Populisme Islam di Indonesia (original) (raw)
Related papers
Post-Sekulerisme Islam Populis di Indonesia
JSW: Jurnal Sosiologi Walisongo, 2019
This article explores the phenomenology of post-secularism in Indonesia. Populist Islamic movement strike for islamization public sphere as a sign of post-secularism in Indonesia. The islamization proceeded both in government dan the public sphere. These phenomena show that the community of urban Muslims can't leave religious aspects in the public sphere. This research uses the qualitative-description method and library research models. The first result of this research shows that Islamic populism is coming from the urban Muslim middle class who have access to the modern world. Second, the populist Islamic movement who did islamization of the public sphere shows the strengthening of religion's role in the public sphere. Tulisan ini menjelaskan fenomena post sekulerisme di Indonesia. Gerakan Islam populis yang memperjuangkan islamisasi ruang publik menjadi tanda adanya post-sekulerisme di Indonesia. Proses islamisasi ruang publik dilakukan baik dalam pemerintahan maupun di ruang publik. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif-deskriptif dengan model studi pustaka. Penelitian ini menggunakan teori ruang publik Muslim. Hasil penelitian ini pertama menunjukkan bahwa islam populis lahir dari Muslim kelas menengah perkotaan yang memiliki akses lebih ke dunia modern. Kedua, Islamisasi ruang publik yang dilakukan oleh kelompok Islam populis menunjukkan bahwa adanya penguatan peran agama di ruang publik.
Islam, Populisme dan Masa Depan Demokrasi di Indonesia
MAARIF, 2019
Populisme merupakan konsep yang disematkan pada gerakan Islam di Indonesia belakangan ini mengiringi beberapa rangkaian politik elektoral baik di level lokal maupun nasional. Ihwal penyematan ini dilatarbelakangi oleh penggunaan identitas keagamaan yang mengesankan gerakan yang dirancang oleh beberapa elite dari kalangan Islam merupakan gerakan eksklusif. Gerakan ini untuk sementara waktu membuahkan hasil yang ditunjukkan dengan kemenangan salah satu pasangan dalam Pilkada di DKI Jakarta pada 2017. Sukses dalam politik elektoral, gerakan populisme Islam terus dirawat yang nantinya menjadi suatu strategi permanen dalam kontestasi politik elektoral di tingkat nasional. Populisme Islam bagi sebagian kalangan dikhawatirkan dapat menghalangi perkembangan demokrasi di Indonesia yang sejatinya masih dalam proses transisi menuju konsolidasi demokrasi. Artikel ini pertama-tama ingin memberikan apresiasi terhadap kontribusi umat Islam sebagai kelompok keagamaan terbesar di Indonesia karena te...
Trajektori Populisme Islam di Kalangan Kelas Menengah Muslim Indonesia
Website: www.prismajurnal.com; www.prismaresource.com Bank: MANDIRI, KCP RSKD, Jakarta. Nomor Rekening: 117-000-800-046-5 a/n Prisma Prisma diterbitkan oleh Lembaga Penelitian, Pendidikan dan Penerangan Ekonomi dan Sosial (LP3ES) dan dimaksudkan sebagai media informasi dan forum pembahasan masalah pembangunan ekonomi, perkembangan sosial dan perubahan kultural di Indonesia dan sekitarnya. Berisi tulisan ilmiah populer, ringkasan hasil penelitian, survei, hipotesis atau gagasan orisinal yang kritis dan segar. Redaksi mengundang para ahli, sarjana, praktisi dan pemuda Indonesia yang berbakat untuk berdiskusi dan menulis secara bebas dan kreatif sambil berkomunikasi dengan masyarakat luas. Tulisan dalam Prisma tidak selalu segaris atau mencerminkan pendapat LP3ES. Redaksi dapat menyingkat dan memperbaiki tulisan yang dimuat tanpa mengubah maksud dan isinya. Dilarang mengutip, menerjemahkan, dan memperbanyak, kecuali dengan izin tertulis dari Redaksi. © Hak cipta dilindungi Undang-undang.
Kebangkitan Populisme Islam dalam Aksi Bela Islam
2018
This article aims to describe how Islamic populism can rise in Indonesia, especially in the Islamic Defensive Action. The rise of Islamic populism in actions that took place in volumes was generally defined as a moral effort for the search for justice, where the pressure group urged the government to immediately carry out legal proceedings against the figure of Ahok who was considered for blasphemy. In the eyes of populism, in particular Laclau's version of populism, discourse plays an important role in the effort to build and ensure then to instill hegemony that is received by a large number of people who are involved in the volumes. This article tries to show that discourse cannot be underestimated as a determinant of the formation or minimum the trigger of the rise of Islamic populism in contemporary Indonesia.
Sebagaimana yang kita ketahui, masih banyak umat muslim, diantaranya kita yang belum mengetahui secara jelas mengenai islam. Untuk itulah makalah ini dibuat dengan tujuan untuk menambah pengetahuan kita mengenai agama islam. Berupya menelaah dan mempelajarinya.
Arus Konservatisme Islam di Indonesia
Pengantar Salah satu tantangan yang dihadapi oleh rejim Joko Widodo dan Jusuf Kalla adalah warisan konflik dan kekerasan yang muncul pada rejim Susilo Bambang Yudiono selama dua periode, yaitu maraknya kekerasan atas nama agama dan adanya diskriminasi terhadap mereka yang dianggap berbeda seiring dengan munculnya radikalisme dan konservatisme yang tumbuh dengan beragam wajah Islam Indonesia. Tinjauan buku ini menjadi semacam pengingat kembali untuk rejim yang berkuasa sekarang, khususnya bagaimana berhadapan dengan kondisi konservatisme Islam yang muncul dan adanya imajinasi pengelolan konflik yang lebih berpihak kepada korban dan keluarga korban di tengah arus penguatan ideologi kebangsaan. Untuk memudahkan dalam menjelaskan uraian pembahasan dalam tulisan ini, saya membagi tulisan ini menjadi empat
Populisme Berwajah Politik Identitas Keagamaan di Indonesia
Jurnal Filsafat Indonesia
Tulisan ini bertujuan untuk menguraikan populisme berwajah politik identitas keagamaan di Indonesia. Adapun metode yang digunakan dalam tulisan ini ialah pembacaan kritis atas fenomena politik identitas keagamaan di Indonesia dalam kaca mata populisme. Penggunaan metode ini mengantar pada suatu temuan penting mengenai adanya kesamaan antara populisme dengan politik identitas berwajah agama yang terjadi di Indonesia. Kesamaan ini membuat politik identitas keagamaan lolos kategori populisme. Artinya politik identitas keagamaan menjadi salah satu wajah populisme. Ada beberapa hal yang menjadi faktor penyebab munculnya populisme di Indonesia, yakni tingginya angka korupsi, ada dua berakarnya keinginan membentuk negara berasas agama, dan menguatnya peran agama dalam penyelenggaraan negara, dalam keseluruhan corak hidup berbangsa dan bernegara. Upaya mengatasi populisme berwajah politik identitas keagamaan ini dapat dituangkan dengan melakukan beberapa langkah berikut, yaitu menerapkan su...
Populisme di Aras Demokrasi Indonesia
JUSS (Jurnal Sosial Soedirman), 2018
Tulisan ini mengkaji tentang populisme di aras demokrasi di Indonesia dengan memfokuskan pada perihal kebangkitan kepemimpinan populis di Indonesia, dan peluang serta tantangan populisme bagi aras demokrasi di Indonesia. Alasan mengambil permasalahan ini dikarenakan didalam aras demokrasi seperti sekarang ini, banyak muncul tokoh-tokoh yang dianggap populis seperti Joko Widodo (Jokowi), dan Ridwan Kamil. Artinya semakin suatu negara terjerembab didalam badai krisis yang besar, maka disana rakyat akan mencari-cari para pemimpin-pemimpin yang dianggap populis. Didalam konteks demokrasi saat ini, ketika suatu masyarakat tak memiliki kepemimpinan, maka yang terjadi adalah kekacauan dan tak adanya manajemen konflik. Posisi populisme disini adalah sebuah seperangkat kepercayaan masyarakat akan pemimpin yang dianggap dapat mengangkat hidup mereka. Disisi lain, adanya masyarakat yang cenderung kurang percaya pada partai politik dan DPR. Padahal kepercayaan terhadap lembaga-lembaga publik in...
Nomokrasi Islam Untuk Indonesia
2020
Negara dalam Islam yang paling tepat adalah nomokrasi Islam, artinya kekuasaan yang didasarkan kepada hukum-hukum yang berasal dari Allah, “karena tuhan itu abstrak, maka hanya hukum Tuhan yang nyata”. Nomokrasi Islam adalah suatu sistem pemerintahan yang didasarkan pada asas-asas dan kaidah-kaidah hukum Islam (Syari’ah) yang merupakan “ Islamic rule of law ”. Untuk mewujudkan pemerintahan yang berdaya guna berhasil, bersih, amanah dan bertanggungjawab secara nomokratis, di Indonesia telah dimulai oleh Pemerintah Aceh yang telah berkomitmen untuk memperbaiki tatakelola Pemerintahan Indonesia dengan melakukan kebijakan reformasi birokrasi dan menetapkannya menjadi salah satu prioritas Pembangunan Aceh. Berkaitan dengan pelaksanaan penataan kelembagaan perangkat Indonesia telah di inisiasi di Aceh sejak tahun 2005 hingga akhir 2006. Dengan ditetapkannya UUPA maka terlihatlah gambaran baru dalam sistem penyelenggaraan pemerintahan daerah dan dalam rangka pelaksanaan otonomi khusus...