Rekrutmen Politik Calon Kepala Daerah (Studi Tentang Seleksi Kandidat Pada Partai Amanat Nasional Pada Pemilukada di Kota Tasikmalaya Tahun 2017) (original) (raw)
Related papers
Oligarki Partai Politik Dalam Rekrutmen Calon Kepala Daerah
Jurnal Academia Praja, 2018
Penelitian ini ingin menganalisis oligarki partai politik dalam penentuan calon kepala daerah yang berdampak munculnya calon tunggal pada Pemilukada Kabupaten Landak tahun 2017. Teori yang digunakan adalah konsep oligarki yang dikemukakan oleh Jefrry A Winters. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif degan jenis penelitian studi kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kasus munculnya oligarki partai dalam penentuan calon Kepala Kepala Daerah pada Pemilukada Kabupaten Landak tahun 2017 disebabkan oleh 1) Kekuasaan berdasarkan hak politik formal; DPP sebagai struktur tertinggi dalam organisasi partai politik, memiliki kewenangan besar dan mutlak dalam menentukan dan memutuskan calon yang kepala daerah; 2) Jabatan resmi dalam organisasi; DPP memiliki legitimasi yang kuat dari aturan perundangan sehingga memiliki kewenangan mengatur; 3) Kekuasaan pemaksaan/koersif; DPP partai memiliki kekuasaan memaksa DPD dan DPC untuk melaksanakan keputusan dan memberikan sanksi...
Model Rekrutmen Politik Calon Anggota Legislatif Oleh Partai Politik DI Kabupaten Sidoarjo
JKMP (Jurnal Kebijakan dan Manajemen Publik), 2015
The aim of this research was to discuss the model of recruiting candidates for legislative is conducted by political parties in Sidoarjo Regency. This research used descriptive qualitative. This research was conducted at the Governing Council of Political Parties in Sidoarjo Regency. Informants of this study were leaders of political parties in Sidoarjo, legislative candidates from political parties in Sidoarjo. The results showed that the model of recruiting candidates for legislative in accordance with collaboration models included models of Barber, Snowiss, Rush & Althoff et al. This can be seen from some of the steps in the recruitment socialization of registration, selection, after that determination of legislative candidate by a team of Election Campaign Boar (Bappilu) political party in the Sidoarjo Regency and the serial number in accordance with the criteria of the political party chairman and Election Campaign Boar (Bappilu). Furthermore, it is registered with the General ...
Rekruitmen Calon Kepala Daerah Oleh Partai Gerindra
Saat ini rekruitmen bakal calon Kepala Daerah yang dilakukan partai terkesan tidak memiliki proses yang jelas, cara memilih calon sampai menjadi kandidat yang diusung oleh partai serta proses nominasi selama ini tidak diketahui oleh publik. Gerindra dipilih karena menurut penulis partai ini relatif terbuka terhadap media, contohnya penulis dapat mengamati melalui surat kabar lokal perkembangan bakal calon Walikota Cimahi pada tahun 2012. Atas dasar ini penulis berasumsi ada kemungkinan Gerindra adalah partai yang lebih demokratis dalam rekruitmen calon Kepala Daerah dibanding partai lainnya. Namun setelah mempelajari dokumendokumen seperti Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Partai (AD/ART), proses rekruitmen, secara eksplisit, yang diatur secara institusional dan hierarki kepartaian, DPC dan DPD hanyalah pada bagian penentuan bakal calon saja, artinya DPC dan DPD tidak dilibatkan dalam pengambilan keputusan penentuan calon Kepala Daerah, karena itu wewenang Ketua Dewan Pembina yang merangkap Ketua Badan Seleksi Bakal Calon Kepala Daerah. Rekruitmen calon Kepala Daerah masih tersentralisasi di kedua lembaga tersebut. Partai sebagai representasi demokrasi, ternyata lembaga ini enggan untuk mempraktekan demokrasi. Sumber daya politik yang "inherent" dengan sumber daya ekonomi, masih tersentralisasi di DPP. Hal ini terjadi karena bila kewenangan rekruitmen calon kepala daerah diserahkan kepada DPD dan DPC, maka DPP akan kehilangan sumber keuangan dan sumber kekuasaan partai.
Rekrutmen Calon Kepala Daerah Partai Golkar pada Pemilukada Padangsidimpuan
2014
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana media cetak mempengaruhi partai politik menentukan siapa calon yang diusung pada Pemilukada di Kabupaten Tapanulis Selatan tahun 2015. Peneliti mengkaji isi pemberitaan dua media cetak lokal yakni Harian Analisa dan Harian Waspada. Metode yang digunakan adalah deskriptif dengan pendekatan kualitatif yaitu menganalisis dan mendiskripsikan pendapat para partisipan pada tiga partai politik. Tiga partai politik tersebut yaknin Partai Golkar, PPP dan Partai Gerindra. Berdasarkan penelitian diketahui dan menghasilkan bahwa media cetak nasional yang terdistribusi di tingkat kabupaten, provinsi, pusat dan memiliki basis pembaca yang besar seperti Harian Analisa dan Harian Waspada menjadi alat ukur partai politik dalam menilai elektabilitas bakal calon bupati yang akan diusungnya pada Pemilukada Tapsel 9 Desember 2015.Selain itu isi berita yang memuat riwayat hidup, visimisi dan kedekatan bakal calon kepala daerah dengan masyarakat menjadi salah satu faktor di luar lobi dan uang yang mampu mempengaruhi partai politik mengusung calon pada Pemilukada Tapsel.
Dinamika Politik Lokal Menjelang Pemilukada Kota Tasikmalaya
Jurnal Ilmu Politik dan Pemerintahan, 2012
Dinamika Pemilukada Kota Tasikmalaya 2012 dalam perjalanannya melahirkan proses berdemokrasi yang menarik untuk dikaji. Satu hal yang membuatnya unik adalah adanya prose bargaining position antar kekuatan politik lokal di Kota Tasikmalaya. Kekuatan tersebut mengkerucut pada upaya untuk mempopulerkan, mesin parpol, peningkatan kharisma, dan media yang memberikan kontribusi efektif bagi calon-calon tertentu dalam membentuk kekuatannya. Di sisi lain masyarakat sebagai calon pemilih sangat beragam dalam melihat pelaksanaan Pemilukada, dari mulai yang antipati sampai yang antusias. Tentunya hal ini memberikan dinamika tersendiri yang secara detail dikaji dalam penelitian ini.
Nakhoda: Jurnal Ilmu Pemerintahan, 2020
Ge r a k a n Ma s y a r a k a t Ge r a k a n Ma s y a r a k a t T e r t i b A d mi n i s t r a s i K e p e n d u d u k a n Me l a l u i I n o v a s i P e l a y a n a n L u k a d e s i (K e l u a r g a B e r d u k a De s a S i a g a) Di K a b u p a t e n S l e ma n D. I Y o g y a k a r t a He n d y S e t i a wa n , F a r i z a I k h s a n d i t y a P r o v i n s i ' I s t i me wa Me l a y u Ri a u K e p u l a u a n ' Mu c h i d Al b i n t a n i , Au r a d i a n Ma r t a K a d e r i s a s i d a n P e n e t a p a n Ca l o n L e g i s l a t i f p a d a P a r t a i P o l i t i k (S t u d i DP D P a r t a i Na s i o n a l De mo k r a t S e r a m B a g i a n B a r a t 2 0 1 9) (S t u d i DP D P a r t a i Na s i o n a l De mo k r a t S e r a m B a g i a n B a r a t 2 0 1 9)
Rekruitmen politik merupakan nadi dari partai politik. Rekruitmen politik menjadi fungsi abadi partai politik yang tidak diperankan, setidaknya secara formal, oleh institusi diluar partai politik. Partai politik memonopoli peran rekruitmen politik. Pada jabatan-jabatan politik di eksekutif dan legislatif, partai politik menjadi aktor utamanya. Pada jabatan eksekutif di daerah, yaitu menyangkut pemilihan kepala daerah, partai politik menjadi aktor penting dalam penominasian kandidat, kecuali kandidat memakai jalur independen. Partai yang memenuhi persyaratan khusus tertentu secara mandiri dapat mencalonkan kandidat. Apabila suara suatu partai tidak memenuhi persyaratan yang diberikan maka partai itu melakukan koalisi dengan partai lain sehingga persyaratannya terpenuhi. Persoalannya adalah hampir tidak ada studi yang cukup serius untuk melihat bagaimana rekruitmen politik oleh partai itu dilakukan. Proses itu seolah-olah menisbatkan sebuah klaim yang menyatakan rekruitmen politik adalah “secret garden” dari politik. Berangkat dari hal itu, tulisan ini berusaha mengungkap sebagian kerahasiaan yang ada pada partai. Buku ini adalah hasil akumulasi dua penelitian yang dibiayai oleh LPPM UGM. Bab 1 membahas tentang konsep-konsep mendasar tentang rekruitmen politik. Berbagai diskursus teoritik tentang rekruitmen politik dipaparkan. Bab 2 mengesplorasi berbagai model politik rekruitmen yang dilakukan oleh berbagai partai politik di Indonesia. Berbagai model itu menyangkut perkandidatan, penyeleksian, dan derajat desentralisasi partai. Bab 3 membahas tentang karakteristik dan problematika dalam rekruitmen politik. Bab 4 membahas tentang praktik rekruitmen di partai politik. Bab 5 membahas tentang proses politik menari pasangan calon. Bab 6 tentang dampak proses kandidasi dalam kamapnye. Bab 7 tentang model ideal kandidasi partai politik. Bab terakhir berusaha menyimpulkan wacana atas wacana dalam buku ini. Banyak orang telah membantu kelahiran buku ini. Pendanaan terutama dari LPPM UGM secara khusus dalam fasilitasi riset yang terkait dengan tema ini. Atas konstribusi semua pihak penulis menghucapkan terimakasih. Yogyakarta, Septermber 2012 Tim Penulis
Pola Rekrutmen Partai Politik di Aceh (Studi Kasus Kota Banda Aceh dan Kota Sabang)
2017
In the legislative elections of 2014 based on the Plenary of the Independent Election Commission of Banda Aceh city, the Nasional Demokrat Party is the winner of the legislative election with 13% of the vote. While the winner of legislative election of Sabang City is the Aceh Party that amounted to seven seats. This research used descriptive qualitative analysis which is directed to describe facts, precise arguments and analyze the occurrence of phenomena that occur. This research was conducted through field study by using interview technique aimed to understand the pattern of recruitment of political parties, the doctrine of political parties, the forms of training on party cadres, party officials and elected legislative members. The conclusions of this study are (1) the pattern of recruitment conducted by political parties have different systems and mechanisms, (2) the doctrin of political parties conducted on elected candidates did not have clear rules and control systems, (3) th...
Journal of Politic and Government Studies, 2014
Recruitment politics or political representation plays an important role in the political system of a country with a democratic political system. Because the process is determining the people who will carry out the functions of the country's political system through existing institutions. Therefore, the goal is reached or not a good political system depends on the quality of political recruitment. This study aims to examine the change recruitment pattern of legislative candidate partai keadilan sejahtera of post defined as open party for 2014 election in semarang city. PKS recruitment mechanism is the formation of Regional Committee of the executor legisltaif candidate recruitment, socialization, Networking legislative candidates by a cadre member in each electoral district, verification of legislative candidates, internal elections plenary meeting by the committee and the board of DPD PKS and Determination of candidates for the Board legisltaif Regional Board PKS and the National Election Commission. Recruitment pattern adopted by the PKS is a semi-open pattern for all the people who qualify can be selected as candidates of the party. The society, unable to register in person to the Prosperous Justice Party, but a cadre of each electoral district will conduct a search on its territory, in the sense that the entire community has no right to register as a candidate member legisltaif.
2013
Penelitian ini mengkaji peran dan fungsi partai politik sebagai institusi formal dalam sistem politik, dalam memenangkan pemilukada pasangan H. Uu Ruzhanul Ulum dan Ade Sugianto (HUDA) di Kabupaten Tasikmalaya. Bagaimana partai politik mampu menjalankan fungsi dan peran yang subtansial, menyerap aspirasi dan kepentingan masyarakat Kabupaten Tasikmalaya. Apakah yang menentukan kemenangan dalam pemilukada, merupakan hasil usaha dan strategi politik yang dilakukan parpol, atau popularitas dan kekuatan ekonomi maupun politik yang sudah dimiliki pasangan kepala daerah tersebut menjadi modal politik menuju kursi “Z1”. Hasil Penelitian menunjukan Popularitas HUDA dikombinasikan dengan parpol yang berkoalisi (PPP, PDIP, dan PAN) semakin menguatkan posisi eksekutif ketika berhadapan dengan legislatif. Rekapitulasi dukungan politis koalisi legislatif memudahkan eksekutif menjalankan roda pemerintahan. Namun jika H.Uu Ruzhanul Ulum tidak menggunakan mesin parpol (independen) atau menggunakan m...