1 PENGANGGARAN SEKTOR PUBLIK (original) (raw)

LUSKLARITA MEHA, 2023

. Dalam organisasi sektor publik,penganggaran merupakan suatu proses politik. Hal tersebut berbeda dengan penganggaran pada sektor swasta yang relatif kecil nuansa politiknya. Pada sektor swasta, anggaran merupakan bagian dari rahasia perusahaan yang tertutup untuk publik, namun sebaliknya pada sektor publik anggaran justru harus diinformasikan kepada publik untuk dikritik, didiskusikan dan diberi masukan. Anggaran sektor publik merupakan instrumen akuntabilitas atas pengelolaan dana publik dan pelaksanaan programprogram yang dibiayai dengan uang publik.

PENGUKURAN KINERJA SEKTOR PUBLIK

Kinerja merupakan gambaran dari pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan/program/kebijakan untuk mewujudkan sasaran, tujuan, misi dan visi organisasi. Menurut Mardiasmo (2002), sistem pengukuran kinerja sektor publik adalah suatu sistem yang bertujuan untuk membantu manajer sektor publik menilai pencapaian suatu strategi melalui alat ukur finansial dan nonfinansial. Sistem pengukuran kinerja ini dapat dijadikan sebagai alat pengendalian organisasi. Maksud dilakukannya pengukuran kinerja sektor publik antara lain: 1. Membantu memperbaiki kinerja pemerintah agar dapat berfokus pada tujuan dan sasaran program unit kerja yangn pada akhirnya akan meningkatkan efisiensi dan efektivitas organisasi sektor publik dalam memberikan layanan kepada masyarakat. 2. Ukuran kinerja sektor publik digunakan untuk pengalokasian sumber daya dan pembuatan keputusan. 3. Untuk mewujudkan tanggung jawab publik dan memperbaiki komunikasi kelembagaan.

ENTITAS PELAPORAN KEUANGAN DI SEKTOR PUBLIK

1. PENGANTAR 2. PENDAHULUAN 3. LINGKUNGAN OPERASI PEMERINTAH 4. OBYEKTIF LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH 5. PEMERINTAH SEBAGAI ENTITAS PELAPORAN KEUANGAN 6. BATAS-BATAS ENTITAS PELAPORAN KEUANGAN 7. PELAPORAN KEUANGAN 8. TUJUAN PRAKTIK DI INDONESIA 9. CATATAN KAKI

PENGUKURAN KINERJA PADA SEKTOR PUBLIK

BAB I. MENGENAL SEKTOR PUBLIK

Organisasi sektor publik tidak boleh diabaikan dan tidak mungkin dihapuskan keberaadaanya dalam suatu kehidupan bernegara. Kita semua sebagai warga Negara membutuhkan sektor publik. Sekalipun kita bukan pegawai pemerintah, kita tetap membutuhkan sektor publik . kita tidak akan mampu melepaskan diri dari tidak berinteraksi dengan sektor publik sama sekali. Suatu saat kita akan membutuhkan dokumen-dokumen terkait dengan ijin usaha, kewarganegaraan dan perpajakan yang semua itu mengharuskan kita untuk bersinggungan dengan sektor publik. Setidaknya kita semua membutuhkan keamanan, iklim ekonomi, sosial dan politik yang kondusif, dan beberapa fasilitas public yang semua itu dihasilkan oleh organisasi sektor public.

AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui akuntansi keuangan sektor publik, transparansi, akuntabilitas, value for money dan pengaruh akuntansi keuangan sektor publik terhadap transparansi, akuntabilitas dan konsep value for money.

LAPORAN KEUANGAN SEKTOR PUBLIK

Sektor publik merupakan organisasi yang kompleks dan heterogen. Kompleksitas sektor publik tersebut menyebabkan kebutuhan informasi untuk perencanaan dan pengendalian manajemen lebih bervariasi. Demikian juga bagi stekeholder sektor publik, mereka membutuhkan informasi yang lebih bervariasi, handal, dan relevan untuk pengambilan keputusan. Tugas dan tanggung jawab akuntan sektor publik adalah menyediakan informasi baik untuk memenuhi kebutuhan internal organisasi maupun kebutuhan pihak eksternal. Akuntansi sektor publik memiliki peran penting untuk menyiapkan laporan keuangan sebagai salah satu bentuk pelaksanaan akuntabilitas publik. Akuntansi dan laporan keuangan mengandung pengertian sebagai suatu proses pengumpulan, pengolahan, dan pengkomunikasian informasi yang bermanfaat untuk pembuatan keputusan dan untuk menilai kinerja organisasi. Informasi keuangan bukan merupakan tujuan akhir akuntansi sektor publik. Informasi keuangan berfungsi memberikan dasar pertimbangan untuk pengambilan keputusan. Informasi akuntansi merupakan alat untuk melaksanakan akuntabilitas sektor publik secara efektif, bukan tujuan akhir sektor publik itu sendiri. Karena kebutuhan informasi di sektor publik lebih bervariasi, maka informasi tidak terbatas pada informasi keuangan yang dihasilkan dari sistem akuntansi organisasi. Informasi non-moneter seperti ukuran output pelayanan harus juga dipertimbangkan dalam pembuatan keputusan. Langenderfer (1973) dalam Glynn, J. J. (1993) menyatakan bahwa akuntansi secara normatif memiliki tiga aspek, yaitu : (1) sifat informasi yang diberikan ; (2) kepada siapa informasi tersebut diberikan ; dan (3) tujuan informasi tersebut diberikan. Lebih lanjut Langenderfer menyataka bahwa : Akuntansi merupakan suatu sistem pengukuran dan sistem komunikasi untuk memberikan informasi ekonomi dan sosial atas suatu entitas yang dapat diidentifikasi sehingga memungkinkan pemakai untuk membuat pertimbangan dan keputusan mengenai alokasi sumber daya yang optimal dan tingkat pencapaian tujuan organisasi (Langenderfer, 1973, p.50). Organisasi sektor publik dituntut untuk dapat membuat laporan keuangan eksternal yang meliputi laporan keuangan formal, seperti Laporan Surplus/Defisit, Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Rugi/Laba, Laporan Aliran Kas, Neraca, serta Laporan Kinerja yang dinyatakan dalam ukuran finansial dan non-finansial. Terdapat beberapa alasan mengapa perlu dibuat laporan keuangan. Dilihat dari sisi manajemen perusahaan, laporan keuangan merupakan alat pengendalian dan evaluasi kinerja manajerial dan organisasi. Sedangkan dari sisi pemakai eksternal, laporan keuangan merupakan salah satu bentuk mekanisme pertanggungjawaban dan sebagai dasar untuk pengambilan keputusan. Organisasi sektor publik diwajibkan untuk membuat laporan keuangan dan laporan tersebut perlu diaudit untuk menjamin telah dilakukannya true and fair presentation. B. TUJUAN DAN FUNGSI LAPORAN KEUANGAN SEKTOR PUBLIK Secara umum, tujuan dan fungsi laporan keuangan sektor publik adalah : 1. Kepatuhan dan Pengelolaan (compliance and stewardship)

1 PENGANGGARAN SEKTOR PUBLIK (original) (raw)

Related papers