Perbandingan Hukum antara Prinsip Habeas Corpus dalam Sistem Hukum Pidana Inggris dengan Praperadilan dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia (original) (raw)
Related papers
2011
Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa penulisan hukum (skripsi) berjudul: STUDI KOMPARASI HUKUM WEWENANG DAN FUNGSI PRA PERADILAN MENURUT HUKUM ACARA PIDANA INDONESIA DENGAN SISTEM HABEAS CORPUS DI AMERIKA SERIKAT adalah betul-betul karya sendiri. Hal-hal yang bukan karya saya dalam penulisan hukum (skripsi) ini diberi tanda citasi dan ditunjukkan dalam daftar pustaka. Apabila di kemudian hari terbukti pernyataan saya tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan penulisan hukum (skripsi) dan gelar yang saya peroleh dari penulisan hukum (skripsi) ini.
Komparasi Kewenangan Praperadilan Dalam Qanun Hukum Acara Jinayat Dan Kuhap
Manarul Qur'an: Jurnal Ilmiah Studi Islam, 2022
Provinsi Nanggroe Aceh Darusalam memiliki karakter yang khas dalam sejarah perjuangan masyarakatnya yang mempunyai budaya Islam yang kuat. Oleh karena itu, Pemerintah Indonesia memberikan otonomi khusus bagi Provinsi Nanggroe Aceh Darusalam untuk mengatur wilayahnya sendiri, termasuk diantaranya adalah untuk mengatur hukum. Qanun Hukum Acara Jinayat merupakan salah satu hukum yang dibuat sebagai dasar dalam memproses pelaku pelanggaran syari’ah di Aceh. Dalam Qanun Hukum Acara Jinayat diatur mengenai praperadilan, dimana kewenangan untuk mengadili lebih luas lebih luas daripada yang terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).
Mimbar Hukum - Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada
This article aims to identify and analyze the conception and practice of the object pre-trial expansion in Indonesia based on several court verdicts and the second is to compare pretrial in the Code of Criminal Procedure Law that prevail and Preliminary Examining Judge in the draft of Criminal Procedure Code. The research shows that pre-trial authority expansion can be understood as a judicial authority effort to check the investigator or prosecutor in upholding the code of criminal procedure. Hence, when comparing the pretrial procedure and the Preliminary Examining Judge. Tulisan bertujuan untuk melakukan analisis praktik perluasan obyek praperadilan di Indonesia dan melakukan perbandingan praperadilan dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) dengan HPP dalam rancangan KUHAP. Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik perluasan kewenangan praperadilan dapat dipahami sebagai upaya kekuasaan yudisial menguji keabsahan upaya paksa yang dilakukan oleh penyidik. Meskipun de...
Perkembangan Politik Hukum Praperadilan DI Indonesia
JURNAL TRIAS POLITIKA
Tujuan dari penulisan ini adalah untuk mengetahui perkembangan kewenangan lembaga praperadilan di Indonesia dan organ negara manakah yang berperan dominan dalam menetapkan perubahan terhadap kewenangan lembaga praperadilan di Indonesia pada saat ini. Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif yang khusus membahas tentang politik hukum praperadilan di Indonesia. Analisis data dalam penelitian ini dilakukan secara sistematis berdasarkan rumusan masalah dan diuraikan secara kualitatif. Perkembangan kewenangan lembaga praperadilan di Indonesia diawali dengan menambah kewenangan praperadilan sampai dengan kewenangan penyidik untuk bisa menetapkan kembali subjek hukum (orang dan/atau badan hukum) sebagai tersangka dengan alat bukti yang sama. Selanjutnya, organ negara yang berperan dominan dalam menetapkan perubahan terhadap kewenangan lembaga praperadilan di Indonesia pada saat ini adalah Mahkamah Konstitusi (MK) yang ditinjau dari aspek kekuasaan organ negara berada pada caba...
Efektifitas Praperadilan dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia
Jurnal Jatiswara
Masa penahanan anak dalam tahapan penyidikan dengan perpanjangan maksimal adalah 15 hari, sementara penahanan untuk anak dalam tahapan penuntutan adalah 10 hari, artinya masa dimana bisa diajukan praperadilan adalah total 25 hari dari mulai dilakukan penahanan. Melihat persesuaian antara waktu dapat diajukannya parperadilan dalam UU SPPA, dilihat dari masa penahanan, dengan fakta empiris waktu acara praperadilan, maka bisa dipastikan akan terjadi kendala serius dalam pengajuan praperadilan dalam kasus-kasus anak. Belum lagi fakta yang menunjukkan bahwa dengan menelisik proses pengajuan permohonan praperadilan, keberadaan advokat rupanya berpengaruh besar pada penggunaan mekanisme praperadilan. Situasi ini dapat dilihat dalam komposisi pengajuan permohonan praperadilan antara yang diwakili advokat dengan yang tidak. kedudukan lembaga praperadilan dengan adanya asas Lex Specialis Derogat Legi Generalis memiliki kedudukan hukum umum karena tidak diatur secara khusus dalam SPPA mengen...
Studi Perbandingan Hukum Perwujudan Pertanggungjawaban Pidana Korporasi antara Inggris dan Indonesia
Indonesian Journal of Criminal Law and Criminology, 2023
Korporasi ialah salah satu jenis subjek hukum berbadan hukum yang berdiri dengan sejumlah modal untuk melakukan kegiatan usaha di suatu wilayah. Pelaksanaan kegiatan korporasi harus mematuhi semua peraturan yang berlaku di wilayah. Namun terdapat kemungkinan terjadi pelanggaran aturan contohnya melakukan tindak pidana sehingga harus bertanggungjawab. Pertanggungjawaban pidana korporasi diterapkan di berbagai negara seperti Inggris dan Indonesia. Kedua negara mempunyai ciri khas terkait aspek tersebut sehingga menimbulkan pertanyaan mengenai perwujudan pertanggungjawaban pidana korporasi di Inggris dan Indonesia beserta perbedaan dan persamaannya. Penelitian ini bertujuan memaparkan pertanggungjawaban pidana korporasi di Inggris selaku negara pelopor dan Indonesia sebagai negara civil law yang sempat tidak mengakui praktik ini. Penjelasan dalam penelitian diharapkan membuat pembaca mengetahui perwujudan, perbedaan dan persamaannya. Penelitian ini menerapkan metode yuridis normatif yang menggunakan sumber pustaka untuk menjawab permasalahan dan memberlakukan pendekatan perbandingan hukum untuk menjelaskan perbedaan dan persamaan pertanggungjawaban pidana korporasi. Hasil penelitian menunjukkan pertanggungjawaban pidana korporasi di Inggris dan Indonesia mempunyai ciri khas dengan perbedaan dan persamaan pada beberapa aspek.
2004
Perkembangan perekonomian global membawa pengaruh terhadap perkembangan hukum terutama hukum ekonomi. Erman Radjagukguk menyebutkan bahwa globalisasi hukum akan menyebabkan peraturan-peraturan negara-negara berkembang mengenai investasi, perdagangan, jasa-jasa dan bidang-bidang ekonomi lainnya mendekati negaranegara maju (Convergency). 1 It has become a well-known incident in cross-border commercial law reform. The country was in the midst of an economic crisis and the government was failing. A foreign government representative arrived unannounced and produced a detailed set of demands. These included market liberalisation and the esthabilishment of special court to service foreign business people. Although he had no formal training in the local law, he was quick to assert that the judges were undertrained and far too close to the governement's interests to be able to adjudicate complex cross-jurisdictional matters. In essence this was the message conveyed to Jakarta by International Monetary Fund IMF) representatives imposing loan conditions in 1998. 2 Dalam rangka menyesuaikan dengan perkembangan perekonomian global, Indonesia melakukan revisi terhadap seluruh hukum ekonominya. Namun bagaimanapun tidak dapat disangkal bahwa perubahan terhadap hukum ekonomi Indonesia dilakukan juga karena tekanan dari Badan-badan dunia seperti WTO, IMF dan World Bank. Bidang hukum ekonomi yang mengalami revisi antara lain adalah hukum kepailitan. Hukum kepailitan itu sendiri merupakan warisan pemerintahan kolonial Belanda yang notabenenya bercorak sistem hukum Eropah Kontinental. Di Indonesia saat ini dalam bidang hukum ekonomi terdapat pengaruh-pengaruh yang cukup kuat dari sistem hukum Anglo Saxon.
Yurispruden : Jurnal Fakultas Hukum Universitas Islam Malang
This article explains the differences and similarities between the British legal system and German Law and reflects their application to Indonesian law which was influenced by the swift flow of legalism. The writing uses a normative juridical method with a comparative law approach. Authors use English common law sources along with their application and German civil law along with their application under the stuffenbau theory. The difference between these legal systems is the common law system prioritizes precedent application, while the civil law system prioritizes statutes. Furthermore, these systems also have similarities whereas both systems are applying customs, doctrines, and legal interpretations as to their complementary legal instruments. The authors address that Indonesia needs to apply methods beyond the statute approach, and Indonesia shall take into account customs, doctrines, and interpretations to achieve justice.