Wisnu Dewanto | UBAYA - Academia.edu (original) (raw)

Uploads

POWERPOINT PRESENTATIONS by Wisnu Dewanto

Wisnu Aryo Dewanto, 2024

Diplomatik dan Konsuler

Wisnu Aryo Dewanto, 2024

A New Look of Presentation on Ilmu Negara

Wisnu Aryo Dewanto, 2024

A New Look of Powerpoint Presentation

Keywords: treaties, implementation, Indonesia, extradition issues

Pentingnya memahami konsep international act dan international plane dalam definisi ratifikasi

Wisnu Aryo Dewanto, 2021

Seorang dosen HI harus memahami perspektif pengajarannya dengan benar. Hukum internasional harus ... more Seorang dosen HI harus memahami perspektif pengajarannya dengan benar. Hukum internasional harus dipandang dari perspektif hukum internasional sebagai awal pengetahuan untuk mahasiswa. Setelah itu, dalam penerapannya kita dapat melihat dari praktik-praktik dari negara-negara. Mahasiswa HI memiliki perspektif lebih luas daripada mahasiswa non HI karena kita memahami dua norma, yaitu norma HI dan norma HN.

YURISDIKSI ICC DI NEGARA PIHAK DAN NON PIHAK

UNTUNG RUGI MENGIKATKAN DIRI PADA PERJANJIAN INTERNASIONAL

DEFINISI UNTUK MEMAHAMI KONSEP

MEMAHAMI KATA PER KATA DALAM PERJANJIAN INTERNASIONAL

RATIFIKASI ADALAH TINDAKAN INTERNASIONAL DI LEVEL INTERNASIONAL

SUBSTANSI INI ADALAH PANDANGAN SUBYEKTIF SAYA SELAMA MENJADI REVIEWER

Substansi UU Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional banyak kelemahan. Disamping ber... more Substansi UU Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional banyak kelemahan. Disamping bertentangan dengan UUDNRI 1945, juga tumpang tindih dengan Konvensi Wina 1969

Topik dalam Hukum Internasional

Memahami Konvensi Wina 1969 tentang Hukum Perjanjian Internasional

Perjanjian internasional di Indonesia

Wisnu Aryo Dewanto, 2024

Diplomatik dan Konsuler

Wisnu Aryo Dewanto, 2024

A New Look of Presentation on Ilmu Negara

Wisnu Aryo Dewanto, 2024

A New Look of Powerpoint Presentation

Keywords: treaties, implementation, Indonesia, extradition issues

Pentingnya memahami konsep international act dan international plane dalam definisi ratifikasi

Wisnu Aryo Dewanto, 2021

Seorang dosen HI harus memahami perspektif pengajarannya dengan benar. Hukum internasional harus ... more Seorang dosen HI harus memahami perspektif pengajarannya dengan benar. Hukum internasional harus dipandang dari perspektif hukum internasional sebagai awal pengetahuan untuk mahasiswa. Setelah itu, dalam penerapannya kita dapat melihat dari praktik-praktik dari negara-negara. Mahasiswa HI memiliki perspektif lebih luas daripada mahasiswa non HI karena kita memahami dua norma, yaitu norma HI dan norma HN.

YURISDIKSI ICC DI NEGARA PIHAK DAN NON PIHAK

UNTUNG RUGI MENGIKATKAN DIRI PADA PERJANJIAN INTERNASIONAL

DEFINISI UNTUK MEMAHAMI KONSEP

MEMAHAMI KATA PER KATA DALAM PERJANJIAN INTERNASIONAL

RATIFIKASI ADALAH TINDAKAN INTERNASIONAL DI LEVEL INTERNASIONAL

SUBSTANSI INI ADALAH PANDANGAN SUBYEKTIF SAYA SELAMA MENJADI REVIEWER

Substansi UU Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional banyak kelemahan. Disamping ber... more Substansi UU Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional banyak kelemahan. Disamping bertentangan dengan UUDNRI 1945, juga tumpang tindih dengan Konvensi Wina 1969

Topik dalam Hukum Internasional

Memahami Konvensi Wina 1969 tentang Hukum Perjanjian Internasional

Perjanjian internasional di Indonesia

KELUWIH: Jurnal Sosial dan Humaniora

—This study discusses the strength of binding orders from the International Court of Justice for ... more —This study discusses the strength of binding orders from the International Court of Justice for countries in dispute. Orders from the International Court of Justice are often violated, because they are considered to have no binding power and no harsh sanctions. The international court has issued an order to stop the execution of the death penalty for Karl LaGrand, a German citizen living in the United States. However, the United States still carried out the execution to Karl LaGrand. This study uses a juridical-normative method which is studied through a statute approach and a conceptual approach to achieve results. The results of the study show that orders from the International Court of Justice have binding power because the order is a decision of the International Court of Justice that must be implemented and obeyed by the disputing country. Keywords: order, bindingforce, internationalcourt of justice Abstrak—Penelitian ini membahas tentang kekuatan mengikat order dari Mahkamah Internasional bagi negara yang bersengketa. Order dari Mahkamah Internasional sering kali di langgar, karena dianggap tidak memiliki kekuatan mengikat dan tidak ada sanksi yang keras. Mahkamah internasioal telah mengeluarkan order untuk menghentikan eksekusi pidana mati bagi Karl LaGrand yang merupakan seorang warga negara Jerman yang tinggal di Amerika Serikat. Namun eksekusi mati tetap dilaksanakan oleh Amerika Serikat kepada Karl LaGrand. Penelitian ini menggunakan metode yuridis-normatif yang dikaji melalui statute approach dan conceptual approach untuk mencapai hasil. Hasil kajian menunjukan bahwa order dari Mahkamah Internasional memiliki kekuatan mengikat karena order merupakan putusan Mahkamah Internasional yang harus dilaksanakan dan dipatuhi oleh negara yang bersengketa. Kata kunci: order, kekuatan mengikat, mahkamah internasional

KELUWIH: Jurnal Sosial dan Humaniora

—Diplomatic immunity and privilege which is arranged in the Vienna Convention 1961 is very import... more —Diplomatic immunity and privilege which is arranged in the Vienna Convention 1961 is very important in ensuring the enactment of diplomatic functions in doing the mission. The abuse of immunity and privilege owned by the diplomatic representative often happens. Diplomatic representative abuse their rights in the form of mild violation to heavy crime. There have been cases on the abuse of diplomatic immunity in commercial transaction related to the civil jurisdiction immunity of the country the diplomat assigned in. The landlord in the country who rent their property to the diplomatic representative have become the victim in the abuse of diplomatic immunity. There was a diplomatic representative who refused to pay the rent because of diplomatic immunity reason and eventually managed to escape from the obligation to pay for the commercial transaction due to the protection of the immunity and privilege Keywords: abuse, diplomatic immunity, commercial transaction Abstrak—Kekebalan dan keistimewaan diplomatik yang diatur di dalam Konvensi Wina 1961 merupakan hal yang sangat penting untuk menjamin pelaksanaan fungsi diplomat dalam menjalankan misinya. Penyalahgunaan kekebalan dan keistimewaan yang dimiliki perwakilan diplomatik masih sering terjadi. Perwakilan diplomatik menyalahgunakannya dalam bentuk pelanggaran ringan hingga kejahatan yang berat. Dalam perkembangannya, telah terjadi kasus penyalahgunaan kekebalan diplomatik dalam transaksi komersial yang berkaitan dengan kekebalan yurisdiksi sipil negara penerima. Para tuan tanah dari negara penerima yang menyewakan propertinya kepada perwakilan diplomatik menjadi korban dalam penyalahgunaan kekebalan diplomatik. Ada perwakilan diplomatik yang menolak membayar biaya sewa dengan alasan kekebalan diplomatik yang pada akhirnya lolos dari kewajibannya untuk membayar transaksi komersial karena berlindung pada kekebalan dan keistimewaan yang dimilikinya Kata kunci: penyalahgunaan, kekebalan diplomatik, transaksi komersial

KELUWIH: Jurnal Sosial dan Humaniora

This Study discussed the problem whether the secession of Catalonia from Spain is in accordance w... more This Study discussed the problem whether the secession of Catalonia from Spain is in accordance with the selfdetermination principle in the International Law. This study used a legal, concept and case approach and concluded as follows: Catalonia was able to separate them selves from the parent nation according to the self-determination principle by making a referendum. This act of making a referendum was a way for the Catalonia society to state their opinion. This condition was in accordance with the self-determination principle in the international law because the right for secession may occur in a certain condition other than the context of decolonization. When a country is retricted by the reigning government in savoring internal self-determination (in obtaining political, economic, social and cultural status), then the country may perform a secession from the parent nation. The requierements of self-determination in the Catalonia and Spain case were political, economic, social and cultural aspects. Afterwards, Catalonia needed full fill the requirements stated in Article 1 of the 1933 Montevideo Convention on the Rights and Duties of States, and they need to get a recognition from another country.

DiH: Jurnal Ilmu Hukum

The basis for granting immunity to advocates is in Article 16 of Law No. 18 of 2003, that advocat... more The basis for granting immunity to advocates is in Article 16 of Law No. 18 of 2003, that advocates cannot be prosecuted both civil and criminal in carrying out their professional duties in good faith in the interests of the Client's defense in court proceedings. The immunity obtained by advocates is not only within the scope of the court, but also protects it outside the court. The immunity has been expanded based on the Constitutional Court Decision Number 26 / PUU-XI / 2013. The granting of immunity to such advocates is considered as an act that violates the provisions of Article 28 D of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia, that everyone has the right to recognition, guarantee protection and fair legal certainty and equal treatment before the law. However, the right to immunity from lawsuits (immunity) to advocates does not conflict with Article 28D of the 1945 Constitution if given with limitations to advocates who are one of law enforcers in Indonesia, these ...

DiH: Jurnal Ilmu Hukum

Intellectual Property Rights consist of various types, one of which is Copyright, Copyright is on... more Intellectual Property Rights consist of various types, one of which is Copyright, Copyright is one of the Intellectual Property Rights that has a broad scope of scope of objects, to the Copyright that is owned, the Author and / or the Copyright Holder get an Exclusive Right on the Work , in which this Exclusive Right consists of 2 (two) types, namely the Moral Right to the Work, and also the Economic Right to the Work. The right to exploit the Work rests with the Author and/or the Copyright Holder of the Work, but there are often violations of the Exclusive Rights in this case the Economic Right which is the Right of the Author and/or the Copyright Holder to obtain economic benefits from the utilization of the Copyright, in which a Work is commercialized without Rights by other Parties who do not have the Right to Commercialize the Work. This study aims to determine the basis of the Liability of those commercializing a Work without Rights, which violates the Exclusive Rights of the ...

Hang Tuah Law Journal

Malacca Strait is globally recognized as a strait for international shipping as mentioned in UNCL... more Malacca Strait is globally recognized as a strait for international shipping as mentioned in UNCLOS 1982 and is under the sovereignty of three states; Indonesia, Malaysia, and Singapore. Seeing the position of Malacca Strait that becomes the most crowded lane of international trade and oil, it often raises problems in navigation. In addition, many rocks, corals and strong waves may increase the potential of ship wrecking, sinking, and crashes. In regard to the safety issue of shipping lane in Malacca Strait, it becomes the responsibility of the coastal states and thus, they should organize an integrated safety management among them, particularly in Malacca Strait. They are Indonesia, Malaysia, and Singapore. The safety assurance of shipping in Malacca Strait may increase the global economy as international oil trading and distribution is well-conducted, and finally it may increase the economy of the coastal states in Malacca Strait.

7 Jurnal Yudisial, Feb 19, 2014

Mimbar Hukum, Jun 1, 2009

Indonesia banyak mengalami perubahan dalam sistem ketatanegaraan nasional sejak jatuhnya rezim So... more Indonesia banyak mengalami perubahan dalam sistem ketatanegaraan nasional sejak jatuhnya rezim Soeharto. Bahkan, Undang-Undang Dasar 1945 atau UUD 1945 yang selama ini dianggap sebagai Konstitusi yang "sacred" 1 telah mengalami empat kali perubahan. Perubahan pertama dilakukan pada bulan Oktober 1999, kedua di bulan Agustus 2000, dilanjutkan dengan perubahan ketiga pada bulan November 2001 dan kemudian perubahan keempat pada bulan Agustus 2002. 2

Ratification in Indonesia does not have any legal consequences for the application of the treatie... more Ratification in Indonesia does not have any legal consequences for the application of the treaties at national level. The reason is that ratification only binds Indonesia as a subject of international law. In comparison, parliamentary approval in the Indonesian context is not the same as the United States Senate's approval. The Indonesian Government signed the Palermo Convention on December 12, 2000 and ratified it on April 20, 2009. The issue discussed here regards the legal status of this Convention. In the 80's it was assumed that any treaties ratified or acceded, would ipso facto be enforceable in Indonesia. I argued that Indonesia should be regarded as a state applying the monist approach, which legal practice seems to reject. I stand for the monist approach especially with regard to the legal status of the 2000 Palermo Convention. In addition I also argue about the importance of differentiating between Indonesia's international obligations and the issue of direct applicaton of the Convention by national couts.

Pemerintah Indonesia telah menandatangani Konvensi Palermo 2000 dan meratifikasinya pada 20 April... more Pemerintah Indonesia telah menandatangani Konvensi Palermo 2000 dan meratifikasinya pada 20 April 2009. Namun tetap saja Konvensi Palermo tidak memiliki kekuatan mengikat di Indonesia karena setiap perjanjian internasional yang diratifikasi oleh Pemerintah Indonesia hanya mengikat bagi Indonesia sebagai subyek hukum internasional.

Delri membuat laporan kepada Komite HAM PBB bahwa perjanjian internasional dapat diterapkan secar... more Delri membuat laporan kepada Komite HAM PBB bahwa perjanjian internasional dapat diterapkan secara langsung dengan mengacu pada putusan MK yang menggunakan Pasal 2 ICCPR. Delri menggunakan contoh yang salah karena penggunaan Pasal 2 dalam putusan MK adalah tidak benar karena Pasal 2 ICCPR tidak mengatur hak dan kewajiban siapapun dan apapun, kecuali ingin menjelaskan status ICCPR bagi negara-negara pihak. Putusan MK ini menunjukkan bahwa hakim-hakim MK tidak paham mengenai bagaimana perjanjian internasional berevolusi dalam sistem hukum di Indonesia sehingga terjadi kesalahan dalam penerapannya.

Tulisan ini menggambarkan bagaimana status hukum perjanjian internasional yang diratifikasi oleh ... more Tulisan ini menggambarkan bagaimana status hukum perjanjian internasional yang diratifikasi oleh Pemerintah Indonesia, apakah berlaku di Indonesia ataukah bagi Indonesia. Perjanjian internasional yang telah diratifikasi ternyata berlaku bagi Indonesia sebagai subyek hukum internasional. Perjanjian internasional tidak pernah berlaku di Indonesia, dalam artian berlaku secara langsung di pengadilan karenaperjanjian internasional harus ganti "baju" atau ditransformasikan ke dalam bentuk undang-undang.

Tulisan ini merupakan lanjutan dari putusan Mahkamah Konstitusi dalam perkara Nomor 33/PUU-IX/201... more Tulisan ini merupakan lanjutan dari putusan Mahkamah Konstitusi dalam perkara Nomor 33/PUU-IX/2011 mengenai UU No 38 Tahun 2008 tentang Piagam ASEAN. Dalam putusannya MK menolak seluruh permohonan dari LSM-LSM yang menganggap bahwa UU No 38 Tahun 2008 adalah UU yang membuat Piagam ASEAN berlaku di Indonesia. Tulisan ini menjelaskan bahwa UU Pengesahan perjanjian internasional bukan merupakan UU transformasi dari perjanjian internasional di Indonesia, melainkan UU persetujuan dari DPR kepada Presiden dalam melaksanakan Pasal 11 UUDNRI 1945. Mengenai status perjanjian internasional di Indonesia, bukan sebagai bagian dari hukum nasional Indonesia tetapi sebagai salah satu sumber hukum bagi hakim.

Tulisan ini mengkritisi tindakan LSM di Indonesia yang menggugat Pemerintah Indonesia karena tida... more Tulisan ini mengkritisi tindakan LSM di Indonesia yang menggugat Pemerintah Indonesia karena tidak segera meratifikasi Konvensi Buruh Migran 1990. LSM menganggap bahwa ketidaksegeraan meratifikasi Konvensi ini akan merugikan buruh Indonesia di luar negeri, padahal dengan meratifikasi Konvensi ini maka manfaat akan diterima oleh para buruh asing yang bekerja di Indonesia. Tulisan ini juga menjelaskan tentang makna ratifikasi dan akibat hukum dari tindakan ratifikasi di Indonesia.

Tulisan ini ingin memahamkan kepada para pembaca mengenai keberadaan UU Pengesahan Perjanjian Int... more Tulisan ini ingin memahamkan kepada para pembaca mengenai keberadaan UU Pengesahan Perjanjian Internasional di Indonesia yang selama ini menjadi perdebatan di antara pakar hukum internasional dan hukum tata negara. UU Pengesahan ini, oleh beberapa pakar hukum, dianggap sebagai UU yang membuat perjanjian internasional berlaku di Indonesia. Namun, tulisan ini berpendapat lain karena UU Pengesahan ini merupakan bentuk persetujuan formal dari DPR kepada Presiden sebagaimana yang diatur dalam Pasal 11 UUDNRI 1945.

Tulisan ini menggambarkan bagaimana perjanjian internasional diimplementasikan di pengadilan nasi... more Tulisan ini menggambarkan bagaimana perjanjian internasional diimplementasikan di pengadilan nasional negara-negara. Penerapan perjanjian internasional di level nasional akan menciptakan konsep self-executing dan non-self-executing. Tulisan ini juga menggambarkan praktik di beberapa negara terkait implementasi perjanjian internasional di pengadilan sebagai bahan perbandingan, selain menggambarkan secara utuh praktik yang berlaku di Indonesia.

SEMOGA MENJADI PENDIDIK YANG AMANAH. ILMU YANG BAIK AKAN MENUNTUN KITA KE JALAN YANG BENAR

UU Nomor 24 Tahun 2000 harus diganti dengan UU yang baru karena secara substansi tidak relevan de... more UU Nomor 24 Tahun 2000 harus diganti dengan UU yang baru karena secara substansi tidak relevan dengan perkembangan hukum di Indonesia

Bahwa Pasal 7 Ayat 2 adalah sebuah kesesatan dalam memandang hukum internasional di Indonesia. In... more Bahwa Pasal 7 Ayat 2 adalah sebuah kesesatan dalam memandang hukum internasional di Indonesia. Ini dikarenakan adanya pengaruh miskonsepsi ajaran monisme di Indonesia.

Perubahan UU Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional

Tulisan ini dipresentasikan dan dipublikasi dalam Bahasa Inggris pada sebuah International Confer... more Tulisan ini dipresentasikan dan dipublikasi dalam Bahasa Inggris pada sebuah International Conference di CLDS, FH-UII, Yogyakarta, tanggal 24-25 November 2015. Ini adalah versi Bahasa Indonesia yang ditujukan untuk para pemerhati perjanjian internasional di Indonesia. Semoga bermanfaat!

Ada banyak yang menganggap bahwa hukum internasional adalah bagian dari hukum kita, padahal hukum... more Ada banyak yang menganggap bahwa hukum internasional adalah bagian dari hukum kita, padahal hukum internasional hanyalah salah satu sumber hukum dalam sistem hukum kita, oleh karena ituhakim di Indonesia tidak wajib untuk menerapkannya.

MK telah menolak permohonan dari beberapa LSM untuk membatalkan UU Pengesahan Piagam ASEAN karena... more MK telah menolak permohonan dari beberapa LSM untuk membatalkan UU Pengesahan Piagam ASEAN karena UU pengesahan bukan merupakan UU yang mentransformasikan norma-norma hukum internasional ke dalam sistem hukum nasional. UU pengesahan hanyalah bentuk persetujuan formal DPR kepada Presiden sebagaimana yang diamanatkan Pasal 11 UUDNRI 1945

Politik Hukum terhadap UU Ketenagakerjaan di Era MEA