publik.

Sebagai sebuah negara berkembang, Thailand memiliki banyak kesamaan dengan Indonesia. Namun dalam... more Sebagai sebuah negara berkembang, Thailand memiliki banyak kesamaan dengan Indonesia. Namun dalam aspek kebijakan, ada beberapa hal yang bebeda, sehingga pelajaran dalam menata kelembagaan dan kebijakan sector publik di Indonesia. Tulisan ini mengkaji beberapa aspek kepemerintahan dan pembangunan kapasitas pada level sub district di propinsi khon kaen, Thailand, seperti program pelatihan pagi pegawai, isu seputar amalgamasidan reorganisasi, pendidikan kemasyarakatan, perencanaan pembangunan dan partisipasi masyarakat serta aspek keuangan financial.

Jurnal Ilmu Administrasi: Media Pengembangan Ilmu dan Praktek Administrasi, 2004

Decentralization is widely believed to be an effective tool for promoting democratic local govern... more Decentralization is widely believed to be an effective tool for promoting democratic local governance as well as a cure for bureaucratic pathology. Based on literature studies and crosscountry evidence, policy on regional autonomy promises many significant improvements in varying sectors of development. In the case of Law 22/1999, however, it does not produce expected results yet, both at local and national levels. This paper examines the correlation between decentralization framework and socioeconomic development in Bandung, with special reference to the six development fields, i.e. budget management, investment, physical infrastructure, education and human development, environmental protection, and people participation and community development. The general conclusion is that there are many significant changes but only little progress. This might be caused either by incorrect implementation or insufficient time to implement the law. Whatever the causes are, this paper supports the idea of revising some parts of the law in order to create a better atmosphere of local politics.

Jurnal Borneo Administrator: Media Pengembangan Paradigma dan Gaya Baru Manajemen Pemerintahan Daerah, 2014

Although decentralization has been the major theme in the field of public administration within t... more Although decentralization has been the major theme in the field of public administration within the last five decades, there is still diverse understanding of it. One of the confusions is that decentralization is frequently perceived contrary to the deconcentration. Such confusion leads to the imbalance in theoretical sources and policy framework on deconcentration compared to decentralization.To provide a deeper picture on deconcentration and decentralization, this paper tries to elaborate the fundamental idea of the deconcentration and decentralization, its impact and relationship, its historical development, as well as its difference in the notion of power sharing among levels of government. Keyword: deconcentration, decentralization. Meskipun desentralisasi telah menjadi tema utama di bidang administrasi publik selama lima dekade, namun masih sering ditemui adanya perbedaan pemahaman mengenai hal ini. Salah satu yang menimbulkan kebingungan adalah bahwa desentralisasi sering dia...

Dibandingkan sampai 3 dekade, Jakarta lebih berubah secara signifikan. Disamping perubahan positi... more Dibandingkan sampai 3 dekade, Jakarta lebih berubah secara signifikan. Disamping perubahan positif, harus diakui bahwa saat ini muncul banyak sekali kompleksitas permasalahan yang tidak terjadi pada masa-masa sebelumnya. Diantara berbagai persoalan tadi, kondisi lalu lintas yang makin smerawut dan arus urbanisasi yang tidak terkendali, bisa ditunjuk sebagai masalah kronis yang dihadapi Jakarta. Itulah sebabnya tulisan iini memfokuskan pada kedua permasalahan tadi, kemudian mengajukan satu solusi dengan cara memindahkan ibukota ke wilayah lain. Perpindahan ibukota ini secara teoritis akan memnguragi beban Jakarta sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi dan perkembangan fisik ibukota yang baru, asal dilakukan dengan cermat dan bertahap.

Following the commencement of democratic and decentralized era in Indonesia, both political and s... more Following the commencement of democratic and decentralized era in Indonesia, both political and socioeconomic climate has tented to be more dynamic in the grassroots level. 'Change' is the most prominent term found in local politics, covering three fundamental aspects, i.e. political, public administration, and constitutional law. Such changes bring about the conscience to recognize their implication and the needs to readjust the current system in line with the spirit of reform. This paper analyses five essential issues faced by local government and local people, i.e. direct election of Local Government Head, institutional arrangement, development planning system and documents, evaluation of inappropriate regional regulations, and perplexing issue on legal hierarchy. It also provides some recommendations could be taken in dealing with those issues.

Masalah kemiskinan di Negara Berkembang agaknya akan menjadi masalah yang abadi. Meskipun bank du... more Masalah kemiskinan di Negara Berkembang agaknya akan menjadi masalah yang abadi. Meskipun bank dunia telah mencangkan program pengurangan separo jumlah penduduk miskin di dunia hingga 2015. Namun berbagai kesulitan di lapangan membuat pesimis akan keberhasilan program tersebut. Salah asatu masalah utama yang dibahs dalam tulisan ini adalah fakta terjadinya kesenjangan atau ketidakmerataan, terutama antar negara dan antar daerah. Untuk itu disarnkan agar kebijakan pengentasan kemiskinan lebih difokuskan ke desa dengan membangun pertanian yang lebih maju. Di samping itu, program pengembangan SDM dan atau pemberdayaan masyarakat hendaknya juga mendapat prioritas.

There is no general agreement among scholars on the degree of decentralization in a certain count... more There is no general agreement among scholars on the degree of decentralization in a certain country. There is also disagreement whether unitary states tend to be more centralized while federal states are likely more decentralized. Yet, comparing unitary and federal states in implementing decentralization and its variants is always interesting. This paper elaborates the nature of unitary and federal states, then explores some practical aspects on the implementation of decentralization in each type of state.

Isu hak asasi manusia bagi para pekerja TKI dewasa ini sangat mengemuka. Berbagai kasus nunukan p... more Isu hak asasi manusia bagi para pekerja TKI dewasa ini sangat mengemuka. Berbagai kasus nunukan penganiyaan dan pemerkosan serta pemulangan TKI menunjukan bahwa perlindungan terhadap nasib dan hak-hak dasar mereka kurang mendapay perhatian secara instrumen hukum perlindungan pekerja asing dan berbagai kesulitan dalam tataran implementasiny. Kegagalan kebijakan perlindungan HAM bagi pekerja ini bersumber dari aspek institusional, sosial serta dimensi ekonomi. Atas dasar berbagai kegagalan tadi. Tulisan ini menawarkan beberapa langkah konkrit yang diharapkan dapat memperbaiki nasib dan kondisi para pekerja (TKI).

Pengalihan sumber daya kepada daerah yang secara normatif merupakan faktorkunci keberhasilan oton... more Pengalihan sumber daya kepada daerah yang secara normatif merupakan faktorkunci keberhasilan otonomi daerah, ternayata menyimpan sisi-sisi tersenbunyi yang justru dapat menghambat proses pemandirian dan demokratisasi di daerah. Itulah sebabnya, agar kebijakan pengalihan sumber daya dapat mencapai hasil sesuai yang diinginkan, daerah propinsi maupun kabupateb.kota perlu melakukan upaya-upaya persiapan secara matang. Adapun persiapn yang selayaknya ditempuh adalah melakukan evaluasi terhadap potensi keuangan dan aset daerah, yang meliputi sumber-sumber dan besarnya pendapatan daerah saat padaini maupun aset Pusat serta sumber-sumber dan besarnya pendapatan daerah yang akan diserahkan kepada daerah.

Secara substansioanal UU Nomor 22 tahun 1999, tentang pemerintahan daerah memilki semangat baru y... more Secara substansioanal UU Nomor 22 tahun 1999, tentang pemerintahan daerah memilki semangat baru yang berorientasi kepada pemberdayaan daerah dalam rangak peningkatan mutu pelayanan umum di daerah yang bersangkutan. Dengan berlakunya UU yang baru tersebut, harus dipahami akan menimbulkan impliksi-implikasi tertentu, baik secara politis, administratif, maupun yuridis. Dari ketiga implikasi dari berlakunya UU Nomor 22 tahun 1999 tersebut, terhadap aspek politis maupun administratif telah dilakukan banyak pengkajian maupun pembahasan, sedang aspek hukumnya relatif belum dikaji secara lengkap. Oleh karena itu, aspek hukum inilah yang akan diuraikan dalam kajian ini, dalm kaitannnya dengan upaya menciptakan tertib administrasi pemerintahan di daerah dan efisiensi penyelenggaraan otonomi.

Semenjak bergulirnya kebijakan desentralisasi yang baru, sosok birokrasi menunjukan dinamika yang... more Semenjak bergulirnya kebijakan desentralisasi yang baru, sosok birokrasi menunjukan dinamika yang cukup kontras. Di satu sisi terdapat kemajuan yang signifikan, namun di sisi lain masih menyisakan persoalan yang dapat menghambat pencapaian kinerja secara optimal. Tulisan ini memfokuskan kepada dua danjalan pokok yang menyangkut kebiasaan birokrasi untuk meniru segala sesuatu (budaya imitasi) dan kepribadian birokrat yang cenderung bingung dan frustasi. Kedua hak ini memiliki kemiripan, dimana maslah pertama akan berdampak pada kegagalan implementasi otonomi, sedangkan masalah kedua mencerminkan kegagalan kebijakan yang lampau dan ketidakyakinan efektivitas kebijakan baru dirumuskan.

Lahirnya UU Nomor 22 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah pada hakekatnya telah memberi kelelua... more Lahirnya UU Nomor 22 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah pada hakekatnya telah memberi keleluasaan kepada daerah untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan secara otonom. Bahkan, desa yang menurut UU Nomor 5 Tahun 1974 lebih merupakan wilayah administrasi akan dikembalikan kepada otonom aslinya. Demikian pula dengan keberadaan suatu daerah istimewa (cq. Yogyakarta). Dengan adanya perubahan kebijakan ini, tentu akan membawa implikasi-implikasi tertentu baik pada desa maupun pada daerah istimewa. Secara prediktif dapat disimpulkan bahwa prosfek pengembangan daerah istimewa dan desa menurut UU Nomor 22 tahun 1999 sangat baik, karena secara historis memiliki hak asal-usul yang melekat padanya sejak sebelum terbentuknya Negara Indonesia. Dan kenyataan inilah yang sedang berkembang dalam wacana publik saat ini.

Walaupun pelaksanaan UU Nomor 22 tahun 1999 telah berjalan efektif lebih dari satu tahun, namun t... more Walaupun pelaksanaan UU Nomor 22 tahun 1999 telah berjalan efektif lebih dari satu tahun, namun tujuan fundamental yang diinginkan yakni kemandirian daerah dan penigkatan pelayanan masyarakat belum terlihat jelas. Justru pemerintah daerah leboh disibukkan oleh urusan-urusan kedalam (internal affairs), misalnya pembentukan SOTK yang baru. Meskipun strategi ini diyakini selaras dengan semangat desentralisasi, namun masih sangat diragukan efetivitasnya untuk membangun kemampuan Pemda dalam menjalankan fungsi-fungsi atau kewenangan otonom yang sangat besar. Oleh karena ketidakmampuan Pemda merupakan kegagalan kebijakan desentralisasi, maka program capacity building merupakan strategi yang tidak dapat ditunda lagi oleh seluruh pemerintah di Indonesia.

Cancer Epidemiology, Biomarkers & Prevention, 2009

Posisi pengusaha kecil menengah dan koperasi dalam kehidupan ekonomi nasional menempati peran yan... more Posisi pengusaha kecil menengah dan koperasi dalam kehidupan ekonomi nasional menempati peran yang sangat strategis, sehingga perlu dibina secara baik dan berkesinambungan. Pembinaan harus dilakukan pada setiap tingkatan, baik pada tingkat kebijakan (policy level), tingkat organisasi (organizational level) maupun tingkat operasional (operational level), dengan sasaran pembinaan meliputi aspek produksi, pemasaran, sumber daya manusia, dan teknologi. Dalam kenyataannya, meskipun upaya pembinaan masih menghadapi banyak kendala, namun hal ini dapat diantisipasi dengan membentuk pola interaksi pembinaan yang harmonis untuk menciptakan sinergi. Pola interaksi pembinaan disini melibatkan pemerintah, kalangan perbankan, usaha menengah dan kuat, serta masyarakat luas.

Village government knows much about grass root problems because it’s the lowest level government ... more Village government knows much about grass root problems because it’s the lowest level government and the most familiar government to the village people. The existence of village had been known even far before Indonesia was built. But in fact, village development runs slowly and far away behind the city, even more for the villages which located in the remote area. The Village government isn’t sub-ordinate of district government so it needs an authority given by the district government. So far, the village government only do administrative activities i.e. serve recommendation letter to people. By giving more authorities to the village government, it will bring advantages for the grass root people and improve villager’s live. As the function of government is to serve people, village government needs an instrument to make it more effective. Implementing the Standard of Minimum Service (Standar Pelayanan Minimal/SPM) at the village government is an alternative way to fulfill people const...

Previously, government’s programs on people empowerment were considered to be failed in achieving... more Previously, government’s programs on people empowerment were considered to be failed in achieving their targets. One of the reasons is that the programs were improperly designed. At that time, policy on people empowerment was constantly associated to micro credit programs which in reality, unable to strengthen social and economic independency of the citizens. In such a case, this paper offers 5 categories of empowerment program that should be linked to 4 sectors of development, namely economic, social and cultural, political and administrative, and infrastructure dimension. Another important thing is that acceleration oof empowerment programs require political will of the government (booth in central and local level) to burst through and innovate every single public policy .

Secara normatif, pemberlakuan UU No 20 tahun 1999 dimaksudkan untuk meningkatkan pelayanan dan ke... more Secara normatif, pemberlakuan UU No 20 tahun 1999 dimaksudkan untuk meningkatkan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat lokal. Namun dalam prakteknya, asumsi tadi diragukan dapat berjlan sesuai harapan. Keraguan ini terutama disebabkan oleh disoreintasi pemerintah daerah dalam mengalokasikan anggaran. Desentarlisasi fiskal yang tercermin pada UU Nomor 34 tahun 2000, serta PP Nomor 16, 104, 105, dan 107 tahun 2000, ternyata lebih diarahkan untuk membiayai kebutuhan rutin daripada pembanguan. Implikasinya, kepentingan masyarakat menjadi terabaikan , dan ini berarti menyimpang dari filosofi dasarnya. Tulisan ini memberi gambaran tentang cita-cita yang ingin dicapai, instrumen yang disediakan untuk mencapai cita-cita (yaitu melaui desentarlisai fiskal), serta fakta empirik yang menghambat pencapaian cita-cita).

Salah satu bentuk kewenangan pemerintahan menurut UU No.22 1999 adalah kewenangan lintas daerah s... more Salah satu bentuk kewenangan pemerintahan menurut UU No.22 1999 adalah kewenangan lintas daerah seperti sungai, perikanan, jalan, tambang, hutan, dsb. Kewenangan jenis ini sangat potensial memunculkan konflik antar daerah. Pada masa ordr baru, konflik antar daerah ini tidak menonjol karena peran pemerintah pusat yang sangat dominan sebagai penentu kebijakan dan sekaligus sebagai mediator konflik. Namun dengan berlakunya UU Pemda yang baru, maka Pusat tidak dapat lagi memainkan peran lamanya, sehingga daerah dituntut untuk membangun konsensus dengan daerah lain dalam penyelenggaraan kewenagan lintas daerah. Sayangnya, hingga saat ini tidak ada aturan tentang lembaga dan mekanisme penyelesaian konflik. Tulisan ini mencoba mengkaji kemungkinan penerapan lembaga arbitrasi untuk penyelesaian konflik yang terjadi di sektor publik.

Sebagai sebuah negara berkembang, Thailand memiliki banyak kesamaan dengan Indonesia. Namun dalam... more Sebagai sebuah negara berkembang, Thailand memiliki banyak kesamaan dengan Indonesia. Namun dalam aspek kebijakan, ada beberapa hal yang bebeda, sehingga pelajaran dalam menata kelembagaan dan kebijakan sector publik di Indonesia. Tulisan ini mengkaji beberapa aspek kepemerintahan dan pembangunan kapasitas pada level sub district di propinsi khon kaen, Thailand, seperti program pelatihan pagi pegawai, isu seputar amalgamasidan reorganisasi, pendidikan kemasyarakatan, perencanaan pembangunan dan partisipasi masyarakat serta aspek keuangan financial.