S Agung S Raharjo | Universitas Gadjah Mada (Yogyakarta) (original) (raw)

Papers by S Agung S Raharjo

STANDAR: Better Standard Better Living, 2023

Hari Sungai Nasional merupakan momen penting untuk mengingatkan kita akan pentingnya menjaga dan ... more Hari Sungai Nasional merupakan momen penting untuk mengingatkan kita akan pentingnya menjaga dan melindungi sungai sebagai sumber daya alam yang sangat berharga. Melalui pemahaman yang lebih baik tentang ekosistem sungai, manfaat sungai bagi kehidupan manusia dan partisipasi aktif masyarakat, kita dapat melestarikan dan melindungi sungai Indonesia. Dengan memanfaatkan semua media dan melibatkan seluruh pemangku kepentingan secara berkelanjutan, kita dapat menjaga sang bengawan tetap sehat dan lestari, bermanfaat bagi peradaban kita dan generasi mendatang. Menjaga sang bengawan menjaga peradaban.

STANDAR: Better Standard Better Living − Vol. 2 No. 1, Januari 2023, 2023

Kebijakan ketahanan pangan menjadi isu sentral dalam pembangunan di masa depan. Salah satu poin ... more Kebijakan ketahanan pangan menjadi isu sentral dalam pembangunan di masa
depan. Salah satu poin Deklarasi G20 Bali menyatakan keprihatinan yang mendalam
negara-negara peserta KTT G20 terhadap tantangan ketahanan pangan global yang
diperburuk oleh konflik dan ketegangan. Bagaimana peran sektor kehutanan dalam
mendukung kebijakan ketahanan pangan dalam pembangunan di Indonesia? Tulisan
ini menguraikan secara ringkas peran dan keterkaitan hutan, pohon dan pangan
dalam kerangka pembangunan ketahanan pangan di Indonesia.

World sustainability series, 2022

SEMINAR NASIONAL PERTANIAN PETERNAKAN TERPADU, Mar 12, 2016

Jurnal Wasian, 2021

Social Forestry at Java island or known as IPHPS (Permit for the Utilization of Social Forestry) ... more Social Forestry at Java island or known as IPHPS (Permit for the Utilization of Social Forestry) is part of the agrarian reform of the forestry sector which expected to solve tenurial problems and improve forest governance. The successful implementation of this program could not be separated of the roles of stakeholder involved. This study aimed to 1) identified stakeholders and their roles in the implementation of IPHPS, and 2) analyzed the relationships between stakeholders in the implementation of IPHPS. This research was conducted in the KPH Telawa area of Boyolali Regency, Central Java. This research uses a combination of qualitative and quantitative approaches. Data collection was done by observation, interviews, and literature studies. Data were analyzed based on the research objectives at stakeholder analysis conducted by identifying stakeholders and their roles as well as the relationships between them in the implementation of IPHPS. They involved in the implementation of I...

ABSTRAK Pengelolaan sumberdaya alam seringkali dihadapkan pada konflik antar pemangku kepentingan... more ABSTRAK Pengelolaan sumberdaya alam seringkali dihadapkan pada konflik antar pemangku kepentingan. Kepentingan tersebut mencakup tiga dimensi yaitu kepentingan ekologi, ekonomi dan sosial. Cendana merupakan salah satu hasil hutan yang memiliki peran sangat penting dalam sejarah pembangunan di NTT. Pemanfaatan cendana ini juga tidak lepas dari konflik. Bahkan konflik tersebut telah membuat masyarakat trauma terhadap pengelolaan cendana. Upaya pemulihan potensi dan peran cendana dalam perekonomian mengalami hambatan berkaitan dengan trauma masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk mendiskripsikan, menganalisi dan menginterpreasikan pengelolaan cendana dimasa lalu yang mengakibatkan konflik dan trauma masyarakat terhadap pengelolaan cendana oleh pemerintah. Penelitian menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif terhadap pengelolaan cendana di masa lalu. Penelitian dilakukan di Pulau Timor, Nusa Tenggara Timur. Pengumpulan data dilakukan dengan studi dokumentasi, observasi dan wawanca...

Jurnal Wilayah dan Lingkungan, 2020

Rawa Pening Lake is one of the priority lakes facing severe eutrophication and sedimentation prob... more Rawa Pening Lake is one of the priority lakes facing severe eutrophication and sedimentation problems. Agriculture is one of the problems in Rawa Pening Lake, even though community welfare is the government's policies. For this reason, the development of the economic sector in Rawa Pening catchment area must have advantages, yet information on this is still neglected and limited. The study aims to analyze the leading economic sectors in the Rawa Pening catchment area. The study used the Klassen Typology method to determine the pattern and structure of the economy and the Location Quotient method in determining the economic sector that has a comparative advantage in each sub-district and analysis of sectoral contributions. The data used is secondary data and field observations. The results showed that Bawen Subdistrict was a developed but depressed area, relying on the manufacturing industry sector. Rapidly developing districs (Tuntang, Jambu, Sumowono, and Ambarawa) rely on all ...

Politika: Jurnal Ilmu Politik, 2020

Perhutanan Sosial pada awalnya merupakan inisiatif Perum Perhutani yang mulai diimplementasikan p... more Perhutanan Sosial pada awalnya merupakan inisiatif Perum Perhutani yang mulai diimplementasikan pada tahun 1972. Pada tahun 2017, ada perkembangan baru terkait Perhutanan Sosial di area Perhutani yang dipelopori oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) melalui Izin Pemanfaatan Hutan Perhutanan Sosial (IPHPS). Karena inisiatif dari kementerian, sementara implementasi IPHPS ada di dalam Kawasan Perhutani, maka di lapangan terdapat implikasi-implikasi kelembagaan yang menarik untuk dikaji. Kajian ini menggambarkan dinamika kelembagaan Perhutanan Sosial di dalam kawasan Perum Perhutani setelah keluarnya kebijakan IPHPS. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, dengan metode pengumpulan data yang menggunakan studi literatur, wawancara dan observasi. Analisis data deskriptif dimaksudkan untuk memberikan gambaran dinamika kelembagaan sebelum dan setelah penerapan IPHPS. Tulisan ini difokuskan pada aspek kelembagaan pemerintah dan petani (yang menggarap perhutanan so...

Jurnal Penelitian Pengelolaan Daerah Aliran Sungai, 2019

Germadan is one form of lake management policy implemented through the establishment of instituti... more Germadan is one form of lake management policy implemented through the establishment of institutions involving many stakeholders. The institutional management of the Rawa Pening Lake is a collective action to the preservation of the Rawa Pening Lake. This study aimed to evaluate the implementation of Germadan in the perspective of the theory of collective action. The research used a qualitative approach. Data collection through in-depth interviews, observation, and literature study. The descriptive analysis was carried out to describe the implementation and to identify the successes and failures of Germadan. Based the analysis, it can be concluded that as a collective action, Germadan has failed. This failure is due to imperfection of participation in planning and implementation of the program, and the lack of enforcement of agreed rules and lack of incentives for both economic and social incentives in their implementation.

Jurnal Ilmu Lingkungan, 2016

ABSTRAK Hutan rakyat berpotensi menjadi solusi defisit kebutuhan kayu secara lokal maupun nasiona... more ABSTRAK Hutan rakyat berpotensi menjadi solusi defisit kebutuhan kayu secara lokal maupun nasional. Optimalisasi peran hutan rakyat memerlukan perencanaan yang tepat dan data yang akurat. Penelitian ini bertujuan untuk menentukan potensi dan komposisi kayu penyusun hutan rakyat di Malimada, Kecamatan Wewewa Utara Kabupaten Sumba Barat Daya, Nusa Tenggara Timur. Penelitian menggunakan pendekatan diskriptif kuantitatif dengan metode sampling kuadrat. Sampel berjumlah 10 plot yang diambil secara puposive. Indeks Nilai Peneting (INP) digunakan untuk menggambarkan potency kayu dan komposisi jenis penyusun hutan rakyat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa mahoni (Swietenia macrophylla King) mendominasi tegakan dengan nilai INP pada tingkat sapihan, tiang dan pohon berturut-turut adalah 188,28; 211,28 dan 246,04. Struktur tegakan yang ada memiliki karakteristik yang hampir sama dengan hutan alam, hal ini terlihat dari grafik distribusi tingkat pertumbuhan yang berbentuk (J) terbalik (rever...

Jurnal Analisis Kebijakan Kehutanan, 2011

Undang – Undang pemerintahan daerah telah mengalami tiga kali perubahan sejak reformasi digulirka... more Undang – Undang pemerintahan daerah telah mengalami tiga kali perubahan sejak reformasi digulirkan, perubahan terakhir adalah Undang Undang No 23 tahun 2014. Perubahan tersebut banyak berkaitan dengan perimbangan kewenangan pusat dan daerah, disatu masa terjadi proses desentralisasi yang ekstrim dan dimasa lainnya terjadi resentralisasi. Perubahan ini tentunya berpengaruh terhadap praktek pemerintahan di daerah. Penelitian ini bertujuan mengetahui pengaruh perubahan undang undang pemerintahan daerah terhadap pengelolaan daerah aliran sungai. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan analisis deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan UU 23 Tahun 2014 menjadi salah satu kendala dalam pengelolaan DAS (Daerah Aliran Sungai) Bribin. Kendala tersebut berkaitan dengan ketersediaan suber daya manusia di lapangan dan peran serta pemerintah daerah dalam perencanaan pengelolaan DAS Bribin.

E3S Web of Conferences

Agroforestry systems can be considered as sustainability concept. They are able to provide ecolog... more Agroforestry systems can be considered as sustainability concept. They are able to provide ecological, economical and sociological benefit. In order to help policy makers and stakeholder decide what action should be taken to make agroforestry sustainable, the identification of the sustainability status is needed. This study aimed to evaluate the sustainability status of agroforestry systems in Timor Island, one of the islands in Nusa Tenggara Timur Province, eastern Indonesia. The data was collected through combination of field observation and interviews with 38 respondents with purposively selected in three dominant agroforestry systems, namely: mixed-garden, mamar, traditional agroforestry and silvopasture. Multidimensional Scaling approach was used to analyse the sustainability status of agroforestry systems based on five dimensions (ecology, economy, social, institutional and technology) as well as 26 attributes. The attribute valuation was in ordinal scale based on sustainable ...

Jurnal Politika, 2020

Perhutanan Sosial pada awalnya merupakan inisiatif Perum Perhutani yang mulai diimplementasikan p... more Perhutanan Sosial pada awalnya merupakan inisiatif Perum Perhutani yang mulai diimplementasikan pada tahun 1972. Pada tahun 2017, ada perkembangan baru terkait Perhutanan Sosial di area Perhutani yang dipelopori oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) melalui Izin Pemanfaatan Hutan Perhutanan Sosial (IPHPS). Karena inisiatif dari kementerian, sementara implementasi IPHPS ada di dalam Kawasan Perhutani, maka di lapangan terdapat implikasi-implikasi kelembagaan yang menarik untuk dikaji. Kajian ini menggambarkan dinamika kelembagaan Perhutanan Sosial di dalam kawasan Perum
Perhutani setelah keluarnya kebijakan IPHPS. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, dengan metode pengumpulan data yang menggunakan studi literatur, wawancara dan observasi. Analisis data deskriptif dimaksudkan untuk memberikan gambaran dinamika kelembagaan sebelum dan setelah penerapan IPHPS. Tulisan ini difokuskan pada aspek kelembagaan pemerintah dan petani (yang
menggarap perhutanan sosial) di level bawah (tanah garapan). Hasil penelitian ini menunjukkan struktur kelembagaan pemerintah di dalam program IPHPS lebih kompleks dibandingkan dengan program sebelumnya, yakni program Pengelolaan Sumber Daya Hutan Bersama Masyarakat (PHBM). Kelembagaan petani, di sisi lain, tidak terlalu banyak perbedaan, baik selama masa penerapan program PHBM
maupun IPHPS. Kelembagaan petani masih belum mampu mandiri sehingga penguatan kelembagaan petani perlu menjadi prioritas

Jurnal Penelitian Pengelolaan Daerah Aliran Sungai, 2019

Germadan is one form of lake management policy implemented through the establishment of instituti... more Germadan is one form of lake management policy implemented through the establishment of institutions involving many stakeholders. The institutional management of the Rawa Pening Lake is a collective action to the preservation of the Rawa Pening Lake. This study aimed to evaluate the implementation of Germadan in the perspective of the theory of collective action. The research used a qualitative approach. Data collection through in-depth interviews, observation, and literature study. The descriptive analysis was carried out to describe the implementation and to identify the successes and failures of Germadan. Based the analysis, it can be concluded that as a collective action, Germadan has failed. This failure is due to imperfection of participation in planning and implementation of the program, and the lack of enforcement of agreed rules and lack of incentives for both economic and social incentives in their implementation.

Majalah_CERDAS_Vol.3_No._2_Desember_2017 (1)-pages-14-19 (1).pdf, 2017

Private forests potentially solve the problem of local and national wood deficit. Optimizing the ... more Private forests potentially solve the problem of local and national wood deficit. Optimizing the role of private forests, needs proper plannings and accurate data. This study aimed at determining wood potency and composition on private forest of Malimada, North Wewewa sub district, Southwest Sumba District of East Nusa Tenggara. This research used quantitative descriptive approach. Samplings purposive used quadrat methods with 10 plots were established. Important Value Index (IVI) was employed in order to depict wood potency and trees composition of private forest. The research results revealed that standing stock predominantly by mahogany (Swietenia macrophylla King.) with IVI at saplings, poles, and trees level were 188.28; 211.28 and 246.04 respectively. The existing structure stock has similar characteristics to the nature forest, this was indicated by reverse J-shape level of growth distribution curve.

Jurnal Analisis Kebijakan Kehutanan, 2011

Jurnal Penelitian Kehutanan Wallacea, 2013

ABSTRAK Kebutuhan bibit cendana untuk konservasi dan pengembangan cendana semakin meningkat. Namu... more ABSTRAK Kebutuhan bibit cendana untuk konservasi dan pengembangan cendana semakin meningkat. Namun kemampuan pemerintah untuk memenuhi kebutuhan ini terbatas. Di sisi lain, pengusaha masih enggan untuk mengembangkan cendana karena keterbatasan informasi mengenai teknik budidaya dan kelayakan finansial pembibitan cendana. Penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan dan menganalisis kelayakan finansial dari berbagai model persemaian cendana di beberapa lokasi di Pulau Timor. Pengumpulan data dilaksanakan dengan teknik survey dan observasi. Analisis data menggunakan perangkat lunak excel. Hasil penelitian menunjukkan bahwa model pembibitan keseluruhan di Pulau Timor layak secara finansial. Model persemaian sederhana memberikan nilai BCR, NPV dan IRR terbesar. Biaya produksi perbibit pada persemaian tradisional adalah Rp 1.650,-sementara pada persemaian semi permanen dan permanen masing-masing Rp 2.270,-dan Rp 3.950,- .

STANDAR: Better Standard Better Living, 2023

Hari Sungai Nasional merupakan momen penting untuk mengingatkan kita akan pentingnya menjaga dan ... more Hari Sungai Nasional merupakan momen penting untuk mengingatkan kita akan pentingnya menjaga dan melindungi sungai sebagai sumber daya alam yang sangat berharga. Melalui pemahaman yang lebih baik tentang ekosistem sungai, manfaat sungai bagi kehidupan manusia dan partisipasi aktif masyarakat, kita dapat melestarikan dan melindungi sungai Indonesia. Dengan memanfaatkan semua media dan melibatkan seluruh pemangku kepentingan secara berkelanjutan, kita dapat menjaga sang bengawan tetap sehat dan lestari, bermanfaat bagi peradaban kita dan generasi mendatang. Menjaga sang bengawan menjaga peradaban.

STANDAR: Better Standard Better Living − Vol. 2 No. 1, Januari 2023, 2023

Kebijakan ketahanan pangan menjadi isu sentral dalam pembangunan di masa depan. Salah satu poin ... more Kebijakan ketahanan pangan menjadi isu sentral dalam pembangunan di masa
depan. Salah satu poin Deklarasi G20 Bali menyatakan keprihatinan yang mendalam
negara-negara peserta KTT G20 terhadap tantangan ketahanan pangan global yang
diperburuk oleh konflik dan ketegangan. Bagaimana peran sektor kehutanan dalam
mendukung kebijakan ketahanan pangan dalam pembangunan di Indonesia? Tulisan
ini menguraikan secara ringkas peran dan keterkaitan hutan, pohon dan pangan
dalam kerangka pembangunan ketahanan pangan di Indonesia.

World sustainability series, 2022

SEMINAR NASIONAL PERTANIAN PETERNAKAN TERPADU, Mar 12, 2016

Jurnal Wasian, 2021

Social Forestry at Java island or known as IPHPS (Permit for the Utilization of Social Forestry) ... more Social Forestry at Java island or known as IPHPS (Permit for the Utilization of Social Forestry) is part of the agrarian reform of the forestry sector which expected to solve tenurial problems and improve forest governance. The successful implementation of this program could not be separated of the roles of stakeholder involved. This study aimed to 1) identified stakeholders and their roles in the implementation of IPHPS, and 2) analyzed the relationships between stakeholders in the implementation of IPHPS. This research was conducted in the KPH Telawa area of Boyolali Regency, Central Java. This research uses a combination of qualitative and quantitative approaches. Data collection was done by observation, interviews, and literature studies. Data were analyzed based on the research objectives at stakeholder analysis conducted by identifying stakeholders and their roles as well as the relationships between them in the implementation of IPHPS. They involved in the implementation of I...

ABSTRAK Pengelolaan sumberdaya alam seringkali dihadapkan pada konflik antar pemangku kepentingan... more ABSTRAK Pengelolaan sumberdaya alam seringkali dihadapkan pada konflik antar pemangku kepentingan. Kepentingan tersebut mencakup tiga dimensi yaitu kepentingan ekologi, ekonomi dan sosial. Cendana merupakan salah satu hasil hutan yang memiliki peran sangat penting dalam sejarah pembangunan di NTT. Pemanfaatan cendana ini juga tidak lepas dari konflik. Bahkan konflik tersebut telah membuat masyarakat trauma terhadap pengelolaan cendana. Upaya pemulihan potensi dan peran cendana dalam perekonomian mengalami hambatan berkaitan dengan trauma masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk mendiskripsikan, menganalisi dan menginterpreasikan pengelolaan cendana dimasa lalu yang mengakibatkan konflik dan trauma masyarakat terhadap pengelolaan cendana oleh pemerintah. Penelitian menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif terhadap pengelolaan cendana di masa lalu. Penelitian dilakukan di Pulau Timor, Nusa Tenggara Timur. Pengumpulan data dilakukan dengan studi dokumentasi, observasi dan wawanca...

Jurnal Wilayah dan Lingkungan, 2020

Rawa Pening Lake is one of the priority lakes facing severe eutrophication and sedimentation prob... more Rawa Pening Lake is one of the priority lakes facing severe eutrophication and sedimentation problems. Agriculture is one of the problems in Rawa Pening Lake, even though community welfare is the government's policies. For this reason, the development of the economic sector in Rawa Pening catchment area must have advantages, yet information on this is still neglected and limited. The study aims to analyze the leading economic sectors in the Rawa Pening catchment area. The study used the Klassen Typology method to determine the pattern and structure of the economy and the Location Quotient method in determining the economic sector that has a comparative advantage in each sub-district and analysis of sectoral contributions. The data used is secondary data and field observations. The results showed that Bawen Subdistrict was a developed but depressed area, relying on the manufacturing industry sector. Rapidly developing districs (Tuntang, Jambu, Sumowono, and Ambarawa) rely on all ...

Politika: Jurnal Ilmu Politik, 2020

Perhutanan Sosial pada awalnya merupakan inisiatif Perum Perhutani yang mulai diimplementasikan p... more Perhutanan Sosial pada awalnya merupakan inisiatif Perum Perhutani yang mulai diimplementasikan pada tahun 1972. Pada tahun 2017, ada perkembangan baru terkait Perhutanan Sosial di area Perhutani yang dipelopori oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) melalui Izin Pemanfaatan Hutan Perhutanan Sosial (IPHPS). Karena inisiatif dari kementerian, sementara implementasi IPHPS ada di dalam Kawasan Perhutani, maka di lapangan terdapat implikasi-implikasi kelembagaan yang menarik untuk dikaji. Kajian ini menggambarkan dinamika kelembagaan Perhutanan Sosial di dalam kawasan Perum Perhutani setelah keluarnya kebijakan IPHPS. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, dengan metode pengumpulan data yang menggunakan studi literatur, wawancara dan observasi. Analisis data deskriptif dimaksudkan untuk memberikan gambaran dinamika kelembagaan sebelum dan setelah penerapan IPHPS. Tulisan ini difokuskan pada aspek kelembagaan pemerintah dan petani (yang menggarap perhutanan so...

Jurnal Penelitian Pengelolaan Daerah Aliran Sungai, 2019

Germadan is one form of lake management policy implemented through the establishment of instituti... more Germadan is one form of lake management policy implemented through the establishment of institutions involving many stakeholders. The institutional management of the Rawa Pening Lake is a collective action to the preservation of the Rawa Pening Lake. This study aimed to evaluate the implementation of Germadan in the perspective of the theory of collective action. The research used a qualitative approach. Data collection through in-depth interviews, observation, and literature study. The descriptive analysis was carried out to describe the implementation and to identify the successes and failures of Germadan. Based the analysis, it can be concluded that as a collective action, Germadan has failed. This failure is due to imperfection of participation in planning and implementation of the program, and the lack of enforcement of agreed rules and lack of incentives for both economic and social incentives in their implementation.

Jurnal Ilmu Lingkungan, 2016

ABSTRAK Hutan rakyat berpotensi menjadi solusi defisit kebutuhan kayu secara lokal maupun nasiona... more ABSTRAK Hutan rakyat berpotensi menjadi solusi defisit kebutuhan kayu secara lokal maupun nasional. Optimalisasi peran hutan rakyat memerlukan perencanaan yang tepat dan data yang akurat. Penelitian ini bertujuan untuk menentukan potensi dan komposisi kayu penyusun hutan rakyat di Malimada, Kecamatan Wewewa Utara Kabupaten Sumba Barat Daya, Nusa Tenggara Timur. Penelitian menggunakan pendekatan diskriptif kuantitatif dengan metode sampling kuadrat. Sampel berjumlah 10 plot yang diambil secara puposive. Indeks Nilai Peneting (INP) digunakan untuk menggambarkan potency kayu dan komposisi jenis penyusun hutan rakyat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa mahoni (Swietenia macrophylla King) mendominasi tegakan dengan nilai INP pada tingkat sapihan, tiang dan pohon berturut-turut adalah 188,28; 211,28 dan 246,04. Struktur tegakan yang ada memiliki karakteristik yang hampir sama dengan hutan alam, hal ini terlihat dari grafik distribusi tingkat pertumbuhan yang berbentuk (J) terbalik (rever...

Jurnal Analisis Kebijakan Kehutanan, 2011

Undang – Undang pemerintahan daerah telah mengalami tiga kali perubahan sejak reformasi digulirka... more Undang – Undang pemerintahan daerah telah mengalami tiga kali perubahan sejak reformasi digulirkan, perubahan terakhir adalah Undang Undang No 23 tahun 2014. Perubahan tersebut banyak berkaitan dengan perimbangan kewenangan pusat dan daerah, disatu masa terjadi proses desentralisasi yang ekstrim dan dimasa lainnya terjadi resentralisasi. Perubahan ini tentunya berpengaruh terhadap praktek pemerintahan di daerah. Penelitian ini bertujuan mengetahui pengaruh perubahan undang undang pemerintahan daerah terhadap pengelolaan daerah aliran sungai. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan analisis deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan UU 23 Tahun 2014 menjadi salah satu kendala dalam pengelolaan DAS (Daerah Aliran Sungai) Bribin. Kendala tersebut berkaitan dengan ketersediaan suber daya manusia di lapangan dan peran serta pemerintah daerah dalam perencanaan pengelolaan DAS Bribin.

E3S Web of Conferences

Agroforestry systems can be considered as sustainability concept. They are able to provide ecolog... more Agroforestry systems can be considered as sustainability concept. They are able to provide ecological, economical and sociological benefit. In order to help policy makers and stakeholder decide what action should be taken to make agroforestry sustainable, the identification of the sustainability status is needed. This study aimed to evaluate the sustainability status of agroforestry systems in Timor Island, one of the islands in Nusa Tenggara Timur Province, eastern Indonesia. The data was collected through combination of field observation and interviews with 38 respondents with purposively selected in three dominant agroforestry systems, namely: mixed-garden, mamar, traditional agroforestry and silvopasture. Multidimensional Scaling approach was used to analyse the sustainability status of agroforestry systems based on five dimensions (ecology, economy, social, institutional and technology) as well as 26 attributes. The attribute valuation was in ordinal scale based on sustainable ...

Jurnal Politika, 2020

Perhutanan Sosial pada awalnya merupakan inisiatif Perum Perhutani yang mulai diimplementasikan p... more Perhutanan Sosial pada awalnya merupakan inisiatif Perum Perhutani yang mulai diimplementasikan pada tahun 1972. Pada tahun 2017, ada perkembangan baru terkait Perhutanan Sosial di area Perhutani yang dipelopori oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) melalui Izin Pemanfaatan Hutan Perhutanan Sosial (IPHPS). Karena inisiatif dari kementerian, sementara implementasi IPHPS ada di dalam Kawasan Perhutani, maka di lapangan terdapat implikasi-implikasi kelembagaan yang menarik untuk dikaji. Kajian ini menggambarkan dinamika kelembagaan Perhutanan Sosial di dalam kawasan Perum
Perhutani setelah keluarnya kebijakan IPHPS. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, dengan metode pengumpulan data yang menggunakan studi literatur, wawancara dan observasi. Analisis data deskriptif dimaksudkan untuk memberikan gambaran dinamika kelembagaan sebelum dan setelah penerapan IPHPS. Tulisan ini difokuskan pada aspek kelembagaan pemerintah dan petani (yang
menggarap perhutanan sosial) di level bawah (tanah garapan). Hasil penelitian ini menunjukkan struktur kelembagaan pemerintah di dalam program IPHPS lebih kompleks dibandingkan dengan program sebelumnya, yakni program Pengelolaan Sumber Daya Hutan Bersama Masyarakat (PHBM). Kelembagaan petani, di sisi lain, tidak terlalu banyak perbedaan, baik selama masa penerapan program PHBM
maupun IPHPS. Kelembagaan petani masih belum mampu mandiri sehingga penguatan kelembagaan petani perlu menjadi prioritas

Jurnal Penelitian Pengelolaan Daerah Aliran Sungai, 2019

Germadan is one form of lake management policy implemented through the establishment of instituti... more Germadan is one form of lake management policy implemented through the establishment of institutions involving many stakeholders. The institutional management of the Rawa Pening Lake is a collective action to the preservation of the Rawa Pening Lake. This study aimed to evaluate the implementation of Germadan in the perspective of the theory of collective action. The research used a qualitative approach. Data collection through in-depth interviews, observation, and literature study. The descriptive analysis was carried out to describe the implementation and to identify the successes and failures of Germadan. Based the analysis, it can be concluded that as a collective action, Germadan has failed. This failure is due to imperfection of participation in planning and implementation of the program, and the lack of enforcement of agreed rules and lack of incentives for both economic and social incentives in their implementation.

Majalah_CERDAS_Vol.3_No._2_Desember_2017 (1)-pages-14-19 (1).pdf, 2017

Private forests potentially solve the problem of local and national wood deficit. Optimizing the ... more Private forests potentially solve the problem of local and national wood deficit. Optimizing the role of private forests, needs proper plannings and accurate data. This study aimed at determining wood potency and composition on private forest of Malimada, North Wewewa sub district, Southwest Sumba District of East Nusa Tenggara. This research used quantitative descriptive approach. Samplings purposive used quadrat methods with 10 plots were established. Important Value Index (IVI) was employed in order to depict wood potency and trees composition of private forest. The research results revealed that standing stock predominantly by mahogany (Swietenia macrophylla King.) with IVI at saplings, poles, and trees level were 188.28; 211.28 and 246.04 respectively. The existing structure stock has similar characteristics to the nature forest, this was indicated by reverse J-shape level of growth distribution curve.

Jurnal Analisis Kebijakan Kehutanan, 2011

Jurnal Penelitian Kehutanan Wallacea, 2013

ABSTRAK Kebutuhan bibit cendana untuk konservasi dan pengembangan cendana semakin meningkat. Namu... more ABSTRAK Kebutuhan bibit cendana untuk konservasi dan pengembangan cendana semakin meningkat. Namun kemampuan pemerintah untuk memenuhi kebutuhan ini terbatas. Di sisi lain, pengusaha masih enggan untuk mengembangkan cendana karena keterbatasan informasi mengenai teknik budidaya dan kelayakan finansial pembibitan cendana. Penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan dan menganalisis kelayakan finansial dari berbagai model persemaian cendana di beberapa lokasi di Pulau Timor. Pengumpulan data dilaksanakan dengan teknik survey dan observasi. Analisis data menggunakan perangkat lunak excel. Hasil penelitian menunjukkan bahwa model pembibitan keseluruhan di Pulau Timor layak secara finansial. Model persemaian sederhana memberikan nilai BCR, NPV dan IRR terbesar. Biaya produksi perbibit pada persemaian tradisional adalah Rp 1.650,-sementara pada persemaian semi permanen dan permanen masing-masing Rp 2.270,-dan Rp 3.950,- .

This study aimed to describe ecology, economic, and social aspects of agroforestry models in Nusa... more This study aimed to describe ecology, economic, and social aspects of agroforestry models in Nusa Tenggara Timur Province. Survey method with study literature, field observation, and interview were applied for collecting data. Data were then analyzed by descriptive-quantitative for economic aspect and descriptive-qualitative for ecology and social aspects. Results showed that the traditional agroforestry models consist of Mamar in Timor Island and Kaliwu in Sumba Island. While modern agroforestry models consisted of settled agricultural garden, sivopasture, and silvofishery. In ecology aspect, in terms of plant biodiversity, traditional agroforestry models have higher species diversity than modern agroforestry models. Related to soil and water conservation, application of terracing and hard-wood planting on high slope lands were found in agroforestry models. In several sites of traditional agroforestry models, there were spring waters which provide water quantity and quality throughout year. For economic aspects, agroforestry systems contributed for 60%-95% of the total income of the farmers. Further, financial feasibility study showed that agroforestry models are feasible to be developed. Analysis of social aspects indicated that the presence of institutional both formal and non-formal, play important roles to resolve various issues related to conflict and to facilitate activities of agroforestry management.