Firda Nisa Syafithri | State Islamic University of Sunan Gunung Djati Bandung (original) (raw)

Uploads

Papers by Firda Nisa Syafithri

I created this article to provide an overview of FAIR AND CIVILIZED HUMANITY. As Indonesian peopl... more I created this article to provide an overview of FAIR AND CIVILIZED HUMANITY. As Indonesian people, we must take care of our health so we don't get sick, then our medical staff must be fair in treating people who are less well off financially and we must provide the best service.

Karya Ilmiah Mahasiswa S1 Teknik Informatika, Nov 17, 2011

Pancasila merupakan warisan bangsa yang di dalamnya terdapat isi dan arti yang mengatur perilaku ... more Pancasila merupakan warisan bangsa yang di dalamnya terdapat isi dan arti yang mengatur perilaku kita sehari-hari. Kedudukan dan fungsi pancasila sangat penting karena segala tingkah laku dan tindakan warga negara Indonesia di atur oleh Pancasila sebagai pemersatu bangsa.Sebagai warga Indonesia kita harus paham makna-makna Pancasila, fungsi-fungsi Pancasila, tindakan yang mencerminkan nilai Pancasila. Pancasila merupakan prinsip-prinsip dasar filsafat bangsa dan Negara Indonesiayang terlekat pada kelangsungan hidup Negara Indonesia yang merupakan sumber dari segala nilai, norma, maupun sifat-sifat yang meyangkut segala hal dalam pelaksanaan dan penyelenggaran Negara fungsi dari Pancasila antara lain sebagai pandangan hidup bangsa dan negara, sebagai dasar negara, sebagai ideologi negara, dan sebagai pemersatu bangsa. Setiap warga negara sangat berperan penting dalam pengamalan Pancasila. Dengan kita memperjuangkannorma-norma yang terkandung, bangsa Indonesia pasti akan menjadi bangsa yang bersatu, berdaulat, adil dan makmur sesuai dengan semboyan Bhineka Tunggal Ika walaupun Indonesia terdiri dari berbagai macam agama, suku,adat dan budaya.

Abstrak Peradilan Agama pada awalnya diatur dengan beberapa peraturan perundang-undangan yang ter... more Abstrak Peradilan Agama pada awalnya diatur dengan beberapa peraturan perundang-undangan yang tersebar di berbagai peraturan. Kemudian baru pada tahun 1989 Peradilan Agama diatur dalam satu peraturan perundang-undangan, yaitu Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Dan telah dirubah sebanyak dua kali.Dengan adanya perubahan tersebut Peradilan Agama mengalami pula perubahan tentang kekuasaan atau kewenangan mengadili di pengadilan pada lingkungan Peradilan Agama. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 telah membawa pengaruh yang sangat besar terhadap keberadaan peradilan agama di Indonesia sehingga menjadi mandiri dan berdiri sama tinggi dengan pengadilan-pengadilan lainnya. Dengan berlakunya UU No. 7 Tahun 1989, hierarki pengadilan dalam lingkungan peradilan agama memiliki hubungan ganda, yakni: (1) hubungan fungsional dengan Mahkamah Agung, yaitu segi yuridiksi-administrasi peradilan; (2) hubungan struktural dengan Departemen Agama, yaitu segi administrasi umum, yang meliputi organisasi, kelembagaan, kepegawaian, sarana, dan finansial. Kata kunci : Sejarah pengadilan agama, kekuasaan pengadilan agama. PENDAHULUAN Kehadiaran peradilan agama di Indonesia telah ada jauh sebelum Indonesia medeka. Meskipun dalam bentuknya yang sangat sederhana dan penamaan/ penyebutannya berbeda-beda, namun eksistensinya tetap dibutuhkan oleh masyarakat muslim Indonesia. Hal ini mengingat, ia tidak hanya berfungsi sebagai medan akhir dalam proses penyelesaian sengketa yang terjadi pada masyarakt muslim, namun sekaligus juga sebagai penjaga eksistensi dan keberlangsungan pelaksanaan hukum Islam di Indonesia. Itulah sebabnya, di tengah-tengah masyarakat muslim Indonesia, keberadaannya merupakan oditio sine qua non dan melekat serta berbanding lurus dengan eksistensi masyarakat muslim itu sendiri.

Abstrak Indonesia sebagai negara hukum memiliki kewenangan dalam memberlakukan setiap aturan yang... more Abstrak Indonesia sebagai negara hukum memiliki kewenangan dalam memberlakukan setiap aturan yang berlaku, dalam hal ini berkaitan dengan Hak Asasi Manusia bukan lagi suatu hal yang baru dalam masyarakat. Setiap individu diberikan hak selaku warga negara, baik itu hak yang bersifat absolut maupun relatif. Manusia memiliki seperangkat hak dalam dirinya untuk bebas berpendapat, bebas berekspresi dan lain sebagainya. Kemunculan Hak Asasi Manusia menjadi sebuah konsensus internasional yang merupakan implikasi dan krisis kemanusiaan yang terjadi selama Perang Dunia II. Munculnnya gerakan nasionalisme di negara jajahan merupakan askes demi terwujudnya kemerdekaan, persamaan, keadilan, dan kebebasan suatu bangsa di dunia agar terhindar dari krisis kemanusiaan. Tradisi perbudakan (slavery), kejahatan (crime), dan diskriminasi (discrimination) terhadap golongan minoritas agama, jenis kelamin (sex), dan gender mencuat ke permukaan sebagai landasan bagi munculnya gerakan perlindungan Hak Asasi Manusia.

MAKALAH disusun untuk memenuhi Ujian Akhir Semester Ilmu Falak Oleh : Firda Nisa Syafithri 117301... more MAKALAH disusun untuk memenuhi Ujian Akhir Semester Ilmu Falak Oleh : Firda Nisa Syafithri 1173010057 PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA (AHWAL SYAKHSIYAH) FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN GUNUNG DJATI BANDUNG 2019 KATA PENGANTAR Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT, atas segala limpahan rahmat, taufik, hidayah dan inayah-Nya, sehingga kami dapat menyelesaikan penyusunan makalah yang berjudul "Pengantar Ilmu Falak" dengan hadirnya makalah ini dapat memberikan informasi bagi para pembaca mengenai ilmu falak. Maksud penulis membuat makalah ini adalah untuk memenuhi Ujian Akhir Semester mata kuliah Ilmu Falak yang diamanatkan oleh Ibu Nurul Hasana, S.Ag., M.A. Makalah ini saya buat berdasarkan buku penunjang yang di miliki dan untuk mempermudahnya kami juga menyertai berhubungan dengan kemajuan kedepan.

Puji syukur saya panjatkan kehadirat Allah SWT, atas segala limpahan rahmat, taufik, hidayah dan ... more Puji syukur saya panjatkan kehadirat Allah SWT, atas segala limpahan rahmat, taufik, hidayah dan inayah-Nya, sehingga saya dapat menyelesaikan penyusunan makalah yang berjudul "Ijtihad dan Tanggung Jawab Hakim" dengan hadirnya makalah ini dapat memberikan informasi bagi para pembaca tentang Ijtihad dan tanggung jawab hakim yang berkaitan dengan Hadits Ahkam Keluarga.

MAKALAH disusun untuk memenuhi salah satu tugas Kekuasaan Pengadilan Oleh : Firda Nisa Syafithri ... more MAKALAH disusun untuk memenuhi salah satu tugas Kekuasaan Pengadilan Oleh : Firda Nisa Syafithri NIM. 1173010057 PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA (AHWAL SYAKHSIYAH) FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN GUNUNG DJATI BANDUNG 2020 KATA PENGANTAR Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT, atas segala limpahan rahmat, taufik, hidayah dan inayah-Nya, sehingga kami dapat menyelesaikan penyusunan makalah yang berjudul "Sejarah Kekuasaan Peradilan Agama" dengan hadirnya makalah ini dapat memberikan informasi bagi para pembaca mengenai sejarah kekuasaan peradilan agama. Maksud penulis membuat makalah ini adalah untuk memenuhi tugas mata kuliah Kekuasaan Pengadilan yang diamanatkan oleh Bapak H. Burhanudin Hamnach. S.Ag., M.H. Makalah ini kami buat berdasarkan buku penunjang yang di miliki dan untuk mempermudahnya kami juga menyertai berhubungan dengan kemajuan kedepan. Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan makalah ini banyak sekali kekurangannya baik dalam cara penulisan maupun dalam isi. Oleh karna itu kami mengundang pembaca untuk memberikan kritik dan saran yang bersifat membangun untuk kemajuan ilmu pengetahuan ini. Mudah-mudahan makalah ini dapat bermanfaat, khususnya bagi penulis yang membuat dan umumnya bagi yang membaca makalah ini. Aamiin

Karya Ilmiah Mahasiswa S1 Teknik Informatika, Nov 17, 2011