Mekanisme Pemantauan Dan Peninjauan Peraturan Perundang-Undangan (Gagasan Sederhana Dalam Pengaturan Lebih Lanjut Pemantauan Peninjauan) (original) (raw)
Related papers
Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional, 2021
penataan regulasi, sehingga diperlukan desain strategi yang tepat guna memaksimalkan pelaksanaannya. Rumusan masalah yang diangkat dalam penulisan ini adalah, pertama: bagaimana konsepsi pemantauan dan peninjauan?, kedua, bagaimana strategi yang tepat dalam pemantauan dan peninjauan di lingkungan pemerintah?. Penulisan ini menggunakan ini menyimpulkan bahwa pemantauan dan peninjauan dilakukan untuk mengetahui ketercapaian hasil, dampak, dan kemanfaatan dari suatu peraturan. Pemantauan dan peninjauan bersifat , dan tujuannya adalah untuk. Strategi yang dinilai tepat guna memaksimalkan pelaksanaan pemantauan dan peninjauan di lingkungan Pemerintah adalah melalui perluasan objek, penentuan kriteria pemilihan objek, penentuan lembaga pelaksana dengan , menciptakan metode yang tepat dan panduan yang jelas, mengintegrasikan pemantauan dan peninjauan dengan penyusunan prolegnas prioritas tahunan dan program penyusunan PP/Perpres, menyiapkan kerangka yang jelas. Kata Kunci: pemantauan dan peninjauan, penataan regulasi, , ex
Ahmad Dahlan Legal Perspective, 2021
Tujuan penelitian ini adalah, pertama, untuk mengetahui dan mengkaji secara yuridis pelaksanaan putusan uji materiil oleh Mahkamah Konstitusi yang tidak berbentuk Undang-Undang. Kedua, untuk mengetahui dan mengkaji pengaturan ke depan mengenai pembentukan Undang-Undang yang Berlaku sebagai implementasi dari putusan Mahkamah Konstitusi. Penelitian ini menggunakan metode penelitian dengan jenis penelitian hukum normatif. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sumber data sekunder dengan bahan hukum primer dan sekunder. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah studi pustaka dan analisis dengan teknik analisis deskriptif kualitatif. Berdasarkan hasil pembahasan dapat dijelaskan sebagai berikut. Pertama, putusan Mahkamah Konstitusi tentang uji materi yang dilaksanakan dengan bentuk hukum selain undang-undang dengan menguji Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tidak sesuai jika bentuk hukum selain undang-undang yang mengimplementasikan atas putusan Mahkamah Konstitusi te...
Mengkaji Sistem Pengujian Peraturan Perundang-Undangan Satu Atap Di Indonesia
2019
Pengujian terhadap peraturan perundang-undangan telah membuat sebuah mekanisme yang baku dimana dengan adanya mekanisme tersebut, setiap orang harus tunduk dan memahami kemana suatu peraturan perundang-undangan harus diujikan. Mekanisme pengujian peraturan perundang-undangan di Indonesia saat ini masih menggunakan mekanisme dua atap. Mekanisme pengujian tersebut tentunya didasarkan pada konstitusi Pasal 24 A Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (Selanjutnya disingkat UUD NRI 1945) dinyatakan bahwa salah satu kewenangan Mahkamah Agung Selanjutnya disingkat MA) yaitu untuk menguji peraturan perundang-undangan dibawah undang-undang terhadap undang-undang. Disisi lain dalam pasal yang berbeda yaitu Pasal 24 C UUD NRI 1945, Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disingkat MK) yang juga merupakan the guardian of the constitution di Indonesia memiliki kewenangan yaitu salah satunya adalah menguji undang-undang terhadap UUD NRI 1945. Mekanisme seperti ini dianggap sebagai sebuah mekanisme yang tidak efisien. Di sejumlah negara mekanisme pengujian peraturan perundang-undangan dengan sistem satu atap telah dilakukan bertahun-tahun dan dirasa sangat tepat untuk menciptakan efisiensi lembaga peradilan di Indonesia. Maka, konsep pengaturan sistem pengujian satu atap sangat layak untuk dikaji dengan merujuk kepada sistem ketatanegaran di Indonesia dalam konstitusi.
Politik Hukum Pengujian Peraturan Perundang-Undangan dalam Penyelenggaraan Negara
Jurnal Konstitusi, 2016
Legislation or commonly called the law is a political product. Politics is a field in the society which relate to public goals, and the law as one of the fields in society is always linked to the goals of society. Because of being associated with these objectives, the law has its own dynamics side. In its socio-political dynamics there is always a message that wants to be heard, known, understood, and then executed by the addressee, which is the organizer of state power, political power holders. In the perspective of constitutional law that message then becomes a goal in organizing the state and then organized into a political structure as the procedures in the administration of the state in order to reach the goal of the state. The meaning of a more democratic state administration and based on law as a goal in the amendment of the 1945 Constitution was to provide a constitutional basis, (i) equal relationship between state and society based on rights and obligations in re...
Binamulia Hukum, 2017
Secara konsepsi persoalan hak uji materiil dan lembaga yang berwenang melakukan hak uji materiil telah diawali sejak proses pembentukan UUD 1945 oleh para founding fathers, saat merumuskan rancangan Undang-Undang Dasar tanggal 11 Juli 1945 sampai tanggal 13 Juli 1945. Menurut UUD 1945, yang memiliki pengujian peraturan perundang-undangan hanya 2 lembaga yaitu Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi. Kedua lembaga ini memuat konstruksi Undang-Undang Dasar 1945 setelah diamendemen merupakan pilar-pilar pelaksanaan kekuasaan kehakiman. Di dalam ilmu hukum ada asas bahwa setiap peraturan perundang-undangan apapun bentuknya harus sesuai, tidak bertentangan, dan melaksanakan konstitusi atau Undang-Undang Dasar. Peraturan perundang-undangan yang derajatnya berada di bawah konstitusi tidak boleh mengatur materi muatan konstitusi, apalagi menyimpangnya. Undang-Undang Dasar 1945 dianggap sebagai hukum yang tertinggi yang lebih bersifat mengikat daripada undang-undang biasa. Dengan dasar itu undang-undang tidak termasuk peraturan yang dapat diuji materiil oleh Mahkamah Agung. Meskipun disadari bahwa sangat mungkin suatu undang-undang dapat bertentangan dengan Undang-Undang Dasar (Konstitusi). Hak uji materiil Mahkamah Agung merupakan sarana pengendali semua peraturan perundang-undangan dari tingkat yang lebih rendah dari undang-undang. Dalam penerapannya gugatan hak uji materiil dapat dilakukan melalui dua cara, yaitu melalui pemeriksaan tingkat kasasi atau langsung diajukan ke Mahkamah Agung. Kata Kunci: hak uji materiil, konstitusi.
Perbaikan Prosedur Pengujian Peraturan Perundang-Undangan DI Mahkamah Agung
2014
Regulations under Laws which is the output of political and bureaucratic processes need to be supervised with a review mechanism by judicial power. Supreme Court as a judicial body have an authority to conduct the judicial review. The issue of the effectiveness procedures for judiical review regulation under law in the Supreme Court became the main topic of this research. This research is conducted through normative research methode, descriptive by studied legislation and other relevant library materials. The study concluded that the regulation and implementation for the judicial review application in the Supreme Court do not support the principles of transparency and accountability. Therefore, it is necessary to make revisions to the Supreme Court Regulation No. 1 Year 2011 on the Rights of the Judicial Review. Keywords: Procedures, Testing Laws and Regulations, the Supreme Court
Judicial Review Dan Legislative Review Terhadap Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang
Jurnal Legislasi Indonesia
After the issuance of the Constitutional Court Decision Number 138 / PUU-VII / 2009 which became the basis for the Constitutional Court to exercise the authority to review government regulations in lieu of law placing the Constitutional Court as a rival to the House of Representatives as the only institution authorized to reviewgovernment regulation in lieu of law. This can be seen in several decisions of the Constitutional Court relating to review government regulations in lieu of law which are not acceptable. Since the object of review was lost because it was approved by the House of Representatives to be stipulated as law. This is certainly detrimental to justice seekers who struggle in the Constitutional Court because they have to reapply. To overcome this, efforts are needed to avoid a race between the Constitutional Court and the House of Representatives in reviewing government regulation in lieu of law. The thing to do is to apply Article 50 of Law Number 24 of 2003 on the Constitutional Court, in which the House of Representatives is not permitted to review government regulation in lieu of laws if the government regulation in lieu of the law is being review at the Constitutional Court. So then, the House of Representatives does not need to go to great lengths to establish government regulation in lieu of the law into law if it has been declared contrary to the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia and has no binding legal force by the Constitutional Court. This can be clear evidence that Indonesia is a legal state that prioritizes the decisions of legal institutions rather than decisions of political institutions.
Reposisi Peranan Pemeriksaan/Audit Dalam Mengawasi Program Pemerintah
Liquidity
Changes in boards of BPK followed by a change of strategic audit plan. Board’s current period brings big issues that are different from the previous period, the audit associated with the issue of welfare or prosperity. This study aims to determine whether the BPK had and the need to reposition the role of major issues related to the changes brought by the new boards. This research is qualitative content analysis method with the object of study are audit strategic plan, a draft audit strategic plan, and IHPS from 2008 to 2014. By using the approach of the six key elements offered by Ryan, et al (2007), the results showed that the BPK (boards and auditors) has realized some key elements as the form of the repositioning, such as the strengthening of strategic value, learning capabilities and strategic flexibility, an adequate understanding of audit entities, and the top management commitment. However, the results also show that auditors still need to have an understanding of the sensit...
Undang: Jurnal Hukum
This article discusses the relevance of the judicial review decision by the Constitutional Court to the checks and balances system in law legislation in Indonesia. In the framework of checks and balances between state institutions, the existence of the authority of the Constitutional Court to examine laws against the Constitution can be seen as a limitation for the legislators. This is because the discretion of legislators, namely the President and the House of Representatives, in carrying out the legislation function can be limited by the interpretation of the Constitution carried out by the Constitutional Court. This article concludes, the checks and balances mechanism regulated in the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia is realized with the principle of power limited by power. Therefore, the authority and decision of the judicial review by the Constitutional Court is not an intervention on the authority of lawmakers so that it isi assumed to pass the checks and belance...