Rekruitmen Kepala Daerah Dalam Teori dan Praktik: Studi Kasus Rekruitmen dalam Pemilihan Walikota-Wakil Walikota di Yogyakarta Tahun 2011 (original) (raw)
Related papers
Rekruitmen Calon Kepala Daerah Oleh Partai Gerindra
Saat ini rekruitmen bakal calon Kepala Daerah yang dilakukan partai terkesan tidak memiliki proses yang jelas, cara memilih calon sampai menjadi kandidat yang diusung oleh partai serta proses nominasi selama ini tidak diketahui oleh publik. Gerindra dipilih karena menurut penulis partai ini relatif terbuka terhadap media, contohnya penulis dapat mengamati melalui surat kabar lokal perkembangan bakal calon Walikota Cimahi pada tahun 2012. Atas dasar ini penulis berasumsi ada kemungkinan Gerindra adalah partai yang lebih demokratis dalam rekruitmen calon Kepala Daerah dibanding partai lainnya. Namun setelah mempelajari dokumendokumen seperti Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Partai (AD/ART), proses rekruitmen, secara eksplisit, yang diatur secara institusional dan hierarki kepartaian, DPC dan DPD hanyalah pada bagian penentuan bakal calon saja, artinya DPC dan DPD tidak dilibatkan dalam pengambilan keputusan penentuan calon Kepala Daerah, karena itu wewenang Ketua Dewan Pembina yang merangkap Ketua Badan Seleksi Bakal Calon Kepala Daerah. Rekruitmen calon Kepala Daerah masih tersentralisasi di kedua lembaga tersebut. Partai sebagai representasi demokrasi, ternyata lembaga ini enggan untuk mempraktekan demokrasi. Sumber daya politik yang "inherent" dengan sumber daya ekonomi, masih tersentralisasi di DPP. Hal ini terjadi karena bila kewenangan rekruitmen calon kepala daerah diserahkan kepada DPD dan DPC, maka DPP akan kehilangan sumber keuangan dan sumber kekuasaan partai.
JUPIIS: JURNAL PENDIDIKAN ILMU-ILMU SOSIAL
This study aims to determine the changes in the pattern of recruitment of Gerindra Party legislative candidates after being declared an open party in the 2019 election in DKI Jakarta and to know the function of cadre recruitment to be prepared in the Gerindra 2019 party legislative candidates in DKI Jakarta. The recruitment by the Gerindra Party is semi-open because all people who fulfill the requirements can be chosen as legislative candidates from the party. This research uses qualitative methods, with descriptive research types. Data collection through observation and interviews. 2019 elections have 20 political parties. Political parties in Indonesia are institutions that are considered important in a democratic system. Therefore, political parties are obliged to recruit candidates for legislative members who later party cadres will be placed in parliament and also through open selection both internal and external cadres. The Gerindra Party in facing the 2019 election has a poli...
Pergantian Kepala Sekolah Dalam Dinamika Otonomi Daerah (Studi Kasus DI Kota Salatiga)
2015
Kasus yang terjadi di Salatiga mengenai pergantian kepala sekolah menimbulkan segelintir perdebatan dalam organisasi pendidikan. Ketidakjelasan mengenai masa jabatan kepala sekolah memunculkan pertanyaan mengenai realisasi Permendiknas No. 28 Tahun 2010. Tujuan Penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana proses periodisasi serta regulasi yang mengatur kebijakan penggantian kepala sekolah dalam dinamika otonomi daerah di Salatiga. Metode p enelitian yang digunakan adalah metode deskripsi yang berupa metode studi kasus. Teknik analisis data yang digunakan adalah studi literatur dengan mencari referensi teori yang relefan dengan kasus yang ditemukan serta wawancara. Hasil penelitian yang diperoleh : (1) Pengangkatan, penempatan, pemberhentian dan pemindahan pendidik dan tenaga kependidikan diatur di dalam Perda Salatiga No. 4 Tahun 2009, Bab IX Pasal 39, 41 s/d 44. (2) Periodisasi di Salatiga baru diterapkan pada tanggal 25 September 2015 sesuai dengan peraturan walikota No. 19 Ta...
Pragmantisme Politik: Studi Kasus Proses Rekrutmen Politik PDO-P Pada Pilkada Kabupaten Sleman
2011
This research will explains on candidate recruitment of major in Sleman that conducted by PDI-P and their behavior. This research uses a case study method through in-depth interviews and written documentation. The result shows that the failure of PDI-P Sleman in carrying internal candidate from the party is due to the occurrence of political pragmatism. In this context, pragmatism comes from two things. Firstly, internal factor is the failure of the PDI-P cadre of Sleman and the phenomenon of money as a determinant of recruitment of candidates. Secondly, external factor is the political culture of society that do not directly influence through elite perceptions about public preferences. Keywords: Political recruitment, party’s pragmatism, and society’s pragmatism
Jurnal Tapis, 2020
Recruitment of regional head candidates is part of the political process within the internal party facing the General Election. Candidate selection is a "secret garden" for each party, besides the easy selection process by other powers outside political parties. This study answers the research question "What is the method of selection in the political recruitment of regional head candidates by the National Mandate Party in the General Election in Tasikmalaya City 2017". This study attempts to review, analyze candidate selection. The theory used is the theory of candidate selection from Rahat (2001). The results of this study indicate that the election in PAN is determined by party elites. Selection is also superior by the strength of "local strongmen" and large financials. The process of selecting candidates in the PAN shows a degree of semidemocracy. The selection of PAN internal cadres is not a qualified cadre who is not qualified, but the selection process of candidates approved by local strongmen, and great financial strength.
Reformasi Birokrasi Wali Kota Yogyakarta 2001 – 2011: Telaah Semiotika
2020
The presence of a leader in the Indonesian bureaucratic arena is of significant importance to patrimonial society. As a result, the Indonesian bureaucracy's character is more concerned with the interests of the elite than the people. This was also influenced by the bureaucratic model of colonial and the kingdom. When reformation struck Indonesia in 1998, the character of the Indonesian bureaucracy was no longer suitable with the demands of people in the post-reform era. This study examines the presence of a figure from merchants in the arena of the Indonesian public bureaucracy i.e the Mayor of Yogyakarta. In the midst of lack of leaders serving the people, this figure has drastically changed the context of public service with the idea of "power as a political endowment". This condition is contrary to the culture of the people of Yogyakarta City which are patrimonialism, especially with the existing of Mataram kingdom. This paper applies the bureaucratic reform approac...
Relasi Konstitusional-Kultural Bupati / Walikota dengan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta
Pancasila: Jurnal Keindonesiaan
Kekuasaan gubernur dalam menjalankan kewenangannya di beberapa daerah terkadang ditemukan ketidakharmonisan saat bersinggungan dengan operasionalisasi kekuasaan bupati/ wali kota. Disharmoni yang terjadi dalam relasi gubernur dengan bupati/walikota di beberapa daerah membuat penulis tertarik untuk melakukan penelitian mengenai relasi gubernur dengan bupati/ walikota di Daerah Istimewa Yogyakarta. Pemilihan kepala daerah di Daerah Istimewa Yogyakarta dilakukan secara langsung melalui pilkada hanya untuk memilih kepala daerah tingkat kabupaten/ kota sedangkan kepala daerah tingkat provinsi tidak dipilih langsung melainkan melalui pengisian jabatan yang diatur dengan undang-undang keistimewaan. Gubernur yang menjabat juga bertakhta sebagai Raja. Urgensi penelitian ini adalah untuk mengetahui harmonisasi relasi Bupati/ Walikota dengan Gubernur yang cenderung minim konflik sehingga dapat menjadi pencontohan daerah lain. Metode penelitian dalam pelaksanaan penelitian ini menggunakan meto...