DINAMIKA SOSIAL EKONOMI MASYARAKAT SEKITAR HUTAN DALAM HUBUNGANNYA DENGAN MODEL PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI DAN SISTEM … (original) (raw)
Related papers
MASALAH SOSIAL EKONOMI DALAM MANAJEMEN HUTAN PRODUKSI DI INDONESIA
WACANA STIE - GANDHI Jurnal Ilmiah Ekonomi dan Bisnis - ISSN : 1858 - 3253, 2006
The main principle of production forest management is to apply the maximum and sustainable yield concept. Many problem was happened since the forest exploitation on a large scale took place during New Regime of Indonesia Government. At the moment, this activity was for the devise and it placed forest products as devise resources after natural gas and petrol. This problems started from areas where the forest borderlines were overlapping with other land use. At the same time, timber production and industries were run very unefficiently. Shifting cultivation and illegal logging became two other factors for forest destruction. Reforestation and industrial forest plantation in one side were not significantly success. As a result, ecolabeling stamp must be given to forest products from Indonesia for export destination. In other side, with regard to the forest land-use, there are still controversy between common property principle adopted by local people versus conservation efforts, included other institutional problems in forest management. Today, again, forest still the principle resource for the development of regional autonomy concept, and this will be another way to the destruction of forest resources. Efforts are needed to push the implementation of five priority programs of the Ministry of Forest in order to achieve the maximum and sustained yield principle in production forest management.
Jurnal Sylva Scienteae
The purpose of this research is to study the socio-economic conditions of the community around the forest with the Village Forest Program. The method in this research is purposive sampling method. The socio-economic conditions of the people in Sungai Bakar Village are classified as low. Based on the condition of public education that has never received non-formal education, while formal education is in the medium category but is slightly different from the low category at the primary school level where the percentage is not too far away. The average age of the community is in the productive age range. The income of the farming community based on poverty standards from the Central Statistics Agency is classified as poor. So it can be concluded that the economic conditions of the community are low and the level of welfare is low. Only a few cultural values and norms (Maantar jujuran, Batapung Tawar, Mitoni and Wetonan) apply in Sungai Bakar Village but they are routinely carried out b...
salah satu mata kuliah yang wajib diikuti oleh seluruh mahasiswa Fakultas Kehutanan Universitas Hasanuddin.Buku ini diharapkan dapat menjadi bahan acuan dalam proses pembelajaran dalam kerangka mendukung aplikasi metode Student Center Learning (SCL), yang sejak dua tahun terakhir inii menjadi program universitas.
KONSEP NILAI EKONOMI TOTAL DAN METODE PENILAIAN SUMBERDAYA HUTAN
Jurnal Penelitian Sosial dan Ekonomi …, 2006
Forest resource produce some benefits, both tangible and intangible. Currently, those benefits still under valued causing over exploitation of certain forest benefits. The over exploitation will always happen, as long as some stake holders are still not aware to the value of forest benefits comperehensively, especially for the intangible benefit and non marketable forest product. Hence we need to do the valuation of all the forest benefits in order to understand all the forest benefits deeply. Many techniques and methods of natural resources valuation has been developing. After we know about all the value of forest benefits, it could be usefull for the decision maker to make the recomendation regarding the alocation of rarely natural resources and to distribute natural resource benefits fairly, to achieve maximum welfare of the people.The objective of the paper is to explain the concept of total economic value and some methods used to value forest resource and environment benefits.
UPAYA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DALAM PELESTARIAN HUTAN SEBAGAI PENCEGAH PEMANASAN GLOBAL
Abstrak Pemanasan global yang kini menjadi isu dunia, nampaknya mulai dirasakan oleh sebagian dari masyarakat, dengan berubahnya suhu udara, naiknya jumlah volume hujan dan munculnya genangan (banjir) di beberapa daerah. Atas dasar itulah pemberdayaan masyarakat untuk ikut berkiprah, merupakan salah satu bentuk sumbangsih kiat-kiat kepedulian dalam kaitannya dengan upaya pengendaliannya. Bab I Pendahuluan Pemanasan global telah menjadi isu internasional sejak beberapa dekade yang lalu, walaupun mungkin sebenarnya masih terdapat ketidakpastian apakah benar akan terjadi pemanasan global. Sebagai akibat dari pemanasan global, memberikan dampak sangat besar baik terhadap iklim dunia, maupun kenaikan permukaan air laut. Dampak iklim global ini akan mengakibatkan perubahan tatanan hujan pada suatu wilayah; dimana sebagian wilayah hujannya akan bertambah dan di beberapa wilayah lainnya hujannya akan berkurang. Hal ini memberikan dampak turunan terhadap sistem pertanian dalam arti luas. Kenaikan permukaan laut akan menyebabkan terendamnya daerah pantai yang rendah, hal ini akan menimbulkan kesulitan terhadap negara-negara yang memiliki pulau-pulau kecil, seperti Maldives, Fiji dan Marshall; negara dengan delta yang luas (Mesir dan Banglades); serta negara yang memiliki daerah rawa pantai yang luas seperti Indonesia. Di Indonesia daerah rawa pantai seperti mangrove, tambak udang, daerah pasang surut dan kota-kota yang berdataran rendah seperti (Jakarta, Surabaya dan Banjarmasin), terancam akan terendam. Kerugian lain misalnya akan munculnya gelombang badai dan menyusupnya intrusi air laut. Mencermati atas uraian tersebut di atas, dalam kaitannya dengan upaya pengendalian terhadap pemanasan global, memberdayakan masyarakat untuk ikut berpartisipasi dalam membangun kawasan hijau baik dalam bentuk hutan maupun hijauan lainnya, merupakan alternatif pendekatan yang dinilai efektif dan rasional.
KEMISKINAN MASYARAKAT SEKITAR HUTAN
Prosiding Seminar > Seminar Nasional FISIP-UT 2012, 2012
Pengentasan kemiskinan merupakan salah satu dari delapan target program Millenium Development Goals (MDG's). Salah satu daerah yang paling miskin di Pulau Lombok adalah masyarakat desa sekitar hutan. Dari 203 desa di Pulau Lombok, setidaknya terdapat 77 desa di sekitar hutan yang masuk dalam kategori miskin. Makalah ini bermaksud melihat bagaimana kemiskinan itu masih berlangsung dan bagaimana solusi alternatif yang mungkin dilaksanakan demi mengurangi tingkat kemiskinan tersebut.
DAMPAK KETERGANTUNGAN SOSIAL EKONOMI DESA TERHADAP LUASAN HUTAN MANGROVE DI INDONESIA
Jurnal Ekonomi & Kebijakan Publik, 2023
This study aims to find empirical evidence regarding the location of village areas around/within the forest as evidence of population dependence on forest areas in influencing mangrove forests in coastal regions of Indonesia. The motivation for this study is that Indonesia has experienced enormous mangrove deforestation in last three decades. According to empirical studies in Iran, India, Thailand, and Vietnam, livelihood dependence on forests has a negative impact on reducing mangrove forest ecosystems. There are no empirical studies at the village level in Indonesia due to limited data. The author tried to analyze unbalanced panel data by combining geospatial data and PODES. Using FEM to analyze the impact of the location of village areas within the forest area on mangrove forests, it found that villages whose areas are around the forest have a high dependence on natural resources and a negative correlation to the area of mangrove forests. This dependence is good for the economy of rural communities but have a bad impact on the environment. Alternative livelihoods are needed to reduce villagers' dependence on mangrove forests. The Government of Indonesia needs to encourage mangrove rehabilitation to become an ecotourism center to increase the income of people around mangrove forests.
2021
Meskipun Deforestasi dan degradasi hutan merupakan persoalan serius, tetapi kemiskinan masyarakat dalam sekitar hutan tidak kalah pentingnya. Tetapi hutan memiliki peran penting dalam pengentasan kemiskinan dalam dua perspektif. Pertama, hutan menyediakan fungsi jaring pengaman yang penting bagi masyarakat dalam dan sekitar hutan untuk mengatasi kemiskinan mereka. Kedua, hutan memiliki potensi yang belum dimanfaatkan untuk benar-benar meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dalam kaitan ini, kita tidak bisa melakukan pengentasan kemiskinan dengan merusak hutan tetapi dengan memperbaikinya melalui Pembangunan dan Pengelolaan Kehutanan yang berkelanjutan. Ini bisa memastikan terjadinya perbaikan kapasitas ekonomi masyarakat jika dikelola dengan sungguh-sungguh. Although deforestation and forest degradation are serious problems, the poverty of communities living around forests is no less important. But forests have an important role in poverty alleviation from two perspectives. First, forests provide an important safety net function for communities in and around forests to overcome their poverty. Second, forests have untapped potential to actually improve people's welfare. In this regard, we cannot eradicate poverty by destroying forests but by improving them through sustainable development and forest management. This can ensure an improvement in the economic capacity of the community if it is managed seriously.
PERKEMBANGAN PENGELOLAAN HUTAN BERBASIS MASYARAKAT DI SUMATERA BARAT
Studi Lapangan BPSDM Kalimantan Timur, 2021
PHBM merupakan inovasi yang melibatkan para pihak yang memiliki komitmen kuat memberdayakan masyarakat sekitar kawasan hutan di Sumatera Barat. PHBM memungkinkan perbaikan tata kelola kehutanan dalam konteks pemulihan ekonomi masyarakat dan reformasi sosial. Pemerintah Provinsi Sumatera Barat akan terus mendorong implementasi PHBM untuk mewujudkan cita-cita hutan lestari dan masyarakat sejahtera.
KEMAMPUAN MASYARAKAT MENGELOLA HUTAN JADI KUNCI KESUKSESAN PERHUTANAN SOSIAL.docx
Kemampuan masyarakat di dalam dan sekitar hutan dalam pengelolaan kawasan hutan beserta pemanfaatan ekonominya, menjadi kunci penting kesuksesan program perhutanan sosial. Karena itu, disamping memberikan akses kelola sumber daya hutan, pemerintah dan semua lembaga terkait perlu untuk menyiapkan keterampilan masyarakat di dalam dan sekitar kawasan hutan dalam pengelolaan sumber daya hutan.